Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'pemerintah'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

  • Ngobas Blog
  • Your World

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 28 results

  1. Tema “Jangan Tutup Sekolah Kami” yang diangkat dari kasus yang terjadi di Moro-Moro, Wilayah Register 45, Kabupaten Mesiji, Lampung. Tema ini sepertinya harus lebih menjadi perhatian masyarakat di tengah ramainya pemberitaan politik tanah air. Karena diundang untuk ikut dalam Hangout dalam topik ini, saya pun mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kasus tersebut hingga akhirnya menemukan sebuah film dokumenter yang diunggah di Youtube. Setelah menyaksikan video lengkap, saya mendapat sedikit gambaran bagaimana kondisi siswa dan guru yang ada disana, serta menjadi tahu apa yang menjadi penyebab, hingga 400 siswa terancam harus kehilangan kesempatan mendapatkan hak belajarnya. Dari gambaran yang saya dapatkan tersebut, muncul pertanyaan dalam hati, tidak adakah koordinasi antara lembaga yang berwenang di Indonesia sehingga harus mengorbankan masa depan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa? Dari semua referensi yang saya baca dan saya saksikan, berikut informasi yang saya dapatkan sehingga pembaca dapat memiliki gambaran bagaimana kondisi disana. Sekolah yang dibangun atas dasar swadaya masyarakat ini memang berada di Wilayah Register 45, yang merupakan lahan sengketa dan berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan. Alasan tidak dikeluarkannya izin kelas jauh untuk sekolah yang ada disana, karena Pemkab tidak ingin melanggar Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Awal berdiri pada tahun 2000, kelas jauh ini menginduk pada SDN 04 Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang yang jaraknya 12 KM dari dusun Morodewe (salah satu dusun di Moro-moro) agar mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Situasi berubah setelah terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2008, yaitu pemecahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji dari Kabupaten Induk Tulang Bawang, karena secara administrasi, letak wilayah kelas jauh di Moro-moro menjadi terpisah dengan sekolah induknya, sehingga sekolah di Moro-moro harus menginduk pada sekolah yang ada di Kabupaten Mesuji. Dari cerita yang disampaikan di kronologis penutupan sekolah di Morodewe, tergambar susahnya mencari sekolah induk baru untuk sekolah tersebut, hingga akhirnya mereka menemukan SD 2 Boku Poso namun dengan ketentuan kegiatan belajar harus dilaksanakan di Sekolah Induk tersebut, dengan alasan bahwa pelayanan pendidikan kelas jauh sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Menurut keterangan Narasumber, penggerak gerakan #savemoro-moro kemarin, jarak dari Moro-moro ke sekolah induk sekitar 10 kilometer, pulang pergi berarti 20 kilometer, artinya harus ada kendaraan yang mengantar mereka untuk pulang pergi sekolah. Dari cerita yang saya rangkum diatas, ada beberapa poin yang ingin saya soroti : Saling Lempar Tanggung Jawab karena alasan kewenangan Masalah pendidikan ini tentu berada dibawah tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, namun karena Dinas Pendidikan ini berpegang pada peraturan bahwa kewenangan untuk pemberian rekomendasi izin pendirian sekolah ada di Pemerintah Daerah, maka seolah menyerahkan solusi penyelesaian masalah ini pada pihak Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Dilain pihak, Pemkab yang memegang kewenangan untuk pemberian rekomendasi pendirian sekolah merasa tidak dapat mengeluarkan izin karena sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah kewenangan kementrian kehutanan. Keputusan ini bisa dimaklumi karena pihak Pemkab mungkin takut bila kebijakannya akan melanggar Undang Undang yang dapat menimbulkan sanksi, tetapi seharusnya dilakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan diberikan solusi yang berpihak pada pendidikan anak-anak. Rendahnya Inisiatif Penyelesaian Masalah Bila kelas jauh sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah, maka seharusnya dinas pendidikan beinisiatif mengajak Pemkab dan Dinas Kehutanan untuk berdiskusi mencarikan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan memutuskan agar siswa di Moro-moro mengikuti kegiatan belajar di sekolah induk yang jaraknya sangat jauh. Dengan jarak tempuh yang jauh berarti harus ada tambahan biaya yang dikeluarkan untuk ongkos pulang pergi, belum lagi waktu dan energi yang harus terbuang lebih banyak dan tentu bisa berakibat pada kemunduran prestasi siswa. Karena UUD 1945 pasal 31, sudah memberikan jaminan kepada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan, maka seharusnya kasus seperti ini tidak terjadi, karena hal ini berarti pemerintah tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di Moro-moro. Kasus yang terjadi di Moro-moro mungkin hanya satu kasus yang terangkat ke media, dan mungkin masih ada kasus-kasus serupa di pelosok tanah air. Belajar dari kasus ini, sangat diharapkan pihak dinas pendidikan lebih berinisiatif untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait bila menemukan kasus-kasus serupa, dan mencarikan solusi terbaik yang tidak memberatkan siswa. Semoga masalah pendidikan anak-anak di Moro-moro dapat diselesaikan dengan solusi yang tidak memberatkan siswa sehingga anak-anak bisa kembali ceria dan bersemangat belajar dan menjadi generasi penurus bangsa yang berkualitas.
  2. Pemerintah hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) terhadap kepatuhan pajak Google Asia Pacific Pte Ltd. Namun, pemerintah diminta untuk tidak hanya mendesak perusahaan raksasa teknologi tersebut untuk membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Direktur Eksekutif Centre For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, sebelum berhasil menagih pajak Google, langkah pertama yang ditempuh adalah pemerintah Indonesia harus memiliki data akurat terkait besaran pendapatan (revenue) Google di Indonesia. Dengan demikian, maka tidak ada alasan Google untuk mengelak membayar pajak. "Karena meski aturannya belum ada, secara normatif Google sudah menikmati keuntungan di Indonesia dan normanya adalah negara sumber itu berhak memajaki. Itu jelas dalam international tax," ujarnya. Lain hal jika pemerintah Indonesia tetap ingin menerapkan penagihan pajak Google dengan lebih dulu menjadikan Badan Usaha Tetap (BUT). Sebab, Google menerapkan perencanaan pajak (tax planning) yang sama di seluruh dunia. "Indonesia saya kira tidak bisa latah tetapkan Google jadi BUT lalu Google akan mau, saya kira skema tax planning Google pasti sama, diterapkan sama di seluruh dunia. Dia buat satu diterapkan di seluruh dunia," tuturnya. Oleh karena itu, PR pemerintah kali ini adalah mencari tahu besaran pendapatan yang diraup Google, mengingat cara ini juga memerlukan negosiasi. Ditambah lagi juga diperlukan suatu perundingan, karena jika permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, hanya dapat membuat Indonesia kalah. "Kalau enggak berunding agak susah, karena kalau dibawa ke sengketa pajak, Indonesia kalah dengan cara UU yang ada," tukasnya.
  3. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengusulkan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar jam masuk anak sekolah diubah, yang awalnya masuk pada pukul 07.30 WIB agar menjadi pukul 09.00 WIB. Menurut Ahok, usulan tersebut bukan tanpa alasan. Ahok melihat, jam masuk anak-anak sekolah tersebut juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta. Lantaran, banyaknya orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi. "Ini ada kajian seperti itu, biar ngurangin macet, cuma kadang-kadang jam 9 lebih macet. Kalau kita analisa, ketika sekolah libur, Jakarta itu agak lenggang, karena banyak yang antar-antar anak sekolah itu yang bikin macet," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/3). Untuk itu, Ahok menjelaskan Disdik DKI harus membuat rayonisasi terlebih dahulu apabila ingin merubah jam masuk sekolah tersebut. Ahok menceritakan pengalaman berat anaknya yang harus mengejar waktu lantaran masuk sekolah pada pukul 07.30 WIB. "Wong anak saya saja sekolah ke Tangerang Selatan. Pagi-pagi jam 06.15 WIB sudah harus jalan, pagi-pagi jam 05.40 WIB paling telat harus bangun, kadang-kadang enggak mandi itu anak. Semua jadi tekanan pagi-pagi itu," pungkas dia.
  4. Subsidi untuk bahan bakar solar adalah Rp 1.000 per liter dan Menteri ESDM mengatakan pemerintah dapat membebaskan Rp 15 triliun sampai Rp 16 triliun jika subsidi dicabut. Pemerintah Indonesia kemungkinan akan meminta persetujuan parlemen untuk menghapus subsidi solar dalam perubahan anggaran untuk 2016, yang akan diajukan sebelum paruh kedua tahun ini, menurut beberapa menteri. Pemerintah menghapus subsidi-subsidi bahan bakar pada awal 2015, namun tetap mempertahankan subsidi bahan bakar solar. Uang subsidi dialokasikan untuk pengeluaran infrastruktur -- sesuatu yang disambut baik analis dan investor serta badan-badan pemeringkat. Badan pemeringkat Standard & Poor's mengatakan kepada kantor berita Reuters minggu ini bahwa Indonesia perlu memotong subsidi diantaranya untuk gas dan solar, untuk meningkatkan peringkat investasinya. S&P hanya satu dari tiga badan pemeringkat besar yang belum memberikan Indonesia peringkat investasi. Indonesia mendapat peringkat investasi dari Fitch Ratings dan Moody's, masing-masing pada 2011 dan 2012. Subsidi untuk bahan bakar solar adalah Rp 1.000 per liter dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pemerintah dapat membebaskan Rp 15 triliun sampai Rp 16 triliun jika subsidi dicabut. "Mungkin kita akan mencabutnya sekalian, mungkin sebagian, hal itu akan dibahas dalam revisi anggaran negara," ujar Sudirman pekan lalu. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan pemerintah ingin memotong target-target pengeluaran dan pendapatan dalam revisi anggaran. Pemerintah dapat kehilangan target pendapatan sebesar Rp 60 triliun akibat penurunan harga-harga minyak, ujarnya. Jika rencana pengampunan pajak tidak berhasil, target yang hilang akan akan mencapai lebih dari Rp 190 triliun, tambahnya. (www.voaindonesia.com)
  5. Kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung ke daerah untuk melihat langsung pelaksanan sejumlah proyek besar di tanah air. Kali ini Jokowi melakukan peninjauan proyek tol Indralaya di Palembang, pada hari Kamis (3/3/2016). Tol dengan panjang 22 kilometer mempunyai tantangan cukup berat karena medannya sangat berat sekali. Tak kurang dari 17 kolometer terdapat rawa-rawa, sedangkan sisanya 5 kilometer tanpa rawa-rawa. Presiden Jokowi, seperti yang dilangsir dari setkab.go.id, mengatakan bahwa pembangunan tol Indaralaya sudah dimulai bulan Juli tahun yang lalu.”Progresnya juga saya kira karena medannya sangat berat dan sudah sangat bagus dan kita berharap ini adalah cabang dari poros Lampung, Palembang dan seterusnya ke atas ke Aceh.” Perkembangan pekerjaan proyek saat ini, menurut Presiden, masih baru 11 persen. “Karena medannya sangat berat rawa semuanya, teknologinya coba nanti kita liat di sana harus air dipompa keluar dulu semuanya baru bisa masuk tanah untuk perkerasan dan kita harapkan nanti pada bulan kering sudah bisa mulai diperkeraskan dan diaspal,” jelas Presiden. Presiden terlihat sangat serius melihat detail kondisi tol yang sedang dibangun. Ia tak segan untuk turun langsung melihat proses pengerjaan bahkan sampai melihat kondisi tol yang sedang di bangun. Meskipun sudah ditangani kementerian terkait, tetapi memastikan kwalitas jalan tol yang sedang dibangun kemudian juga memastikan kemajuan setiap proyek menjadi hal yang biasa bagi Jokowi. Apa yang dilakukan Jokowi, bukan karena tidak percaya dengan kinerja bawahannya tetapi ia memilih untuk tidak mendengarkan saja laporan dari bawahannya tetapi ia memastikan kemajuan proyek dengan turun langsung ke lapangan. Langkah yang dilakukan Jokowi membuktikan bahwa ia bukan tipe pemimpin/presiden yang mau begitu saja menerima laporan dari bawahan alias Asal Bapak Senang (ABS). Ia bertanggung jawab penuh atas kinerja pemerintahannaya sehingga selalu berupaya memastikan semua proyek yang direncanakan masih sesuai dengan perencanaan. Ia tahu persis detail proyek yang direncanakan sehingga ia berkepentingan untuk melihat perkembangan secara detail pula. Ia selalu memastikan proyek pemerintahannya bermanfaat bagi rakyat untuk jangka waktu panjang. Presiden mempunyai harapan pada tahun 2017 pengerjaan tol bisa terselesaikan .“Setidaknya sekitar pertengahan atau mundur sedikit,” terang Presiden.
  6. Sosok Abdurrahman Wahid atau Gusdur bisa dikatakan salah satu presiden Indonesia yang nyeleneh karena keputusan-keputusannya, semisal menghapuskan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial. Namun kejeniusannya pun diakui. Pria dengan nama lahir Abdurrahman Addakhil ini merupakan salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Kontribusinya pada Nahdlatul Ulama (NU) yaitu mendekatkan organisasi Islam terbesar itu dengan dasar negara Pancasila. Presiden yang menjalani masa jabatan 20 bulan ini juga dikenal pula sebagai orang yang punya humor-humor segar. Omongannya seringkali 'nendang', dan membuat siapapun yang mendengar terpingkal dibuatnya. Berikut ini beberapa cuplikan humor ala Gus Dur yang dirangkum dari merdeka.com pada Minggu (27/12). Humor-humor ini sekadar untuk mengenang kembali salah satu sosok anak bangsa terbaik yang pernah dimiliki Indonesia, sekaligus bertepatan dengan haul keenam Gusdur yang jatuh pada Sabtu (26/12). 1. Ho oh Suatu kali seorang ajudan Presiden Amerika Bill Clinton ketika sedang berada di Jakarta bertanya memastikan apakah dia tengah berada di Jalan Sudirman. Dari seorang penjual rokok dia mendapat jawaban 'ho oh'. Merasa bingung dengan jawaban itu, dia bertanya lagi kepada seorang polisi lalu lintas dan dijawab 'betul'. Tambah bingung, dia bertanya langsung pada Gus Dur yang kebetulan ditemuinya. Jawaban 'benar' dari Gus Dur membuatnya bertambah bingung karena dari tiga orang yang ditanyainya semua jawaban berbeda. Gus Dur menjelaskan, "Kalau Anda bertanya kepada tamatan SD maka jawabannya adalah 'ho oh'. Kalau bertanya kepada tamatan SMA maka jawabannya adalah 'betul'. Sedangkan kalau bertanya kepada tamatan universitas maka jawabannya 'benar'. "Jadi Anda ini seorang sarjana?" tanya sang ajudan. Spontan Gus Dur menjawab, "Ho oh." 2. Tiang listriknya bengkok Suatu kali Gus Dur satu bus dengan para kyai Nahdlatul Ulama (NU). Salah satunya suka menyandarkan tangan di dekat jendela. Khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan, semisal tangannya terserempet tiang listrik, Gus Dur mengingatkan sang kyai agar menjauhkan tangannya. Sang kyai tak menghiraukan. Gus Dur lantas berujar, "Tolong Pak Kyai, tangannya jangan dikeluarkan, kalau kesenggol tiang listrik, tiangnya bisa bengkok,". Merasa kesaktiannya diakui, Pak Kyai langsung mendengarkan nasihat Gus Dur. 3. Tentara paling berani Suatu hari di atas kapal perang US Army berkumpul tiga pemimpin negara yaitu Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Indonesia. Pembicaraan mereka mencari tentara paling berani dari tiga negara tersebut. Mula-mula unjuk gigi adalah tentara AS. Salah seorang Mayor diminta berenang mengelilingi kapal yang di sekitarnya banyak hiu. Sang Mayor berhasil menjalankan perintah untuk mengitari kapal 10 kali. Berikutnya Jepang unjuk kekuatan. Sersan yang diperintah berenang keliling kapal 50 kali melaksanakannya dan berhasil kembali dengan selamat. Tiba giliran Indonesia, Gus Dur memanggil Kopral berenang keliling kapal 100 kali. Yang diperintah lantas berseru, "Hah, Anda gila Pak! Presiden nggak punya otak, nyuruh berenang bersama hiu," sang kopral meninggalkan sang presiden begitu saja. Gus Dur lantas berucap, "Anda lihat Pak Clinton dan Pak Koizumi. Kira-kira siapa yang punya prajurit yang paling berani?". 4. Tak bisa berenang Suatu kali Gus Dur dilapori bahwa salah satu ajudannya yang berlatar belakang Angkatan Laut namun tidak bisa berenang. Hal ini membuat yang bersangkutan panas dingin ketika tahu hal sesensitif itu dikabarkan pada presiden. Namun gus Dur menjawab dengan seloroh. "Lha itu, ada dari Angkatan Udara juga nggak bisa terbang kok!" 5. Tidak berpengalaman Mahfud MD yang ditunjuk menggantikan Juwono Sudarsono menempati posisi Menteri Pertahanan menghadap Gus Dur menyampaikan pertimbangannya, mengingat dia merasa tak pernah punya latar belakang pertahanan atau militer. Mahfud menyatakan, "Saya kan tidak berpengalaman di bidang militer dan pertahanan, Gus," kata Mahfud. Gus Dur memberi jawaban enteng namun logis, "Saya juga tidak punya pengalaman jadi presiden, bisa kok!"
  7. Pemerintah tetap meyakini bahwa revisi dilakukan demi memperkuat KPK, karenanya revisi UU KPK hanya ditunda, bukan dihapus dari Prolegnas, dan Menkopolhukam menyatakan negara tak boleh 'diatur suara dari jalanan.' Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK justru memandang revisi itu memperlemah mereka. Kepada BBC Indonesia, juru bicara KPK, Yuyuk Andriati, merujuk draf revisi UU KPK yang muncul dalam tahapan awal pembahasan revisi UU KPK di badan legislasi DPR, 1 Februari lalu. “Itu semuanya, yang empat hal itu, posisinya adalah melemahkan KPK. Pimpinan KPK dalam beberapa kesempatan juga menyatakan bahwa sampai saat ini undang-undang yang berlaku masih cukup mendukung operasional kerja KPK,” kata Yuyuk. Empat hal yang dimaksud Yuyuk ialah empat poin utama yang digagas untuk dimasukkan dalam revisi. Keempat poin itu meliputi pembentukan dewan pengawas KPK, penambahan kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, dan kewenangan bagi KPK untuk mengangkat penyidik sendiri. Khusus mengenai dewan pengawas, Yuyuk mengacu draf revisi yang menyebut dewan pengawas bertugas mengawasi pelaksaan tugas dan wewenang KPK serta memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. Padahal, kata Yuyuk, KPK sudah punya penasihat yang ada sejak beberapa periode kepemimpinan KPK. Penasihat tersebut membentuk komite etik guna mengawasi pelanggaran etika pimpinan dan pegawai KPK. “Kehadiran dewan pengawas ini justru akan membuat kerja KPK terhambat,” kata Yuyuk. Ketimbang merevisi UU KPK, Yuyuk menyarankan pemerintah dan DPR merevisi atau membuat undang-undang yang memperkuat kerja KPK, seperti Undang-Undang Perampasan Aset. Penolakan revisi UU KPK muncul dari berbagai kalangan. Revisi undang-undang lain Selain Undang-Undang Perampasan Aset, Lalola Ester dari lembaga Indonesia Corruption Watch memandang pemerintah bisa merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jika memang berniat memperkuat kinerja KPK. Dia menyebut ketiadaan pasal dalam UU Tipikor yang mengatur penindakan terhadap pejabat publik yang meningkatkan kekayaannya secara tidak sah. “Padahal, kalau kita lihat temuan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), ada pegawai negeri sipil, misalnya, yang golongannya terbilang rendah tapi memiliki transaksi mencurigakan yang sangat besar. Nah kalau kasus ini memakai UU Tipikor yang sekarang, tidak bisa menjerat,” kata Lalola. Presiden Jokowi meminta pembahasan revisi UU KPK ditunda. Diatur suara jalanan? Sebelumnya, usai bertemu dengan para pimpinan DPR beserta beberapa ketua fraksi badan legislatif itu, Presiden Joko Widodo meminta pembahasan revisi Undang-Undang KPK ditunda. Akan tetapi penundaan itu tidak membuat revisi Undang-Undang KPK dihapus dari program legislasi nasional atau prolegnas. Artinya, revisi bisa dibahas lagi apabila pemerintah dan DPR memandang empat poin dalam revisi telah disosialisasikan kepada masyarakat. "Kalau masyarakat makin paham maksud sosialisasi itu, kita sepakat dengan DPR, kita akan segera laksanakan (bahas revisi UU KPK)," kata Luhut kepada wartawan di Istana Negara, Senin (22/02). Dalam rangka sosialisasi, imbuh Luhut, pemerintah akan mengundang tokoh-tokoh yang bicara banyak soal revisi UU KPK, misalnya para rektor dan lembaga Indonesia Corruption Watch “Kami akan undang dan jelaskan. Nanti kami diberitahu mana yang kurang. Kita mungkin saja salah, ada yang kami tidak tahu. Kalau sudah omongkan, tidak ada yang bisa lagi bantah apa yang kita sampaikan ya sudah dong. Kalau nggak negeri ini seperti diatur suara jalanan, nggak boleh dong,” kata Luhut. Pada Oktober 2015 lalu, pemerintah menyatakan menunda pembahasan revisi UU KPK lantaran ingin fokus pada masalah ekonomi. Namun, sebulan kemudian, revisi UU KPK dialihkan menjadi inisiatif DPR sesuai hasil rapat antara Baleg DPR dan pemerintah.
  8. Pelaksanaan kantong plastik berbayar oleh industri ritel modern dimulai Minggu (21/2/2016) bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), dengan harga minimal Rp 200 per kantong plastik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi limbah plastik. Pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) sepakat melakukan uji coba hingga tiga bulan ke depan. “Nilai yang disepakati yakni minimal Rp 200 per kantong plastik, itu sudah termasuk PPN. Masih di bawah rata-rata biaya poduksi kantong plastik, jadi masih ada biaya yang ditanggung oleh kami. Nanti akan dievaluasi kembali setelah uji coba berjalan minimal tiga bulan,” kata Roy N. Mandey Ketua Umum Aprindo dalam keterangan persnya yang diterima Warta Kota, Senin (22/2/2016). Ia mengatakan, kesepakatan tersebut diperoleh usai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggelar pertemuan dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosisasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Selasa (16/2/2016) lalu. Hasilnya juga telah disosialisasikan melalui surat edaran KLHK kepada Kepala Daerah melalui surat nomor S.1230/PSLB3-PS/2016 tertanggal 17 Februari 2016, tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Menurut Roy, dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa baik BPKN, YLKI, maupun Aprindo mendukung kebijakan kantong plastik berbayar yang dicanangkan pemerintah. “Kami siap menyukseskan sosialisasi dan uji coba penerapan kantong plastik berbayar di seluruh Indonesia secara bertahap. Beberapa kota telah melakukan seremonial pencanangan kantong plastik berbayar bersama Aprindo, kami akan tetap laksanakan sesuai kesepakatan dengan pemerintah pusat,” ujarnya. Selama masa uji coba, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan Aprindo sepakat bahwa pengusaha ritel modern tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma untuk konsumen. “Kami terus mengimbau konsumen untuk membawa tas belanja sendiri. Namun, bila konsumen masih tetap membutuhkan kantong plastik maka akan diminta membayar di kasir. Mekanismenya sama seperti membeli produk lainnya, kasir akan scan barcode kantong plastik dan bukti pembayarannya akan tertera pada struk belanja,” tuturnya. Peritel juga akan membantu pemerintah mensosialisasikan terlebih dahulu dan mengedukasi masyarakat melalui berbagai media, termasuk melakukan pemasangan sarana komunikasi di toko agar konsumen lebih memahami tujuan program ini, serta mengetahui dampak negatif limbah plastik bagi lingkungan. Selain nominalnya, spesifikasi kantong plastik yang digunakan ritel modern juga telah ditentukan. Kantong plastik yang boleh digunakan hanya yang ramah lingkungan, yakni menimbulkan dampak lingkungan paling minimal serta memenuhi standar nasional yang ditetapkan pemerintah. “Ini bukan masalah, karena beberapa anggota Aprindo memang sudah menggunakan plastik jenis oxo biodegradable yang lebih mudah terurai,” jelasnya. Apabila kebijakan ini berhasil diterapkan, peritel modern siap mengalokasikan dana corporate social responsibility (CSR) untuk perbaikan dan pengelolaan lingkungan, dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel. “Dana CSR sumbernya tetap dari budget perusahaan, dengan adanya pengurangan biaya operasional yakni pengadaan kantong plastik ini, tentunya budget perusahaan untuk CSR bisa ditingkatkan. Ini akan kita alokasikan untuk kegiatan CSR di bidang lingkungan,” tegasnya. Roy menambahkan, selain menyiapkan CSR bagi lingkungan, perusahaan ritel juga akan memberikan value added bagi konsumen ritel modern yang berbelanja dengan membawa tas belanja sendiri. “Ini merupakan bentuk apresiasi peritel bagi konsumen yang turut mendukung gaya hidup ramah lingkungan,” tandas Roy. Setelah tiga bulan, kebijakan ini akan dievaluasi. Pemerintah bakal melihat respons masyarakat, khususnya para konsumen. Respon yang diukur antara lain tingkat keberatan masyarakat dengan kebijakan plastik berbayar.
  9. Pemerintah mengusung program sejuta rumah guna menanganibacklog perumahan di Indonesia, meski belum memenuhi target namun pemerintah kembali melanjutkan program tersebut tahun ini. Meski demikian, pembangunan perumahan secara berkelanjutan diharapkan tidak hanya memberi dampak terhadap pengembangan ekonomi, melainkan juga manfaat sosial. "Kontribusi Real Estat Indonesia (REI) tidak hanya pengembangan ekonomi dan bisnis semata tapi bawa dampak sosial yang bisa dirasakan masyarakat," kata Ketua DPP REI Eddy Hussy, dalam Rakerda DPD REI Kalimantan Barat, di Pontianak. Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus mengatakan, kontribusi REI sangat relevan dengan permasalahan perumahan saat ini, di mana kebutuhannya setiap tahun mencapai 800 sampai 900 ribu unit. "Yang dapat terpenuhinya hanya sekira 400 ribu sampai 500 ribu, untuk itu kecenderungan backlog semakin meningkat setiap tahunnya," ujar Maurin. Dia pun berharap, dukungan pemerintah daerah dan pengembang khususnya REI dapat mempercepat penyelesaian pembangunan program sejuta rumah.
  10. Partai Demokrat mengutuk keras aksi teror bom Sarinah, Jakarta Pusat. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan apapun bentuk dan motifnya, aksi tersebut telah menelan korban yang tidak berdosa. "Partai Demokrat meminta pemerintah untuk tidak boleh takut dan negara tidak boleh kalah terhadap teror serta terus berupaya semaksimal mungkin melindungi setiap warga negara di manapun berada dengan cara yang terbaik dan juga mengoptimalkan kerjasama internasional untuk menangkal teror," ungkap Hinca di Jakarta. Dia berharap negara dapat meningkatkan peran intelijen untuk melakukan deteksi dini dan upaya pencegahan agar aksi teror tidak terjadi lagi di masa depan. "Kontribusi masyarakat luas juga penting, agar semua upaya pencegahan yang dilakukan negara berhasil," tegasnya. Hinca mengajak semua elemen bangsa ini bergandengan tangan memainkan peran maksimal, utamanya peran para pemuka agama dan tokoh masyarakat, serta segenap pimpinan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah, untuk intensif mencegah setiap warganya untuk tidak melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama apapun termasuk agama. "Masyarakat luas tidak boleh menambah masalah yang ada, misalnya dengan menyebarluaskan berita-berita palsu. Cegah kepanikan dan ketakutan yang tidak perlu," urainya. "Masyakarat justru harus makin bersatu dan tidak terpancing oleh tindakan adu domba. Media melakukan peranya yang membuat masyarakat tenag dan teduh lewat tayangan yang sesuai dengan kaidah jurnalistik," sambungnya.
  11. Kondisi interior bus kopaja berstandar transjakarta Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) memastikan akan ada 320 busnya yang akan dimusnahkan. Bus-bus yang akan dimusnahkan adalah bus kopaja jenis lama. Ketua Umum Kopaja Nanang Basuki mengatakan, pemusnahan bus dilakukan menyusul akan segera dioperasikannya 320 bus baru. Bus tersebut adalah bus yang digunakan untuk layanan transjakarta. "Karena sistemnya peremajaan, begitu masuk yang baru, yang lama di-scrapping (dimusnahkan)," kata Nanang saat acara peluncuran 320 bus kopaja berstandar transjakarta di Lapangan Parkir Timur, Senayan, Jakarta, Selasa (22/12/2015). Menurut Nanang, saat ini jumlah total bus kopaja ada sekitar 1.479, termasuk 320 bus baru. Ia menargetkan pada akhir tahun depan, semua bus kopaja lama sudah dapat diganti dengan yang baru. "Ke depannya, akhir 2016 sudah bagus semua," ujar dia. Selain akan mengganti busnya secara bertahap, Nanang mengatakan, pihaknya juga berencana akan mengalihkan rute bus kopaja lama yang masih bersinggungan dengan rute kopaja terintegrasi transjakarta. Namun, ia menyebut langkah tersebut harus dilakukan secara bertahap. "Saya pikir tahun depan sudah mulai masa transisi," kata Nanang. Layanan bus kopaja terintegrasi transjakarta merupakan hasil kerja sama antara Kopaja dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Layanan bus ini akan difungsikan untuk melayani rute di luar koridor transjakarta. Jenis bus yang digunakan adalah bus ukuran sedang. Karena tidak lagi menerima setoran dari para sopirnya, pemasukan bagi Kopaja sebagai operator yang mewadahi para sopir nantinya akan didapat dari kontrak rupiah per kilometer yang dibayarkan oleh PT Transjakarta. Besarannya diketahui berjumlah Rp 10.350 per kilometer. Tarif untuk naik bus kopaja terintegrasi transjakarta sama seperti tarif layanan transjakarta pada umumnya, yakni Rp 3.500. Proses pembayarannya pun akan dilakukan secara non-tunai. Bus tidak diperbolehkan menaikturunkan penumpang di sembarang tempat. Penumpang pun hanya diperbolehkan naik dari halte yang disiapkan oleh PT Transjakarta.
  12. Kebiasaan birokrat meminta uang untuk penyelesaian suatu urusan ternyata belum juga tuntas di Indonesia. Buktinya termaktub dalam video yang diunggah lewat akun Facebook Emly Fallon berikut. Tampak seorang petugas kecamatan menjelaskan mengenai proses untuk mendapat tanda tangan camat haruslah menyerahkan sejumlah uang. "Sudah menjadi kebiasaan kami di sini," ujar sang petugas wanita dengan dialek daerah. Hal ini pun ditanggapi sang peminta tandangan yang berjenis kelamin pria dengan kalimat pertanyaan, "Kebiasaan di sini kalau tanda tangan bayar?" Sang petugas pun sambil berlalu mengatakan,"Iya!" Sayangnya tidak dijelaskan kapan dan di mana lokasi kecamatan dalam video ini. Namun, netizen yang melihatnya mengomentari dengan geram. "Lapor kan saja ke kepolisian, mereka itu bekerja untuk melayani masyarakat, gaji mereka rakyat yg bayar," ujar akun Ana Anisa. Lihat video lengkapnya di bawah ini.
  13. Jika berbicara seputar “startup dan pemerintah”, mungkin yang terlintas pertama adalah kejadian beberapa waktu lalu, ketika salah satu kementerian melalui keputusannya memboikot secara sepihak sistem transportasi berbasis aplikasi. Kendati tak sampai 24 jam aturan tersebut mengudara, masyarakat jadi bisa menilai bahwa masih ada komponen di pemerintahan yang belum berpihak kepada industri startup lokal. Startup adalah bagian dari ekosistem bisnis dan digital nasional. Keberadaannya memberikan banyak manfaat, meskipun terkadang ada beberapa hal di luar cakupan aturan yang ada. Hal seperti seharusnya bukan menjadi alasan utama pemerintah memperkeruh dengan “mempertahankan” regulasi usang. Justru saat ini industri startup membutuhkan kerja sama dan konsolidasi dengan pemerintah untuk memaksimalkan potensinya. Banyak alasan yang dapat dipertimbangkah mengapa pemerintah perlu berpihak pada startup lokal. Berikut lima di antaranya: 1. Membawa pembaruan dan potensi untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Startup digital masih tergolong dalam bisnis baru. Kendati hype startup sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu, namun dewasa ini keberadaannya makin masif di berbagai bidang yang dekat dengan masyarakat. Kendati menjadi sektor bisnis baru, nyatanya startup digital di Indonesia membawa pembaruan di berbagai bidang. Kontribusi startup mulai berhasil menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, tepatnya 2% per tahun. Diyakini jika terus dipupuk sektor bisnis ini mampu menemani Indonesia mencapai target pertumbuhan hingga 7%, sesuai cita-cita pemerintah untuk tahun 2025 mendatang. (Baca: UKM Digital Nasional Siap Songsong MEA). 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai bidang Teknologi menyulap berbagai layanan dapat diakses secara mudah dan cepat. Masyarakat melakukan berbagai hal melalui dari ponsel pintar yang ada di genggamannya. Banyak kategori layanan yang mampu dengan baik difasilitasi oleh inovasi startup digital nasional. Produk pendidikan, layanan keuangan, situs perbelanjaan, hingga sistem transportasi didesain ulang dengan baik oleh startup lokal. Ilmu dan pembelajaran tentang User Experience (UX) yang makin matang di kalangan pengembang membuat produk/layanan mudah diadaptasi masyarakat. Lihat saja bagaimana layanan transportasi dan jasa antar berbasis aplikasi yang kini makin membudaya di masyarakat. 3. Regulasi diciptakan untuk mengayomi, bukan justru mematikan Kehadiran produk startup digital yang cukup baru di masyarakat dan adopsinya tidak diimbangi baik dengan regulasi yang ada. Regulasi selalu saja telat dalam mengatur roadmap industri digital. E-commerce sudah booming dan banyak dimanfaatkan masyarakat, regulasi pajak barudiributkan. Sistem transportasi digital sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat, regulasi keabsahan diributkan. Wajar saja, teknologi berkembang tanpa memiliki batasan dan sangat cepat, sementara proses pembuatan aturan sepertinya memang membutuhkan waktu yang sangat lama. Lihat saja “pencapaian” para pejabat negara kita seputar produktivitas melahirkan penyesuaian kebijakan baru. Sebagian justru gegabah dalam mengambil keputusan. (Baca: Jika Inovasi Dibelenggu Regulasi) 4. Bisnis teknologi mendewasakan masyarakat, membiasakan persaingan global Mudahnya menjangkau dunia dengan internet membuka berbagai peluang bisnis digital. Startup menciptakan solusi digital yang secara umum dapat diakses oleh orang-orang di seluruh dunia. Begitupun sebaliknya, produk global dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat Indonesia jika diinginkan. Melihat tren bisnis startup di Indonesia, persaingan tersebut terlihat nyata. Selalu ada kompetitor asing di setiap segmentasi pasar. Menariknya, startup lokal banyak yang mampu mengalahkan dan berhasil merebut perhatian masyarakat kita. Kelincahan bisnis seperti ini yang sangat dibutuhkan untuk kesiapan Indonesia dalam ekonomi global. 5. Masih banyak yang bisa dioptimalkan dengan produk digital Di beberapa bidang, produk digital startup lokal sudah sangat matang menggantikan cara-cara lama sebuah aktivitas berproses. Namun masih banyak bidang lain yang dapat dioptimalkan dengan teknologi. Hal ini sebenarnya sejalan juga dengan visi pemerintah untuk menciptakan percepatan pelayanan publik dengan menghadirkan sistem komputasi. Dari sisi positif, startup dapat menjadi katalisator untuk mempercepat inovasi yang masih belum mampu difasilitasi pemerintah. Pemerintah harus mampu menjadi sebuah pijakan sebagai “pedal gas” untuk mengakselerasi dengan lebih cepat startup lokal yang terus bertumbuh, bukan menjadi “pedal rem” untuk menghentikan inovasi yang dihasilkan industri startup lokal.
  14. Bus Koperasi Angkutan Jakarta (Kopaja) yang digunakan sebagai layanan Transjakarta berubah warna. Bus-bus tersebut tidak lagi bercat hijau-putih, tetapi jadi biru-putih yang merupakan warna khas bus transjakarta. (Baca:Kopaja-Transjakarta Dilarang Naik Turunkan Penumpang di Luar Halte) Saat peluncuran bus kopaja terintegrasi transjakarta di Parkir Timur Senayan, Selasa (21/12/2015), terlihat 320 unit bus yang dibeli berwarna biru-putih. Direktur Utama PT Transjakarta Antonius Kosasih mengatakan, penggunaan identitas PT Transjakarta di bus-bus kopaja ini merupakan penanda bahwa kopaja sudah terintegrasi dengan layanan bus transjakarta. "Jadi, memang enggak ada bedanya lagi," ujar Kosasih. Sebanyak 302 bus kopaja berstandar transjakarta ini akan dioperasikan untuk melayani rute di luar koridor transjakarta. Bus-bus tersebut direncanakan akan dimulai difungsikan pekan ini. Tidak seperti bus-bus kopaja reguler, kopaja berstandar transjakarta tidak menerapkan sistem setoran. Kopaja nantinya akan mendapatkan pembayaran rupiah per kilometer dari PT Transjakarta. (Baca: Sopir Kopaja-Transjakarta Tak Perlu Setor, Malah Digaji) Dengan demikian, sopir bus akan mendapat gaji rutin dan tidak perlu lagi dituntut untuk mengejar setoran.
  15. LadyJek, aplikasi pemesanan ojek namun dikemudikan untuk wanita dan hanya menerima penumpang wanita Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pelarangan ojek atau taksi daring Kementerian Perhubungan terlambat dikeluarkan. Oleh karena itu, keputusan ini diperkirakan tidak akan efektif berjalan. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan larangan ini muncul di saat ojek atau taksi daring sudah tumbuh subur. "Bak cendawan di musim hujan, bukan hanya ojek pangkalan tetapi justru yang menjadi fenomena adalah ojek yang berbasis aplikasi. Oleh karena itu Kemenhub tidak bisa serta merta melarang," kata Tulus melalui pernyataan yang diterima CNN Indonesia, Jumat (18/12). Tulus melihat tumbuh suburnya sepeda motor dan ojek dilatarbelakangi dari kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang layak dan terjangkau. Tulus mengatakan jika pemerintah belum mampu menyediakan akses memadai angkutan umum, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi penggunanya, larangan ini lebih baik tidak dikeluarkan. Keberadaan ojek, katanya, mampu mengatasi persoalan transportasi bagi warga di tengah kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. "Oleh karena itu, YLKI mendesak Kemenhub dan pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan angkutan umum. Jangan sampai hanya bisa melarang tapi tak bisa kasih solusi," kata Tulus. Sementara itu, Direktur untuk Indonesia dari Institute for Transportation and Development Policy, Yoga Adiwinarto, mengatakan keputusan pelarangan tersebut bukti pemerintah menutup mata dengan munculnya fenomena baru, penggunaan ojek atau taksi berbasis daring. "Policy tentang angkutan umum minimal beroda tiga yang berbadan hukum itu sudah lama sebenarnya. Sekarang mau menerapkan, kesannya, kok dipaksakan," kata Yoga. Yoga menduga ada kepentingan pihak lain yang didesakkan di balik keputusan pemerintah melarang ojek dan taksi daring. "Saya melihatnya ada konteks kepentingan di sini. Adanya ojek dan taksi daring mematikan bisnis usaha lainnya, makanya mereka mati-matian mendorong pemerintah untuk melarang," ujar Yoga. Sebelumnya, pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan melarang seluruh ojek maupun taksi berbasis daring karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015. "Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang," katanya. Djoko mengatakan surat tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri, para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia. Pelarangan tersebut, katanya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
  16. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang seluruh ojek maupun taksi yang berbasis daring (online) beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015. "Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang," katanya. Djoko mengatakan surat tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri, para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia. Dia menjelaskan pengoperasian ojek dan uber taksi tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. "Ketentuan angkutan umum adalah harus minimal beroda tiga, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum," katanya. Djoko mengaku pihaknya tidak masalah dengan bisnis "start-up" (pemula) namun menjadi bermasalah apabila menggunakan angkutan pribadi untuk angkutan umum yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan hukum. "Apapun namanya, pengoperasian sejenis, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang," katanya.
  17. Wakil Menteri Luar Negeri AS urusan Ekonomi dan Bisnis, Charles H. Rivkin menilai pembajakan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia harus segera diatasi karena sudah sangat mencemaskan. Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Urusan Ekonomi dan Bisnis Charles H. Rivkin meminta pemerintah dan rakyat Indonesia bekerjasama untuk memerangi pembajakan yang dinilainya sudah sangat mencemaskan. Secara terang-terangan Rivkin mencontohkan bagaimana 95% musik yang dinikmati masyarakat Indonesia berasal dari hasil bajakan. Dalam diskusi bertema hak atas kekayaan intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif Indonesia di @america, Jakarta hari Rabu (4/11), Rivkin mengatakan jika pembajakan dibiarkan maka jutaan orang yang bekerja dalam industri kreatif akan rugi dan mereka tidak lagi bersedia membuat film atau apapun, karena hasil karya mereka dicuri atau dibayar lebih sedikit. Untuk itu perlu ada kepastian hukum dalam bentuk perlindungan terhadap hak cipta. Rivkin menegaskan upaya memberantas pembajakan terhadap hak kekayaan intelektual sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia. Ditambahkannya Indonesia masih memiliki banyak waktu untuk membangun dan memajukan ekonomi kreatif serta mengambil keuntungan yang sangat besar. Rivkin menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia melindungi hak atas kekayaan intelektual merupakan kepentingan juga bagi Amerika Serikat. “Generasi muda harus terus bermimpi dan mewujudkan mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan. Kita mesti bekerja sama untuk melindungi kreativitas. Sekitar 95 persen dari musik dinikmati orang Indonesia adalah musik bajakan,” kata Rivkin. Dalam kesempatan yang sama, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, Ari Juliano Gema mengatakan untuk memerangi pembajakan, pemerintah telah membentuk satuan tugas anti-pembajakan, yang tidak saja akan melakukan razia tetapi juga menegakkan hukum secara konsisten. Menurut Ari, inkonsistensi penegakan hukum seperti yang terjadi selama ini telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual. Untuk itu lembaganya akan terus meningkatkan upaya mendidik masyarakat. Pemerintah juga akan tetap melindungi hak kekayaan intelektual seseorang. Film dan musik dipilih menjadi program lokomotif yang bisa mempromosikan beragam produk ekonomi kreatif Indonesia, karena budaya Indonesia lebih mudah diperkenalkan kepada dunia Internasional melalui film. Ari menargetkan kenaikan pendapatan domestik bruto dalam industri film dan tenaga kerja akan naik hingga 12% atau setara dengan 13 juta orang. “Harus ada edukasi publik karena publik harus diyakinkan bahwa pembajakan merupakan hal yang salah. Jangan sampai mereka beranggapan bahwa pembajakan itu yang menolong mereka, memberi kesenangan tapi harus diyakinkan itu salah.Akan merusakan tatanan industri dan juga merusak mereka dari segi produk,” tukas Ari Juliano. Produser film yang juga Direktur Asosiasi Produser Film Indonesia (APROFI) Sheila Timothy menjelaskan potensi film sebagai penghasil pendapatan bagi sebuah negara. Ia mencontohkan Inggris yang hanya memiliki jumlah penduduk satu persen dari seluruh jumlah penduduk dunia, tetapi pendapatan dari film-film Inggris mencapai 7% dari pendapatan bruto film dunia, atau setara dengan US$4,2 miliar. Demikian pula Korea Selatan, yang memiliki jumlah penduduk 0,01% dari jumlah penduduk dunia tetapi mampu menyumbang devisa US$6,6 milyar hanya dari industri film saja. Ini adalah sumbangan terbesar bagi pemerintah Korea Selatan. Sementara Indonesia yang mememiliki jumlah penduduk sebesar 253 juta jiwa, industri filmnya hanya mampu menyumbang kurang dari 1% pada pendapatan bruto tanah air. Menurut Sheila, hal ini bisa ditingkatkan dengan membangun kualitas sumber daya manusianya terlebih dahulu lewat pembangunan lembaga-lembaga pendidikan perfilman, memperbanyak buku-buku film, menambah jumlah bioskop di daerah, mendorong transparasi pajak perfilman dan memberantas pembajakan. “Untuk meningkatkan atau membuat kualitas film Indonesia, kami membutuhkan dukungan dari pemerintah. Film yang memiliki kekuatan budaya dan ekonomi ini jika didukung kebijakan dan infrastruktur dari pemerintah akan menjadi sumbangan yang signifikan,” ujar Sheila.
  18. Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menilai keberpihakan pemerintah dalam politik anggaran bagi perlindungan dan kesejahteraan anak-anak masih minim. Kondisi tersebut dianggap membuat kinerja pemerintah tak optimal dalam mengatasi persoalan anak. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan pada tahun lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 217 miliar. Angka itu dianggap tidak cukup untuk membiayai kementerian dalam menjalankan fungsinya. Saleh menyatakan saat ini Komisi VIII telah berhasil meyakinkan pemerintah untuk menaikkan anggaran Kementerian PP dan PA. Dalam pengajuan anggaran yang disampaikan, tahun 2016 ini kementerian tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 triliun. "Ini ada penambahan yang sangat signifikan. Harapannya, dengan anggaran sebesar itu, program-program perlindungan anak akan semakin maksimal dan menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya," ujar Saleh dalam keterangan yang disampaikan di DPR, Senin (5/10). Politikus Partai Amanat Nasional itu menyatakan saat ini banyak program pemerintah yang dinilai tidak sinkron dalam mengatasi persoalan anak. Koordinasi antarkementerian/ lembaga tidak berjalan maksimal. Masing-masing memiliki program dan berjalan di rel sendiri-sendiri. Meski telah membentuk panitia kerja, Saleh mendapati pemerintah selama ini belum maksimal dalam melaksanakan program-program perlindungan anak. "Pada tataran implentasi, banyak aturan dan regulasi yang belum dijalankan dengan baik. Padahal, aturan dan regulasi itu banyak yang diarahkan pada upaya perlindungan anak-anak," ujar Saleh. Persoalan perlindungan anak di Indonesia kembali mendapat sorotan publik setelah masyarakat dibuat geger atas penemuan jenazah perempuan belian yang meringkuk meregang nyawa di dalam kardus. Sebagai mitra kerja dari Kementerian PP dan PA, Komisi VIII memastikan bakal manggil Menteri Yohana Yembise untuk memberikan penjelasan. Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq tak menyangka peristiwa sadis itu bisa terjadi di ibu kota. Dia mengira kematian bocah Angeline di Bali bakal menjadi kasus terakhir kekerasan terhadap anak di Indonesia. "Ternyata kasus kekerasan terhadap anak adalah persoalan gunung es yang mengkhawatirkan. Indonesia darurat kekerasan terhadap anak," ujar Maman.
  19. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menargetkan roadmap atau Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) E-commerce bisa rampung sebelum 2016 tiba. Ada beberapa poin yang masuk ke dalam aturan tersebut. "Harus selesai tahun ini, saya inginnya segera karena e-commerce di sini sudah semakin berkembang," kata Chief RA--sapaan akrabnya-- kepada CNN Indonesia usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I di Gedung DPR Jakarta. Diketahui roadmap yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta delapan kementerian dan lembaga pemerintah lain, termasuk Kementerian Keuangan, bakal fokus pada sejumlah hal besar. Catatan singkat, menurut Rudiantara, aturan soal e-commerce di Indonesia terdiri dari tiga segmen, antara lain startup atau perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi, UKM (usaha kecil menengah), hingga established. Perusahaan seperti Mataharimall disebutnya termasuk ke dalam kategori established. Hal pertama yang perlu disorot menurut Kemenkominfo adalah soal funding atau pendanaan. "Ini perlu diperhatikan sebab tiga segmen e-commerce tersebut tentunya memiliki kebutuhan dana yang berbeda. Sejauh ini pemerintah memang belum ada prioritas dana untuk sektor ini," katanya lagi. Selain itu, nanti di dalam poin funding itu sendiri, perlu ada penentuan khusus kepada siapa dana itu pantas dikucurkan dan memantau bagaimana daftar negatif investasi dari pemerintah. Kemudian poin selanjutnya seputar pajak. Rudiantara menginginkan ketegasan dari perlu atau tidaknya penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di dalam e-commerce seperti capital market pada umumnya. Selain PPN, ia juga menyatakan ingin mengatur pajak di ranah online. Menurutnya, harus ada aturan soal periklanan online di Indonesia. "Satu lagi, setidaknya kita harus bikin national payment gateway supaya lebih efisien bagi masyarakat soal transaksi," lanjut Rudiantara. Ia mengaku gerah melihat kebiasaan orang Indonesia yang diklaim sebanyak 70 persen masih doyan melakukan transfer lewat mesin ATM, lalu memotret bukti transaksi kemudian mengirim ke pihak bersangkutan untuk cross-check. Selanjutnya Rudiantara bakal menerapkan perlindugang konsumen yang akan mengelola perlindungan data pribadi para masyarakat yang sudah 'jalan-jalan' di ranah digital. Sisanya, Kemenkominfo bakal mengatur soal perizinan dan logistik untuk jaringan distribusi. "Keseluruhan poin roadmap e-commerce tersebut akan dianalisis dan ditentukan prioritas serta interdependensinya. Doakan supaya tahun ini rampung," tutupnya.
  20. Ini semacam mau bikin negara ya? Anggaran sampai miliyaran rupiah? Pada goblok semuanya, kalau mau bikin sesuatu perlu ada research (riset) supaya anggarannya gak terbuang buang, kasihan orang orang yang kurang mampu, daripada habiskan uang banyak, lebih baik uangnya buat orang kurang mampu dan bayar developer website luar negeri yang murah. Bayar aja buat develop, gitu aja kok repot malah sekarang heboh jadi berita.
  21. Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyiapkan nomor panggilan telepon tunggal yang dapat dihubungi warga ketika berada atau melihat keadaan darurat, mirip seperti nomor telepon tunggal 911 di Amerika Serikat. Rencana penyediaan nomor tunggal untuk keadaan darurat ini sedang digarap oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Lalu untuk pendanaan dan penyediaan aplikasinya digarap Balai Penyedia dan Pengelolaan Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BPPPTI) di Kemenkominfo. Direktur BPPPTI Wayan Toni Supriyanto mengatakan, layanan itu diharapkan rampung pada tahun ini. Nomor tunggal untuk keadaan darurat yang telah ditetapkan adalah 112. "Kalau lihat kebakaran, tindak kriminal, butuh ambulan, semua nanti bisa menghubungi 112. Dengan begini warga lebih mudah mengingat dan bisa dipakai untuk semua keadaan darurat," kata Wayan saat berbincang dengan CNN Indonesia di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, Sabtu (15/8). Ia mengatakan, nomor 911 tidak bisa digunakan untuk nomor tunggal karena penomoran panggilan telepon dengan awalan nomor "9" telah digunakan oleh perusahaan telekomunikasi Bakrie Telecom. Proyek awal nomor tunggal untuk keadaan darurat akan diterapkan di 10 kota, antara lain Denpasar, Surabaya, Lombok, Batam, Makassar, Depok, Bogor, Tangerang Selatan, dan Balikpapan. Pemerintah pusat akan menyediakan pusat komando panggilan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk nomor tunggal 112 ini. Para pemangku kepentingan yang bertindak dalam keadaan juga diminta mendukung program ini. "Nanti kami harapkan pemadam kebakaran, polisi, sampai ambulan, siap menerima layanan untuk program ini," tutur Wayan. Namun, ia belum bisa memastikan keberadaan pihak yang mengelola nomor tunggal tersebut. Terbuka kemungkinan untuk memanfaatkan perusahaan yang memberi jasa panggilan telepon kepada pelanggan. Wayan memastikan nomor-nomor telepon tunggal lain yang sudah ada tidak akan dimatikan karena masyarakat kadung mengetahui atau menghafal nomor tersebut.
  22. Shinkansen, kereta tercepat di Jepang Pemerintah belum memastikan akan memilih Jepang atau Tiongkok untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun, pemerintah berniat mengundang calon investor lain, yaitu Perancis untuk ikut mengajukan tawaran investasi proyek tersebut. "Terbuka (untuk investor lain). Bahkan mau diundang, ya mungkin Perancis. Pokoknya diundang," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Andrinof Chaniago di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa malam (14/7/2015). Dia menjelaskan, tawaran yang sudah diajukan oleh Jepang dan Tiongkok terkait proyek kereta api cepat memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, secara skema pembiayaan kata dia, kedua negara tersebut mengajukan skema yang hampir sama. "Ya bunganya, jangka waktu pengembaliannya hampir sama," kata dia. Melihat skema pembiayaan yang hampir sama itu, kata Andrinof, pemerintah bisa saja memilih investor dari aspek teknologi, rekam jejak, hingga permintaan konsesi yang diminta. Saat ditanya apakah pemerintah memiliki timeline pasti proyek tersebut, Andrinof tak menjawab pasti. Namun, kata dia, pemerintah sangat berharap agar proyek KA cepat tersebut bisa segera berjalan. Bahkan, setiap minggu progres proyek tersebut selalu dibahas dalam rapat di pemerintahan. Sepeti diketahui, sudah ada dua negara yaitu Jepang dan Tiongkok yang tertarik membangun KA cepat Jakarta-Bandung. Jepang sudah menyelesaikan studi kelayakan proyek tersebut, semantara Tiongkok diperkirakan menyelesaikan studi kelayakannya pada September 2015. Sumber: kompas
  23. Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan harga sejumlah bahan pangan menjelang Ramadan di beberapa pasar relatif stabil. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 9 Juni 2015.(Foto: VOA/Andylala) Pemerintah memastikan akan terus menjaga stabilitas harga pangan jelang bulan suci Ramadan. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6), menjamin ketersediaan kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadhan. Rahmat Gobel memastikan Kementerian Perdagangan dapat menjaga suplai bahan pokok di berbagai daerah di Tanah Air. "Sebagai langkah lanjut dari Kementerian Perdagangan ingin kami sampaikan bahwa Pemerintah mengambil kebijakan dan langkah tindakan apapun yang diperlukan. Untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan. Pemerintah memberikan perhatian akan hal ini lebih khusus menjelang bulan puasa (Ramadan) dan lebaran (Idul Fitri)," kata Menteri Perdagangan Rahmat Gobel. Lebih lanjut Menteri Perdagangan memastikan pihaknya telah mengendus aksi spekulan yang memainkan pasokan bahan pangan dengan tujuan menaikkan harga jelang Ramadan. Saat menjelang puasa dan lebaran, biasanya ada pihak yang menahan pasokan barang pokok sehingga memicu kenaikan harga. Namun, karena tidak ada kejelasan data Gobel belum bisa menyebutkan spekulan tersebut. Rahmat Gobel menegaskan dirinya sudah memerintahkan jajarannya untuk memantau perkembangan pasokan bahan pokok menjelang puasa dan lebaran, agar mendapat data dengan baik dan pasokkan terkontrol sehingga aksi spekulan bisa diminimalisir. "Dalam rangka untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, kementerian perdagangan secara terpadu, bersama kementerian pertanian, BPOM, Polri dan instansi tekhnis terkait serta melibatkan pemerintah daerah provinsi kabupaten kota, terus melakukan pemantauan dan pengawasan pangan olahan. Pangan segar, dan non pangan terlebih menghadapi Ramadan dan Idul Fitri," lanjutnya. Sementara itu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam beberapa hari terakhir terus melakukan inspeksi pantauan harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional. Amran Sulaiman mengatakan, harga sejumlah bahan pangan menjelang Ramadhan di beberapa pasar relatif stabil. "Untuk mengantisipasi kenaikan harga kementerian pertanian akan berkoordinasi dengan Bulog untuk membuka pasar murah. Kerjasama dengan Kemenerian Perhubungan juga dijalin untuk membuka jalur distribusi bahan pangan," kata Amran. Sumber: VOA Indonesia
  24. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan pihaknya memetik hikmah dari kasus pemblokiran 19 situs beberapa waktu lalu. Maka, kementeriannya akan menyiapkan dana untuk memasyarakatkan domain .id. Kementerian Kominfo merasa kesulitan melacak pemilik domain situs sebelum melakukan pemblokiran. Hal ini karena para pemilik situs itu menggunakan domain .com yang tidak dibutuhkan kelengkapan dokumen dan identitas. "Rata-rata kan pemiliki situs tersebut menggunakan domain .com. Dari situ kami menghimbau kepada mereka untuk menggunkan domain .id," kata Rudiantara di Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin, 13 April 2015. Disampaikannya, Rudiantara sudah membicarakan mengenai memasyarakatkan domain .id dengan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi). "Kalau dengan menggunakan domain .id Rp50 ribu per tahunnya, maka dengan satu juta domain .id hanya Rp50 miliar. Kalau segitu, kita (Kominfo) siap untuk memfasiltasinya tahun depan melalui RAPBN. Saya lebih senang dengan belanja seperti itu, daripada untuk program dengan ukuran benefit yang tidak jelas," tutur Rudiantara. Dia pun membeberkan, manfaat dan kelebihan situs yang beralamatkan .id, seperti salah satunya dari segi kecepatan akses yang diklaim melebihi domain .com. "Dengan menggunakan .id, maka hosting-nya tidak harus melalui jalur internasional. Maka dengan itu, akan terasa kecepatannya," kata Rudiantara yang juga pernah menjabat di berbagai operator tersebut.
  25. Smart city menjadi salah satu inovasi yang kini gencar dibangun di Indonesia sebagai salah satu langkah modernisasi dan adopsi teknologi ke sektor yang lebih luas. Jakarta, Makassar, Bandung, dan Yogyakarta adalah contoh kecil dari kota-kota di Indonesia yang sedang mencoba mengadopsi konsep smart city. Pertanyaannya saat ini adalah apa itu smart city dan apa saja yang dibutuhkan agar ekosistem smart city dapat berjalan dengan baik? Konsep smart city sejatinya muncul karena pergeseran dramatis dari jumlah populasi yang ada di daerah perkotaan yang mendorong warga, perencana kota, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk melihat sebuah visi baru, kota pintar. Definisi secara pasti dari konsep smart city ini pun sebenarnya masih sangat beragam. Direktur Komersial MNC Play Media Ade Tjandra mengatakan, “Smart city sebenarnya hanya konsep. Basisnya untuk membangun smart city ini infrastrukturnya harus bener dulu.” Infrastruktur yang kuat memang di butuhkan dalam membentuk smart city dan ini juga yang menjadi alasan kenapa pemerintah perlu berinvestasi besar. Pemprov DKI sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp 30 Miliar demi pengembangan konsep smart city tahun ini. Berdasarkan pemberitaan FutureGov, 60% dari total dana yang ada akan digelontorkan untuk membangun infrastruktur seperti pusat operasi guna memonitor dan merespon segala komplain dari masyarakat Ibukota. Setelah infrastruktur terbangun, sistem yang ada akan menghasilkan informasi yang bermacam-macam. Untuk kota yang ingin menjadi “pintar”, semua informasi ini harus diolah bersama-sama dalam satu platform, dengan tujuan untuk mengendalikan secara real time dan mengelola sumber daya dengan tepat sehingga pemerintah kota dan warganya dapat berinteraksi menggunakan perangkat mobile atau cara lain. Tantangan lain dari membentuk smart city ini adalah pengelolaan. Jika infrastruktur yang ada sudah terbangun, tentu pengelolaan yang profesional harus ada. “Kalau infrastrukturnya sudah ada, harus dikelola dengan baik. Ini yang menjadi kendala bagi birokrat, karena sering program-program pemerintah yang baik menguap begitu saja akibat tidak dikelola dengan baik. Kalau sudah melahirkan sesuatu yang baik pengelolaannya juga harus baik,” ujar Ade. Ade juga menambahkan, ada baiknya jika pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta agar ekosistem smart city dapat berkembang. Menurut General Manager PT ISID Indonesia Dicky Widjaja, secara platform Indonesia sebenarnya sudah siap untuk mengadopsi smart city, tetapi secara infrastruktur masih banyak yang harus dibenahi. Seperti halnya Ade, Dicky juga percaya bahwa peran berbagai pihak diperlukan dalam membangun konsep smart city ini. Dicky juga menekankan bahwa regulasi juga diperlukan. Hal tersebut demi menjaga hubungan kerja sama yang telah terjalin dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. “Selain pemerintah, peran citizen ini juga diperlukan. Karena tujuan utama dari membangun smart city ini adalah bagaimana citizen dapat membentuk suatu komunitas dan mereka dapat tinggal dengan nyaman di sana (smart city). Jadi untuk membangun smart city dibutuhkan peran pemerintah, citizen, dan IT vendor yang dapat menyediakan IT Solution dan juga infrastruktur,” ujarnya.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy