Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'nasional'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

  • Ngobas Blog
  • Your World

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 3 results

  1. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyiapkan rancangan peraturan presiden tentang penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Selanjutnya, setiap tanggal 1 Juni akan ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, hingga kini, rancangan perpres yang mengatur hal itu tersebut masih difinalisasi. Presiden akan segera menandatangani jika draf perpres selesai. "Presiden Jokowi tak hanya menginginkan Pancasila dikenang dan diperingati atau hanya dilestarikan, tetapi juga benar-benar menjadi realitas dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia di berbagai aspek kehidupan," tutur Pramono seperti dikutip Kompas, Rabu (25/5/2016). Pancasila, lanjutnya, diharapkan benar-benar dilakukan dalam laku seluruh bangsa Indonesia dan menjadi nyata hasilnya untuk masa depan Indonesia yang sejahtera. Mengutip pidato Presiden Jokowi saat peringatan Hari Lahir Pancasila di Alun-alun Kota Blitar, Jawa Timur, 1 Juni 2015, Pramono menyebutkan, nilai-nilai Pancasila yang digagas proklamator kemerdekaan RI, Soekarno, harus terus diperjuangkan. "Tanpa perjuangan, pesan dalam Pancasila tak akan menjelma jadi realitas. Presiden Jokowi mengajak rakyat bersatu padu dan bergotong royong mewujudkan cita-cita itu," ujarnya. Dari informasi yang diterima Kompas, rancangan perpres tentang penetapan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila sudah dibahas cukup lama dan berkali-kali di tingkat eselon I kementerian hingga tingkat menteri. Sekitar dua bulan lalu, rancangan perpres itu dibahas di Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet. Selama ini, 1 Juni belum ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Lahir Pancasila dan sebagai hari libur nasional. Di awal Orde Baru, 1 Juni malah pernah dilarang untuk diperingati, yang ada justru Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebelumnya sempat menyampaikan keinginannya agar pemerintah menetapkan 1 Juni sebagai hari nasional. Menurut Megawati, hari tersebut harus menjadi hari peringatan lahirnya Pancasila. (baca: Megawati: Saya "Nagih" SBY Tanggal 1 Juni Jadi Hari Nasional, Boro-boro...) Saat menjadi pembicara kunci dalam seminar dan bedah buku Revolusi Pancasila di Jakarta Convention Center, Selasa (27/10/2015), Megawati mengungkapkan bahwa Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji akan menetapkan 1 Juni sebagai hari nasional. Menurut Megawati, 1 Juni dapat dimanfaatkan untuk memperingati hari kelahiran Pancasila dan momentum merekatkan bangsa. "Saya nagih SBY pada tanggal 1 Juni jadikan hari libur nasional. Sampai hari ini pun boro-boro...," kata Megawati. (baca: Megawati: Ideologi PDI-P adalah Pancasila 1 Juni 1945) Presiden kelima Republik Indonesia ini mengaku heran mengapa gagasan menetapkan 1 Juni sebagai hari nasional tidak kunjung terealisasi. Ia menyayangkan jika gagasan tersebut tidak diwujudkan karena ingin mengeliminasi peran Presiden Soekarno dalam kelahiran Pancasila. "Kalau seumpamanya bukan Bung Karno, apa dijadikan hari nasional? Aneh kadang pikiran bangsa kita ini, seperti ambivalen, sejarah diombang-ambing," ujarnya. Nahdlatul Ulama atau NU secara resmi dan kelembagaan sebelumnya meminta kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila. (baca: NU Minta Jokowi Tetapkan 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila) Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Lahir ke-93 NU di lapangan Candra Wilwatikta, Pasuruan Jawa Timur. Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menyatakan, NU telah melakukan berbagai kajian akademis, baik yang bersifat historis maupun ideologis.
  2. Masih ingatkah Anda dengan kasus mobil listrik nasional yang gagal pada tahun 2013 silam? Ya, kasus yang menyeret pimpinan PT. Sarimas Ahmadi Pratama, Dasep Ahmadi ini kembali mencuat setelah Majelis Hakim Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) menyatakan bahwa pimpinan perusahaan mobil listrik nasional itu terbukti melakukan tindakan memperkaya diri yang menggunakan keuangan negara. Putusan yang diketuk oleh Arif Waluyo selaku Ketua Majelis Hakim pengadilan Tipikor itu sangat mengejutkan dan sekaligus memprihatinkan. Meski telah divonis bersalah, namun Dasep tidak ingin kasus yang menimpanya disebut sebagai tindak kejahatan. Menurutnya, timnya sudah melakukan yang terbaik, jika masih ada kekurangan itu merupakan hal yang wajar. Seperti keterangannya kepada media, Dasep mengatakan jika pembuatan mobil listrik nasional merupakan aset yang berharga bagi negara dan perlu dukungan penuh dari pemerintah. Ia juga menilai jika riset yang dilakukan masih gagal, itu merupakan hal yang wajar. Ia berpendapat, bahwa pihak-pihak yang yang menilai perbuatannya sebagai tindak pidana, sebenarnya belum memahami betul bidang penelitian. Untuk riset mobil listrik sendiri memang tidak bisa dilakukan dengan waktu yang singkat. Selain itu, biaya untuk riset pun tidak murah. Wajar jika satu buah prototipe mobil listrik berharga sangat tinggi. Sebagai contoh, perusahaan mobil listrik yang dipimpin Elon Musk, Tesla membutuhkan waktu 3 tahun untuk membuat Tesla Roadster Prototype dan membutuhkan waktu selama 5 tahun hingga membuatnya menjadi produksi massal. Dalam pengembangannya, Musk mengeluarkan kocek 7.5 Juta US Dollar dari kantung pribadinya, yang masih ditambah puluhan juta US Dollar dari perusahaan lain. Namun tetap saja, oleh hakim ia dianggap terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri yang merugikan keuangan negara. Dasep dijatuhi vonis 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan penjara. Selain itu, Dasep juga diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp17,1 Milliar. Jika dalam waktu 30 hari setelah putusan uang pengganti tidak dipenuhi, maka dengan sangat terpaksa harta benda milik Dasep akan disita. Bahkan jika semua itu masih belum cukup juga, sebagai gantinya Dasep akan dikenai hukuman tambahan selama 2 tahun penjara. Kendati demikian, banyak yang berkomentar kasus Dasep ini karena perusahaan gagal dalam delivery 16 mobil yang dipesan. Dalam waktu yang cukup singkat itu Dasep hanya berhasil membuat 8 mobil listrik saja yang itu juga gagal uji emisi dan dianggap tidak sesuai dengan pesanan. Mobil ini sebenarnya dipesan untuk mendukung kegiatan operasional Konferensi Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) di Bali pada bulan Oktober tahun 2013 silam. Bagaimana pendapat Anda tentang kasus mobil listrik nasional ini?
  3. Apa merdeka itu? Professor Driyarkara, salah satu pemikir besar Indonesia, memaknai kemerdekaan sebagai kekuasan untuk menentukan diri sendiri untuk berbuat atau tidak berbuat. Dengan demikian, kata Prof Driyarkara, subjek yang merdeka itu harus punya kekuasaan untuk menguasai diri sendiri dan perbuatannya. Tentu saja, kemerdekaan tidak sama dengan keliaran. Sebab, kemerdekaan bagi seseorang tidak boleh berlawanan dengan kodrat kemanusiaan. Prof Driyarkara memberi pengertian merdeka bagi individu. Nah, lantas apa makna kemerdekaan bagi sebuah bangsa? Bung Karno punya rumusan cukup lengkap soal ini. Kita sering mendengar ungkapan Bung Karno: kemerdekaan hanyalah jembatas emas. Apa pula maksudnya itu? Keterjajahan Bagi Bung Karno, selama rakyat belum mencapai kekuasaan politik atas negeri sendiri, maka sebagian atau semua syarat-syarat hidupnya, baik ekonomi, sosial, maupun politik, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan yang bukan kepentingannya, bahkan berlawanan dengan kepentingannya. Artinya, bangsa yang tidak merdeka sudah pasti tidak bisa berkuasa untuk dirinya sendiri. Jangankan itu, mengatur rumah-tangganya sendiri mereka kehilangan kekuasaan. Akibatnya, rakyat yang terjajah selalu terikat dan terperangkap oleh kepentingan-kepentingan yang tak menyangkut kepentingannya. Soekarno menjelaskan, rakyat yang terjajah tak bisa menemukan dirinya sendiri. Rakyat terjajah itu tak bisa berpribadi sendiri. Dalam segala hal, kata Bung Karno, rakyat terjajah itu selalu menjadi embel-embel bangsa penjajah (kolonialis atau imperialis). Kemerdekaan Nasional verus Neokolonialisme Menurut Bung Karno, kemerdekaan adalah kebebasan untuk merdeka. Artinya, setiap bangsa merdeka harus punya kebebasan untuk menentukan politik nasionalnya sendiri, untuk merumuskan konsepsi nasionalnya sendiri, tanpa dirintangi atau dihalang-halangi oleh tekanan-tekanan atau campur tangan dari luar. Pendek kata, bagi Bung Karno, kemerdekaan nasional adalah suatu “kebebasan untuk menjalankan urusan politik, ekonomi, dan sosial kita sejalan dengan konsepsi nasional kita sendiri.” Di sini, sebuah bangsa merdeka punya kebebasan melakukan apapun untuk emansipasi nasionalnya. Asalkan, kebebasan itu tidak menggangu atau merugikan kepentingan nasional bangsa lain. Dengan defenisi di atas, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah sekarang kita masih bangsa Merdeka? Tidak. Sebab, saat ini bangsa kita tidak punya kebebasan untuk menjalankan urusan politik, ekonomi, dan sosial sesuai dengan konsepsi nasional kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hampir semua kebijakan ekonomi dan politik kita didiktekan dari luar. Corak kebudayaan kita juga sangat ditentukan dari luar. Dan, Bung Karno sudah menjelaskan itu. Katanya, imperialisme yang “overheersen” (memerintah) bisa saja menghilang, namun imperialisme yang “beheersen” (menguasai) masih bercokol. Apa maksudnya? Begini, kata Bung Karno, sekalipun suatu negara berhasil memproklamirkan kemerdekaan, namun kekuatan kolonialisme lama tidak akan serta-merta menghilang. Kolonialisme lama, dengan sokongan kolonialisme global, akan terus-menerus melemahkan kemerdekaan negara baru itu. Kekuatan kolonialisme lama akan mempertahankan kepentingannya. Terutama sekali kepentingan ekonomis. Bahkan, sekalipun negara itu sudah merdeka, tetapi praktek kolonialisme juga terus berlanjut. Bahkan, kolonialisme itu bertransformasi dalam bentuk-bentuk yang lebih halus. Nah, praktek inilah yang biasa disebut neokolonialisme. Konferensi Anti-kolonial di Leipzig, Jerman, pada tahun 1961, berusaha menyuguhkan defenisi mengenai neo-kolonialisme. Dokumen konferensi itu menyebutkan, “neo-kolonialisme adalah bentuk tipikal dan yang utama dari politik kolonial imperialis dalam syarat-syarat historis pada zaman peralihan dari kapitalisme ke sosialisme. Khususnya pada periode keruntuhan dan kehancuran sistem kolonialisme langsung.” Lalu, konferensi Dewan Setia-Kawan Asia-Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1961, menyebut neokolonialisme sebagai bentuk baru dari imperialisme, khususnya imperialisme AS. Lebih lanjut, dikatakan, neokolonialisme adalah “bentuk penguasaan tidak langsung serta halus melalui bidang politik, ekonomi, sosial, militer, dan teknik. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara: penciptaan rezim boneka melalui pemaksaan (kudeta militer) atau pemilihan-pemilihan yang direkayasa; menciptakan pertikaian diantara massa rakyat di negara bekas jajahan (kelanjutan divide et impera); menghasut pemisahan satu bagian wilayah bekas jajahan dengan dalih self determination; penciptaan kekacauan atau subversi; memperkuat kepentingan ekonomi melalui perdagangan dan investasi; blokade atau embargo ekonomi. Kemerdekaan Nasional sebagai jembatan emas Nah, sejak awal, Bung Karno sudah merumuskan bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Kita bisa melihat uraiannya pada tulisan “Mencapai Indonesia Merdeka”, yang diterbitkan pada tahun 1933. Di situ disebutkan, tujuan pergerakan nasional kita mestilah mengarah pada pencapaian masyarakat adil dan sempurna, yang di dalamnya tidak ada lagi penghisapan. Artinya, masyarakat yang hendak kita tuju adalah masyarakat tanpa imperialisme dan kapitalisme. Manifesto Politik Indonesia, yang disusun tahun 1959, dengan terang-benderang mengatakan, “hari depan Revolusi Indonesia bukanlah menuju kapitalisme dan sama sekali bukan menuju ke feodalisme, akan tetapi menuju ke Sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan Rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan Rakyat Indonesia.” Jadi, itulah tujuan kita. Sedangkan kemerdekaan nasional, kata Bung Karno, hanyalah jembatan menuju cita-cita itu. Pada 17 Agustus 1945 sudah memproklamirkan kemerdekaan nasional kita. Akan tetapi, seperti dikatakan Bung Karno, itu baru sebatas “kemerdekaan politik”. Nah, menurut Bung Karno, kemerdekaan politik itu sebetulnya hanya “alat”. Ya, tentu saja, alat untuk mencapai kemerdekaan sepenuh-penuhnya: kemerdekaan di lapangan ekonomi, sosial, dan budaya. Supaya kemerdekaan politik itu tidak disabotase oleh imperialisme, ataupun oleh kaum borjuis dan feodal di dalam negeri, maka kekuasaan politik indonesia pasca merdeka haruslah dipegang oleh kaum marhaen atau massa-rakyat Indonesia. Dalam kerangka itu Bung Karno berpesan: “Dalam perjuangan habis-habisan mendatangkan Indonesia Merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya.” Lantas, apa senjata marhaen agar kekuasaan politik itu tetap di tangan mereka? Di sini, Bung Karno mengajukan dua konsepsi besar, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Konsep sosio-nasionalisme merupakan antitesa dari nasionalisme borjuis dan nasionalisme ke-ningratan. Sosio-nasionalisme mendasarkan dirinya pada kekuatan sosial-massa rakyat. Sosio-nasionalisme ini menempatkan perikemanusiaan atau internasionalisme sebagai pijakannya. Dengan begitu, sosio-nasionalisme menentang habis-habisan chauvinisme dan fasisme. Sedangkan konsep sosio-demokrasi merupakan antitesa dari demokrasi borjuis atau demokrasi parlementer Eropa. Demokrasi borjuis, yang tipikalnya mengacu pada hasil Revolusi Perancis, hanya menaikkan kaum borjuis ke singgasana kekuasaan. Selain itu, demokrasi borjuis itu hanya memberikan demokrasi politik, namun tidak ada demokrasi di bidang ekonomi. Akibatnya, sekalipun kaum buruh terlibat dalam perwakilan parlementer, namun secara klas mereka tetap ditindas dan hisap oleh kaum kapitalis di pabrik-pabrik. Nah, konsep sosio-demokrasi ini menghadirkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi sekaligus.\ Dengan kedua konsep itu, sosio-nasionalime dan sosio-demokrasi, Bung Karno yakin bangsa Indonesia bisa sampai pada tujuannya: masyakarat adil dan makmur alias sosialisme ala Indonesia. Ingat, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi itu sebetulnya roh Pancasila. Sosio-nasionalisme adalah penggabungan sila perikebangsaan dan perikemanusiaan. Sedangkan sosio-demokrasi adalah perkawinan demokrasi alias mufakat dengan keadilan sosial. Jadi, Pancasila itu sebetulnya dirancang sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia agar tidak tersesat menuju cita-cita sosialisme tadi.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy