Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'pajak'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • CLINIC NGOBAS
    • Coronavirus
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • Ngocol
    • Ngocol Video
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • ABOUT NgobasTV
    • EVENT
    • WESER
    • LAPOR KOMANDAN

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 13 results

  1. Pemerintah telah menurunkan batasan (threshold) bea masuk dan pajak untuk barang kiriman. Dari yang awalnya maksimal US$ 75, kini diturunkan menjadi maksimal US$ 3. Apa alasan pemerintah menerapkan penurunan batas barang kena bea masuk hingga sebesar itu? Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi mengatakan ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangannya. Pertama, untuk melindungi industri kecil menengah dalam negeri. "Ini pemerintah ngasih ruang yang besar terhadap industri dalam negeri sehingga kami berharap Indonesia bisa menikmati pasar se
  2. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendesak kewajiban pajak yang mesti ditanggung Google. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hal tersebut. Bahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengungkapkan, hingga pertemuan terkait negosiasi dengan pihak Google belum menuai titik terang. "Jadi begini, jadi pokoknya kita pertemuan terakhir itu karena settlement itu kita enggak ketemu, terlalu jauh angkanya dengan harapan kita," katanya. Karena tidak ada kesepakatan, maka pemerintah meminta G
  3. Proses Negoisasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dengan Google belum menemukan titik temu. Buntunya proses negosiasi ini membuat Ditjen pajak kembali melanjutkan investigasinya. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengatakan, negosiasi buntu karena nilai tawaran penyelesaian kasus tunggakan pajak (tax settlement) Google jauh lebih kecil dari yang diberikan Ditjen Pajak. Dia menegaskan, Ditjen Pajak akan meningkatkan status Google di tahapan preliminary investigation, di mana atas Google akan dikenai sanksi bunga 150
  4. Google Asia Pacific Pte Ltd saat ini masih menjadi bidikan pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini Google masih tak bersedia untuk diperiksa mengenai perpajakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan. Namun, belum dapat dipastikan kapan pemeriksaan dapat dilakukan. "Masih proses, tunggu saja ya," ujarnya kepada Okezone. Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Ken pun menegaskan bahwa Google akan tetap diberlakukan
  5. Secara umum, arti dari Tax Amnesty adalah pengampunan pajak. Tax Amnesty merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dengan salah satu tujuan adalah menambah pemasukan negara untuk menambal defisit anggaran dari sumber utama pendapatan negara yaitu pajak itu sendiri. Lalu kenapa Tax Amnesty itu harus dilakukan? Seseorang pengusaha punya banyak pilihan dimana dia menyimpan uangnya, apakah disimpan dalam bentuk simpanan di bank atau justru menyimpan uangnya di bank yang ada di luar negeri demi mendapatkan keuntungan lebih serta untuk menghindari beragam alasan. Salah satunya adalah pajak yan
  6. Kanselir Austria Christian Kern mengecam negara-negara Eropa yang menerapkan pajak rendah, yang membuat perusahaan-perusahaan raksasa internasional tak membayar pajak yang seharusnya di negara-negara Eropa lain. Perusahaan-perusahaan raksasa internasional seperti Starbuck dan Amazon di Austria membayar pajak lebih kecil dari warung sosis setempat, kata kanselir Austria Christian Kern. Setiap kafe di Wina, setiap kios sosis, membayar pajak di Austria lebih besar dibanding yang dibayarkan perusahaan multinasional,” kata Kanselir Kern dalam wawancara dengan suratkabar Der Standard.
  7. Ratusan sopir taksi melakukan unjuk rasa di Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menunjuk agar pemerintah menutup penyedia jasa taksi online. Meski demikian, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakanGrab tidaklah melanggar peraturan. Pasalnya, dia sudah mendaftarkan perusahaannya tersebut. "Kami entitas legal di Indonesia, terdaftar sebagai pembayar pajak. Dan kami menghargai dan berkomitmen untuk menaati semua peraturan," kata dia. "Kami telah secara proaktif berkomunikasi dengan pihak pemerintahan mau pun pemangku kepentingan industri untuk dapat me
  8. Komisi XI DPR RI secara resmi telah menyetujui usulan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dari semula Rp 2.025.000 per bulan menjadi Rp 3 juta per bulan. Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan, atas persetujuan yang diambil dalam rapat Kamis kemarin itu, Menkeu Bambang berjanji segera mengeluarkan Peraturan mengenai perubahan PTKP tersebut. Ditargetkan aturan itu sudah berlaku sejak 1 Juli 2015, sehingga perusahaan tak lagi boleh memungut pajak bagi karyawan yang bergaji sampai maksimal Rp 3 juta per bulan atau Rp 36 ju
  9. IRS mengatakan bahwa hacker telah memperoleh akses ke 100.000 lebih akun wajib pajak melalui layanan online Get Transcript. Data yang dicuri termasuk informasi jaminan sosial, tanggal lahir dan alamat pembayar pajak. Pada konferensi pers, Komisaris IRS John Koskinen mengatakan penjahat membuat sekitar 200.000 upaya untuk mengakses informasi pajak, sebanyak 100.000 dari percobaan tersebut yang terjadi pada bulan Februari hingga pertengahan Mei 2015 dan sukses. IRS menyadari terjadinya serangan ketika pegawai mereka melihat jumlah orang yang mengakses data melalui layanan online lebih besar dar
  10. Di awal tahun lalu, pemerintah menaikkan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Kenaikan ini sudah pasti membuat pabrikan sepeda motor gede (moge) harus menaikan harga jualnya. Salah satunya adalah PT Arya Motor Indonesia sebagai Sole Authorized Distributor Indian Motorcycle dan Victory. PPnBM merupakan aturan dari pemerintah yang harus diikuti. Tapi dengan adanya kenaikan PPnBM harga jual moge-moge menjadi naik. Moge Victory kenaikannya cukup besar. Untuk Indian belum terasa karena masih baru, tapi untuk Victory kenaikan harganya mulai dari Rp 100 juta hingga Rp 200 jutaan. Dengan
  11. Selain menurunkan harga jual acuan (treshold) hunian yang jadi target Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro juga melakukan hal serupa atas mobil dan sepeda motor kelas premium. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) huruf e dan d Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.03/2015 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah. Huruf e aturan tersebut menetapkan untuk kendaraan roda empat berkapasitas kurang dari 10 orang seharga Rp 2 mili
  12. Pemerintah sudah memutuskan, pengguna jasa jalan tol akan dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen saat membayar di pintu tol. “Mulai 1 April, sudah fix,” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (4/3). Mardiasmo mengatakan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak sudah melakukan pembicaraan dengan para operator tol, seperti PT Jasa Marga, terkait rencana pengenaan PPN 10 persen bagi pengguna jasa tol. Tugas operator tol hanya memungut PPN kepada konsumen. Dengan adanya pungutan PPN 10 persen maka tarif tol bakal nai
  13. Istilah Google tax atau pajak Google saat ini cukup booming di Benua Eropa. Beberapa negara di benua biru itu pun ramai-ramai memberlakukan pajak yang mengharuskan Google untuk membayar sejumlah uang kepada para publisher berita. Salah satunya adalah Spanyol yang telah secara resmi menyetujui pemberlakukan pajak tersebut. Pajak tersebut akan mulai secara efektif diberlakukan pada 1 Januari 2015. Dan pada saat kebijakan ini berlaku, maka setiap publisher berita bisa memperoleh sejumlah uang tertentu kepada search engine. Uang tersebut mereka dapatkan untuk setiap link berita yang muncul dal
×
×
  • Create New...