Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'ojek'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 10 results

  1. Belum cukup sehari dilaksanakan, kebijakan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan yang melarang operasi transportasi online seperti Go-Jek, Grabike, Grab Taxi termasuk Uber Taxi dan sebagainya akhirnya dibatalkan. Pembatalan tersebut terjadi, setelah kebijakan Jonan menuai reaksi masyarakat termasuk Ketua HIPMI, Bahlil Lahadia dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Menteri Perhubungan (Menhub) Jonan kembali mengizinkan layanan ojek online ataupun layanan kendaraan online sejenis lainnya beroperasi kembali. Menurut Presiden Jokowi, ojek online hadir dan berkembang karena dibutuhkan masyarakat. “Itu yang namanya ojek, yang namanya Go-Jek, ya ini kan hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang harus digarisbawahi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (18 Des 2015). Karena itu, kata Jokowi, keberadaan ojek berbasis aplikasi jangan dibenturkan oleh peraturan apa pun yang dibuat kementerian terkait. Akhirnya Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, mencabut kebijakan larangan operasi transportasi berbasis online. Sambil menunggu alternatif lainnya, ia mempersilakan transportasi berbasis aplikasi ini untuk tetap beroperasi. Jonan dalam rilisnya menjelaskan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan roda dua sebenarnya tidak dimaksudkan untuk sebagai angkutan publik. Namun realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai. Kesenjangan antara kebutuhan transportasi dengan kemampuan menyediakan angkutan publik tersebut kemudian diisi oleh ojek dan beberapa waktu terakhir juga dilayani oleh transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan lainnya. “Atas dasar itu, ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak,” ujarnya. Jonan menambahkan, Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak. Sementara terkait dengan aspek keselamatan di jalan raya yang menjadi perhatian utama pemerintah, Jonan menganjurkan para pelaku startup transportasi online untuk berkonsultasi dengan Korlantas Polri. Sekedar informasi, sejak tahun 2011 hingga kini marak beroperasi layanan transportasi berbasis aplikasi online seperti Uber Taksi, Go-Jek, Grab Taksi, Go-Box, Grab Car, Lady-Jek, Blu-Jek
  2. Presiden Jokowi tidak menyetujui pemberlakukan aturan pelarangan ojek online atau angkutan online lainnya yang dibuat Kementerian Perhubungan. Sebab, moda transportasi dengan menggunakan aplikasi onlinemerupakan sebuah inovasi yang dibuat anak muda kreatif. "Jangan juga sampai kita mengekang sebuah inovasi. Kayak Go-Jek, itu kan aplikasi anak-anak muda yang ingin memperbarui. Inovasi sebuah ide, jadi jangan juga sampai mengekang inovasi," ujar Jokowi usai memberi penghargaan kepada para pendonor darah PMI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Des 2015. Selain itu, kata Jokowi, yang paling penting adalah upaya penataan transportasi massal yang aman, cepat, dan murah. Hal tersebut, menurut dia, perlu didahului sebelum membuat aturan yang sifatnya melarang moda transportasi, seperti ojek online yang saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. "Harusnya ada penataan yang bisa itu dari Dinas Perhubungan, Kemenhub. Pembinaan dan menata, sehingga keselamatan dari penumpang juga bisa dijaga. Makanya saya nanti siang-siang akan bisa panggil Menteri Perhubungan," ucap Jokowi. ‎ Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) sempat melarang ojek online ataupun layanan kendaraanonline sejenis lainnya beroperasi. Larangan operasi tersebut karena tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan peraturan perundang-undangan turunannya. Menurut pihak Ditjen Hubdat, dasar hukum penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kembali mengizinkan layanan ojek online ataupun layanan kendaraan online sejenis lainnya beroperasi kembali. Jonan menerangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan roda dua sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai angkutan publik. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai.
  3. LadyJek, aplikasi pemesanan ojek namun dikemudikan untuk wanita dan hanya menerima penumpang wanita Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai pelarangan ojek atau taksi daring Kementerian Perhubungan terlambat dikeluarkan. Oleh karena itu, keputusan ini diperkirakan tidak akan efektif berjalan. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan larangan ini muncul di saat ojek atau taksi daring sudah tumbuh subur. "Bak cendawan di musim hujan, bukan hanya ojek pangkalan tetapi justru yang menjadi fenomena adalah ojek yang berbasis aplikasi. Oleh karena itu Kemenhub tidak bisa serta merta melarang," kata Tulus melalui pernyataan yang diterima CNN Indonesia, Jumat (18/12). Tulus melihat tumbuh suburnya sepeda motor dan ojek dilatarbelakangi dari kegagalan pemerintah dalam menyediakan angkutan umum yang layak dan terjangkau. Tulus mengatakan jika pemerintah belum mampu menyediakan akses memadai angkutan umum, termasuk menjamin keamanan dan keselamatan bagi penggunanya, larangan ini lebih baik tidak dikeluarkan. Keberadaan ojek, katanya, mampu mengatasi persoalan transportasi bagi warga di tengah kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. "Oleh karena itu, YLKI mendesak Kemenhub dan pemerintah daerah untuk memperbaiki pelayanan angkutan umum. Jangan sampai hanya bisa melarang tapi tak bisa kasih solusi," kata Tulus. Sementara itu, Direktur untuk Indonesia dari Institute for Transportation and Development Policy, Yoga Adiwinarto, mengatakan keputusan pelarangan tersebut bukti pemerintah menutup mata dengan munculnya fenomena baru, penggunaan ojek atau taksi berbasis daring. "Policy tentang angkutan umum minimal beroda tiga yang berbadan hukum itu sudah lama sebenarnya. Sekarang mau menerapkan, kesannya, kok dipaksakan," kata Yoga. Yoga menduga ada kepentingan pihak lain yang didesakkan di balik keputusan pemerintah melarang ojek dan taksi daring. "Saya melihatnya ada konteks kepentingan di sini. Adanya ojek dan taksi daring mematikan bisnis usaha lainnya, makanya mereka mati-matian mendorong pemerintah untuk melarang," ujar Yoga. Sebelumnya, pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan melarang seluruh ojek maupun taksi berbasis daring karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015. "Sehubungan dengan maraknya kendaraan bermotor bukan angkutan umum dengan menggunakan aplikasi internet untuk mengangkut orang dan/atau barang, perlu diambil langkah bahwa pengoperasiannya dilarang," katanya. Djoko mengatakan surat tersebut juga ditujukan untuk Korps Lalu Lintas Polri, para kapolda dan gubernur di seluruh Indonesia. Pelarangan tersebut, katanya, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
  4. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melarang seluruh ojek maupun taksi yang berbasis daring (online) beroperasi karena dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis mengatakan pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, tertanggal 9 November 2015. Pengemudi Gojek Rahmat (26) mengaku sangat kecewa dengan keputusan yang diambil pemerintah. Menurutnya, dengan larangan ini, ia tidak tahu harus bekerja apa lagi sebagai mata pencaharian. “Jelas kecewa, dilarang boleh, asal pemerintah mau kasih kami pekerjaan lain yang layak. Kalau begini caranya pengangguran makin banyak,” kata Rahmat. Ia menambahkan, sebaiknya pemerintah berpikir ulang untuk melarang keberadaan ojek daring, karena menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk kebutuhan penumpang. “Jangan langsung dilarang, diperbaiki dulu aturannya, dibikin ulang.” Dengan bekerja sebagai pengemudi Gojek, Rahmat bisa mengantongi uang Rp100 ribu rata-rata untuk dibawa pulang ke rumah. Sebelumnya ia bekerja serabutan dengan pendapatan tidak menentu, kehadiran Gojek, kata Rahmat sangat membantu perekonomian keluarganya. Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat Djoko Sasono mengaku pihaknya tidak masalah dengan bisnis "start-up" (pemula) namun menjadi bermasalah apabila menggunakan angkutan pribadi untuk angkutan umum yang tidak berizin dan tidak memenuhi ketentuan hukum. "Apapun namanya, pengoperasian sejenis, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang," katanya.
  5. Kepolisian Sumatera Utara merasa perlu ambil langkah untuk mengantisipasi tempat memangkal para pengojek di Medan menyambut kehadiran layanan Gojek di kota tersebut sejak pekan lalu. Menurut Kabid Humas Polda Sumut Komisaris Besar Helfi Assegaf, tempat berkumpul para pengojek ini perlu ditertibkan sebelum ada kemungkinan membesar dan menurutnya berpotensi membuat macet lalu lintas. "Karena pasti akan mangkal di tempat-tempat ramai seperti pasar, terminal, stasiun, mall, sekolah, dan lain-lain. Polres harus segera mengambil langkah antisipasi," katanya dalam keterangan tertulis. Gojek pada 15 November lalu memperluas layanannya di Medan dan empat kota lain, yaitu Yogyakarta, Semarang, Palembang, dan Balikpapan. Di lima kota tersebut Gojek menyediakan layanan GoRide, GoSend, GoFood, dan GoMart. Sejauh ini belum tersedia layanan yang mendukung gaya hidup seperti GoMassage, GoGlam, dan GoClean. Di lima kota itu, Gojek memberlakukan tarif datar Rp 10.000 untuk menjaring pengguna dan mitra pengemudi sebanyak-banyaknya. Pendiri sekaligus CEO Gojek Nadiem Makarim mengatakan, hingga kini mitra pengemudi Gojek sudah ada 200 ribu orang dan 100 ribu di antaranya berada di sekitar Jakarta. Jumlah mitra pengemudi itu akan bertambah setelah Gojek memperluas daerah operasional. Sementara itu jumlah unduhan aplikasi Gojek telah lebih dari 6 juta unduhan, tetapi Nadiem enggan menyebut angka pengguna aktif aplikasi Gojek dan rata-rata transaksi hariannya.
  6. Direktur TopJek, Cempaka Adinda Menyusul Go-Jek, GrabBike, Blu-Jek, dan LadyJEK, ojek online teranyar TopJek akan mulai beroperasi pada November mendatang. Sedikit berbeda dengan yang lainnya, TopJek hanya menerima pendaftaran secara online. Selain itu, menurut Director TopJek, Cempaka Adinda, pihaknya juga tidak menyediakan smartphone Android bagi pengemudi seperti yang dilakukan oleh penyedia layanan ojek online lainnya. "Kami tidak menyediakan smartphone Android. Jadi, pendaftar yang diterima adalah yang sudah memiliki smartphone Android sendiri," ujar Adinda saat ditemui di kantornya, Selain itu, Adinda mengatakan bahwa pendaftar yang diprioritaskan adalah yang memiliki sepeda motor berumur 1-5 tahun. Dan yang terpenting, para pendaftar juga harus lolos tes psikotes yang dilakukan secara online serta berusia di bawah 40 tahun. Sementara untuk persyaratan administrasi lainnya masih sama dengan yang operator ojek online lain. Pendaftar harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta menyerahkan jaminan berupa kartu keluarga atau surat nikah.
  7. Layanan ojek online saat ini sedang berada di atas angin, karena eksistensinya sangat diminati oleh masyarakat. Namun, ternyata privasi dan data pelanggan dalam layanan ini sama sekali tidak terjamin kerahasiaannya, oleh operator penyelenggara atau bahkan pemilik aplikasinya. Hal ini membuat data para pelanggan itu kerap disalahgunakan oleh sejumlah oknum pengendara. Beberapa di antaranya ada yang diteror si pengendara (driver) ojek online, karena si pelanggan memberikan testimoni buruk atas layanannya. Bahkan, beberapa di antaranya juga ada yang nekat merayu bekas pelanggannya, dengan meng-sms bernada menggoda. Terkait kerahasiaan data dan privasi para pelanggan ojek online ini, Direktur Eksekutif Indonesia Information and Communication Technology Institute, Heru Sutadi mengatakan, seharusnya penyedia layanan dan aplikasi online ini bisa mengakomodir kepentingan para pelanggannya, untuk menjaga kerahasiaan data mereka dalam database. Menurutnya, fitur dalam aplikasi layanan mereka ataupun mekanisme pemesanan antara pelanggan dan driver nya, bisa merahasiakan data seperti nomor telepon, alamat rumah, atau bahkan data krusial lainnya. Kemudian, sebaiknya diberikan juga pilihan menu, apakah pelanggan yang hendak memberikan testimoni atas layanan mereka, bisa mempublikasikan identitasnya atau tidak. "Jadi data itu kan tidak semuanya boleh di share. Mungkin kalau nama atau ID nya saja iya boleh, tapi kan harus diberikan pilihan juga, apakah orang boleh memberikan testimoni atas sebuah layanan, tanpa membuka atau memperlihatkan data pribadinya seperti nomor telepon atau alamat," ujar Heru saat dihubungi merdeka.com, Rabu (9/9). Heru juga menegaskan, data pelanggan merupakan hal yang hanya boleh diketahui oleh operator dari penyedia jasa aplikasi tersebut, dan seharusnya tidak mudah diakses oleh siapapun. Sebab, hal ini merupakan sesuatu yang sangat sensitif untuk sebagian orang, agar tak mudah diganggu oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. "Penyedia aplikasinya saja yang boleh tahu, karena mereka memegang database pengguna. Tapi kalau pengendara (driver)nya enggak usah tahu data pelanggannya," . "Penyelenggara (pemilik aplikasi) harus menjaga privasi si pengguna atau pelanggannya. Sebab bisa saja terjadi teror atau sms yang mengganggu atau menggoda pelanggan. Apalagi misalnya ada pihak ketiga yang ingin melacak si pelanggan, kan bisa jadi bahaya. Makanya, data pelanggannya harus dijaga banget oleh pihak penyelenggaranya."
  8. Pendaftaran Pengendara Ojek GrabBike Satu lagi aplikasi penyedia ojek, GrabBike, membuka lowongan sebagai pengendara ojek di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (12/8/2015). Langkah ini menyusul penyedia ojek lainnya, Go-Jek yang kemarin juga merekrut ribuan pengojek dari berbagai kalangan. Dalam acara bertajuk GrabBike Kingdom itu, perekrutan dilaksanakan oleh tim GrabBike selama satu hari itu, ribuan orang tertarik untuk mendaftarkan dirinya menjadi pengendara ojek. Berdasarkan informasi Country Head Manager GrabTaxi Indonesia, Kiki Rizki, lebih dari 2.500 pengendara ojek di Jakarta mengunjungi stand GrabBike. Tujuannya satu, mereka ingin bergabung dengan perusahaan bagian dari GrabTaxi itu. "Untuk dapat bergabung dengan GrabBike, syaratnya hanya dua, yakni mereka harus memiliki SIM, itu mutlak. Yang kedua, kami akan melakukan pengecekan motor, sehingga kami tahu bahwa motor tersebut layak beroperasi," jelas Kiki. Menurut Kiki, dalam proses penerimaan, pihak GrabBike memiliki standar penerimaan. Dimana, para pendaftar akan melalui beberapa tahap. Tahap pertama, kata Kiki, dilakukan pemeriksaan kendaraan, registrasi, dan pembagian ponsel pintar. Ponsel pintar diberikan untuk bisa berkomunikasi secara online dengan user melalui aplikasi GrabBike di dalamnya. Nantinya, transaksi awal terjadi melalui smartphone tersebut. Di tahap kedua, calon pengendara akan diajari penggunaan aplikasi dan ponsel pintar yang telah diberikan. Selanjutnya di tahap tiga, ada pelatihan dan penyuluhan berkendara yang aman, juga pembagian atribut GrabBike.
  9. Popularitas Gojek yang di atas awan tak terlepas dari iming-iming penghasilan yang mengikutinya. Tak hanya tukang ojek biasa, ibu rumah tangga, mahasiswa bahkan pegawai swasta ikut nyemplung jadi driver Gojek. Lantas bagaimana mereka bisa mendapat penghasilan sedemikian fantastis? Mansyur (40) warga Senen menjelaskan soal pembagian hasilnya kepada Metrotvnews.com saat ditemui di Jalan Bangka Raya, Jakarta Selatan. "Jadi pembagiannya 20/80. Kalau ada orderan misalnya harganya 100 ribu, 20 buat kantor, 80 buat kita. Jadi kita tetap dapet lebih banyak," kata Mansyur, Senin (29/6/2015). Kemudian, untuk meningkatkan giat driver mengambil pelanggan, perusahaan Gojek memberikan perlakuan khusus bagi drivernya. Salah satu caranya dengan memberikan reward bagi mereka yang sering membawa pelanggan. "Dikasih bonus juga, kalau dalam satu hari bawa pelanggan 10 kali jauh dekat dapat tambahan Rp100 ribu. Jadi buat memacu kita juga," bebernya. Mansyur menyebut, pernah ada driver yang bisa mencapai Rp1 juta dalam sehari. Driver itu mendapat bonus yang besar dari perusahaan. "Pernah ada di rangking, kita tahu rangking setiap hari ada yang dapat Rp1 juta sehari dan dapat bonus. Bahkan katanya jadi modal buka usaha," ucapnya. Sementara itu, bagi pelanggan yang memakai sistem kredit, pencairan dapat dilakukan menggunakan atm yang bekerjasama dengan Gojek. Tak heran dengan sistem seperti ini rata-rata driver Ho-jek mendapatkan penghasilan sebesar Rp200 ribu- Rp500 ribu perhari. Kendati demikian, kini perusahaan Gojek sudah mulai memperketat sistem pengawasan bagi drivernya. Mansyur bilang, banyak Gojek yang kini sudah dipecat karena tak sesuai aturan. "Ada yang mainin argo, enggak pakai jaket, keluar track. Jadi dilapor sama customer. Sekali dua kali enggak apa-apa. Ketiga kali baru dipecat kemarin," tutupnya.
  10. Jasa ojek sepeda motor dipercaya telah menjadi transportasi andalan menerobos macet, ditambah lagi kini jasa tersebut bisa dipesan lewat aplikasi. Go-Jek adalah salah satu aplikasi pemesanan ojek yang cukup besar di Jakarta. Selain berbisnis, pembuatnya juga punya niat mulia untuk sedikit membantu jadi solusi kemacetan di Ibu Kota. "Aspirasi kami adalah kerja sama dengan pemerintah lokal. Go-Jek bukan ingin berkompetisi dengan transportasi umum. Kita malah mau bantu untuk atasi masalah kemacetan," kata CEO Go-Jek Nadiem Makarim. Menurutnya Go-Jek dapat menjadi sebuah feeder. Artinya menjadi perantara bagi penumpang yang ingin menjangkau halte busway atau stasiun lainnya. "Kita ciptakan feeder sistem. Kebanyakan orang mau naik busway susah ke haltenya. Inilah alasan kebanyakan mau naik motor aja. Gojek membantu prang lebih gampang menuju halte busway, stasiun, dll.," lanjutnya. Ia juga menambahkan layanan ini dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta. "Orang tidak usah keluar. Tidak perlu pake taksi lagi. Tinggal pesan Go-Jek. Tidak perlu bawa mobil yang bikin macet," katanya. Ia juga menambahkan bahwa saat ini Go-Jek sedang berupaya untuk membicarakan kerja sama dengan pemerintah. "Sedang ada proses. Menawarkan apa yang bisa kita lakukan dan benefit apa yang akan di dapat," kata Nadiem.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy