Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'undang undang'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • CLINIC NGOBAS
    • Coronavirus
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

  • Ngobas Blog
  • Your World

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 2 results

  1. Polisi menangkap empat orang warga negara Turki yang diduga terkait dengan kelompom militan. Draf revisi UU Terorisme yang diusulkan pemerintah Indonesia mendapatkan sejumlah kritik karena dinilai 'rentan pelanggaran HAM' dan 'berpotensi merampas kebebasan sipil'. Sejumlah pasal dalam draf revisi UU yang dianggap rentan di antaranya adalah perpanjangan masa penangkapan dari semula tujuh hari menjadi 30 hari. Wakil ketua lembaga pemerhati HAM Setara, Bonar Tigor, menilai masa penahanan yang panjang ini melanggar HAM. ”Masa 30 hari ini sangat bertentangan dengan konvensi internasional tentang hak sipil dan politik. Standar internasional seseorang boleh ditangkap dan dimintai keterangan itu 1x24 jam," kata Bonar dalam keterangan pers Kamis (03/03). "UU Terorisme yang lama juga sebetulnya banyak mendapatkan kritikan karena itu tujuh hari, ini kok ditambah 30 hari, ini berpotensi abuse of power. Akan ada pelanggaran kebebasan hak sipil,” jelas Bonar. Menurut Bonar, pelanggaran HAM juga dapat terjadi karena tanpa ada kewajiban terduga pelaku pidana terorisme didampingi pengacara. Pasal lain yang dianggap tidak memiliki landasan hukum dalam UU No 15 tahun 2003 yaitu 43A, yang memberikan kewenangan untuk membawa atau menempatkan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme ke suatu tempat dalam waktu enam bulan. 'Mirip Guantanamo' Serangan di kawasan Thamrin Jakarta, yang membuat pemerintah percepat pembahasan revisi UU Terorisme. Anggota Badan legislasi DPR, Arsul Sani, mengatakan sepakat untuk merevisi UU terorisme tetapi perluasan kewenangan aparat untuk memberantas terorisme harus diimbangi dengan HAM. “Yaitu kewenangan oleh aparat penegakan hukum dalam konteks pencegahan untuk menempatkan seseorang ini bisa tersangka, keluarganya atau orang yang terimplikasi dengan dugaan kelompok teroris, menempatkan di satu tempat selama enam bulan, kita ingin bertanya konteksnya seperti apa dan konsep operasionalnya seperti apa?" kata Arsul. "DPR tidak mau ada model-model Guantanamo di Indonesia nantinya,” katanya. Arsul menilai model penahanan seperti itu mirip dengan penjara di Teluk Guantanamo yang dibangun AS untuk menampung terduga kasus terorisme tanpa melalui pengadilan. Sebelumnya, organisasi HAM Kontras menyebut, gagasan revisi UU Terorisme bisa diselewengkan untuk membungkam kalangan yang tak sepaham atau kritis terhadap pemerintah. Komite pengawas Menanggapi banyak kritik terhadap draf revisi UU Terorisme yang merupakan insisiatif dari pemerintah itu, juru bicara Kemenpolhukham, Agus Barnas, mengatakan perluasan kewenangan yang diberikan kepolisian untuk memperpanjang masa penangkapan dan penahanan terduga pelaku tindak pidana terorisme masih sejalan dengan aturan Ia juga menegaskan isi draf tersebut akan tetap menghormati HAM. Upaya untuk merevisi UU terorisme telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, tetapi kemudian dipercepat setelah serangan bom dan senjata di kawasan Thamrin, Jakarta, pada 14 Januari lalu. Setara mengatakan untuk mencegah penyelewengan dan pelanggaran HAM kerja aparat yang melakukan pemberantasan terorisme harus ada mekanisme akuntabilitas dengan membentuk komite pengawas.
  2. Pemerintah tetap meyakini bahwa revisi dilakukan demi memperkuat KPK, karenanya revisi UU KPK hanya ditunda, bukan dihapus dari Prolegnas, dan Menkopolhukam menyatakan negara tak boleh 'diatur suara dari jalanan.' Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK justru memandang revisi itu memperlemah mereka. Kepada BBC Indonesia, juru bicara KPK, Yuyuk Andriati, merujuk draf revisi UU KPK yang muncul dalam tahapan awal pembahasan revisi UU KPK di badan legislasi DPR, 1 Februari lalu. “Itu semuanya, yang empat hal itu, posisinya adalah melemahkan KPK. Pimpinan KPK dalam beberapa kesempatan juga menyatakan bahwa sampai saat ini undang-undang yang berlaku masih cukup mendukung operasional kerja KPK,” kata Yuyuk. Empat hal yang dimaksud Yuyuk ialah empat poin utama yang digagas untuk dimasukkan dalam revisi. Keempat poin itu meliputi pembentukan dewan pengawas KPK, penambahan kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, dan kewenangan bagi KPK untuk mengangkat penyidik sendiri. Khusus mengenai dewan pengawas, Yuyuk mengacu draf revisi yang menyebut dewan pengawas bertugas mengawasi pelaksaan tugas dan wewenang KPK serta memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. Padahal, kata Yuyuk, KPK sudah punya penasihat yang ada sejak beberapa periode kepemimpinan KPK. Penasihat tersebut membentuk komite etik guna mengawasi pelanggaran etika pimpinan dan pegawai KPK. “Kehadiran dewan pengawas ini justru akan membuat kerja KPK terhambat,” kata Yuyuk. Ketimbang merevisi UU KPK, Yuyuk menyarankan pemerintah dan DPR merevisi atau membuat undang-undang yang memperkuat kerja KPK, seperti Undang-Undang Perampasan Aset. Penolakan revisi UU KPK muncul dari berbagai kalangan. Revisi undang-undang lain Selain Undang-Undang Perampasan Aset, Lalola Ester dari lembaga Indonesia Corruption Watch memandang pemerintah bisa merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jika memang berniat memperkuat kinerja KPK. Dia menyebut ketiadaan pasal dalam UU Tipikor yang mengatur penindakan terhadap pejabat publik yang meningkatkan kekayaannya secara tidak sah. “Padahal, kalau kita lihat temuan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), ada pegawai negeri sipil, misalnya, yang golongannya terbilang rendah tapi memiliki transaksi mencurigakan yang sangat besar. Nah kalau kasus ini memakai UU Tipikor yang sekarang, tidak bisa menjerat,” kata Lalola. Presiden Jokowi meminta pembahasan revisi UU KPK ditunda. Diatur suara jalanan? Sebelumnya, usai bertemu dengan para pimpinan DPR beserta beberapa ketua fraksi badan legislatif itu, Presiden Joko Widodo meminta pembahasan revisi Undang-Undang KPK ditunda. Akan tetapi penundaan itu tidak membuat revisi Undang-Undang KPK dihapus dari program legislasi nasional atau prolegnas. Artinya, revisi bisa dibahas lagi apabila pemerintah dan DPR memandang empat poin dalam revisi telah disosialisasikan kepada masyarakat. "Kalau masyarakat makin paham maksud sosialisasi itu, kita sepakat dengan DPR, kita akan segera laksanakan (bahas revisi UU KPK)," kata Luhut kepada wartawan di Istana Negara, Senin (22/02). Dalam rangka sosialisasi, imbuh Luhut, pemerintah akan mengundang tokoh-tokoh yang bicara banyak soal revisi UU KPK, misalnya para rektor dan lembaga Indonesia Corruption Watch “Kami akan undang dan jelaskan. Nanti kami diberitahu mana yang kurang. Kita mungkin saja salah, ada yang kami tidak tahu. Kalau sudah omongkan, tidak ada yang bisa lagi bantah apa yang kita sampaikan ya sudah dong. Kalau nggak negeri ini seperti diatur suara jalanan, nggak boleh dong,” kata Luhut. Pada Oktober 2015 lalu, pemerintah menyatakan menunda pembahasan revisi UU KPK lantaran ingin fokus pada masalah ekonomi. Namun, sebulan kemudian, revisi UU KPK dialihkan menjadi inisiatif DPR sesuai hasil rapat antara Baleg DPR dan pemerintah.
×
×
  • Create New...