Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'soeharto'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

  • Ngobas Blog
  • Your World

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 3 results

  1. Rezim otoriter Orde Baru ternyata bukan mitos. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan Presiden Soeharto melakukan abuse of power terhadap Wimanjaya sehingga negara wajib memberikan ganti rugi Rp 1 miliar kepadanya. Prof. Dr. Wimanjaya Keeper Liotohe Pemilik nama Prof Dr Wimanjaya Keeper Liotohe itu mulai melakukan serangkaian kritikan terhadap rezim Orde Baru pada tahun 90-an. Di mulai dengan meluncurkan buku Primadusta di Balai Kota Diemen, Amsterdam, Belanda pada Oktober 1993. Di buku ini, Wimanjaya membeberkan kejahatan HAM yang dilakukan Soeharto pada tahun 1965. Buku ini membuat telinga Soeharto merah padam. Sepulangnya dari Belanda, Wimanjaya langsung diciduk aparat. Ia mendapat intrograsi dari Kejaksaan Agung sebanyak tiga kali, kepolisian lima kali, Kejaksaan Tinggi satu kali dan menghadapi 12 jenderal untuk menjelaskan tentang buku tersebut. Sejak Januari 1994, ia mulai mengantongi status sebagai tahanan politik. Seluruh bukunya dihilangkan, dirinya dicekal ke luar negeri. Rezim kala itu telah melakukan serangkaian tindakan discrepenacy of law (cacat hukum). Pencejalan ini dikeluarkan lewat SK Jaksa Agung Nomor KEP-068/D/Dp.2/10/1997 tertanggal 23 Oktober 1997. Akibat kekritisannya kepada rezim, Wimanjaya harus meringkuk di penjara selama 2 tahun tanpa dosa. Tidak hanya Wimanjaya, rezim otoriter kala itu juga melakukan serangkaian teror kepada keluarganya, baik secara fisik maupun mental. Pencekalan dirinya baru dicabut dengan keluarnya SK Jaksa Agung Nomor B.970/D.2/Dp.2/11/1998 tertanggal 20 November 1998 atau beberapa bulan setelah Soeharto tumbang. Kala itu, ia tidak mau menjadi penonton di belakang layar televisi dan ia memilih ikut menduduki Gedung DPR selama tiga hari tiga malam hingga Soeharto berhenti. Atas proses hukum yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah HAM ini, Wimanjaya lalu mengajukan ikhtiar hukum. Salah satunya meminta ganti rugi ke ke negara atas apa yang dialaminya. Gugatan pun dilayangkan ke PN Jaksel yang meminta ganti rugi sebesar Rp 126 miliar. Dalam jawabannya, negara yang diwakili Kejaksaan Agung menyatakan tuntutan tersebut sudah kedaluwarsa. Selain itu, Kejaksaan Agung menilai gugatan tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Wimanjaya juga dinilai tidak bisa membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara apa yang dialaminya dengan kerugian yang dituntutnya. Namun siapa nyana, PN Jaksel mempunyai keyakinan lain. "Bahwa rangkaian tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (melakukan penahanan, perpanjangan penahanan, mengajukan tuntutan, pencekalan, melarang beredarnya buku penggugat, selama menjalani tindakan tersebut penggugat beserta keluarganya mengalami tekanan/teror baik fisiklahiriah maupun mental batiniah)," ujar majelis hakim PN Jaksel yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), (21/1/16). Menurut majelis, akibat perbuatan itu, maka Wimanjaya mengalami kerugian besar baik pribadi maupun keluarganya, secara materil dan imateril sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan yang dilakukan pemerintah kala itu merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum. "Situasi tersebut merupakan abuse of power yang dilakukan oleh pemerintah atau adanya penyalahgunaan kewenangan penguasa," ujar majelis dengan suara bulat. Untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, PN Jaksel menilai perlu ganti rugi yang sesuai dengan apa yang dialami oleh Wimanjaya. Mengingat perjuangan penggugat dalam memperjuangkan haknya selaku warga negara untuk tetap hidup layak, walaupun sumber nafkah hidup terbelenggu oleh pemerintah. "Mengingat situasi dan kondisi saat ini maka majelis berpendapat adalah adil jika Tergugat (Pemerintah cs Kejaksaan Agung) membayar ganti rugi atas apa yang dilakukan pemerintah terhadap penggugat sebesar Rp 1 miliar," ucap majelis yang terdiri dari Ahmad Yunus, Yuningtyas Upiek Kartikawati dan Nelson Sianturi. "Perhitungan mana didasarkan pada kelayakan, kepantasan, keadilan serta kemanfaatan bagi penggugat," sambung majelis dalam putusan yang diketok pada 4 Agustus 2015 lalu. Kasus ini belum berkekuatan hukum tetap karena jaksa masih mengajukan banding. Kini kakek yang menapak usia 82 tahun itu hidup sederhana di sebuah rumah kecil di sebuah gang di Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istrinya yang mulai sakit-sakitan. Selain menggugat atas tindakan represif ke PN Jaksel, ia juga tengah menggugat penyerobotan tanah miliknya oleh rezim Soeharto di Bogor ke Pengadilan Negeri (PN) Cibonong.
  2. Soeharto, presiden ke 2 republik Indonesia yang sangat fenomenal ini memang sangat dikenal sebagian besar rakyat Indonesia, bahkan beberapa orang masih merindukan sosok seperti presiden Soeharto. Terlepas dari segala kontrofersi dari yang beliau lakukan ia akan tetap menjadi bagian sejarah panjang Indonesia, kumpulan foto-foto berikut ini adalah sebagian dari banyaknya foto yang belum terpublikasi hingga kini, beberapa diantaranya bercerita tentang keseharian presiden soeharto saat masih menjabat sebagai presiden Indonesia ke 2.
  3. Pada sidang umum MPRS tahun 1966, presiden selaku mandataris MPRS diminta oleh MPRS untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kebijakan yang telah dilakukan, khususnya mengenai masalah yang menyangkut peristiwa G30S/PKI. Namun dalam pidato pertanggungjawabannya itu, presiden cenderung hanya memberikan amanat seperti apa yang dilakukan di hadapan sidang-sidang lembaga yang berada di lingkungan tanggung jawabnya. Presiden memberi nama pidato pertanggung jawabannya itu Nawaksara yang artinya sembilan pokok masalah. Akan tetapi masalah nasional tentang G30S/PKI tidak disinggung sama sekali, sehingga pertanggungjawaban presiden dianggap tidak lengkap. Oleh karena itu, pimpinan MPRS meminta kepada presiden untuk melengkapinya. Sehubungan masalah pertanggungjawaban presiden dan bertambah gawatnya situasi konflik, maka pada tanggal 9 Februari 1967, DPR-GR mengajukan resolusi dan memorandum kepada MPRS untuk menyelenggarakan Sidang Istimewa. Selanjutnya usaha-usaha untuk menyelesaikan situasi konflik diupayakan secara terus-menerus. Berhubungan dengan banyaknya munculnya reaksi-reaksi rakyat, maka pimpinan ABRI mengadakan pendekatan pribadi dengan presiden. Kehendak pimpinan ABRI dalam menyelesaikan konflik itu adalah agar presiden sebelum Sidang Umum MPRS telah menyerahkan kekuasaannya kepada pengemban Tap MPRS No IX/MPRS/1966 atau kepada pengemban Supersemar, yaitu kepada Jenderal Soeharto. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah perpecahan dikalangan rakyat dan juga untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan serta pribadi Presiden Soekarno sendiri supaya tidak dipermasalahkan berkepanjangan. Pada tanggal 7 Februari 1967, Jenderal Soeharto menerima surat rahasia dari Presiden Soekarno melalui perantaraan Hardi, S.H. Pada surat tersebut dilampiri konsep surat penugasan mengenai pimpinan pemerintahan sehari-hari kepada pemegang Supersemar itu. Kemudian pada tanggal 8 Februari 1966 konsep tersebut dibahas oleh Jenderal Soeharto bersama keempat panglima ABRI. Jenderal Soeharto dan para panglima berkesimpulan bahwa konsep surat tersebut tidak dapat diterima, karena penugasan semacam itu tidak akan membantu penyelesaian konflik yang ada. Pada tanggal 10 Februari 1967, Jenderal Soeharto menghadap Presiden dan membicarakan mengenai surat penugasan khusus itu serta melaporkan pendirian Panglima Angkatan. Pada tanggal 11 Februari 1967, para Panglima Angkatan menemui Presiden di Bogor. Di hadapan Presiden, Jenderal Soeharto mengajukan konsep yang mempermudah untuk menyelesaikan situasi konflik. Sementara itu Presiden meminta waktu untuk mempelajarinya. Konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto kepada Presiden berisi pernyataan Presiden berhalangan atau Presiden menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 sesuai dengan ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966. Sesuai dengan janji Presiden pada tanggal 12 Februari 1967 Jenderal Soeharto beserta dengan para Panglima Angkatan mengadakan pertemuan lagi. Dalam pertemuan itu Presiden menyatakan tidak dapat menerima konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto. Presiden mengusulkan supaya diadakan perubahan bentuk dan tidak menyetujui pernyataan yang isinya berhalangan. Presiden mengusulkan agar keesokan harinya diadakan pertemuan lagi. Pada tanggal 13 Februari 1967, para Panglima berkumpul kembali untuk membicarakan konsep yang telah disusun sebelum diajukan kepada Presiden. Jam 11.00 WIB para panglima mengutus Jenderal Panggabean dan Jenderal Polisi Soetjipto Judodihardjo untuk menghadap Presiden. Dalam pertemuan itu tidak tercapai kesepakatan, karena Presiden masih menuntut diadakannya perubahan pada konsep surat itu. Namun beberapa waktu kemudian, dengan perantaraan Mayor Jenderal Surjo Sumpeno (Ajudan Presiden), presiden menyatakan setuju terhadap konsep yang diajukan oleh Jenderal Soeharto, tetapi Presiden meminta jaminan dari Jenderal Soeharto. Pada tanggal 23 Februari 1967 di Istana Negara Jakarta dengan disaksikan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Presiden/Mandataris MRS/Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan resmi telah menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada pengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 Jenderal Soeharto.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy