Search the Community

PT Garuda Indonesia (Persero) memutuskan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan menyelesaikan lebih awal atas kontrak kerja pegawai dengan profesi penerbang dalam status hubungan kerja waktu tertentu. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan, keputusan ini diambil menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga operasional perusahaan tetap baik. "Ini keputusan berat yang harus kami ambil. Namun demikian, kami yakin Garuda Indonesia akan dapat terus bertahan dan kondisi operasional Perusahaan akan terus membaik dan kembali kondusif sehingga mampu melewati masa yang sangat menantang bagi industri penerbangan saat ini," kata Irfan dalam keterangannya, Selasa (2/6/2020). Irfan menegaskan, melalui penyelesaian kontrak tersebut, Garuda Indonesia tetap memenuhi kewajibannya atas hak-hak penerbang sesuai masa kontrak yang berlaku. "Adapun kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah berkelanjutan yang perlu ditempuh dalam upaya menyelaraskan supply & demand operasional penerbangan yang saat ini terdampak signifikan imbas pandemi COVID-19," tambah dia. 800 Karyawan Kontrak Dirumahkan selama 3 Bulan Maskapai penerbangan Garuda Indonesia mulai merumahkan 800 karyawan kontrak, mulai Kamis 14 Mei 2020 selama 3 bulan ke depan. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyatakan, keputusan merumahkan karyawan dengan status PKWT tersebut merupakan upaya lanjutan agar perusahaan tetap terjaga ditengah kondisi operasional penerbangan yang belum kembali normal sebagai dampak pandemi. "Kebijakan tersebut dilakukan dengan pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kepentingan karyawan maupun perusahaan dan dilakukan dalam rangka menghindari dilakukannya PHK. Disamping itu, implementasi kebijakan ini juga telah melalui kesepakatan dan diskusi dua arah antara karyawan dan perusahaan,” papar Irfan dalam keterangan resmi, Minggu (17/5/2020). Adapun, kebijakan ini bersifat sementara yang akan terus dikaji dan evaluasi secara berkala sejalan dengan kondisi perusahaan dan peningkatan operasional penerbangan. Selama periode tersebut, lanjut Irfan, karyawan yang dirumahkan tetap mendapatkan hak kepegawaian berupa asuransi kesehatan maupun tunjangan hari raya yang sebelumnya telah dibayarkan. "Kebijakan ini merupakan keputusan berat yang harus diambil dengan pertimbangan mendalam terkait aktifitas operasional penerbangan yang belum sepenuhnya normal. Namun demikian, kami meyakini Garuda Indonesia akan dapat terus bertahan melewati masa yang sangat menantang bagi industri penerbangan saat ini," jelasnya. Garuda Indonesia Putar Otak Pesawat Garuda Indonesia terparkir di Terminal 3 bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (24/7/2019). Maskapai penerbangan Garuda Indonesia mengeluarkan kebijakan terbaru terkait pengambilan gambar ataupun video di dalam pesawat oleh penumpang ataupun awak kabin. (Liputan6.com/Angga Yuniar) Sebelumnya Garuda Indonesia telah melaksanakan sejumlah upaya strategis berkelanjutan dalam memastikan keberlangsungan bisnis perusahaan melalui renegosiasi sewa pesawat, restrukturisasi network, efisiensi biaya produksi dan termasuk penyesuain gaji jajaran komisaris, direksi hingga staf secara proporsional serta tidak memberikan THR kepada Direksi dan Komisaris.

Harga saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. cenderung mengalami pelemahan seiring dengan utang jangka pendek sebesar US$ 500 juta yang harus dilunasi perseroan. Pada perdagangan Kamis, 27 Februari 2020 pukul 9:14 WIB, saham GIAA memantul 4 poin atau 1,41 persen ke level Rp 288. Namun, sepanjang tahun berjalan harga merosot 42,17 persen dari akhir Desember 2019 di posisi Rp 498. Kemarin, Rabu, 26 Februari 2020 saham GIAA anjlok 5,96 persen atau 18 poin menuju Rp 284. Ini menjadi level terendah 13 bulan atau sejak 27 Desember 2018 di posisi Rp 268. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan beberapa skema pengembangan bisnis dan penyelamatan sejumlah perusahaan pelat merah, termasuk di dalamnya pembenahan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Menurut Erick, pemerintah tengah menggodok aksi untuk mengembangkan Garuda. Salah satunya adalah rencana restrukturisasi utang. Pembenahan tersebut juga akan diikuti dengan rencana perampingan struktur anak dan cucu perusahaan dan membuat kembali model bisnis yang sehat untuk perusahaan itu. “Kita lakukan segala efisiensi ini, dan memastikan remodeling bisnis yang sehat buat Garuda. Saat ini, Garuda dalam tekenan yang luar biasa karena utangnya jatuh tempo. Tapi kami pastikan kami akan restrukturisasi, akan ada jalan keluar supaya sehat,” katanya Rabu, 26 Februari 2020. Maskapai penerbangan pelat merah tersebut sedang dikejar oleh utang jangka pendek dengan total US$500 juta atau sekitar Rp 7 triliun jika mengacu dengan kurs Rp 14.000. Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa kendati lebih banyak berkecimpung di dunia teknologi informasi, struktur keuangan perseroan menjadi salah fokus utama yang akan dibenahinya. “Utang itu salah satu concern kami, tadi siang kami sempat bicara soal ini, akan melakukan upaya-upaya, melakukan negosiasi dan mencari utang baru,” katanya di Kementerian BUMN, Jumat, 24 Januari 2020. Pada awalnya, perseroan berencana menerbitkan menerbitkan sukuk global atau instrumen keuangan lainnya dengan jumlah maksimum sebesar US$ 900 juta yang bertujuan untuk pelaksanaan refinancing utang perseroan. Namun, rencana tersebut batal direalisasikan perseroan karena belum tersedianya laporan keuangan limited review atau laporan keuangan audit perseroan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Januari 2019. “Kami akan terus cari alternatif pendanaan,” kata Erick Thohir.

Irfan Setiaputra resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Auditorium Garuda City Center (GCC), Komplek Perkantoran Soekarno Hatta, Rabu (22/1). Irfan Setiaputra resmi ditunjuk menjadi Direktur Utama PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. Tugas dan tantangan berat pun menanti Irfan. JAKARTA — Sosok baru di tubuh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk telah ditetapkan. Irfan Setiaputra resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diadakan di Auditorium Garuda City Center (GCC) Garuda Indonesia Management Building, Komplek Perkantoran Soekarno Hatta, Rabu (22/1). Selain Irfan, Mantan Kepala Barekraf Triawan Munaf juga diangkat sebagai Komisaris Utama Garuda Indonesia. Ada juga Yenny Wahid yang ditunjuk sebagai komisaris independen. Menteri BUMN Erick Thohir menaruh harapan besar kepada sosok-sosok baru ini. Erick berharap, sebagai direktur utama, Irfan dapat menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) sehingga Garuda dapat berkinerja dengan lebih baik lagi. “Kami di Kementerian BUMN berupaya mencari figur terbaik yang akan duduk mengelola flight carrier kita, Garuda Indonesia. Saya harap Pak Irfan Setiaputra bisa menjalankan amanah dengan baik, mengikuti prinsip Good Corporate Governance dan bisa membawa Garuda lebih baik lagi,” ujar Erick dalam siaran pers yang diterima VOA, Rabu (22/1). Erick juga menaruh harapan besar kepada sosok Triawan Munaf untuk memperbaiki citra Garuda yang sempat tercoreng oleh kasus direktur utama sebelumnya. Sementara untuk Yenny Wahid, Erick meyakini bahwa Yenny merupakan figur perempuan yang tepat untuk Garuda. “Pak Triawan Munaf dengan semua pengalaman beliau tentu akan mampu memberikan masukan strategi pemasaran dan meningkatkan citra Garuda yang sempat terganggu. Khusus untuk Ibu Yenny Wahid, figur perempuan yang sangat mumpuni, Bu Yenny merupakan komisaris independen perwakilan publik yang dapat dipercaya,“ jelas Erick. Irfan memang tidak mempunyai pengalaman di industri penerbangan. Pria kelahiran Jakarta, 24 Oktober 1964 ini memiliki rekam jejak di berbagai bidang bisnis seperti dunia telekomunikasi hingga pertambangan. Lulusan ITB ini pernah berkarier di beberapa perusahaan teknologi informatika, seperti IBM, LinkNet hingga Cisco. Irfan juga pernah menjabat sebagai Dirut PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT Inti) pada tahun 2009-2012. Irfan juga pernah menjadi CEO di sejumlah perusahaan pertambangan, salah satunya PT Titan Mining Indonesia dari tahun 2012-2014. Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lie meyakini figur yang terpilih sudah pasti melalui pertimbangan yang sangat matang. Menurutnya, orang yang menduduki jabatan di Garuda tidak harus yang mempunyai pengalaman di bidang industri penerbangan, karena sejatinya sosok baru ini akan membuat kebijakan strategis perusahaan. Ia pun memperingatkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi oleh orang-orang baru yang menduduki jajaran direksi Garuda ini. Kinerja keuangan, menurut Alvin harus segera dicari solusi terbaik agar maskapai BUMN ini tidak lagi mengalami kerugian, apalagi Garuda mempunyai utang jatuh tempo sebesar USD500 juta pada Mei 2020 ini. “Segera memperbaiki kinerja keuangan, terutama likuiditas karena perusahaan ini kan harus lebih sehat secara keuangan, dan sebagai BUMN dan sebagai perusahaan terbuka, direksi ini harus bisa menjaga keseimbangan, kalau terlalu banyak BUMN-nya nanti juga kinerja perusahaan, sahamnya juga nanti akan merosot. Sebaliknya kalau terlalu mengedepankan sebagai perusahaan Tbk juga mengabaikan fungsi BUMN di mana ada kewajiban melaksanakan dan mendukung program-program pemerintah , ada fungsi sosial, ada fungsi pelayanan publik dan sebagainya,” ujar Alvin kepada VOA. Lanjutnya, jajaran pengurus Garuda ini juga harus membangun kekompakan, kebersamaan dan persatuan. Jangan sampai ada kubu-kubu yang berbeda di Garuda agar tidak ada intervensi politik di dalamnya nanti, karena sejatinya Garuda bukanlah milik sebuah partai politik, atau pejabat, namun Garuda adalah milik negara. Tantangan terberat lainnya, menurut Alvin adalah terkait peningkatan pelayanan yang selama ini cenderung mengalami penurunan. Ia melihat selama ini terjadi inkonsistensi di dalam pelayanan maskapai ini. “Dalam waktu setahun terakhir ini kan ada perubahan paradigma, efisiensi di mana-mana, bahkan porsi makanan pun dikurangi, jumlah cabin crew dikurangi. Nah makanya Garuda ini harus jelas, sebenarnya positioningnya akan dijadikan airline macam apa? Jangan nanti setiap kali ganti direksi, setiap kali berubah. Itu yang marketing susah, persepsi customer terhadap Garuda itu tidak jelas nantinya,” jelasnya. Yang tidak kalah penting, kata Alvin adalah memperbaiki citra yang telanjur tercoreng akibat permasalahan sebelumnya. Memang hal ini dirasa berat, namun jika merujuk kepada sosok-sosok baru ini, Alvin yakin kinerja Garuda akan lebih baik daripada sebelumnya. “Saya yakin direksi yang baru tahu apa yang dihadapi, langkah pertama adalah mereka membersihkan image, memulihkan lagi kepercayaan bukan hanya publik sebagai penumpamg tapi juga vendor, juga investor pemilik saham. Sejauh mereka ini kompak, tidak terkotak-kotak dan punya niatan untuk melakukan itu, saya yakin bukan sesuatu yang mustahil apalagi Pak Triawan Munaf ini kan orang komunikasi, ia juga pakar di bidang komunikasi, mungkin keahlian beliau ini bermanfaat untuk Garuda,” paparnya. Sebelumnya, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada hari ini, Rabu (22/01) melaksanakan RUPSLB yang dihadiri/diwakili oleh pemegang 23.386.793301 lembar saham atau 90,34 persen dari keseluruhan pemegang saham Garuda Indonesia. RUPSLB 2020 hari ini menyetujui penunjukan Irfan Setiaputra sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia baru menggantikan I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra yang menjabat sejak September 2018. RUPSLB ini juga telah menunjuk jajaran direksi dan dewan komisaris baru Garuda Indonesia. Dengan demikian, susunan direksi terbaru Garuda Indonesia saat ini adalah sebagai berikut : Direktur Utama : Irfan Setiaputra Wakil Direktur Utama : Dony Oskaria Direktur Layanan, Pengembangan Usaha dan Teknologi Informasi : Ade R. Susardi Direktur Niaga dan Kargo : M. Rizal Pahlevi Direktur Keuangan & Manajemen Resiko : Fuad Rizal Direktur Human Capital : Aryaperwira Adileksana Direktur Operasi : Tumpal Manumpak Hutapea Direktur Teknik : Rahmat Hanafi Sementara susunan Komisaris yang baru adalah : Komisaris Utama : Triawan Munaf Wakil Komisaris : Chairal Tanjung Komisaris Independen : Elisa Lumbantoruan Komisaris Independen : Yenny Wahid Komisaris : Peter F. Gontha

Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. diminta untuk lebih transparan menjelaskan laporan keuangannya yang tengah menjadi polemik. Transparansi ini adalah bagian dari keterbukaan informasi Garuda sebagai perusahaan terbuka. "Seyogianya direksi Garuda perlu menjelaskan ke publik sebagai keterbukaan informasi. Mengingat Garuda adalah emiten sekaligus BUMN entitas publik," kata Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, Tarkosunaryo, ketika dihubungi Tempo, Kamis 25 April 2019. Sebelumnya terjadi perbedaan pendapat di antara Dewan Komisari Garuda Indonesia tentang laporan keuangan 2018. Dua komisaris Garuda, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria menyatakan keberatan dan tak menandatangani laporan keuangan tersebut. Keberatan itu berpangkal pada adanya pos pendapatan lain-lain yang dianggap masih berbentuk piutang yang ikut masuk sebagai total pendapatan perseroan. Namun, kedua komisaris tersebut tak sependapat dalam pembukuan tersebut. Keduanya menilai pencatatan ini bertentangan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Negara atau PSAK Nomor 23. Menurut mereka, piutang yang muncul dari perjanjian kerja sama antara Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi tersebut seharusnya tak dimasukan pos pendapatan. Tarkosunaryo juga berpendapat bahwa sebaiknya Garuda membuka secara lengkap bagaimana kontrak antara Garuda dengan Mahata. Khususnya mengenai bagaimana realisasi dari adanya kerja sama itu. "Apakah prestasi pekerjaan sudah ada dan hak tagih sudah dapat dieksekusi," kata Tarkosunaryo Kendati demikian, Tarko menjelaskan, pencatatan piutang sebagai pendapatan dalam dunia akuntansi dianggap sebagai sesuatu yang lazim ditemui. Dalam dunia akuntansi hal ini lazim dikenal dengan istilah pencatatan akuntansi berbasis akrual. Baca: Laporan Keuangan Garuda Janggal, Ini Keberatan Dua Komisaris Dalam hal ini, lanjut dia, transaksi-transaksi dicatat pada saat terjadinya transaksi itu, bukan saat uang diterima. Transaksi pendapatan dicatat dalam pembukuan pada saat hak tagih sudah ada karena penjual sudah melakukan kewajiban sesuai kontrak. Artinya, dalam kasus Garuda, yang perlu diperjelas adalah realisasi transaksi yang kemudian menimbulkan hak tagih (piutang) sehingga bisa dimasukkan dalam pendapatan. Hal inilah yang perlu diungkap ke publik apakah pencatatan dari piutang menjadi pendapatan tersebut sesuai standar. "Nah yang dapat melakukan ini ya direksi beserta auditornya," kata Tarkosunaryo.

PT Garuda Indonesia Tbk mengklaim bakal menurunkan harga tiket pesawat lebih besar. Penurunan harga tiket pesawat ini sebelumnya telah diumumkan melalui asosiasi maskapai nasional atau Indonesia Air Carriers Association (Inaca) di kisaran 20 hingga 60 persen. Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara mengatakan, perseroan akan menurunkan harga tiket pesawat lebih besar dibanding maskapai lain mencapai 70 persen. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk beberapa rute secara bertahap. "Kami menyiapkan jalur tertentu seribu seat dengan harga 70 persen lebih murah," kata Ari di Garuda Indonesia Training Center, Jakarta Barat, Rabu, 23 Januari 2019. Ia menjelaskan, penurunan harga sebesar 70 persen itu akan dilakukan saat acara Garuda Group Anniversary Online Festival yang digelar pada 26-31 Januari 2019. Disediakan sebanyak 1.000 seat dengan harga 70 persen lebih murah dari harga normal. "Harga 70 persen lebih murah untuk (rute Jakarta ke) Denpasar, Jogja, Surabaya, terus Aceh, Padang. Terus yang lainnya 50 persen seperti Ambon, Makassar, Jayapura, jadi semuanya kita turunkan," ucap Ari. Ia mengakui ada pertanyaan dari masyarakat, kenapa pada beberapa rute masih ada tiket yang mahal, meskipun sudah ada komitmen penurunan harga tiket. Dijelaskannya, pada setiap penerbangan itu, biasanya tiket murah yang disiapkan maskapai hanya untuk 30 persen pemesan pertama. "Kalau permintaan naik otomatis secara bertahap tiketnya pasti akan naik. Biasanya, yang terakhir dapat harga yang paling mahal, atau biasanya yang besok atau dua hari lagi berangkat, itu yang paling mahal," kata dia. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat juga harus memahami bahwa tiket pesawat murah yang dijual Garuda Indonesia akan naik ketika permintaan naik. "Kalau permintaan naik itu pasti akan bertahap naik, Jadi itu bukan kita berarti kita memasang yang mahal. Kita sudah memberikan diskon 70 persen sekarang, bukan 60 persen lagi, khusus Garuda. Tapi kalau misalnya permintaan naik itu akan naik sendiri," tutur dia.

Kelas ekonomi menjadi pilihan penumpang. Namun, bukan berarti pelayanan yang diberikan tidak bagus. Hal ini dibuktikan Garuda Indonesia. Bahkan, kini Garuda Indonesia telah mendapat banyak pengakuan internasional. Baru-baru ini, Garuda masuk urutan ke-3 dalam daftar 10 maskapai dengan kursi ekonomi terbaik yang ditulis di Huffingtonpost. Salah satu yang membuat penumpang merasa nyaman terbang dengan kelas ekonomi Garuda Indonesia adalah karena area tempat duduk yang terbilang luas. Sehingga tidak membuat kaki sempit atau tertekan dengan kursi di depannya. “Nah, kita itu memang walaupun terbang di kelas ekonomi tapi tetap nyaman, karena jarak ke kursi lain itu sampai 32 inci. Jadi kakinya nyaman dan enggak mepet,” terang Pujobroto selaku VP Coorporate Communications Garuda Indonesia. Selain itu, kelas ekonomi di maskapai ini juga menawarkan fasilitas yang jarang didapatkan di kelas ekonomi lain, seperti sistem hiburan Audio Video On Demand (AVOD). Penumpang kelas ekonomi dengan jadwal penerbangan lebih dari satu jam juga mendapatkan makanan dan minuman. “Meskipun ekonomi, penumpang bisa merasa nyaman, megah, dan ada hiburan selama penerbangan,” tutup Pujobroto.

Myuran Sukumaran (kiri) dan Andrew Chan (kanan) tengah menunggu eksekusi mati yang dijadwalkan bakal berlangsung dalam waktu dekat. Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia tidak bersedia mengangkut dua terpidana mati asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari Bali ke Nusakambangan. Dua pria yang dianggap pemimpin kelompok Bali Nine itu kini masih berada di Penjara Kerobokan, Bali. Lazimnya, eksekusi dilakukan di penjara tempat terpidana itu ditahan. Namun, terkait keberatan dari pemerintah daerah Bali, pemerintah Indonesia berencana melakukan eksekusi di Penjara Nusakambangan. Sejumlah pemberitaan menyebut, kedua terpidana akan diangkut ke Nusakambangan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Akan tetapi, Garuda menyampaikan bantahan, melalui siaran pers: "Sehubungan dengan beredarnya berita hari ini Jumat 13 Februari 2015 yang mengatakan bahwa Garuda Indonesia akan mengangkut Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dari Bali, bersama ini kami tegaskan bahwa tidak benar bahwa Garuda Indonesia akan menerbangkan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran." "Kami juga ingin menyampaikan bahwa Garuda Indonesia tidak pernah manyampaikan komitmen apapun untuk mengangkut Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dengan penerbangan/pesawat kami." Facebook Australia Garuda juga mengumumkan pernyataan itu dalam bahasa Indonesia dan Inggris, di situs resmi mereka. Yang menarik, pengumuman itu hanya muncul di laman Facebook Garuda Indonesia di Australia dan tidak muncul di laman Facebook induk Garuda. Pernyataan Garuda Indonesia dalam laman Facebook Australia. Ancaman boikot Eksekusi terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran bisa dilaksanakan sewaktu-waktu, menyusul ditolaknya peninjauan kembali kedua terpidana pada 4 Februari lalu. Chan dan Sukumaran ditangkap di Bali tahun 2005 lalu dan dijatuhi hukuman mati dalam sidang pengadilan setahun kemudian untuk dakwaan menyelundupkan 8,2 kg heroin.‎ Australia mengupayakan berbagai jalur diplomatik agar Indonesia tidak meminta melaksanakan eksekusi. Penolakan eksekusi juga disuarakan berbagai kalangan masyarakat di Indonesia dan Australia, yang menganggap hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip hukum dan kemanusiaan modern. Namun pemerintah bergeming, dan Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan memberikan grasi. Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan, jika eksekusi dilaksanakan juga, kemungkinan besar rakyat Australia akan melancarkan boikot dengan tidak melakukan perjalanan wisata ke Indonesia. Dikutip kantor berita AFP, Bishop menyerukan agar Indonesia tidak meremehkan kekuatan perasaan umum rakyat Australia. "Saya kira rakyat Australia akan menunjukkan ketidaksetujuan mereka dengan, antara lain, mengambil keputusan tentang ke mana mereka ingin pergi untuk liburan mereka," katanya. Australia merupakan penyumbang terbesar wisatawan yang datang ke Bali. Dari sekitar 3,5 juta wisatawan ke Bali pada 2014, lebih dari seperempatnya adalah turis Australia.

Jabatan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dalam hitungan hari akan berakhir. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno berencana akan mengganti Emirsyah pekan ini. "Ini sudah ada beberapa yang finalisasi hampir selesai, hari ini atau besok akan selesai, kemungkinan untuk Garuda karena memang tanggal 12 (Desember) itu rapat," ujar Rini di Hotel JS Luwansa, Selasa (9/12). Saat ini Kementerian BUMN juga membahas direksi Garuda. Hal ini juga terkait direksi Garuda Indonesia yang akan dirombak atau dipangkas jabatan direksinya. "Semuanya kan begini, semuanya masih dalam proses, dalam assessment, ada yang belum selesai, calon tidak cuma satu," ungkap Rini. Rini memaparkan selain Kementerian BUMN, Presiden Jokowi juga ikut andil dalam pemilihan Direktur Utama Garuda yang baru. Keputusannya akan menunggu uji kelayakan dan kepatutan para calon direksi Garuda. "Kami biasanya juga mengusulkan ke Presiden tidak cuma satu hingga ada beberapa. Jadi tiap kali assessment untuk mereka memakan waktu," papar Rini. Sumber: kompas.com