Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'pilkada'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 9 results

  1. KPU DKI Jakarta hari ini akan menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di dua TPS. PSU dilakukan karena ditemukan adanya pemilih yang mencoblos menggunakan surat pemberitahuan (C6) milik orang lain. Dua TPS tersebut adalah TPS 01 Gambir, Jakarta Pusat, dan TPS 19 Pondok Kelapa, Jakarta Timur. PSU digelar atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Bawaslu DKI Jakarta merekomendasikan pemungutan suara ulang di dua TPS. Pertama TPS 01 Gambir dan TPS 19 Pondok Kelapa, Jakarta Timur," ujar komisioner KPU DKI Betty Epsilon Idroos di kantornya, Jl Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017) Pemungutan suara ulang dilakukan karena di kedua TPS ditemukan adanya pemilih yang mencoblos menggunakan surat pemberitahuan (C6) milik orang lain. PSU digelar hari ini, Sabtu (22/4). "Mudah-mudahan besok hari Sabtu PSU siap diselenggarakan di dua kota tersebut untuk kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) diganti semua di dua KPPS yang dimaksud," kata Betty, Jumat (21/4). Betty memastikan stok surat suara mencukupi untuk menyelenggarakan PSU. Ada 2.000 lembar surat suara yang disiapkan. "Untuk surat suara pemungutan suara ulang memang sudah disiapkan sebanyak 2.000 lembar. Jadi kalau ada dua TPS, rasanya cukup untuk menyelenggarakan PSU tidak perlu lagi menambah jumlah surat suara," ujarnya.
  2. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sekaligus petahana berdasarkan hasil quick count hasil pemungutan suara dinyatakan kalah. Pemenangnya adalah pasangan nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Hasil quick count Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) menunjukkan pasangan Basuki dan Djarot hanya meraih 44,14 persen suara, sedangkan pasangan Anies dan Sandiaga meraih 55,86 persen suara. Data masuk sebanyak 96,29 persen. Hasil quick count Penelitian dan Pengembangan Harian Kompas menunjukkan pasangan Basuki dan Djarot hanya meraih 41,87 persen suara, sedangkan pasangan Anies dan Sandiaga meraih 58,13 persen suara. Data masuk sebanyak 94,7 persen. Kendati dinyatakan kalah, namun pemenang sah adalah yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta berdasarkan hasil real count. Kekalahan pasangan petahana telah diprediksi sejumlah lembaga survei dan konsultan politik, sebelumnya. Saat pemungatan suara putaran pertama, pasangan Ahok, sapaan Basuki dan Djarot malah menang. Lalu, apa sebenarnya penyebab petahana kalah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022? Peneliti dari lembaga survei sekaligus konsultan politik LSI Denny JA, Adjie Alfaraby dan Ardian Sopa pernah membeberkan sebelumnya. Berikut lima penyebab kekalahan pasangan petahana (incumbent) ini berdasarkan hasil riset LSI Denny JA yang dirangkum Tribun-Timur.com: 1. Kesamaan Profil Pemilih Pendukung, termasuk partai politik pengusung pasangan nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni yang kalah pada putaran pertama lebih banyak mengalihkan dukungan kepada pasangan Anies dan Sandiaga. Hal ini didasari kesamaan profil pemilih. 2. Kebijakan Tak Pro Rakyat Akibat kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang dinilai tak pro kepada rakyat. Kebijakan tersebut, antara lain berupa penertiban kawasan pemukiman dan reklamasi di pantai Jakarta Utara. 3. Sentimen Anti-Ahok Faktor sentimen anti-Ahok karena kapitalisasi isu agama dan primordial. Ahok dianggap tak pas untuk memimpin pemerintahan DKI Jakarta karena bukan pemeluk agama yang mayoritas dipeluk warga DKI Jakarta. Berdasarkan asil riset LSI Denny JA, sekitar 40 persen pemilih yang beragama Islam di DKI Jakarta tidak bersedia dipimpin oleh Ahok yang non-Muslim. Mereka berupaya keras agar Ahok kalah dan tidak memimpin lagi DKI Jakarta. Selain itu, dia juga berasal dari kelompok etnis minoritas. 4. Kasar dan Arogan Karakter Ahok yang kasar dan arogan. Sikap mantan Bupati Belitung Timur itu dianggap bukan tipe pemimpin yang layak memimpin Jakarta karena omongannya kerap dianggap kasar. Puncaknya, ketika dia blunder soal ayat suci Alquran. Belum lagi sikapnya yang dinilai tidak konsisten, suatu ketika mencerca partai politik dan hanya ingin maju lewat jalur independen. Namun, selanjutnya ia berjuang mencari dukungan partai politik. 5. Kompetitor Baru Hadirnya kompetitor baru yang menjadikan pemilih memiliki alternatif dalam memilih pemimpin DKI Jakarta. Pasangan Anies dan Sandiaga, serta pasangan Agus dan Sylviana menjadi alternatif pemilih yang pro maupun kontra Ahok.
  3. Raja Juli Antoni, juru bicara tim pemenangan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat mengatakan, survei internal menunjukan suara pasangan nomor pemilihan dua telah menyalip perolehan dukungan Anies-Sandi. "Artinya, kemenangan Ahok-Djarot sangat tergantung kinerja kader partai dan relawan. Kami meminta kepada seluruh kader partai dan relawan untuk bekerja bahu-membahu," kata Toni sapaanya lewat pesan singkat yang diterima, Jumat (14/4/2017). Dirinya berharap untuk tidak merasa sudah menang sehingga berleha-leha. "Terus bekerja keras mengetuk pintu rumah dan pintu hari rakyat agar memilih Ahok-Djarot demi keberlangsungan fasilitas dan jaminan sosial yang telah dinikmati rakyat saat ini," katanya. Menurutnya, Ahok-Djarot hanya akan kalah karena tiga hal. Pertama, Ahok Djarot akan kalah karena ketidak-netralan penyelenggara pemilu. Sanksi DKPP kepada ketua KPU adalah peringatan serius agara KPU bekerja secara independen, netral dan tidak berpihak. "KPU mesti memastikan panitia pemungutan suara di TPS mengerti tugas meraka sehingga semua pemilih Ahok-Djarot mendapatkan hak konstitusional mereka, tidak seperti pada putaran pertama lalu. Jangan sampai undangan (C6) tidak sampai kepada pendukung kami yang kemudian dijadikan alasan untuk tidak memilih atau boleh memilih pada jam terakhir namun ternyata surat suara habis," kata Toni. Kedua, money politics atau politik uang. Sudah banyak laporan masuk bahwa basis Ahok-Djarot diserang pembagian sembako dengan alasan pasar murah. "Nampaknya praktik money politics akan semakin gencar dilakukan menjelang tanggal 19 April. Kami meminta Bawaslu untuk tegas mengawasi lapangan jelang pemilihan agar proses demokrasi tidak dicederai hal kotor semacam itu," ujarnya. Ketiga intimidasi. Masih banyak forum-forum pengajian dan rumah ibadah yang dipergunakan untuk mengintimidasi pemilih Ahok-Djarot dengan mempergunakan isu SARA. "Rizieq Shihab salah seorang pendukung utama Anies-Sandi di cermahnya terakhir di Surabaya mengajak para pendukungnya, pesilat dan jawara untuk datang ke Jakarta dengan alasan pengamanan yang sebenarnya merupakan bagian dari intimidasi. Namun saya percaya pendukung Ahok-Djarot sudah kuat melawan intimidasi dari hari ke hari. Saya berharap pihak keamanan dapat mengantipasi intimidasi dan teror yang akan menciderai proses demokrasi," kata Toni. Sumber: Tribunnews
  4. Seluruh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bertugas untuk memenangkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan dua DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Terutama bagi kader yang merupakan anggota DPRD, DPR RI, serta menjadi Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Anggota DPR RI dari fraksi PDI-P, Charles Honoris mengatakan tiap anggota dewan telah diberikan wilayah pengampuan. Charles sendiri, wilayah pengampuannya di Kecamatan Kebon Jeruk. "Jadi saya punya tugas untuk bisa memenangkan (Ahok-Djarot) di Kebon Jeruk," kata Charles, di Jalan Cemara Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2017). Tak hanya anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan DKI Jakarta, namun anggota dewan fraksi PDI-P dari seluruh Indonesia bertugas memenangkan Ahok-Djarot. Selain itu, PDI-P juga menurunkan kadernya yang menjabat Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memenangkan Ahok-Djarot. "Jadi kepala daerah, seperti Bupati dan Wali Kota dari PDI-P datang ke Jakarta, serta pimpinan DPRD untuk bekerja demi kemenangan Ahok-Djarot," kata Charles. Ada konsekuensi yang akan diterima tiap kader, jika Ahok-Djarot kalah di wilayah pengampuan. "Jadi itu nanti ada penilaian dari partai dan ibu Ketum (Ketua Umum Megawati Soekarnoputri). Pastinya ada dan bisa menjadi bahan evaluasi kinerja kader," kata Charles. Hasil survei Dari dua hasil survei yang diselenggarakan oleh lembaga survei Median dan Lingkaran Survei Indonesia (LSI), elektabilitas Ahok-Djarot menempati posisi kedua setelah pasangan calon gubernur-wakil gubernur nomor pemilihan tiga DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Elektabilitas Ahok-Djarot sebesar 39,7 persen dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebesar 46,3 persen. Sedangkan 14 persen responden lainnya masih undecided atau menyatakan belum memutuskan. Responden dalam survei ini sejumlah 800 warga DKI Jakarta yang mempunyai hak pilih. Survei dilakukan pada rentang waktu dari tanggal 21 sampai 27 Februari 2017, dengan margin of error sebesar plus minus 3,4 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. (Baca: ) Peneliti menentukan sampel dalam survei ini dengan teknik multistage random sampling dan proporsional atas populasi di seluruh kotamadya di Jakarta dan faktor gender. Sumber pendanaan survei berasal dari dana mandiri pihak Median. Sedangkan berdasarkan survei LSI Denny JA terkait pasangan cagub-cawagub yang akan bersaing pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017, elektabilitas Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinyatakan mencapai 49,7 persen, sedangkan elektabilitas Ahok-Djarot 40,5 persen. Adapun survei tersebut dilakukan pada periode 27 Februari sampai 3 Maret 2017 terhadap 440 responden dengan cara tatap muka. Metode yang digunakan yakni multistage ramdom sampling, dengan margin of error survei ini kurang lebih 4,8 persen. Survei diklaim dibiayai anggaran internal LSI.
  5. Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno mengatakan, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) akan mengarahkan pemilih untuk menggunakan hak suaranya di TPS lain apabila surat suara di TPS pemilih yang bersangkutan terdaftar habis atau kurang. "Nanti bisa diarahkan kalau misalnya (surat suara) kurang, ke TPS sebelahnya. Jadi pemiliknya yang pindah, bukan surat suaranya yang pindah," ujar Sumarno di Matraman Sumarno mencontohkan, apabila seseorang terdaftar di TPS 10, tetapi surat suara di sana habis, KPPS akan mengarahkan pemilih yang bersangkutan untuk memilih di TPS 11. Hingga pukul 11.15 WIB, Sumarno menyebut belum ada laporan mengenai TPS yang kekurangan atau kehabisan surat suara. KPU DKI menyiapkan surat suara sejumlah daftar pemilih tetap (DPT) dan 2,5 persen tambahan per DPT TPS di setiap TPS yang berjumlah 13.023. Pemungutan suara sudah berlangsung sejak pukul 07.00 dan akan berakhir pada pukul 13.00 WIB. Apabila tidak terdaftar dalam DPT, pemilih bisa menggunakan hak suara mulai pukul 12.00 WIB dengan menunjukkan E-KTP atau surat keterangan dari Disdukcapil dan melampirkan kartu keluarga asli.
  6. Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi DKI Jakarta makin seru. Bukan hanya isu dan tokohnya berskala nasional, tetapi karena trend terkini kandidat petahana berpeluang besar kalah. Setidaknya tiga survei mengkonfirmasi kecenderungan yang mengejutkan itu. Survei Indikator Politik Indonesia pimpinan Burhanuddin Muhtadi menyebut elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat melorot tinggal 26,2 persen, dan kecenderungannya terus merosot. Agus Harimurti-Sylviana Murni menyodok dengan elektabilitas teratas (30,4 persen), sementara Anies Baswedan-Sandiaga Uno menempel ketat Basuki-Djarot (24,5 persen). Komposisi itu masih bisa berubah karena responden yang belum menentukan/merahasiakan pilihan masih tinggi (18,9 persen). Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA mengungkap hasil lebih mencengangkan, karena elektabilitas Basuki-Djarot anjlok (10,6 persen) pascakasus penistaan agama Islam. Posisi Anies-Sandi teratas (31,90 persen), diikuti Agus-Sylvi (30,90 persen), dan responden yang belum menentukan pilihan cukup tinggi (26,60 persen). LSI menemukan faktor sentimen keagamaan sangat menentukan pergeseran perilaku pemilih di Jakarta. Kurangnya sensitivitas petahana membuat elektabilitasnya merosot tajam, nyaris tak tertolong. Survei terkini dari Poltrack Indonesia pimpinan Hanta Yudha menempatkan Agus-Sylvi 27,92 persen di posisi teratas, diikuti Basuki- Djarot (22,00 persen), dan Anies-Sandi (20,42 persen). Responden yang belum menentukan pilihan tetap tinggi (29,66 persen) sehingga masih sulit diprediksi kandidat yang akan lolos ke putaran kedua, apalagi pemenang pilkada. Selisih elektabilitas antar kandidat juga sangat ketat, masih berada dalam jangkauan margin of error. Anomali. Survei Indikator menunjukkan gejala anomali, karena mayoritas responden menyatakan puas dengan kinerja Pemprov DKI (69%) dan mayoritas responden yang sama juga percaya tidak boleh dipimpin oleh kandidat non-Muslim (52,6%). Keanehan itu disebut Yurgen Alifia (Selasar, 28/11) sebagai gejala doublethink (berpikir ganda/kontradiktif), mengutip kategori George Orwell tentang disonansi kognitif. Yurgen, kandidat master di Oxford University dan mantan wartawan televisi, menilai sikap kontradiktif pemilih karena hasil propaganda elite politik yang mendukung kandidat penantang. Termasuk para pemuka opini yang mengeksploitasi isu primordial/agama, dan hal itu dipandang negatif bagi perkembangan demokrasi yang rasional. Sebenarnya, jika kita bisa menyelami suasana kejiwaan pemilih –dan itu sudah dicoba oleh LSI melalui wawancara kualitatif– tidak ada keanehan dan anomali politik. Burhan terlalu berpikir linier, bahwa kepuasan responden akan mengarah pada pilihan dan kepercayaan baru untuk kandidat petahana. Padahal, bisa saja responden menilai keberhasilan kinerja pembangunan di Jakarta adalah hasil kerja kolektif (birokrasi Pemprov) dan bukan prestasi pribadi Basuki. Dalam konteks itu, para pemilih di Ibukota justru makin rasional, sebab mereka tahu anggaran (APBD) DKI Jakarta sangat besar dan aparat serta infrastruktur Pemprov cukup lengkap sehingga siapapun yang menjabat Gubernur dengan mudah dapat menjalankan tugas rutinnya. Ibaratnya, Basuki tidur saja atau ngomel-ngomel saban hari, program di Jakarta terus berjalan: pasukan oranye tetap membersihkan jalan dan sungai, para Lurah melayani pembuatan KTP dan izin domisili, para dokter dan perawat melayani warga di puskesmas dan seterusnya. Yurgen Alifia berspekulasi terlalu jauh dengan menyudutkan pemilih yang berpikir dan berperilaku ganda, tanpa menunjukkan bukti tambahan di luar survei. Padahal, di masa transisi pasca-Reeformasi sudah terlalu banyak kita menyaksikan ‘anomali’ dari kacamata politik linier. Misalnya, dalam pemilihan umum, warga diajarkan untuk “menerima uang/bingkisan (money politics), tetapi jangan pilih partai/kandidatnya”. Tidak tanggung-tanggung, para aktivis Organisasi Nonpemerintah yang kritis mengkampanyekan: “Ambil saja uangnya, jangan pilih partai/kandidatnya!” Jakarta Unfair. Jika sekarang, pemilih di Ibukota bersikap to the point, menikmati pelayanan Pemprov DKI dan menolak kandidat Basuki, apakah masih disebut ‘anomali’? Atau, justru itu konsekuensi sikap rasional-kalkulatif sebagai dampak dari kampanye Ornop yang kritis. Kita tahu saat ini Basuki tak hanya berhadapan dengan warga yang kecewa dengan berbagai kebijakan diskriminatifnya, tetapi juga mendapat tentangan keras dari Ornop yang dipelopori LBH Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Urban Poor Consortium (UPC), dan lain-lain yang mengkritik keras tindakan penggusuran paksa dan pembangunan reklamasi pulau di Teluk Jakarta. Para aktivis jurnalis independen juga membuat film dokumenter Jakarta Unfair yang diputar di kampung-kampung dan kampus-kampus untuk menyadarkan publik betapa berbahaya arogansi kebijakan Basuki. Setelah dua tahun berkuasa, warga kini bisa melihat perbedaan yang mencolok dari gaya kepemimpinan Basuki (2014-2016) dengan Joko Widodo (2012-2014) yang digantikannya. Sebagian besar warga Jakarta pada Pilkada 2012 memilih Jokowi, bukan Basuki, dan sekarang menyaksikan betapa Basuki tidak bisa diandalkan untuk menunaikan “Janji-janji Jokowi”. Di sinilah kontradiksi yang parah, mengguncang kesadaran pemilih di lapisan memori terdalam. Jadi, bukan anomali atau kontradiksi sikap di permukaan seperti disimpulkan Yurgen dan Burhan. Pertanyaannya kemudian, faktor apakah yang menyebabkan pergeseran dahsyat itu sehingga di permukaan tampak seperti kontradiksi perilaku pemilih? Yurgen membantah faktor agama yang menyebabkan perubahan sikap pemilih, dengan merujuk survei-survei sebelumnya (SMRC dan Populi). Riset lebih serius dilakukan oleh Ken Miichi (Associate Professor pada Iwate Prefectural University, Jepang) yang mengkaji peran agama dan etnisitas dalam Pilkada DKI 2012 (Jurnal Current Southeast Asian Affairs, 2012). Riset itu membandingkan hasil Pilkada DKI dengan komposisi demografi Jakarta dan sikap pemilih. Jadi, bukan sekadar prediksi atau spekulasi. Komposisi Jakarta. Kita semua tahu, Pilkada DKI 2012 diikuti oleh empat pasangan kandidat, yaitu: Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (diusung PD dan PAN), Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (PDIP dan Gerindra), Hidayat Nurwahid-Didik Rachbini (diusung PKS dan PAN yang terbelah), Alex Noerdin-Nono Sampurno (Golkar dan PPP). Pilkada berlangsung dua putaran, dengan hasil putaran pertama: Fauzi-Nachrowi (34,1 persen), Jokowi-Basuki (42,6), Hidayat-Didik (11,7), dan Alex-Nono (4,7). Lalu, pada putaran kedua, Foke-Nara (46,2) dikalahkan Jokowi-Basuki (53,8) dengan selisih cukup ketat (7,6). Sebelum mengecek alasan pemilih memberikan suara kepada kandidat jagoannya, kita perlu mengetahui komposisi warga Jakarta berdasarkan etnik dan agama. Ken Miichi menyajikan data yang menarik dari perbandingan komposisi etnik pada tahun 1960 dengan tahun 2000. Data tahun 1960 bersumber dari penelitian Lance Castle (peneliti dari Australia) dan data 2000 bersumber dari sensus nasional Komposisi etnik Jakarta menurut Ken Michi di tahun 1960 (dalam prosentase), Jawa (25,4), Betawi (22,9), Sunda (32,9), Chinese (10,1), Batak (1,0), Minang (2,1). Dan tahun 2000, Jawa (35,2), Betawi (27,6), Sunda (15,3), Chinese (5,5), Batak (3,6), Minang (3,2). Sementara itu, komposisi agama warga Jakarta berdasarkan sensus adalah: Islam (85,36), Protestan (7,54), Katolik (3,15), Budha (3,13), Hindu (0,21) dan Konghucu (0,06). Warga Betawi, Jawa, Sunda dan Minang kebanyakan beragama Islam. Warga Batak mayoritas Kristen, sedang warga Chinese mayoritas memeluk Budha atau Konghucu. Berdasarkan exit poll yang direkam Majalah Tempo (2012), alasan pemilih memberikan suara kepada kandidat pilihannya adalah sebagai berikut. Alasan pemilih mendukung Jokowi-Basuki terutama karena: dipandang memprioritaskan kepentingan publik (32,7), suka dengan program alternatif yang ditawarkan (31,9), dan kejujuran (12,2). Sementara itu, alasan pemilih mendukung Fauzi-Nachrowi terutama karena: program yang sudah dijalankan (31,7), mewakili kesamaan agama (25,9) dan memprioritaskan kepentingan publik (9,2). Di situ terlihat kesamaan sikap pemilih karena prioritas kepentingan publik dan suka dengan program kandidat, jadi pemilih Jakarta dapat dikatakan relatif rasional. Namun, Jokowi memiliki kelebihan karena dipandang jujur, mungkin karena pemilih belum mengetahui jelas rekam jejak mantan Walikota Solo (periode 2005-2012) itu. Sedangkan pendukung Fauzi Bowo cukup besar yang berdasarkan kesamaan agama (25,9), bandingkan dengan Jokowi yang hanya didukung (0,5) karena kesamaan agama. Kesamaan etnik/suku tidak terlalu signifikan, karena memilih Jokowi hanya 4,9 dan memilih Foke hanya 4,6 persen. Mengapa Foke dipersepsi publik lebih agamis/Islamis, dengan asumsi mayoritas pemilih Jakarta beragama Islam? Lalu, mengapa Foke tetap kalah, meskipun didukung mayoritas pemilih Muslim? Itu pertanyaan yang menarik, apalagi bila dibandingkan dengan alasan pemilih pada Pilkada DKI 2007 yang menghadapkan Fauzi Bowo-Prijanto (diusung 20 partai besar dan kecil) dengan lawannya Adang Daradjatun-Dani Anwar (hanya diusung oleh PKS). Berdasarkan exit poll LSI 2007, maka pemilih mendukung Fauzi-Prijanto karena: kapabilitas kandidat (28,5), karakter kandidat (19,5), suka dengan program atau isu kampanye (18,1), kesamaan latar belakang agama-suku-dll (7,5), ikut dukungan partai (6,9), dan lain-lain (19,4). Terlihat pergeseran sikap pemilih Foke dari segi kesamaan agama-suku, pada pilkada 2007 hanya 7,5 persen, namun pada pilkada 2012 melonjak menjadi 25,9 persen. Apakah itu dukungan yang wajar karena pemilih Jakarta makin relijius, ataukah terjadi proses “religionisation” (agamaisasi) di masa kampanye, sebagaimana dinyatakan Ken Miichi, sambil mengutip konsep Robert Hefner. Fauzi Bowo pada pilkada 2007 dipersepsi bersifat moderat dan inklusif, merangkul semua golongan. Sementara penantangnya (Adang-Dani) dipersepsi (melalui kampanye media) bersifat “radikal dan militan” sehingga mengancam kemajemukan warga Jakarta. “Jika Adang-Dani yang didukung PKS menang, maka Jakarta akan berubah menjadi kota Taliban”, begitu propaganda massif tersebar di lapangan, menakut-makuti warga Jakarta bahkan sampai hari tenang. Tetiba, pada pilkada 2012, wajah toleran Foke berubah menjadi “militan dan intoleran” karena dinilai terlalu dekat/mengakomodir kelompok-kelompok garis keras. Foke memenangi pilkada 2007 karena mensiasati isu SARA dengan menyudutkan lawannya (Adang-Dani) dalam stigma negatif. Pada pilkada 2012, Foke terjebak permainannya sendiri dan dikalahkan Jokowi yang dengan cerdik membalikkan isu SARA serupa. Jadi, kita lihat dalam konteks Pilkada Jakarta, isu SARA bukan strategi jitu untuk memenangkan kandidat, tetapi efektif menyudutkan dan mengalahkan lawan dengan stigma negatif. Sekarang, bagaimana dengan Pilkada 2017? Apakah isu SARA masih bisa dipakai untuk menjegal kandidat pilihan atau lawan politik? Basuki masih punya waktu dua bulan untuk mengubah keadaan, menjalani proses hukum atas dugaan penistaan agama (bisa diputuskan bersalah atau bebas) dan berperilaku seperti korban (playing victim) atas fitnah dan tekanan massa. Agus Harimurti dan Anies Baswedan bisa terjebak dengan permainan isu sensitif itu, jika tak waspada, terutama para relawan pendukungnya yang bersemangat di lapangan dan ranah media sosial. Dalam kaitannya dengan Aksi Damai 4 November 2016 (411) yang mendesak Polri agar menahan Basuki sebagai tersangka kasus penistaan agama, Agus berkomentar positif, karena itu bagian dari hak demokrasi, menyampaikan pendapat (31/10/2016). Sementara Anies terlihat menjaga jarak obyektif dari aksi 411, tetapi memberi nasihat kepada Basuki saat berjumpa dalam acara talk show Mata Najwa (26/11/2016). “Kata-kata dapat merenggangkan hubungan, kata-kata dapat mempersatukan hubungan. Seperti apa yang terjadi dengan pak Basuki kan seperti itu, diungkapkan lalu disesali. Dan, efeknya luar biasa,” ujar Anies, disambut tepuk tangan audiens. Pengamat yang obyektif menganalisis berbagai survei politik dalam sejarah Indonesia kontemporer, tak kan meremehkan faktor SARA. Bahkan, unsur SARA bisa menjadi pembentuk identitas nasional atau memperkuat afiliasi politik. Dengan pemahaman SARA yang tepat, terutama agama, orang tak akan mengalami anomali atau doublethink.
  7. Perjalanan panjang menuju DKI I memunculkan berbagai macam nama baik petahana maupun calon baru, diiringi dengan persaingan antar pendukung masing-masing kubu. Di Washington DC, teman Ahok dan Sahabat Sandiaga Uno menggelar dukungan terbuka bagi jagoannya.
  8. Kota Tangerang Selatan menjadi pusat perhatian dalam Pilkada serentak tahun ini. Selain dikunjungi beberapa pejabat negara, Tangerang Selatan juga diketahui menjadi target peninjauan pelaksanaan Pilkada serentak oleh pengamat dari negara di luar Indonesia. Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, besarnya perhatian yang diberikan ke Tangerang Selatan dalam Pilkada tahun ini bukan tanpa alasan. Perhatian masif diberikan karena persaingan antar Calon Kepala Daerah di Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun ini diprediksi sangat kuat. "Saya juga kaget karena sampai (pengamat) dari 35 negara dibagi dalam 3 kelompok meninjau di sini. Ternyata baik, karena tadinya kita pikir persaingan paling keras di sini. Mungkin persiapan dari polisi juga bagus sehingga kelihatan semua kondisinya bagus," kata Luhut di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (9/12). Tercatat ada 70 lebih pengamat internasional yang mendatangi Tangerang Selatan di hari pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Tidak diketahui secara jelas apa tujuan mereka datang ke Tangerang Selatan saat Pilkada berlangsung. Sebagai informasi, Pilkada di Tangerang Selatan diramaikan oleh tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketiga pasangan yang bersaing di Pilkada Tangerang Selatan adalah Ikhsan Modjo dengan Li Claudia, Arsid dengan Elvier Ariadianni, dan pasangan petahana Airin Rachmi dengan Benyamin Davnie.
  9. Kota Tangerang Selatan menjadi pusat perhatian dalam Pilkada serentak tahun ini. Selain dikunjungi beberapa pejabat negara, Tangerang Selatan juga diketahui menjadi target peninjauan pelaksanaan Pilkada serentak oleh pengamat dari negara di luar Indonesia. Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, besarnya perhatian yang diberikan ke Tangerang Selatan dalam Pilkada tahun ini bukan tanpa alasan. Perhatian masif diberikan karena persaingan antar Calon Kepala Daerah di Pilkada Kota Tangerang Selatan tahun ini diprediksi sangat kuat. "Saya juga kaget karena sampai (pengamat) dari 35 negara dibagi dalam 3 kelompok meninjau di sini. Ternyata baik, karena tadinya kita pikir persaingan paling keras di sini. Mungkin persiapan dari polisi juga bagus sehingga kelihatan semua kondisinya bagus," kata Luhut di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (9/12). Tercatat ada 70 lebih pengamat internasional yang mendatangi Tangerang Selatan di hari pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini. Tidak diketahui secara jelas apa tujuan mereka datang ke Tangerang Selatan saat Pilkada berlangsung. Sebagai informasi, Pilkada di Tangerang Selatan diramaikan oleh tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ketiga pasangan yang bersaing di Pilkada Tangerang Selatan adalah Ikhsan Modjo dengan Li Claudia, Arsid dengan Elvier Ariadianni, dan pasangan petahana Airin Rachmi dengan Benyamin Davnie.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy