Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'pajak'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

  • Ngobas Blog
  • Your World

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 12 results

  1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendesak kewajiban pajak yang mesti ditanggung Google. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hal tersebut. Bahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengungkapkan, hingga pertemuan terkait negosiasi dengan pihak Google belum menuai titik terang. "Jadi begini, jadi pokoknya kita pertemuan terakhir itu karena settlement itu kita enggak ketemu, terlalu jauh angkanya dengan harapan kita," katanya. Karena tidak ada kesepakatan, maka pemerintah meminta Google untuk membuka data keuangannya terlebih dahulu. Tapi, beberapa alasan dilontarkan oleh pihak Google untuk mengulur-ulur waktu penyerahan data-data miliknya untuk menentukan besaran tanggungan pajak yang harus dibayar oleh Google.
  2. Proses Negoisasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dengan Google belum menemukan titik temu. Buntunya proses negosiasi ini membuat Ditjen pajak kembali melanjutkan investigasinya. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengatakan, negosiasi buntu karena nilai tawaran penyelesaian kasus tunggakan pajak (tax settlement) Google jauh lebih kecil dari yang diberikan Ditjen Pajak. Dia menegaskan, Ditjen Pajak akan meningkatkan status Google di tahapan preliminary investigation, di mana atas Google akan dikenai sanksi bunga 150 persen dari utang pajak. "Posisi saat ini close settlement, tidak ada lagi settlement. Sekarang masuk tahapan preliminary investigation di Januari dengan dikenakan sanksi bunga 150% dari utang pajak karena kita anggap tidak ada niat baik Google bayar pajak," kata dia di Ditjen Pajak, Selasa (20/12/2016). Haniv menjelaskan, sanski bagi Google bukan hanya membayar utang pajak dan penalti sebesar 150 persen. Bahkan, bila dalam tahap ini Google tetap tidak menunjukkan niat baiknya, pemeriksaan akan meningkat ke tahap full investigation atau investigasi penuh. "Full investigation. Itu 400%," katanya.
  3. Google Asia Pacific Pte Ltd saat ini masih menjadi bidikan pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini Google masih tak bersedia untuk diperiksa mengenai perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan. Namun, belum dapat dipastikan kapan pemeriksaan dapat dilakukan. "Masih proses, tunggu saja ya," ujarnya kepada Okezone. Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Ken pun menegaskan bahwa Google akan tetap diberlakukan sama dengan WP Badan lainnya. "Enggak ada perbedaan. Kalau sudah nanti kita umumkan," singkatnya. Sekadar informasi, tagihan pajak yang seharusnya dibayarkan Google ke pemerintah Indonesia tergolong fantastis. Dengan perolehan pendapatan dari Indonesia sebesar Rp6 triliun per tahun, seharusnya Google pusat membayar pajak hingga Rp500 miliar. Besarnya potensi pajak dari perusahaan digital untuk mesin pencari (search engine) ini membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus berupaya agar mereka memenuhi kewajibannya di Indonesia.
  4. Secara umum, arti dari Tax Amnesty adalah pengampunan pajak. Tax Amnesty merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dengan salah satu tujuan adalah menambah pemasukan negara untuk menambal defisit anggaran dari sumber utama pendapatan negara yaitu pajak itu sendiri. Lalu kenapa Tax Amnesty itu harus dilakukan? Seseorang pengusaha punya banyak pilihan dimana dia menyimpan uangnya, apakah disimpan dalam bentuk simpanan di bank atau justru menyimpan uangnya di bank yang ada di luar negeri demi mendapatkan keuntungan lebih serta untuk menghindari beragam alasan. Salah satunya adalah pajak yang harus dibayarkan pada negara. Tax Amnesty menjadi salah satu cara yang dilakukan agar para Wajib Pajak yang memiliki simpanan di luar negeri bersedia untuk mengungkap dana yang dimiliki lalu selanjutnya mau membayar pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan cara ini pendapatan negara dari sumber pajak akan meningkat. Berikut penjelesan logika tentang Tax Amnesty:
  5. Kanselir Austria Christian Kern mengecam negara-negara Eropa yang menerapkan pajak rendah, yang membuat perusahaan-perusahaan raksasa internasional tak membayar pajak yang seharusnya di negara-negara Eropa lain. Perusahaan-perusahaan raksasa internasional seperti Starbuck dan Amazon di Austria membayar pajak lebih kecil dari warung sosis setempat, kata kanselir Austria Christian Kern. Setiap kafe di Wina, setiap kios sosis, membayar pajak di Austria lebih besar dibanding yang dibayarkan perusahaan multinasional,” kata Kanselir Kern dalam wawancara dengan suratkabar Der Standard. “Itu yang terjadi pada Starbucks, Amazon, dan banyak perusahaan lain,” katanya. Ia menambahkan, negeri anggota Uni Eropa yang menerapkan kebijakan pajak perusahaan swasta yang rendah telah menyepelekan struktur Uni Eropa. “Apa yang dilakukan Belanda, Luksemburg, atau Malta, tidak menunjukkan solidaritas kepada ekonomi negara Eropa lain. Kanselir Kern memuji keputusan terbaru Uni Eropa, yang memerintahkan Apple untuk membayar tambahan pajak kepada Irlandia sebesar 13 miliar Euro. Keputusan itu ditolak Apple maupun pemerintah Irlandia, yang mengatakan akan mengajukan banding. Kern menyebut pula bahwa Facebook dan Google meraup penjualan di Austria, masing-masing lebih dari 100 juta Euro (Rp 1,4 triliun). "Mereka menyedot habis-habisan anggaran iklan, namun tak membayar pajak perusahaan ataupun bea iklan di Austria," tambahnya. Selain terhadap Apple, Komisi Eropa juga telah atau sedang melancarkan penyelidikan trhadap kesepakatan pajak yang diperoleh Fiat, McDonald, Starbuck, dan Amazon.
  6. Ratusan sopir taksi melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menunjuk agar pemerintah menutup penyedia jasa taksi online. Meski demikian, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakanGrab tidaklah melanggar peraturan. Pasalnya, dia sudah mendaftarkan perusahaannya tersebut. "Kami entitas legal di Indonesia, terdaftar sebagai pembayar pajak. Dan kami menghargai dan berkomitmen untuk menaati semua peraturan," kata dia. "Kami telah secara proaktif berkomunikasi dengan pihak pemerintahan mau pun pemangku kepentingan industri untuk dapat menyediakan layanan transportasi yang efisien dan aman bagi masyarakat Indonesia," tambah dia. Sekadar informasi, ratusan sopir taksi dan bajaj melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut agar pemerintah menutup moda transportasi berbasis online yang tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas.
  7. Komisi XI DPR RI secara resmi telah menyetujui usulan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dari semula Rp 2.025.000 per bulan menjadi Rp 3 juta per bulan. Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan, atas persetujuan yang diambil dalam rapat Kamis kemarin itu, Menkeu Bambang berjanji segera mengeluarkan Peraturan mengenai perubahan PTKP tersebut. Ditargetkan aturan itu sudah berlaku sejak 1 Juli 2015, sehingga perusahaan tak lagi boleh memungut pajak bagi karyawan yang bergaji sampai maksimal Rp 3 juta per bulan atau Rp 36 juta setahun. “Dinaikkannya PTKP 36 juta pertahun merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Misbakhun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2015). Menurut Misbakhun, salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran PTKP adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, penetapan besaran UMP didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. “Dengan pertimbangan besaran UMP tahun 2015, besaran PTKP untuk diri Wajib Pajak direncanakan untuk disesuaikan menjadi Rp 36.000.000 setahun,” ujarnya. Menurut Politisi Golkar itu, dengan dinaikkannya PTKP sampai dengan Rp 36.000.000 per tahun, maka akan didapatkan beberapa manfaat. Antara lain, kenaikan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) dan penumbuhan lapangan kerja. "Ujungnya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
  8. IRS mengatakan bahwa hacker telah memperoleh akses ke 100.000 lebih akun wajib pajak melalui layanan online Get Transcript. Data yang dicuri termasuk informasi jaminan sosial, tanggal lahir dan alamat pembayar pajak. Pada konferensi pers, Komisaris IRS John Koskinen mengatakan penjahat membuat sekitar 200.000 upaya untuk mengakses informasi pajak, sebanyak 100.000 dari percobaan tersebut yang terjadi pada bulan Februari hingga pertengahan Mei 2015 dan sukses. IRS menyadari terjadinya serangan ketika pegawai mereka melihat jumlah orang yang mengakses data melalui layanan online lebih besar daripada biasanya. Para pencuri menggunakan data yang dicuri untuk mengajukan pengembalian pajak palsu. Koskinen mengatakan sekitar 50 juta dollar telah berhasil diklaim dari IRS oleh para penjahat. IRS meyakini bahwa para penjahat tersebut bukan penjahat amatir. Mereka merupakan sindikat kejahatan yang tidak hanya dihadapi oleh IRS, tetapi semua orang di industri keuangan. Dalam sebuah pernyataan IRS mengatakan bahwa penjahat sebelumnya telah memperoleh informasi yang cukup dari sumber luar sebelum mencoba untuk mengakses situs IRS yang memungkinkan mereka untuk bisa melalui proses otentikasi multi langkah, termasuk beberapa pertanyaan verifikasi pribadi yang biasanya hanya diketahui oleh pembayar pajak.
  9. Di awal tahun lalu, pemerintah menaikkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kenaikan ini sudah pasti membuat pabrikan sepeda motor gede (moge) harus menaikan harga jualnya. Salah satunya adalah PT Arya Motor Indonesia sebagai Sole Authorized Distributor Indian Motorcycle dan Victory. PPnBM merupakan aturan dari pemerintah yang harus diikuti. Tapi dengan adanya kenaikan PPnBM harga jual moge-moge menjadi naik. Moge Victory kenaikannya cukup besar. Untuk Indian belum terasa karena masih baru, tapi untuk Victory kenaikan harganya mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 200 jutaan. Dengan adanya kenaikan pajak tersebut, pihaknya hampir melakukan revisi targer pada moge merek Victory. Penurunan penjualannya cukup tajam. PPnBM sudah terasa sejak awal sampai pertengahan tahun ini. Dampak sudah saya rasakan. Kompetitor
  10. Selain menurunkan harga jual acuan (treshold) hunian yang jadi target Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro juga melakukan hal serupa atas mobil dan sepeda motor kelas premium. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e dan d Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.03/2015 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. Huruf e aturan tersebut menetapkan untuk kendaraan roda empat berkapasitas kurang dari 10 orang seharga Rp 2 miliar, masuk kategori barang yang tergolong sangat mewah. “Bisa berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multi purpose vehicle (MPV), minibus, dan sejenisnya yang berharga lebih dari Rp 2 miliar atau memiliki kapasitas silinder lebih dari 3 ribu cc terkena PPnBM,” ujar Menteri Bambang seperti dikutip dari aturan yang salinannya diperoleh CNN Indonesia, Kamis (7/5). Jika dibandingkan dengan PMK terdahulu bernomor 253/PMK.03/2008, harga jual mobil yang menjadi objek PPnBM tersebut lebih rendah Rp 3 miliar. Sebab dalam aturan lama, PPnBM hanya dikenakan untuk mobil yang harga jualnya Rp 5 miliar ke atas dengan kapasitas silinder yang sama. PPnBM Motor Satu hal yang menarik dari beleid yang diteken Bambang pada 30 April 2015 yang lalu, Kementerian Keuangan juga mengkategorikan sepeda motor roda dua maupun roda tiga sebagai objek PPnBM. Ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah, sepeda motor masuk kategori barang mewah karena tidak diatur sama sekali dalam aturan terdahulu. Bambang menjelaskan, mulai tahun ini sepeda motor dengan harga Rp 300 juta ke atas atau yang memiliki kapasitas silinder lebih dari 250 cc juga masuk kategori barang yang pembelinya harus membayar PPnBM. Tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor sendiri ditetapkan berkisar antara 10 persen sampai 75 persen, berdasarkan kriteria tarif pajak yang berlaku.
  11. Pemerintah sudah memutuskan, pengguna jasa jalan tol akan dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen saat membayar di pintu tol. “Mulai 1 April, sudah fix,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (4/3). Mardiasmo mengatakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan pembicaraan dengan para operator tol, seperti PT Jasa Marga, terkait rencana pengenaan PPN 10 persen bagi pengguna jasa tol. Tugas operator tol hanya memungut PPN kepada konsumen. Dengan adanya pungutan PPN 10 persen maka tarif tol bakal naik. Kenaikan ini di luar kenaikan tarif tol yang berlangsung secara reguler dua tahun sekali. Ada rencana pengenaan PPN berbarengan dengan kenaikan tarif tol reguler. “Melekat di tarif termasuk otomatis yang melaksanakan itu yang memungut tadi (Jasa Marga)," katanya. Seperti diketahui jalan tol merupakan salah satu objek jasa yang bisa dikenakan PPN, sesuai dengan Undang-undang (UU) PPN. Berdasarkan jadwal, di awal 2015 akan ada kenaikan tarif reguler dua tahun sekali untuk Tol Semarang-Solo seksi II pada April. Kemudian pada Mei 2015 giliran Tol Makassar seksi I dan Bogor Ring Road. Ruas tol lain akan naik pada Oktober, November, hingga Desember 2015. Kurang lebih ada 22 ruas tol yang akan naik tarifnya.
  12. Istilah Google tax atau pajak Google saat ini cukup booming di Benua Eropa. Beberapa negara di benua biru itu pun ramai-ramai memberlakukan pajak yang mengharuskan Google untuk membayar sejumlah uang kepada para publisher berita. Salah satunya adalah Spanyol yang telah secara resmi menyetujui pemberlakukan pajak tersebut. Pajak tersebut akan mulai secara efektif diberlakukan pada 1 Januari 2015. Dan pada saat kebijakan ini berlaku, maka setiap publisher berita bisa memperoleh sejumlah uang tertentu kepada search engine. Uang tersebut mereka dapatkan untuk setiap link berita yang muncul dalam hasil pencarian sebuah search engine, tak hanya terbatas pada Google. Namun belum ada informasi mengenai seberapa besar uang yang harus dibayarkan oleh search engine untuk setiap link yang mereka tampilkan kepada publisher. Pihak Google pun mengatakan kalau mereka ingin membangun hubungan baik dengan para publisher berita di Spanyol. Dan nampaknya, mereka tak keberatan dengan adanya pajak tersebut. Spanyol bukanlah satu-satunya negara yang memberlakukan pajak seperti ini. Sebelumnya, negara Jerman dan Spanyol juga memiliki kebijakan serupa. Lalu, bagaimana dengan Indonesia, apakah bakal ada kebijakan seperti ini juga?
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy