Search the Community

Seorang petugas kesehatan memegang vaksin COVID-19 Anhui Zhifei di Shenyang, di Provinsi Liaoning timur laut China pada 21 Mei 2021. (Foto: AFP) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh unit Produk Biologis Chongqing Zhifei China untuk penggunaan darurat. Vaksin tersebut merupakan vaksin China keempat yang diizinkan untuk digunakan di Indonesia. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, vaksin rekombinan protein yang akan diberikan dalam tiga dosis dengan jeda masing-masing selama tiga bulan ini memiliki tingkat efikasi sekitar 81 persen, dengan efikasi 77,47 persen terhadap varian Delta, lebih rendah dibandingkan varian lainnya, ujarnya. Reuters melaporkan uji coba vaksin Zifivax dilakukan di China, Uzbekistan, Pakistan, Ekuador, dan Indonesia, yang melibatkan 28.000 orang, dengan kemanjuran berdasarkan tingkat keparahan. Indonesia juga telah menyetujui penggunaan vaksin Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Indonesia, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi episentrum COVID-19 di Asia, kini telah memvaksinasi seperlima dari populasinya yang berjumlah sekitar 270 juta orang. Indonesia telah mencatat lebih dari 4,2 juta kasus virus corona dengan 142.000 kematian secara keseluruhan, tetapi rata-rata infeksi harian telah turun secara dramatis sejak puncak krisisnya pada Juli. Mahendra Suhardono, Kepala Industri Biofarmasi Jakarta yang bermitra dengan Zhifei, mengatakan vaksin Zifivax bisa diproduksi di Indonesia tahun ini. Zhifei dan unitnya, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, tidak segera menanggapi permintaan komentar. [ah/rs]

Leilani Lutali, perempuan yang ditolak melakukan transplantasi ginjal karena enggan divaksin. (Foto: AP/Thomas Peipert) Ketika seorang perempuan Colorado mendapati bahwa rumah sakit di mana ia dirawat tidak mengijinkan operasi transplantasi ginjal kecuali jika ia divaksinasi vaksin COVID-19, ia dihadapkan pada keputusan sulit yang menghadapkan kebutuhan kesehatannya dengan keyakinan agama. Leilani Lutali, yang dilahirkan sebagai seorang Kristen, sangat taat pada keyakinannya. Meskipun ia memiliki penyakit ginjal stadium lima yang membuatnya berisiko meninggal jika tidak segera mendapat ginjal baru, perempuan berusia 56 tahun itu mengatakan ia tidak setuju divaksinasi karena adanya peran sel janin dalam pengembangan vaksin itu. Beberapa dekade lalu sebagian jenis sel janin yang ada menggunakan jaringan janin dan kerap digunakan luas dalam dunia medis. Tetapi saat ini tidak lagi menggunakan jaringan sel yang asli, tetapi kloning. UCHealth mengharuskan penerima transplantasi untuk divaksinasi vaksin COVID-19 karena penerima organ baru itu memiliki risiko yang signifikan tertular virus corona, dirawat di rumah sakit dan meninggal karena virus mematikan itu. Dokter mengatakan donor yang tidak divaksinasi juga dapat menularkan COVID-19 kepada penerima organ, meskipun dalam uji medis pendahuluan ia dinyatakan negatif COVID-19. Saat terbaik untuk divaksinasi vaksin COVID-19 adalah sebelum transplantasi organ. Jika waktu memungkinkan, pasien seharusnya juga mendapat vaksin dosis kedua yang tersedia setidaknya beberapa minggu sebelum operasi transplantasi “sehingga tubuhnya memiliki respon imun yang baik atas vaksin,” ujar Dr. Deepali Kumar, Presiden Masyarakat Transplantasi Amerika AST yang juga dokter penyakit menular. Sebagian besar ajaran agama tidak keberatan dengan vaksin COVID-19. Tetapi kehadiran vaksin memang telah memicu perdebatan sengit sejak lama tentang peran sel yang berasal dari jaringan janin – secara langsung maupun tidak langsung – dalam penelitian dan pengembangan berbagai vaksin dan obat-obatan. Associated Press melaporkan bagi Lutali, yang bekerja di perusahaan teknologi, tampaknya rumah sakit di mana ia dirawat begitu ngotot ingin menyelamatkannya dari COVID-19 sehingga rela membiarkannya mati dengan menghalangi operasi transplantasinya. Lutali, yang bukan anggota denominasi agama, mengatakan keyakinannya akan kehidupan setelah kematian membuatnya tidak takut hidup dengan bayang-bayang kematian. Kini ia sedang mencari rumah sakit lain, mungkin di Texas atau Florida, di mana ia dapat menjalani operasi transplantasi tanpa perlu divaksinasi vaksin COVID-19. [em/jm]

Program vaksinasi COVID-19 masih terus berjalan di Indonesia, sehingga diharapkan bisa segera menjangkau seluruh masyarakat di berbagai daerah. Seiring proses pemberian vaksin ke 1 dan ke 2 yang masih berlangsung, kini muncul istilah lain dalam program vaksinasi COVID-19 yakni vaksinasi booster. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut? Vaksinasi booster dalam praktiknya adalah pemberian vaksin ke-3 dengan jenis vaksin yang sama seperti sebelumnya. Hal ini dilakukan karena adanya keluhan penurunan efikasi yang dialami oleh mereka yang sudah menjalani vaksin ke-1 dan ke-2 setelah jangka waktu tertentu. Dilansir dari laman Indianexpress, Pfizer saat ini telah menghubungi regulator Amerika untuk mengesahkan dosis booster vaksin COVID-19 bulan depan. Sementara negara-negara di Uni Emirat Arab, Thailand dan Bahrain telah menginokulasi sebagian besar warganya untuk pemberian booster vaksin dari Astra Zeneca, produksi Oxford Inggris. Inggris sendiri sudah berencana memberikan booster vaksin bagi mereka yang berusia 50 tahun ke atas sebelum musim dingin datang. Negara ini diketahui menyetujui penggunaan vaksin dari Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, serta Astra Zeneca. Sementara itu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention) Amerika belum memberikan rekomendasi tentang pemberian booster vaksin kepada warga negaranya. Pengertian vaksinasi booster Suntikan vaksinasi booster adalah sarana untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh seseorang terhadap patogen tertentu. Biasanya jenis vaksinnya sama saja seperti vaksin sebelumnya, karena tujuannya juga sama yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar memproduksi lebih banyak antibodi. Vaksin umumnya mengandung bentuk virus atau bakteri penyebab penyakit yang sudah dilumpuhkan atau bisa juga tiruan genetik dari virus yang diubah sehingga tak lagi terlalu berbahaya. Booster vaksin memicu sistem kekebalan seseorang untuk menyerang jenis virus yang sama bila masuk ke dalam tubuh. Ini membantu antibodi untuk mengingat jenis virus dan sudah menyiapkan diri melawannya. Termasuk jika virus tersebut ternyata sudah bermutasi. Yang dilakukan oleh vaksinasi booster adalah memberi sel memori sinyal penting untuk kembali saat virus menyerang. Termasuk melatih sel antibodi untuk mengenali fitur baru dari virus, bila sudah bermutasi, dan menghasilkan antibodi yang lebih kuat. Siapa yang membutuhkan booster vaksin Siapa yang membutuhkan vaksinasi booster? Perlu diingat bahwa suntikan ini hanya bisa diberikan bagi yang sudah menjalani vaksinasi ke-1 dan ke-2, untuk vaksin COVID-19, merujuk laman Medicalnewstoday. Booster bisa sangat membantu bagi orang tua (lansia) dan orang dengan gangguan kekebalan yang tubuhnya tidak dapat memproduksi antibodi setelah dua vaksinasi sudah dilakukan. Booster juga disarankan jika ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru sudah tidak bisa diatasi lagi oleh antibodi yang terbentuk dari vaksin sebelumnya, misalnya varian Delta. Di Indonesia, booster vaksin atau vaksinasi dosis ketiga saat ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang sudah menjalani vaksinasi lengkap sebelumnya. Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dr.Siti Nadia Tarmidzi mengatakan seperti dilansir laman sehatnegeriku.kemenkes.go.id. Jumlahnya diperkirakan mencapai 1,5 juta orang di seluruh wilayah Indonesia. Karena jumlah vaksin dosis ketiga, dalam hal ini adalah dari Moderna, yang terbatas, maka peruntukkannya tidak untuk khalayak umum. Keputusan pemberian dosis ketiga kepada tenaga kesehatan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengizinkan pembelajaran tatap muka pada awal September dikritik kalangan guru hingga pakar kesehatan. Menurut mereka, belajar tatap muka bisa dilaksanakan jika ditunjang dengan vaksinasi minimal 70% di tiap satuan pendidikan. Jika tidak, maka berpotensi memicu kematian akibat terinfeksi Covid-19. Tapi Kemendikbudristek mengatakan pihaknya tidak bisa menunggu program vaksinasi tuntas untuk membuka sekolah. Sebab pembelajaran jarak jauh atau daring "memberatkan para siswa dan guru". Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Kemendikbudristek, Jumeri, mengatakan pembelajaran tatap muka bakal diselenggarakan di sekolah-sekolah yang wilayahnya masuk dalam PPKM level 1 hingga 3. Dasar pertimbangannya, kata dia, karena transmisi penularan virus corona di daerah tersebut relatif rendah, begitu pula catatan kasus positif dan angka kematian. "Makanya kalau saya berkunjung ke daerah sering ada pertanyaan, kapan dibuka sekolah karena sudah siap. Itu pemdanya yang ngomong," ujar Jumeri kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (22/08). Kendati begitu, pembukaan sekolah ini tidak harus menunggu program vaksinasi untuk usia 12-17 tahun tuntas. Jika seluruh guru sudah divaksin, maka sekolah wajib dibuka. Bahkan bagi siswa yang belum divaksin pun, bisa mengikuti pembelajaran tatap muka asalkan ada persetujuan dari orang tua murid dan dengan protokol kesehatan yang ketat. Sebab jika menunggu program vaksinasi selesai membutuhkan waktu lama. "Kita tidak mengarah ke sana [hingga vaksinasi tuntas]. Kalau nunggu kapan vaksin tuntas? Anak-anak kita harus segera belajar." "Kalau menunggu vaksinasi akan panjang dan lama banget, target kita itu 26,7 juta." Catatan Kementerian Kesehatan per 18 Agustus 2021, sasaran vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun baru mencapai 2,4 juta untuk dosis pertama dan 917.000 untuk dosis kedua. Yang penting, sambung Jumeri, sekolah tersebut menerapkan protokol kesehatan. Dalam aturan di Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri menyebutkan sekolah wajib membentuk Satgas Covid-19 yang tugasnya melakukan sosialisasi pembelajaran tatap muka kepada sekolah, orang tua murid, serta berkoordinasi dengan puskesmas. Di situ juga mengatur pembuatan kurikulum, tata cara belajar di kelas mulai dari jarak, lama belajar, pemakaian masker, dan penyediaan peralatan mencuci tangan. Jika ditemukan ada kasus infeksi Covid-19, maka sekolah harus dihentikan, imbuh Jumeri. FSGI rekomendasikan Kemendikbud gunakan syarat vaksinasi 70% Namun demikian Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, mengkritik kebijakan itu. Menurut dia, tanpa ditunjang vaksinasi maka berisiko menimbulkan klaster Covid-19. Itu artinya sama saja pemerintah mengabaikan keselamatan para pendidik dan peserta didik sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Heru merekomendasikan Kemendikbudristek agar memakai syarat minimal vaksinasi 70% di tiap satuan pendidikan jika ingin menerapkan pembelajaran tatap muka. Acuan itu, kata dia, lebih jelas ketimbang menggunakan level 1 hingga 3. "Upaya vaksinasi itu memberikan perawatan, supaya kalau terinfeksi Covid-19 gejalanya ringan. Dengan kondisi itu maka apabila satuan pendidikan belum keseluruhan tervaksinasi dengan baik, maka risiko klaster penularan akan berpotensi terjadi," imbuh Heru Purnomo kepada BBC News Indonesia. Pemantauan FSGI, vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun di Pulau Jawa sudah hampir 90%. Tapi daerah di luar Pulau Jawa masih sangat minim. Ia mencontohkan Provinsi Jambi, vaksinasi untuk peserta didik masih nihil. "Kami berbincang-bincang dengan guru di Jambi, Mereka menyampaikan, 'Enak ya di Jawa pelajarnya sudah divaksin hampir 90%. Di Jambi, guru sudah divaksin begitu juga tenaga kependidikan. Tapi siswanya boro-boro,'" tukas Heru. "Jadi di sana itu baru di tahap perencanaan [vaksinasi 12-17 tahun]. Persoalan lain yang patut diperhatikan pemerintah, lanjut dia, adalah kesiapan protokol kesehatan di sekolah. Tiap sekolah, imbuhnya, perlu memberlakukan aturan tambahan berupa screening kepada guru dan murid sebelum masuk sekolah. Ini diperlukan karena aturan protokol kesehatan dalam SKB 4 Menteri dianggap belum cukup melindungi guru dan murid. Apalagi katanya, pengawasan dari dinas pendidikan tidak dilakukan secara langsung tapi hanya mengisi formulir melalui website. "Skrining itu misalnya apakah hari ini Anda masuk ke sekolah? Apakah hari ini sakit? Apakah hari ini demam? Apakah ada sakit tenggorokan? Apakah hari ini penciuman berfungsi?" Apa yang dikhawatirkan jika sekolah dibuka tanpa vaksinasi menyeluruh? Epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane mengatakan pembukaan sekolah di wilayah yang masuk dalam PPKM level 1 dan 2 bisa diterapkan karena dinilai aman. Ia merujuk pada kasus positif Covid-19 yang rendah begitu pula angka kematian dan kapasitas rumah sakit yang baik. Akan tetapi, untuk sekolah yang daerahnya di level 3 harus ditunjang dengan cakupan vaksinasi 100% di tiap satuan pendidikan atau sekolah. "Karena semua orang punya risiko. Yang sudah divaksin saja bisa terinfeksi apalagi yang belum. Di luar itu 3 M [memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan] juga harus ketat dilakukan dan jika ada muncul satu atau dua kasus, lakukan pelacakan dengan ketat. Sekolah harus kembali daring," jelas Masdalina Pane kepada BBC News Indonesia. Sebab tanpa vaksinasi dikhawatirkan mereka yang terinfeksi Covid-19 gejalanya akan lebih berat dan bisa menimbulkan kematian. Pemerintah, sambungnya, juga perlu memikirkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak lantaran belum ada vaksin untuk usia di bawah 12 tahun. "Bagaimana teknisnya? Apakah mereka jam pelajaran dikurangi? Atau jumlah per kelas dibagi separuh-separuh dalam dua shift?" Bagaimana sikap orang tua murid? Orang tua dari Sarah Annora, siswa kelas IX SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman, Yogyakarta, mengaku keberatan jika belajar tatap muka diberlakukan awal bulan depan. Novaeny Wulandari berkata sangat takut anaknya terinfeksi virus corona, apalagi anaknya memiliki riwayat penyakit asma. "Mau dibilang egois, ya udahlah enggak apa-apa. Soalnya anak saya ada asma dan saya khawatir banget. Soalnya asmanya sering kambuh," imbuh Novaeny kepada BBC News Indonesia. Rencana sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, katanya, sempat beredar di kalangan orang tua murid awal tahun ini. Pada Juli lalu pun, orang tua diberikan angket yang berisi beberapa pertanyaan apakah mereka setuju jika sekolah dibuka kembali. "Saya isi saja enggak setuju." Ia baru akan membolehkan anaknya belajar tatap muka kalau program vaksinasi nasional minimal sudah mencapai 70%. "Lebih melihat perilaku orang-orang, sudah bisa untuk kenormalan baru atau enggak. Kadang masih ada orang yang melepas masker dan minimal vaksinasi 70%-80%, saya merasa cukup aman." Di Medan, Sumatera Utara, Marianti, orang tua dari Anisa Adinda Riveria berharap pemerintah segera membuka sekolah. Sebab pembelajaran jarak jauh atau daring tidak efektif bagi anaknya yang duduk di kelas 3 Jurusan IPA di SMA Negeri 2 Medan. "Saya sebenarnya setuju. Tapi dengan satu syarat. Yakni prokes. Karena saya lihat di sekolah lain, itu mereka anaknya tetap masuk. Tapi jumlahnya [kapasitasnya] dibagi," kata Marianti kepada wartawan Nanda Fahriza Batubara yang melaporkan untuk BBC Indonesia, Minggu (22/08)."Karena kalau hanya belajar dari rumah, saya kira anak-anak sulit. Bagaimana anak-anak yang jurusannya seperti IPA? Kalau untuk hitung-hitungan secara online, saya rasa tidak efektif. Itu kendala yang saya lihat," sambungnya. Sejauh ini, Marianti dan orang tua murid lainnya belum mendapat informasi kapan sekolah akan dibuka, tapi ia sangat berharap agar segera diberlakukan. "Saya pribadi ingin anak-anak masuk tapi tetap prokes. Kalau harapan saya secepatnya, biar tahu kejelasan anak-anak ini ke depannya," tutur Marianti.

Vaksin Pfizer yang dibeli pemerintah Indonesia Kamis malam (19/8) tiba di bandara internasional Soekarno-Hatta (Soetta). JAKARTA — Dalam jumpa pers secara virtual dari kantornya di Jakarta, Kamis (19/8), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan pemerintah Indonesia telah membeli 1.560.780 dosis vaksin Pfizer dan vaksin tersebut telah tiba di bandara internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Kamis (19/8). "Kemudian 567.500 dosis vaksin AstraZeneca dan lima juta (dosis) vaksin Sinovac yang akan diterima besok. Pemerintah akan terus meningkatkan ikhtiar guna menjamin pasokan vaksin untuk kebutuhan rakyat Indonesia," kata Retno. Selain itu, lanjut Retno, pemerintah Indonesia hari ini juga menerima sumbangan vaksin AstraZeneca dari pemerintah Belanda. Dia menambahkan itu merupakan pengiriman tahap pertama dari vaksin AstraZeneca donasi Belanda. Retno menambahkan pemerintah Belanda sudah memberikan komitmen untuk menghibahkan tiga juta dosis vaksin AstraZeneca melalui mekanisme kerjasama bilateral. Komitmen dari negara Kincir Angin tersebut diperoleh dalam pertemuan antara Menlu Retno dengan Menteri Luar Negeri Belanda Sigrid Kaag serta Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada 1 Juli lalu di Ibu Kota Den Haag. Indonesia Targetkan Vaksinasi 200 Juta Warga Secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah berencana memvaksinasi lebih dari 200 juta penduduk Indonesia hingga akhir tahun ini. Kalau dibutuhkan dua dosis tiap orang maka pemerintah perlu memasok sekitar 400 juta dosis vaksin COVID-19. "Alhamdulillah, kita sudah memiliki komitmen untuk memperoleh sekitar 370 juta dosis (vaksin COVID-19). Sedangkan sisanya untuk kontrak yang sudah ditandatangani mudah-mudahan tanggalnya bisa kita pastikan untuk dapat memperoleh 430 (juta dosis) sampai akhir tahun (ini)," ujar Budi. Menurut Budi, ada empat jenis vaksin yang dibeli oleh pemerintah Indonesia, yakni Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Dari keempat jenis vaksin yang dibeli Indonesia itu, Sinovac sudah mulai diterima sejak Januari lalu, AstraZeneca dan Pfizer baru datang bulan ini. Budi berharap hingga akhir tahun ini Indonesia bisa menerima 50 juta dosis vaksin Pfizer dan 20-30 juta dosis vaksin AstraZeneca yang memang dibeli oleh pemerintah Indonesia. Budi menambahkan pemerintah masih menunggu persetujuan dari FDA (Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika serikat) untuk 50 juta dosis vaksin Novavax yang diharapkan izin itu akan keluar segera. Di samping memperoleh pasokan vaksin COVID-19 dengan cara pembelian, pemerintah juga berusaha mendapatkan vaksin COVID-19 melalui mekanisme multilateral Gavi/WHO untuk memperoleh 180 juta dosis vaksin COVID-19. Dari Gavi, Indonesia sudah memperoleh vaksin AstraZeneca. Sedangkan untuk vaksin Pfizer dan Sinovac dari Gavi akan diterima mulai bulan Agustus ini. Dari Gavi, lanjut Budi, pemerintah Indonesia akan menerima sekitar 4,6 juta dosis vaksin Pfizer. Selain melalui mekanisme pembelian dan Gavi, pemerintah juga menerima hibah vaksin COVID-19 dari beberapa negara, termasuk dari Belanda. Bukti Solidaritas Belanda pada Indonesia Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert C. Grinjs mengatakan sumbangan vaksin AstraZeneca untuk Indonesia tersebut merupakan bukti solidaritas pemerintah Belanda kepada Indonesia dalam membantu upaya penanganan pandemi COVID-19. Seperti Indonesia, lanjut Grinjs, Belanda juga mendukung prinsip kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19 bagi seluruh negara di dunia. [fw/em]

Mutasi virus Corona penyebab Covid-19 yang terjadi di Inggris menjadi kekhawatiran baru bagi sebagai dunia. Lalu, apakah virus ini dapat ditangkal dengan vaksin yang sudah dibeli oleh pemerintah? Ahli Biologi Molekuler lulusan Harvard Medical School, Amerika Serikat, Ahmad Rusdan Utomo menjawab kekhawatiran soal mutasi Covid-19 tersebut. Dia menjelaskan, konsep vaksinasi sendiri bisa menggunakan beberapa cara. Ada yang menggunakan protein virus yang telah dimatikan. Juga bisa menggunakan adonovirus yang membawa materi genetik virus. Bisa pula menggunakan materi genetik dari protein spike (protein tanduk virus). "Jadi setelah diinjeksi ke manusia, manusia akan akhirnya timbul antibodi sebagai reaksi terhadap protein spike yang akhirnya terekspresi ke dalam tubuh manusia. Dan ketika lihat antibodi ini mengenali antigennya, dalam hal ini adalah protein spike itu ada titik yang sangat spesifik pada lokasi spike ini (disebut epitop). Epitop adalah lokasi di dalam antigen di mana titik di mana antibodi itu berikatan," papar Ahmad Utomo dikutip melalui video di akun Instagram pribadinya @ahmadrusjdan, Sabtu (2/1/2021). Menurut dia, terdapat empat macam epitop di mana protein spike dikenali oleh antibodi manusia. Dia menerangkan tatkala antibodi manusia mampu mengikat protein spike, maka itu akan menghambat ikatan spike dengan reseptor manusia, tempat jalan masuknya virus ke tubuh. "Di sinilah konsep vaksin ini," tegas dia. Lantas bagaimana jika Covid-19 telah bermutasi? Terlebih lagi mutasinya pada protein spike, apakah vaksin masih bisa efektif? "Nah, kita perlu ingat, katakan ada (satu) protein spike yang termutasi ya. Tentu saja untuk antibodi yang ini dia tidak bisa mengenali (satu spike yang termutasi), akan tetapi ingat ada sekitar tiga antibodi karena tiga ini mengenali epitop yang masih normal yang belum termutasi," tutur Ahmad Utomo. Sehingga kendati terdapat mutasi pada gen spike virus, maka antibodi yang awalnya mengenal gen spike yang belum termutasi menjadi tidak efektif lantaran sudah tak dapat dikenali. Akan tetapi, kata Ahmad Utomo masih terdapat tiga antibodi yang mengenali spike di sisi lain virus. Sehingga diharapkan antibodi bakal tetap mendeteksi Covid-19 yang masuk ke tubuh dan segera menyerangnya. "Dan data-data yang ada sekarang dari berbagai macam variasi mutasi varian dari Covid-19, sejauh ini masih bisa diblok," tutur dia. Ketangguhan Vaksin Covid-19 Ahmad Utomo menyampaikan vaksin yang ada saat ini terbukti mampu mencegah gejala penyakit imbas infeksi Covid-19. "Apakah vaksin bisa melakukan pencegahan? Dan vaksin yang ada sekarang itu terbukti bisa mampu mencegah gejala penyakit. Jadi kasus terjadinya Covid-19 pada relawan yang divaksin itu jauh lebih rendah daripada relawan yang menerima placebo," urai Ahmad Utomo. Artinya, kata Ahmad Utomo, vaksin memiliki efektivitas cukup tinggi. Bahkan mencapai 95 persen. "Vaksin ini memang memiliki efikasi lumayan tinggi, berkisar antara 65 hingga 95 persen," kata dia. Lantas apakah vaksin mampu mencegah penularan Covid-19? Ahmad Utomo menegaskan belum ada pihak yang mampu mengetahui hal itu. Oleh karena itu, kendati vaksinasi telah dilaksanakan, patuh terhadap protokol kesehatan tetap merupakan kewajiban. "Apakah masih bisa mencegah penularan? Kita tidak tahu, oleh karena itu penting bagi kita semua untuk tetap menggunakan masker bahkan setelah divaksin," pesan Ahmad Utomo.

Kehadiran vaksin Covid-19 dinanti jutaan orang di Indonesia. Perlahan tapi pasti, optimisme melawan pandemi semakin meningkat yang mana tidak hanya berpengaruh terharap kasus Covid-19, namun terhadap pemulihan ekonomi. Bagi pengusaha, datangnya vaksin berarti sedikit demi sedikit membangun kepercayaan para konsumen untuk kembali membelanjakan uang mereka. Pengusaha pun mengapresiasi kedatangan vaksin sebagai langkah awal imunisasi masal untuk mencegah penularan virus. "Dunia usaha menyambut baik dan mengapresiasi pemerintah yang sudah mulai menyediakan vaksin di Indonesia. Kami yakin ini bisa jadi game changer untuk pemulihan ekonomi di 2021," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (8/12/2020). Alasannya, tentu karena adanya vaksin menjadi pendorong bagi pengendalian Covid-19 sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk beraktivitas secara fisik dan meningkatkan permintaan melalui konsumsi. Kendati, Shinta menyoroti keamanan dan efektivitas vaksin yang harus divalidasi dan benar-benar terjamin kualitasnya. Hal itu juga harus dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Kemudian, skema distribusi dan operasional harus berjalan cepat dan efektif dengan skala prioritas sesuai ketentuan pemerintah. Insentif terhadap pembiayaan vaksinasi juga harus sesuai dengan tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Terakhir, Shinta menekankan agar masyarakat dapat terus diingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan meskipun sudah dilakukan vaksinasi. "Kalau vaksin bisa efektif untuk mengendalikan Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen bisa tercapai," ujarnya. Kehadiran Vaksin Covid-19 Gairahkan Industri Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan UMKM Upaya pemerintah menghadirkan vaksin COVID-19 di Indonesia mendapat sambutan positif dari berbagai dunia usaha. Para pengusaha menilai vaksinasi adalah salah satu jawaban untuk kembali menggairahkan kembali roda perekonomian nasional menyongsong 2021. “Tentunya harapan dengan adanya vaksin ini akan menimbulkan rasa aman, rasa percaya dan mengurangi ketidakpastian, sehingga akan membantu orang mulai spending dan mengaktifkan kembali roda perekonomian,” harap Rosan Roeslani, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) dalam Webinar KPCPEN dengan tema ‘Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19’, Selasa (1/12/2020). Optimisme yang sama juga disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, yang mengatakan, “Kami juga perlu menggarisbawahi bahwa efektivitas vaksin ini apabila sesuai harapan kita, tentunya akan membawa perbaikan kepada kita semua,”. Namun pengusaha meminta pemerintah kembali meninjau kewajiban pengusaha menyediakan anggaran untuk vaksinasi mandiri, karena terpuruknya kondisi finansial banyak perusahaan sebagai dampak dari wabah COVID-19. “Karena bagaimanapun juga, kita pada kondisi yang terdampak cukup berat, pada situasi seperti ini,” ungkap Hariyadi. Kehadiran vaksin nantinya diperkirakan akan dapat segera memulihkan dunia usaha seperti pariwisata, ekonomi kreatif dan juga usaha-usaha kelompok UMKM yang banyak menyandarkan pada pertemuan fisik. Pemerintah sendiri saat ini sudah memberi isyarat akan segera menghadirkan vaksin secara bertahap mulai akhir tahun ini. Sementara itu, data survei yang dilakukan Kementerian Kesehatan, ITAGI, dan UNICEF menyebutkan sekitar 64,8 persen masyarakat Indonesia percaya dan menerima vaksinasi.

UPS dan produsen drone Zipline, bekerjasama mengantar vaksin dan kebutuhan medis ke tempat-tempat terpencil di Rwanda. Data jam terbang dan sistem ini akan digunakan lembaga pengaturan penerbangan AS dalam menentukan pemberian izin penggunaan drone untuk layanan antar barang di Amerika.

Sejak WHO mengumumkan penemuan vaksin anti ebola beberapa hari lalu, vaksin ini terus diberikan kepada kelompok beresiko tinggi dan diuji efektifitasnya. Sampai saat ini, vaksin ini terbukti 100 persen efektif, membawa harapan bagi negara-negara Afrika Barat yang terjangkit virus ini. VOA Indonesia: http://www.voaindonesia.com Ngobas: http://ngobas.com