Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'transportasi modern'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 1 result

  1. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengeluarkan Peraturan Menteri (PM) no 32 tahun 2016 yang salah satu isinya mengatur transportasi berbasis aplikasi online. Salah satu pasalnya menyebut, perusahaan aplikasi seperti Uber, Grab dan lainnya tak boleh menentukan tarif. Dalam Bab IV soal Penyelenggaraan Angkutan Umum dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, pasal 40 disebutkan perusahaan angkutan umum boleh atau dapat menggunakan aplikasi berbasis TI. Sementara di pasal yang di poin 3 dituliskan bahwa perusahaan angkutan umum dapat bekerjasama dengan perusahaan aplikasi dan harus taat terhadap ketentuan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Di pasal 41 ayat 4 juga dituangkan bahwa perusahaan aplikasi transportasi harus melapor identitas perusahaan, akses monitoring operasional pelayanan data kendaraan dan pengemudi ke Direktur Jendral Kemenhub. Nah, di pasal 41 ayat 2 perusahaan penyedia aplikasi berbasis IT tidak boleh berperan sebagai penyelenggara angkutan umum. Ini artinya seperti yang tertuang di ayat 3, tindakan penyelenggara angkutan umum terdiri dari: Menetapkan tarif dan memungut bayaran Merekrut pengemudi Menentukan besaran penghasilan pengemudi. Sehingga dari penjelasan di atas bisa dimaksudkan bahwa Uber, Grab dan bahkan mungkin Go-Car (layanan milik Gojek), harus bekerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan tidak boleh lagi merekrut secara langsung atau menentukan tarif perjalanan. Ridzki Kramadibrata, Managing Director PT Grab Taxi Indonesia (CNN Indonesia/Trisno Heriyanto) Tanggapan Grab Melihat aturan yang baru saja diteken tersebut, pihak Grab langsung angkat bicara. Manager Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan “Sebagai platform teknologi yang menghubungkan penumpang dan pengemudi, kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk kepentingan para penumpang dan pengemudi, membawa dampak positif terhadap masyarakat Jakarta, dan meningkatkan layanan transportasi di Jakarta." Pihak Grab Indonesia pun mengaku masih mempelajari peraturan baru tersebut dan saat ini tetap merujuk peraturan yang lama dan memastikan semua mitra koperasi sesuai dengan arahan pemerintah. "Kami saat ini masih mempelajari peraturan baru tersebut, Permenhub No. 32 Tahun 2016. Sebagai perusahaan entitas lokal yang selalu mematuhi aturan yang berlaku, kami akan selalu berusaha untuk memenuhi segala ketentuan dan aturan lokal yang berlaku, terutama terkait," kata Ridzki. "Kami akan terus berkomunikasi secara aktif dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah, untuk memahami aturan baru ini dan untuk mencapai tujuan bersama, menyediakan layanan transportasi yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Jakarta,” tandasnya. Berikut aturan PM Kemenhub nomor 36 tahun 2016 khususnya yang mengatur soal aplikasi transportasi online:
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy