Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'sby'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 13 results

  1. Jenazah Ani Yudhoyono akan diterbangkan malam ini, Sabtu (1/6) ke Tanah Air melalui Bandar Udara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur. Dijadwalkan, jenazah tiba pada pukul 20.30 WIB. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan melalui akun Twitter-nya @hincapandjaitanmenginformasikan, jenazah diterbangkan pukul 19.30 waktu Singapura menggunakan Pesawat C-130 Hercules. "Kita kehilangan sosok wanita serta seorang ibu yg menginspirasi negeri ini. Selamat jalan ibu Ani Yudhoyono. Keluarga besar @PDemokrat serta bangsa ini begitu berduka. Malam ini beliau diterbangkan ke Tanah air untuk dilaksanakan pemakaman pada 2 Juni 2019. #SelamatJalanBuAni," tulis Hinca. Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama, Fajar Adiyanto, membenarkan hal tersebut. "Memang ada perubahan. Awalnya besok pagi tapi rupanya dimajukan dan malam ini sekitar pukul 20.30 WIB akan tiba di Halim selanjutnya ada upacara penerimaan secara militer sekitar 15 menit sebelum diberangkatkan ke Cikeas," kata Fajar.
  2. Mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono menghembuskan napas terakhir dalam perawatan di National University Hospital, Singapura, pada Sabtu 1 Juni 2019. Kondisi istri mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut memburuk sejak beberapa hari terakhir dan harus dirawat di ruang ICU, sebelum meninggal dunia siang ini. Sekadar diketahui, Ani Yudhoyono dirawat di Singapura sejak Sabtu 9 Februari 2019 akibat sakit kanker darah yang dideritanya.
  3. Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung keluar dari ruangan debat kelima Pilpres 2019, setelah mendengar Prabowo Subianto mengkritik ekonomi Indonesia yang menurutnya imbas dari kesalahan presiden sebelum Jokowi. Calon presiden nomor urut 02 itu dalam debat menyatakan kesalahan ekonomi di Indonesia sudah terjadi sejak sebelum era Presiden Jokowi, Sabtu (13/4/2019) malam. Menurut dia, kesalahan itu selalu dibiarkan sejak sebelum Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia. "Jadi, kembali lagi, saya terus terang tidak menyalahkan Pak Jokowi. Saya tidak menyalahkan Bapak, ini kesalahan besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita semua harus bertanggung jawab. Bener. Itu pendapat saya," kata Prabowo dalam debat pilpres di Hotel Sultan, Jakarta. Setelah Prabowo menyatakan itu, Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat keluar dari ruangan. Namun, AHY mengaku hanya keluar untuk ke kamar kecil. "Tidak, tidak pulang," ucapnya.
  4. Kehadiran Raja Salman bin Abdulaziz ke Indonesia sedianya bisa menjadi momentum bagi Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk bertemu. Sebab, kedua mantan Kepala Negara itu sama-sama diundang dalam kunjungan Raja Salman ke Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2017). Sebelum acara, Ketua DPR Setya Novanto menyebut bahwa baik Megawati dan SBY sudah mengkonfirmasi kehadiran mereka. Namun, pada akhirnya, hanya SBY yang hadir memenuhi undangan tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat itu sempat berfoto bersama Raja Salman dan para pejabat negara lainnya. Meski demikian, bukan berarti Megawati melewatkan kesempatan bertemu dengan Raja Salman. Presiden Joko Widodo secara khusus mengundang Megawati, bersama anaknya Puan Maharani, untuk bertemu Raja Salman di Istana Merdeka, Kamis siang. Dalam pertemuan selama 15 menit, mereka berbincang soal para pemimpin Indonesia dan yang telah menjalin persahabatan. Keempatnya juga sempat melakukan swafoto, menggunakan telepon genggam Puan. Langkah Jokowi mengatur pertemuan ini bukan tanpa alasan. Raja Salman memang sejak awal ingin bertemu dengan keturunan Presiden pertama RI Soekarno. Usai bersalaman dengan sejumlah menteri di teras depan gedung utama Istana , Rabu (1/3/2017), sempat mencari-cari, di mana cucu Soekarno. Masih teringat di memori akan kewibawaan dan keramahan semasa hidup. Kemudian, Presiden Jokowi menunjuk Puan. pun memanggil Puan. "Ini cucu Soekarno," demikian ucapan Presiden Jokowi saat memperkenalkan Puan ke yang diajak bicara cukup lama oleh Raja Salman. Megawati dan SBY Sejak Megawati tak lagi menjabat sebagai Presiden pada pemilu 2004, praktis kedua tokoh ini hampir tidak pernah hadir bersamaan dalam satu acara kenegaraan, baik di Istana atau pun parlemen. Namun, setelah SBY turun dari kekuasaan digantikan Jokowi, Megawati kerap hadir di Istana. Justru SBY yang selama dua tahun terakhir ini di Istana atau pun DPR. SBY memilih merayakan HUT RI di Pacitan, kampung halamannya.
  5. Antasari Azhar Klaim mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar yang mengaku dikriminalisasi Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dinilai tidak tertutup kemungkinan bermuatan politik. Hal itu dikatakan Anggota Komisi III DPR M Syafi'i. Pasalnya, ungkapan itu disampaikan sehari sebelum pemungutan suara Pilgub DKI Jakarta. "Kalau itu saya berani mengatakan tidak tertutup kemungkinan bahwa ungkapan dia dikriminalisasi, sehari sebelum pilkada, itu bermotif politik, tidak tertutup kemungkinan," kata M Syafi'i di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 16 Februari 2017. Diketahui, kemarin Demokrat melaporkan Antasari ke kepolisian atas dugaan pencemaran nama baik. Hal itu buntut dari ungkapan Antasari yang mengaku dikriminalisasi SBY yang juga ketua umum partai Demokrat. Menurut Syafi'i, SBY maupun Demokrat memiliki hak untuk mengambil langkah hukum tersebut. "Berarti dia ingin meyakinkan secara hukum, bahwa mereka tidak pernah melakukan kriminalisasi," papar anggota dewan penasihat Partai Gerindra ini. Saling melapor pun dianggapnya biasa pada era belakangan ini.‎ "Tapi keputusannya di tangan penyidik siapa yang benar," pungkasnya.
  6. Dari berita ini, menurut jendral jendral semua, apa motifnya dan siapa pelakunya? Ya kita bebas berbicara.
  7. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kecewa dengan sikap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak dijebloskan ke penjara hingga dibebaskan hari ini, SBY tak pernah menyampaikan keprihatinan. "Beliau (SBY) waktu itu masih aktif, saya masuk (penjara) prihatin juga enggak. Yang saya harapkan waktu itu beliau mengatakan, saya prihatin Ketua KPK masuk tahanan, enggak ada juga," kata Antasari di rumahnya, Komplek Les Belles Maisons, Serpong, Tangerang, Kamis (10 November 2016). Tujuh tahun lalu saat masih menjabat sebagai Ketua KPK, Antasari ditahan karena kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Saat itu Presiden SBY langsung memberhentikan Antasari dari jabatan yang dipegang tak lebih dari dua tahun. Antasari tidak berniat mengundang SBY dalam acara syukuran pembebasan pada 26 November nanti. Dia hanya mengundang koleganya di kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta orang-orang yang pernah menjenguknya selama ditahan di LP. "Jangankan ucapan, keluar masuk (LP) saja enggak ada prihatinnya. Saya kan pejabat negara di era itu. Saya masuk penjara tidak ada say hello," katanya. Pria berkumis tebal ini akan mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara syukuran nanti. Antasari menganggap JK seperti sahabat sejati. Beberapa kali JK menjenguknya di dalam LP, saat dirinya terpuruk. JK juga pernah menjadi saksi saat anaknya menikah. Antasari mengatakan, kasus yang menjeratnya ke dalam penjara tak lepas dari sepak terjang dia sebagai ketua KPK. Dia menilai banyak pihak yang tidak berkenan dengan kiprahnya saat itu. "Kalau seandainya saat itu saya bukan Ketua KPK, saya masuk penjara enggak? Nah itu. Jadi mungkin pada waktu itu banyak yang gerah dan terganggu dengan sepak terjang KPK," kata Antasari. Antasari berharap tidak ada lagi orang yang dikriminalisasi seperti dirinya. Dia pun mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang mencanangkan reformasi di bidang hukum. "Saya setuju (reformasi hukum). Memang harus, supaya tidak ada lagi orang yang mengalami seperti saya. Yang berbuatlah yang masuk. Jangan siapa yang berbuat, siapa yang menyuruh, siapa yang merencanakan kok saya yang masuk penjara," katanya. Hingga kini, Antasari masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah, tapi dipaksa masuk penjara. Putusan pengadilan harus dia terima sebagai pembelajaran hukum bagi masyarakat. Dia menyebut ada adagium di pengadilan, putusan pengadilan sekalipun salah harus dianggap benar. "Saya menjalani hari ini sebagai terpidana yang baru selesai, bukan karena perbuatan seperti yang didakwakan kepada saya. Tapi karena ada putusan pengadilan yang memeritahkan saya harus masuk LP, ya saya laksanakan," katanya.
  8. Penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersaksi dalam kasus proyek pembangunan sport center Hambalang dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menuai kritik. SBY seharusnya tidak menolak menjadi saksi meringankan di KPK untuk Anas terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung dan kasus Hambalang. "Dengan menolak panggilan KPK untuk sekadar menjadi saksi Anas, Presiden SBY telah menghadirkan contoh buruk. Kendati alasan yang dipakai adalah tidak relevan. SBY secara tidak langsung meminta perlakuan khusus dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. SBY dapat dinilai tidak menaati azas persamaan di hadapan hukum (equality before the law)," terang Anggota Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (6/5/2014). Bambang menyayangkan alasan yang digunakan untuk menolak hadir yakni karena tidak relevan. SBY lanjut dia, selalu mengaku taat hukum. Sehingga, kalau benar taat hukum, mestinya orang nomor satu di Indonesia itu berani dan siap melayani panggilan KPK. "Apalagi sekadar jadi saksi. Saya sarakan agar SBY mencontoh sikap Wakil Presiden Boediono dan mantan wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah menyatakan siap bersaksi di Pengadilan Tipikor untuk kasus Bank Century. Dua tokoh ini taat azas persamaan di muka hukum," sindirnya. Lebih lanjut politisi Partai Golkar yang juga anggota Pansus Century ini menjelaskan, sebuah kerugian besar bagi SBY jika benar-benar menolak panggilan KPK, di mana tentu akan muncul beragam tafsir dari publik. "Selama ini, sosok SBY kerap dikait-kaitkan dengan kasus yang membelit Anas Urbaningrum. Bahkan, Anas mengklaim bahwa SBY tahu rencana penyelamatan Bank Century," sebutnya. Dalam situasi seperti itu kata Bambang, memenuhi panggilan KPK merupakan momentum bagi SBY untuk mengklarifikasi posisinya. Sebaliknya, jika SBY bersikukuh menolak panggilan KPK, akan melahirkan multitafsir dari publik. "Lebih jauh lagi, publik akan memercayai apa yang sudah diungkap Anas selama ini. Itulah kerugiannya jika SBY menolak panggilan KPK," pungkasnya. Sebelumnya, KPK akhirnya mengirim surat panggilan kepada Presiden SBY dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), terkait kasus proyek pembangunan sport center Hambalang dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Benar, penyidik KPK telah mengirimkan surat kepada SBY dan Edhie Baskoro terkait permintaan menjadi saksi meringankan atas permintaan tersangka AU," kata juru bicara KPK, Johan Budi, Senin 5 Mei 2014, kemarin. Di lain pihak, pengacara keluarga SBY, Palmer Situmorang menegaskan, kliennya tidak akan memenuhi panggilan lembaga antirasuah pimpinan Abraham Samad Cs itu. Menurutnya, kesaksian Presiden SBY dan Ibas sangat tidak relevan dengan kasus yang tengah disidik KPK tersebut. "Sudah dijawab tanggal 28 April dan mengatakan substansi perkara yang disidik tidak ada relevansinya dengan Pak SBY dan Edhie Baskoro Yudhoyono," tegas Palmer. Menurut Palmer, SBY dan Edhie Baskoro merasa tidak memiliki pengetahuan apapun atas kasus Anas. "Sehingga, tidak bisa memenuhi permintaan dari Anas Urbaningrum," ujar Palmer menambahkan.
  9. Saya ajak Anda kembali ke skandal Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, pernah ada informasi tentang rekayasa penghitungan suara Pemilu. Diungkapkan oleh Ir Indro Tjahjono, seorang aktivis gerakan kritis mahasiswa tahun 1978, seangkatan dengan Dr Rizal Ramli dan Ir Heri Akhmadi. Indro Tjahjono mengungkapkan bahwa KPU telah melakukan kecurangan untuk memenangkan SBY. Dalam dua Pemilihan Presiden, baik di tahun 2004 maupun tahun 2009, melalui manipulasi sistem Informasi Teknologi (IT) Dalam Pemilu dan Pilpres 2004, semua PC di KPU yang digunakan untuk penghitungan suara, telah diset-up dengan program khusus di malam hari. Ketika tidak ada orang di KPU, malam-malam ada yang datang. Semua PC diisi program untuk memenangkan SBY dan mendongkrak suara Partai Demokrat. Rekayasa dalam Pemilu dan Pilpres 2009, lebih maju selangkah. Semua unit PC milik KPU lebih dulu telah diset-up dengan program tertentu. Rekayasa dan kecurangan IT pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 menurut Indro, memang lebih complicated dan rumit. Berlapis lapis skenario firewall dan keamanannya telah diterapkan sehingga hampir mustahil untuk ditembus. Pada 2009, tidak cukup dicurangi dari sisi IT, tetapi juga dilakukan rekaya manual. salah satunya dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) Rekayasa manual dicocokkan untuk pengontrolan suara dari sisi IT, agar jangan sampai hitungan IT melonjak, tetapi manualnya tidak cocok. Informasi ini belum terkonfirmasi kebenarannya karena Antasari yang hendak masuk mengusutnya telah dikriminalisasi Benang merah telah mulai terlihat jelas dan Anas telah memberi petunjuk jelas bahwa semua itu bermuara pada Monas, tepatnya seberang Monas. Sorotan terhadap Presiden SBY belakangan ini, mengingatkan saya pada kegencaran sorotan yang ditujukan kepada Presiden Soeharto. Tidak banyak yang tahu bahwa kemunculan SBY lebih banyak ditopang oleh sejumlah ‘kecelakaan’ politik di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid. Dan masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri, yang menciptakan kesan sebagai korban penganiayaan politik berturut-turut oleh dua presiden. Dasar rakyat Indonesia lebih banyak yang melow sehingga SBY yang terkesan teraniaya otomatis mendapat simpati rakyat. Jika ditelusuri lagi maka simpati rakyat kepada SBY terlihat sejak tahun 2001 sewaktu ramai dekrit presiden Gus Dur. SBY diberhentikan dengan hormat dari jabatan Menko Polsoskam 1 Juni 2001, dengan latar belakang tidak setuju terhadap rencana Dekrit Gus Dur. Sebabnya Abdurahman Wahid menganggapnya tak bisa diandalkan lagi sebagai Menko Polsoskam untuk menghadapi Jenderal Wiranto. Jenderal Wiranto sebelumnya menjadi Menko Polsoskam dan digantikan posisinya oleh SBY. SBY juga tidak berkutik di depan konspirasi partai-partai. Sebenarnya, Abdurrahman Wahid menawarkannya posisi Menteri Perhubungan yang saat itu dijabat Agum Gumelar atau Mendagri, tapi SBY menolak. Menteri yang dipastikan mengundurkan diri karena menolak Dekrit, adalah Sekretaris Kabinet Marzuki Darusman yang sebelumnya menjadi Jaksa Agung. Malam menjelang dekrit, Marzuki Darusman masih mencoba mencegah Abdurrahman Wahid, tetapi beliau tetap bersikeras akan melakukan dekrit. Marzuki langsung menyatakan mengundurkan diri dan Abdurahman Wahid menyatakan bisa memahami dan menerima pengunduran diri itu. Saat keluar dari ruang pertemuan dengan Presiden, Marzuki berpapasan dengan Agum Gumelar, ditanya, “Bagaimana?” Marzuki menjawab, “Saya cabut”! Agum akhirnya memilih sikap yang sama. seperti halnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Agum juga melapor ke Wakil Presiden Megawati! Marzuki Darusman berbeda dengan kedua tokoh tersebut yang lapor ke Wapres Megawati, ia melewatkan acara lapor-melapor seperti itu. Karena tidak lapor, Marzuki kemudian tidak masuk kabinet baru Megawati Soekarnoputeri yang menggantikan Abdurrahman Wahid pasca impeachment Sementara Susilo Bambang Yudhoyono maupun Agum Gumelar kembali mendapat posisi di kabinet, tentunya karena merapat ke Megawati pasca dekrit. SBY ikut dicalonkan sebagai salah satu kandidat Wapres dalam Sidang Istimewa MPR 25 Juli 2001 untuk mengisi kekosongan. Posisi wapres kosong karena Megawati Soekarnoputeri naik menjadi Presiden RI pasca impeachment Tapi pilihan akhirnya mengerucut kepada dua nama, yakni Hamzah Haz (PPP) dan Akbar Tanjung (Golkar), akhirnya dimenangkan oleh Hamzah Haz Gagal menjadi Wapres, SBY dipilih Mega menjadi Menko Polkam 10 Agustus 2001. Hubungannya sebenarnya baik-baik saja dengan sang Presiden. Tetapi pihak ‘istana’, khususnya Taufiq Kiemas, mulai membaca bahwa SBY sedang mempersiapkan diri sebagai the next number one. Mulai muncul serangan, khususnya dari Taufiq Kiemas. SBY dianggap mulai mengabaikan tugas utamanya sebagai Menko Polkam. Ternyata kebiasaan mengeluh SBY sudah sejak lama, SBY mengeluh kepada para wartawan bahwa wewenang dirinya berkali-kali dilampaui. SBY juga mengeluh tidak diundang dalam rapat kabinet, dan tidak dilibatkan oleh Presiden dalam pengambilan keputusan di bidangnya. Taufiq Kiemas, menyebutnya sebagai seorang jenderal yang kekanak2-kanakan, mengeluh kepada wartawan, bukannya kepada Presiden sebagai atasannya . Pada 9 Maret 2001 ia mengirim surat kepada Presiden mempertanyakan hal kewenangannya sebagai Menko Polkam sekaligus meminta waktu bertemu Presiden. Llalu ia diundang untuk hadir dalam rapat kabinet oleh Presiden namun ia ‘membalas’ dengan tidak hadir. Dan malah 11 Maret 2001 mengirim surat pengunduran diri kepada Presiden Megawati Soekarnoputeri. Ucapan Taufiq Kiemas, maupun sikap Megawati sendiri, menyinggung rasa kehormatan keluarga termasuk Nyonya Sunarti Sri Hadijah, sang mertua. Istri Jenderal Sarwo Edhie Wibowo itu diketahui menjadi salah satu pendorong utama agar SBY maju bertarung dalam perebutan posisi number one. Perjalanan sejarah terpilihnya SBY membuktikan semua yang dihadapi Susilo Bambang Yudhoyono serba beraroma accident. Memang akhirnya kecelakaan-kecelakaan itulah yang membawanya ke kursi number one pada akhirnya. Sebagai number one ia tak begitu pandai memilih orang duduk dalam kabinetnya, mungkin karena ia terlalu meladeni situasi kompromistis. Masa kepresidenannya yang pertama, sedikit tertolong oleh the bad among the worst Muhammad Jusuf Kalla yang cukup gesit dan lincah. Tertolong oleh keberhasilan Jusuf Kalla ‘merebut’ Partai Golkar melalui Munas di Bali yang sedikit banyak dalam pengaruh iklim money politics. Dalam masa kepresidenannya yang kedua, SBY tertolong oleh kehadiran Sri Mulyani di posisi Menteri Keuangan. Meski pada saat yang sama terjadi sorotan kuat dalam kasus Bank Century dan skandal Mafia Pajak Bahasyim dan Gayus Tambunan.
  10. Kisah ini bermula pada tahun 1968, saat seorang anak tentara bernama Susilo Bambang Yudhoyono, yang akrab dipanggil Sus oleh teman dan keluarganya, lulusan SMA Negri Pacitan Jawa Timur. Sus yang sekarang lebih akrab dipanggil SBY kemudian melanjutkan kuliah disalah satu universitas negri di kota Surabaya. Di Surabaya inilah SBY menimba ilmu, dan sebagaimana remaja pada umumnya, banyak berkenalan dengan berbagai wanita. Diantaranya para wanita terdapat seorang wanita berdarah campuran Jawa-Philipina yang bernama Ida, mereka memadu kasih dan berikrar untuk setia sehidup-semati. Dan pada tahun itu pula mereka melangsungkan pernikahan disebuah kantor catatan sipil di Jakarta. Dampak pernikahan tersebut, kuliah Sus pun terganggu dan berantakan, apalagi saat itu Sus belum memperoleh penghasilan tetap. Seiring perjalanan mahligai rumah-tangganya, Sus dan Ida dikaruniai 2 orang puteri dari perkawinan tersebut,yang bernama Adinda dan Devi. Beban hidup pun semakin terasa beratnya. Kemudian mereka pindah ke Malang, Sus melanjutkan pendidikannya, dengan kuliah di-Pendidikan Guru SLP (PGSLP). Masuk Akabri meninggalkan anak dan istri Pada tahun 1970 Sus (SBY) mencoba peruntungan nasibnya dengan berniat memperbaiki masa depannya dengan mengikuti seleksi menjadi kadet Akabri, sekaligus melanjutkan cita-cita masa kecilnya serta memenuhi harapan ayahanda nya. Namun apa daya, salah satu persyaratan adalah calon Kadet / Taruna Akabri tidak diperbolehkan beristri (status lajang). Sus pun meminta pengertian istrinya, Ida agar ihklas untuk ‘Menyembunyikan status perkawinan mereka’ demi kelancarannya mengenyam pendidikan agar di Akabri. Alhasil, SBY akhirnya diterima masuk dan terdaftar di Akabri. Bak gayung bersambut SBY rupanya menjadi perhatian sebagaian besar pada pendidik. Selain tampan, SBY ternyata adalah Taruna yang cerdas dan pandai mengambil hati . Tak disangka Gubernur Akabri saat itu (alm.Letjend TNI-AD. Sarwo Edi Wibowo) pun terpukau dengan kecerdasan dan ketampanannya. Hingga tak jarang SBY dan kawan-kawan Tarunanya kerapkali bertandang dan melapor segala sesuatu hal kerumah sang jenderal. Tak terasa, SBY pun rupanya telah melupakan istri dan dua anaknya ketika salah satu putri sang jenderal menarik perhatiannya. Apalagi SBY segera mendapat ‘lampu hijau’ dan direstui untuk berpacaran dengan putri sang jenderal yang bernama Christiani yang kini akrab disapa Ani. SBY menikah dengan ANI Selesai pendidikan AKABRI pada tahun 1973 SBY tercatat sebagai lulusan terbaik dengan pangkat Letnan Dua. Dan setahun kemudian, tepatnya tahun 1974 SBY bertunangan dengan Ani yang dianggap sebagai “jalan Tuhan” yang harus dia tempuh kalau karir militernya mau lancar dan bersinar. Tahun 1976 SBY pun akhirnya secara resmi menikahi Ani dengan ‘Status Bujangan’. Entah setan apa yang waktu itu menguasainya, sehingga istri dan kedua anaknya seolah dianggap tidak pernah ada. Bahkan hingga ke 2 puteri nya membutuhkan tunjangan hidup mereka sehari-hari pun tidak pernah dimasukkan dalam daftar tanggungan keluarga anggota TNI-AD. Selang beberapa tahun kemudian pada saat SBY dan Ani sudah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Agus Hari Murti, saat itulah keberanian SBY muncul untuk berterus terang tentang kebohongan nya selama ini pada Ani, dengan mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah pernah menikah dan sudah punya 2 orang puteri. Bak disambar petir di siang bolong Ani kaget, terkejut, marah, panik dan frustasi. Bahkan mahligai rumah tangga nya pun, gonjang ganjing terancam bubar. Namun turut campurnya peran fihak keluarga mereka yang segera turun tangan demi menyelamatkan karir dan rumah tangga, serta nama besar keluarga, SBY diharuskan segera menceraikan istri pertama. SBY pun segera menceraikan Ida dan berjanji untuk bertanggung jawab soal kehidupan kedua puteri nya. Namun untuk mendapat santunan hidup sebagai jaminan masa depan itu Ida harus bersedia menerima kesepakatan bahwa mereka tidak akan menuntut status sebagai mantan istri dan anak-anak kandung SBY sampai kapanpun. Ida pun kemudian menikah lagi dengan WNA Jerman dan bermukim di Jerman. Sementara Dinda dan Devi tetap di Indonesia bersama keluarga ibunya yang tinggal diJakarta. Dan waktu pun berjalan terus, sebagai tentara cerdas sekaligus menantu seorang jenderal saat itu, karir SBY pun semakin bersinar. Problema rumah tangga terlewati sudah, kebahagiaan rumah tangganya dengan Ani bahkan semakin bertambah dengan hadirnya anak laki-laki ke 2 yang diberi nama Edhi Baskoro. Kekecewaan ADINDA dan DEVI Tahun 1990 sewaktu SBY menjabat Kepala Staff Teritorial TNI-AD, Adinda memohon kepada SBY agar sebagai ayah bersedia menjadi wali nikahnya. Karena saat itu Adinda sendiri akan dipersunting seorang pria pujaannya yang bernama Danang, putera dari Ir. H. Lukman Hakim (mantan Kepala Divisi Produksi Pertamina). SBY pun tak keberatan, bahkan pernikahan dilangsungkan dirumah dinas SBY diCilangkap secara sederhana. Namun kebahagiaan Adinda mendadak sirna ketika SBY ternyata tetap tidak mau mengakuinya sebagai anak. Karena pada para tamu SBY mengaku bahwa Adinda adalah keponakannya. Adinda sangat terluka saat itu. Devi sang adik juga yang mendengar perkataan SBY pun sangat sedih. Meski terikat janji sang bunda (Ida) bahwa mereka tidak akan menuntut status. Namun tentulah Adinda dan Devi ingin mendapatkan kasih sayang seorang ayahanda. Mengapa sang ayah (SBY) begitu tega memutar-balikkan fakta, dengan mengatakan mereka hanya keponakan ? Adinda dan Devi pun akhirnya sadar, mereka bukan siapa-siapa, mereka sedih tak berdaya, namun hati nurani selalu bertanya, bukankah mereka juga anak yang sah ? Bukankah mereka juga berhak mendapatkan pengakuan sebagaimana layaknya seorang anak ? Ironisnya, inisial mereka berdua, Adinda dan Devi, juga tak tertulis dalam riwayat hidup sang ayah (SBY), saat tampil mencalonkan diri sebagai Capres 2004. Dan saat arsip dinas dan kenegaraan juga tak pernah mencantumkan nama mereka, Adinda dan Devi harus bisa menerima kenyataan tersebut. Namun pada saat hak azasi mereka terus dikucilkan secara tak wajar dari sebagaimana layaknya kepribadian seseorang yang kini jadi figur kepemimpinan sebuah bangsa. Jelas saja, melahirkan protes yang selama ini terkubur dalam-dalam oleh 2 puteri yang kerap teraniaya. Apalagi semua harta ayah mereka dikuasai atas nama ibu tirinya, ibu Ani, yang membuat mereka tidak bisa menerima lagi semua kenyataan ini. ADINDA menggugat ayahnya Janji untuk menjamin masa depan sebagai komitmen keluarga pasca perceraian ibunya. ternyata juga jarang mereka dapatkan. Akibatnya Adinda memberanikan diri menggugat ayahnya secara perdata dengan menyewa pengacara dalam pembagian harta gono gini. Di pengadilan Adinda memenangkan perkara dan memperoleh dua rumah di Pondok-Indah dan menteng Jakarta pusat, kedua rumah tersebut tidak mereka tempati dan dkontrakkan saja hingga saat ini. Saat ini Adinda hidup sebagai orang biasa yang jauh dari publitas media, tinggal bersama suami dan anak-anakya dikawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Adinda adalah alumni Universitas Trisakti dan bekerja sebagai konsultan pada sebuah perusahaan pertambangan. Suaminya Danang Bin H.Ir Lukman Hakim, pegawai di Kementerian Pertahanan sebagai Kepala Litbang. Mereka hidup rukun dan banyak dibimbing oleh pamannya Dr. Sofyan Sauri (adik dari Lukman Hakim). Sedangkan adiknya Devi tinggal di Amerika-Serikat namun tidak banyak diketahui aktifitasnya dan kehidupannya saat ini. Janji Ibu ANI kepada ADINDA Dan pada saat SBY membutuhkan dukungan pencitraan menjelang Pilpres 2004 dan 2009 ibu Ani sering kali menghubungi via telepon pada Adinda dan ibunya di Jerman, agar tidak usah mengungkap dan meributkan status mereka di dalam keluarga SBY. Karena Ani sangat kawatir jika masalah itu bisa mempengaruhi popularitas dan citra SBY, lebih -lebih saat menghadapi Pilpres. Ibu Ani menjanjikan bahwa status mereka akan diselesaikan dan diungkap setelah SBY tidak lagi menjabat sebagai Presiden Republik-Indonesia. Mereka secara resmi akan dicantumkan dalam daftar keluarga SBY. Maka untuk saat ini mereka disarankan untuk tetap bersabar sebelum dicantumkan sebagai anak kandung dalam daftar keluarga secara resmi. TUTUP KASUS ITU , BERAPA PUN BIAYA NYA SBY sangat sensitif dalam menanggapi setiap berita ataupun pernyataan dari beberapa sumber yang mengungkit masalah ini. Terhadap siapapun yang mempersoalkan hal tersebut. SBY langsung menugaskan TIM dan para intelnya untuk membungkam. Masyarakat mungkin sudah lupa dengan pernyataan anggota DPR-RI Zainal Maarif yang sudah melaporkan kasus pernikahan SBY tersebut. Setelah didekati Zainal Maarif belakangan mencabut laporan dan meminta maaf. Dan aneh dia bahkan diangkat menjadi Kader Partai Demokrat dan mendapat fasilitas signifikan. Demikian juga Jenderal TNI (purn) R.Hartono yang pernah mengungkap masalah pernikahan tersebut, ditaklukkannya dengan pendekatan-pendekatan material finansial dan ancaman pengungkapan rahasianya. TIM SBY juga sudah tak terhitung berapa kali melakukan operasi media dengan membungkam media massa dengan dana yang sangat besar. Dibalik potret keluarga ideal Kepala Negara ternyata tersimpan kisah ‘Penghianatan Cinta, Kasih dan Sayang’. Kebohongan yang dilakukan bukan hanya dilakukan terhadap keluarga, tetapi terhadap seluruh Rakyat, Korps TNI-AD, Bangsa dan Negara. Namun pengungkapan kebohongan dan penghianatan ini selalu harus berhadapan dengan kekuasaan, sebagian besar berhasil disumpal dengan uang dan kuasa, selebihnya tiarap karena juga akan diungkap balik rahasia dan kejahatannya. Setelah “Drama Century” dan “Sinetron Nazaruddin” , akankah sepenggal kisah keluarga, yang pantas diindikasikan sebagai ‘PETUALANG PENJAHAT KELAMIN’ akan kah menjadi pelajaran bagi rakyat Indonesia ? ataukah hanya akan menjadi hiburan ala sinetron di tengah kesulitan hidup rakyat jelata ? Salam Kejujuran Anak negeri, SELANGKAH MAJU PANTANG TUK RAGU ! Oleh : ”Rakyat Bersatu” Siapa orang tua kandung SBY yang sesungguhnya Raden Soekotjo atau ‘Supriadi’ kah..? Bila terungkap Kebohongan SBY pra terdaftar sebagai Taruna AKABRI. maka ibu Ani adalah istri kedua SBY
  11. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara karena dicurigai sebagai salah satu pihak yang menggerakkan demonstrasi pada Jumat, 4 November besok. SBY pun menilai munculnya informasi tersebut karena adanya kesalahan intelijen dalam memberikan informasi. Presiden Jokowi pun akhirnya buka suara terkait pernyataan tersebut. Pria yang biasa disapa Jokowi menilai kesalahan itu sebagai hal yang wajar. "Ya namanya manusia, kadang bisa benar, kadang bisa enggak bener. Bisa error, bisa enggak error," ujar Jokowi saat memberi pernyataan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/11/2016). Menyambung apa yang disampaikan Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga hadir dalam kesempatan itu mengatakan apa yang disampaikan oleh intelijen bukanlah soal salah atau benar. "Itu kan informasi dan analisis," ujar JK. Ia pun menganggap pernyataan SBY merupakan analisis pribadi yang sangat mungkin berbeda dengan apa yang diyakini oleh pemerintah. "Info kan beda-beda, yang ditangkap Pak SBY beda dan analisis kita beda. Itu biasa," ucap dia. SBY Sebut Intelijen Error SBY sebelumnya menyayangkan adanya tudingan yang menuduh seseorang atau kalangan partai politik sebagai pihak yang mendanai aksi unjuk rasa 4 November. "‎Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, I tell you," kata SBY di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 2 November 2016. Selain itu, dia juga menilai tuduhan seperti itu sama saja menghina rakyat yang akan melakukan demo 4 November. ‎Sebab, masyarakat yang akan demonstrasi nanti bukan rakyat bayaran. Urusan hati nurani, kata dia, tidak ada yang bisa mempengaruhi dengan uang. "Sekali lagi, karena saya mengetahui, mudah-mudahan yang saya dengar itu tidak benar, kalau ada analisis intelijen, sumber-sumber kepolisian bahwa ada pihak ini gerakkan, partai politik ini punya kepentingan gerakkan unjuk rasa itu," kata dia. "Saudara-saudara, berbahaya jika di sebuah negara ada intelijen ‎failure, intelijen error," ujar SBY.
  12. Dosen hukum pidana di Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak lebih baik ketimbang Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi. Indikasinya, penggodokan instruksi presiden soal pencegahan korupsi yang dinilai tak tepat dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. "Sebelumnya, Pak SBY dalam pemberantasan korupsi bagus sekali. Bahkan dia menyerahkan menteri dan ketua partainya. Sekarang ini pemberantasan korupsi malah dilonggarkan dengan wacana inpres," ujar Yenti dalam diskusi antikorupsi Liputan6 di Cafe Brewerkz, Jakarta, Ahad, 15 Maret 2015. Jokowi berencana menerbitkan inpres tentang pemberantasan korupsi. Inpres yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu akan fokus pada pencegahan yang diupayakan mendapat porsi 70-75 persen dari program aksi pemberantasan korupsi di Indonesia. Yenti menilai seharusnya penindakan masih menjadi program utama dalam pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia, menurut doktor bidang pencucian uang ini, masih sulit didekati dengan program pencegahan. "Fakta yang terjadi adalah kejahatan korupsi tetap terjadi," ucapnya. Yenti menyebut prestasi pemberantasan korupsi Indonesia belum sebaik Hong Kong. Saat ini, kata dia, Independent Committee Against Corruption atau KPK Hong Kong sudah bisa menempatkan porsi pencegahan lebih besar ketimbang penindakan. "Tapi, untuk sampai ke sana, prosesnya panjang. Dan, dalam proses panjang itu, program penindakan menjadi tonggaknya," ujarnya.
  13. Note : Kata prabowo sebelum ini ribuan triliun uang negara bocor, tapi kenapa dia berpasangan dgn hatta rajasa yg sebelum ini menko perekonomian? Kalau benar ribuan triliun uang negara bocor, seperti kata prabowo, hatta rajasa juga harus tanggungjawab, tapi malah dijadikan cawapresnya Prabowo juga mengatakan ekonomi era SBY baik, tapi juga bilang bocor sampe triliunan, prabowo tegas dlm mencla-mencle Tapi kalo Prabowo punya data yg akurat terkait SBY dan Hatta Rajasa yang menikmati kebocoran anggaran sampai mencaai Rp 1000 Triliun, saya dukung penuh Prabowo untuk membongkarnya Presiden Pertanyakan Kebocoran Rp 1.000 Triliun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan pernyataan calon presiden (capres) Prabowo Subianto yang mengatakan kebocoran anggaran negara setiap tahun mencapai Rp 1.000 triliun. Sejumlah pihak terkaget-kaget mendengar pemaparan Prabowo tersebut dan menuduh Presiden SBY dan jajaran kabinetnya selama ini, termasuk calon wakil presiden (cawapres) Hatta Rajasa, yang menikmati uang haram tersebut. Istana pun kaget dengan pernyataan Prabowo Subianto. Presiden SBY lewat Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Chairul Tanjung (CT) menilai pernyataan calon presiden Prabowo Subianto terkait dengan kebocoran anggaran hingga sekitar Rp7.200 triliun dinilai berlebihan. "Mungkin saya katakan agak terlalu berlebihan," katanya kepada wartawan setelah mengantar keberangkatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Bandara Halim Perdanakusumah. Sebagaimana diketahui, calon Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menutup kebocoran uang negara yang kemudian digunakan kepentingan masyarakat banyak. Prabowo mengutip berdasarkan data dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad bahwa kebocoran uang negara mencapai Rp7.200 triliun. Menko Perekonomian mengingatkan bahwa APBN saja tidak mencapai angka tersebut sehingga kemungkinan yang dibicarakan adalah potensi kebocoran. Chairul Tanjung juga mengingatkan bahwa pengawasan anggaran negara sudah luar biasa sebagaimana dilakukan sejumlah instansi seperti KPK, Kejaksaan Agung, BPK, dan BPKB. Ia juga menyatakan bahwa Presiden Yudhoyono juga menyatakan angka kebocoran sebesar itu didapat dari mana. "Mungkin harus ditanyakan ke Pak Hatta (Hatta Rajasa, calon wakil presiden Prabowo yang sebelumnya menjabat sebagai Menko Perekonomian)," kata Chairul. Sebelumnya, pakar hukum Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Suhaidi mengatakan, pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Hatta Rajasa seharusnya tidak hanya bertekad mengurangi kebocoran keuangan negara, tetapi juga harus mempertajam pemberantasan korupsi. "Pemberantasan korupsi itu menjadi salah satu misi yang harus dijalankan secara tegas dan dipertajam oleh pasangan Prabowo-Hatta," katanya. Dengan melaksanakan pemberantasan korupsi itu, menurut dia, tidak ada lagi terjadi penyelewengan dan penyimpangan keuangan negara yang selama ini membuat terbengkalainya pembangunan di Indonesia. Sementara itu, juru bicara KPK Johan Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyebut angka kebocoran sebesar itu, melainkan angka dimaksud adalah potensi kebocoran anggaran
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy