Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'freeport'.



More search options

  • Pencarian Berdasarkan Tag

    Jenis tag dipisahkan dengan koma.
  • Pencarian Berdasarkan Penulis

Jenis Konten


Forum

  • NGOBAS ANSWERS
    • Pertanyaan Umum
  • MEDIA MUDA
    • Berita Muda
    • Muda Anonim
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • KEUANGAN
    • Bukan-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • GAYA HIDUP
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • TEMPAT ISTIRAHAT
    • LAPOR KOMANDAN

Blog

There are no results to display.

There are no results to display.

Categories

  • Topik Berita
  • Acara
    • Dokumentasi Event
  • Officer

Cari hasilnya di...

Cari hasilnya yang...


Tanggal Dibuat

  • Mulai

    End


Pembaruan Terakhir

  • Mulai

    End


Saring dari jumlah...

Joined

  • Mulai

    End


Group


Situs


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Minat

Ditemukan 10 results

  1. Pemerintah menargetkan PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smeter) dalam lima tahun ke depan. Setelah diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan,‎ dalam dokumen IUPK telah disepakati, Freeport Indonesia akan membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun setelah IUPK terbit. "Sejak 5 tahun IUPK diperpanjang‎," kata Jonan Jonan menuturkan, jika pembangunan smelter tidak dilakukan dalam 5 tahun ke depan, akan ada sanksi yang siap dijatuhkan untuk perusahaan patungan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum dan Freeport McMorant tersebut yaitu larangan ekspor. ‎"Ya dibaca sendiri, pasti ada, enggak boleh ekspor," tutur dia. Menurut Jonan, masa operasi Freeport Indonesia sudah diperpanjang seiring dengan ter‎bitnya IUPK. Dengan masa perpanjangan 2X10 tahun. "Kemarin langsung itu (perpanjangan bersamaan IUPK,. Dia bisa mengajukan sekarang," ujar dia. RI Kuasai Seluruh Aset Freeport di Papua Sebelumnya, PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) kini resmi mengambil alih 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah mengeluarkan dana sebesar USD 3,85 miliar. Adapun PT Inalum menandai pembelian saham PTFI dengan menerbitkan obligasi global (global bond) senilai USD 4 miliar guna memperoleh separuh kepemilikan tambang emas terbesar di dunia. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali menuturkan, negara rela berutang dalam jumlah besar dengan mengeluarkan global bond agar nantinya bisa ikut memiliki aset PTFI. "Karena yang kita mau kuasai bukan cuman buminya, tapi teknologinya, modal-modalnya, jaringan pemasarannya, cara menambang skala besar, maka kita minta mereka divestasi. Itulah makanya kita harus jadikan anak perusahaan BUMN kita yang sehat," jelasnya lewat keterangan tertulis, Senin 25 Desember 2018. Seperti diketahui, proses divestasi saham Freeport sebesar 51 persen ini juga ditandai dengan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK), sehingga PTFI mengantongi izin perpanjangan masa operasi 2x10 tahun sampai 2041. Adapun berdasarkan perjanjian KK antara Pemerintah RI dengan Freeport McMoran generasi kedua yang diteken pada 1997, PTFI diberikan hak untuk mengeksplorasi Tambang Grasberg di Bumi Papua hingga 2021. Pasca-kontrak habis dan tidak diperpanjang, maka seluruh kekayaan PT Freeport Indonesia yang terdapat di wilayah proyek wajib ditawarkan untuk dijual kepada Pemerintah RI dengan harga atau nilai pasar tak lebih rendah dari book value (nilai buku), yang ditaksir mencapai USD 6 miliar. Rhenald Kasali melanjutkan, Freeport McMoran selaku induk usaha PTFI merupakan perusahaan yang menguasai teknologi tingkat tinggi dengan research and development dalam bidang pertambangan yang luar biasa. "Untuk eksploit tambangnya, butuh alat-alat berat yang tak pernah kita lihat di Pulau Jawa sekalipun," sebutnya. "Kendaraan untuk membawa pegawainya ke area tambang pun harus yang ber-CC tinggi, 3.000-5.000 CC. Juga harus antipeluru, karena sering didor penembak liar. Atau pakai heli Puma yang harganya triliunan rupiah," dia menambahkan. Dengan memiliki separuh saham Freeport fase kedua, sambungnya, pemerintah juga memastikan negara punya hak terhadap tambang bawah tanah yang memiliki cadangan untuk usaha hingga 40-50 tahun ke depan. "Tapi untuk masuk ke terowongan itu kita harus naik ke puncak yang tinggi dulu dengan kendaraan ber-CC tinggi tadi, menanjak sekitar 45 derajat selama dua jam dari bawah dan perlu teknologi yang mahal. Apa ini akan ditinggal oleh Freeport kalau KK tahun 2021-nya berakhir?" ujar dia. "PT-nya, which is di dalamnya ada aset-aset, mesin-mesin, skilled worker, jaringan bisnis, dan lain-lain akan mereka angkat. Punya mereka kan? Mengangkatnya tidak sulit. Wong itu global company yang punya tambang di mancanegara," tandas dia.
  2. PT Freeport Indonesia telah resmi menawarkan 10,64% sahamnya kepada pemerintah Indonesia kemarin (14/1/2016). Harga yang diajukan Freeport untuk sahamnya adalah US$ 1,7 miliar, atau sekitar Rp 23 triliun. Kementerian BUMN menegaskan, bahwa BUMN berminat membeli saham Freeport tersebut jika diberi kesempatan. "Bila kami diberi kesempatan untuk mengeksekusi pembelian saham Freeport, kami sangat siap. Ibu Menteri (Rini Soemarno) sudah menyurati Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Harry Sampurno. Untuk sementara baru PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Inalum yang direncanakan bakal membeli saham Freeport. Tet‎api, perusahaan-perusahaan berpelat merah lainnya juga bisa saja ikut, bila dana yang dapat dikumpulkan kedua BUMN tersebut belum cukup untuk membeli saham Freeport. Agar bisa membeli 10,64% saham Freeport, pemerintah menyiapkan 'Grup BUMN'. Dengan begitu, beban keuangan untuk membeli saham Freeport tidak akan ditanggung hanya oleh 1-2 BUMN saja sehingga lebih ringan.‎ "Bisa jadi bukan hanya 2 BUMN, tapi grup BUMN," ucapnya. Banyaknya BUMN ‎yang dimasukan dalam grup tergantung dari harga yang harus dibayar pemerintah untuk 10,64% saham Freeport. "Banyaknya BUMN nanti tergantung dari dana yang dibutuhkan," tukas Harry. Dia menambahkan, Kementerian BUMN belum dapat menerima nilai valuasi saham yang disodorkan Freeport. Pihaknya masih ingin mengevaluasi dan menegosiasikan harga saham tersebut. "Pemerintah tentu akan mengevaluasi dan negosiasi apakah nilai itu sudah sesuai, bagaimana skema pembeliannya, dan sebagainya," tutupnya. Sebagai informasi, penawaran saham ini merupakan bagian dari kewajiban divestasi 30% saham yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (PP 77/2014). PT Freeport Indonesia wajib mendivestasikan 30% sahamnya kepada pemerintah Indonesia hingga 2019, ‎saat ini sebanyak 9,36% saham PT Freeport Indonesia sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Kini 10,64% saham ditawarkan oleh Freeport. Adapun 10% saham lagi harus ditawarkan sebelum 2019.
  3. Di media sosial banyak yang mengaitkan aksi teroris di kawasan Thamrin kemarin merupakan pengalihan isu divestasi saham PT Freeport Indonesia, atau pun soal perpanjangan kontrak perusahaan tambang ini. Apalagi kebetulan batas akhir divestasi saham Freeport adalah kemarin. Menteri ESDM, Sudirman Said membantah soal perpanjangan kontrak Freeport. Apalagi menurut aturan, perpanjangan kontrak Freeport baru bisa diberikan kepastiannya paling cepat 2019, atau 2 tahun sebelum kontrak Freeport berakhir di 2021. "Yang terjadi adalah, kemarin batas waktu PT FI (Freeport Indonesia) harus menyampaikan surat penawaran divestasi dengan angka nilai saham yang akan di divestasi," jelas Sudirman. Dia menegaskan, Freeport sudah menyampaikan surat penawaran divestasi dua hari yang lalu. Artinya sehari sebelum peristiwa ledakan di Thamrin berlangsung. "Kebetulan PTFI sudah sampaikan surat itu sejak dua hari lalu, jadi tidak ada persoalan lagi," tegas Sudirman.
  4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah menerima surat dari PT Freeport Indonesia terkait proses divestasi saham. Direktur Jenderal (Dirjen) Minerba Bambang Gatot mengatkan, proses selanjutnya, berdasarkan evaluasi pemerintah, tim atau pihak independen akan disampaikan dan bertemu tim Freeport untuk menyepakati harga. Baru kemudian diputuskan berdasarkan persetujuan para pihak. Bambang bilang, sesuai PP Nomor 77, evaluasi mengenai valuasi Freeport akan dilakukan selama 60 hari. "Tentunya kita enggak mau berlama-lama juga, kita harus cepat juga. Tentunya, kita melibatkan para pihak, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN," ujarnya di Balai Kartini, Kamis (14/1/2016). Dapat diketahui, berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Freeport harus mendivestasikan sahamnya hingga 20 persen pada 14 Oktober 2015, dan menjadi 30 persen pada Oktober 2019. Saat ini, Freeport Indonesia baru melakukan divestasi sahamnya sebesar 9,36 persen.
  5. Presiden Joko Widodo memantau dengan seksama proses pengadilan etika yang dilangsungkan Majelis Kehormatan Dewan DPR RI terkait pencatutan nama oleh Ketua DPR Setya Novanto, dan ia tak bisa menahan rasa marah dan kecewanya melihat jalannya sidang. Presiden Joko Widodo dikenal terbuka, ramah, dan suka bergurau. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, ia paling tidak suka aturan protokoler yang kaku atau birokrasi yang rumit. Presiden Joko Widodo tidak bisa menahan rasa marah dan kecewanya melihat proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI. Dengan suara tinggi, Presiden menegaskan bahwa sebuah lembaga negara tidak patut menjadi bahan permainan oleh siapapun. Ia tampaknya merujuk pada DPR dan Kepresidenan. “Yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermainkan. Lembaga negara itu bisa lembaga Kepresidenan, atau bisa lembaga-lembaga yang lain,” tegas Jokowi. Menyinggung soal materi pembicaraan antara Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid – terkait permintaan saham PT Freeport – Presiden Joko Widodo menegaskan kasus pencatutan nama itu sudah melanggar kepatutan dan wibawa negara. “Saya 'gak apa-apa dikatakan presiden gila, presiden sarap, presiden koppeg, gak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya gak mau. Gak bisa! Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara,” tukas Jokowi selanjutnya. Rekaman Tunjukkan Setya Novanto Minta Saham 20% untuk Presiden dan Wapres Dalam rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin yang diperdengarkan di sidang MKD pekan lalu terungkap adanya permintaan fasilitas saham kepada PT Freeport. Menurut petikan rekaman pembicaraan itu 11% saham tersebut akan diberikan kepada Presiden Jokowi dan 9% lainnya akan diberikan kepada Wapres Jusuf Kalla. Pertemuan yang digagas oleh Setya Novanto itu, ternyata direkam oleh Maroef Sjamsoeddin yang kemudian disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Kejagung Mulai Selidiki Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wapres Selain persidangan di MKD DPR RI, kasus ini juga tengah diselidiki pihak Kejaksaan Agung RI. Pihak Kejaksaan Agung menyebut kasus ini adalah kasus pemufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Jaksa Agung Prasetyo menjelaskan saat ini baru dilakukan pemanggilan beberapa orang yang terkait langsung dalam kasus ini. Nantinya pihak penyidik akan menentukan tersangka yang akan muncul setelah penyidik mengambil satu kesimpulan. “Siapapun yang kita pandang perlu diundang, sifatnya langsung diundang untuk berikan keterangan. Ini tahap penyelidikan, bukan penyidikan. Jadi belum pro justicia. Ya yang namanya proses hukum kalau ditemukan bukti-bukti ya pastinya kita cari tersangka nya dong.Nah sekarang ini kita cari, siapa tersangkanya. Yang punya potensi jadi tersangka siapa. Nanti kita kaitkan dengan bukti-bukti yang kita temukan," ujar Prasetyo. Kejaksaan Tak Permasalahkan Sah Tidaknya Proses Rekaman Pembicaraan Pihak penyidik kejaksaan – lanjut Prasetyo – tidak mempermasalahkan sah atau tidaknya proses perekamanan pembicaraan antara Setya Novanto, Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin. "Bahwa itu benar adalah hasil rekaman dari pak Maaruf Syamsuddin. Pada saat beliau bertemu bertiga dengan pak Setya Novanto dan Muhamad Riza Chalid. Dan isinya juga seperti itu. (Soal sah tidaknya bukti rekaman) .. Saya meliht substansinya aja, dan itu diakui oleh si yang merekam itu, dan isinya juga benar seperti itu. Nanti kita cross cek seperti apa,” tambahnya. Jaksa Agung: Rencanakan Praktek Korupsi Tergolong Tindak Pidana Korupsi Prasetyo menjelaskan tindak pidana korupsi juga termasuk dalam hal perencanaan dimulainya sebuah praktek korupsi oleh seseorang, khususnya pejabat negara. “Yang namanya korupsi gak mesti nunggu munculnya transaksi. Kan sudah saya katakan, percobaan melakukan korupsi ya itu adalah korupsi. Pemufakatan jahat melakukan korupsi ya korupsi,” tegasnya. Sudirman Said Yakin Aparat akan Usut Tuntas Kasus Ini Pihak penyidik kejaksaan hingga kini sudah memanggil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Sudirman Said. Kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Senin (7/12) usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Sudirman menjelaskan materi pemeriksaan seputar rekaman dan hubungannya dengan PT Freeport. “Lebih banyak mengkonfirmasi apakah rekaman yang diputar itu sama dengan transkrip yang mereka peroleh. Kemudian, bagaimana komunikasi saya dengan Dirut PT Freeport, ya saya jelaskan, komunikasi saya sama dengan pemimpin perusahaan lain yang punya urusan dengan menteri esdm. Komunikasi professional. Ada masalah ini tentu diproses secara professional. Dan saya ingin tekankan sekali lagi, semua informasi yang saya dapat karena saya tekankan kepada mereka, berilah saya up date untuk hal-hal yang relevan dengan pekerjaan saya,” kata Sudirman. Sudirman yakin, selain proses sidang di MKD, aparat penegak hukum akan serius mengusut kasus ini hingga tuntas. “Yang pasti, saya punya keyakinan penuh di negara ini lebih banyak orang yang pengen etika dan hukum ditegakan. Dan saya katakan di MKD kemarin, apabila memang penegak hukum berkesimpulan ada aspek pelanggaran hukum, pasti mereka bertindak. Dan saya kira mereka sedang mengkaji itu. Dan menjadi kewajiban kita untuk mendukung sepenuhnya,” lanjutnya. Sudirman berharap kepada semua pihak – khususnya MKD DPR RI – memahami dan memenuhi keinginan masyarakat agar proses penanganan kasus ini berlangsung terbuka dan transparan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI hari Senin (7/12) memeriksa terlapor Setya Novanto untuk didengar keterangannya terkait kasus ini. Namun demikian pihak MKD DPR RI memenuhi keinginan dari Ketua DPR ini agar persidangan berlangsung tertutup. Ini berbeda dengan persidangan sebelumya yang dilakukan terbuka.
  6. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mempunyai cara penyelesaian dari permasalahan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI). Perpanjangan kontrak Freeport kini menuai polemik, lantaran adanya pencatutan nama Presiden, yang berujung ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, yang menjadi pemikiran Presiden Jokowi yang berkaitan dengan kontrak Freeport, selalu didasarkan empat hal. Yang pertama adalah divestasi dan divestasi untuk kepentingan bangsa dan tidak ada untuk kepentingan siapa pun maupun tidak bagi-bagi untuk siapa pun, kedua royalti, ketiga pembangunan smelter dan keempat pembangunan untuk masyarakat Papua. "Empat hal tadi digunakan pak Presiden sebagai ukuran bapak Presiden mengenai penyelesaian dan pengurusan hal yang berkaitan dengan Freeport," tegas Pramono di Istana Bogor, Senin (23/11/2015). Pramono menambahkan, untuk pembahasan perpanjangan kontrak Freeport sendiri akan dilakukan pada 2019 atau dua tahun sebelum kontrak habis pada 2021. Hal ini mengacu kepada undang-undang minerba yang berlaku. "Sesuai undang-undang dua tahun sebelum berakhirnya kontrak karya. Artinya habis 2021, maka 2019 (pembahasan)," papar Pramono. Menurut Pramono, empat hal tersebut menjadi arahan Presiden Jokowi soal perpanjangan kontrak Freeport yang membuat gaduh antara pemerintah dan DPR. "Itu arahan Pres sampai hari ini. Itu yang akan digunakan sebagai ukuran atau cara penyelesaiannya," tukasnya.
  7. Kontrak Karya PT Freeport Indonesia akan segera berakhir pada 2021 mendatang. Namun, pada saat ini masalah Freeport muncul bertubi-tubi khususnya mengenai kepemilikan saham di Indonesia. Dewan Pengarah Extractive Industries Transparancy Initiative (EITI) Emil Salim mengatakan, keputusan mempertahankan atau melepaskan Freeport di Indoneaia dapat dilihat dari keuntungan perjanjian yang disepakati. Pasalnya, selama ini peran Freeport belum terlalu besar khususnya bagi masayarakt Papua. "Kalau menguntungkan buat kita, kita lebih banyak peroleh manfaat, rakyat dipekerjakan, jangan berpikir seperti itu. Freeport kan mengambil bahan baku di Papua, mestinya processing smelter di Papua juga, bukan di Gresik. Menjadi agen development growth, jadi pusat penggerak pembangunan daerah," kata dia di Jakarta, Selasa (24/11/2015). Oleh sebab itu, Mantan Menteri Perhubungan ini menyatakan, Freeport perlu dijadikan penggerak pembangunan daerah. Sehingga, sumber daya alam yang hilang dapat digantikan dengan sumber daya otak. "Bergantung syarat-syarat yang menguntungkan kita atau tidak. Jangan anggap harus tetap (di sini), tapi yang penting kekayaan alam kita harus menguntungkan rakyat kita, terutama Papua," jelasnya. Selama ini, Emil merasa Freeport belum memberikan keuntungan yang banyak bagi Indonesia khususnya Papua. Terlebih tidak ada transparansi jumlah masyarakat setempat yang sudah dipekerjakan oleh perusahaan asal Amerika tersebut. "Selama 40 tahun kenapa tak ada smelter? Berapa banyak yang dilatih jadi insinyur pemuda-pemuda Papua itu. Apa itu menguntungkan?" tandas dia. "Jangan pikir Freeport keluar dulu, yang penting pikir bagaimana dia lebih menguntungkan Indonesia. Kalau lebih menguntungkan, itu titik tolak kita bukan mengusir, tapi menarik sebanyak mungkin manfaat," tambah dia.
  8. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengisyaratkan akan menolak perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia. Saat ini, bukan waktu yang tepat bagi pemerintah membicarakan masalah perpanjangan kontrak karya dengan perusahaan itu. Pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak akan digelar pada 2019, setelah perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu memenuhi lima syarat yang ditetapkan pemerintah. Adapun kelima syarat tersebut adalah pertama, Freeport dituntut terlibat aktif dalam pembangunan di Tanah Papua. Kedua, Freeport wajib menggunakan lebih banyak konten lokal dalam proses produksi. Ketiga, pemerintah Indonesi mensyaratkan Freeport mendivestasi sahamnya. Keempat, kejelasan tentang besaran royalti yang harus disetor kepada Pemerintah Indonesia. Kelima, perusahaan tambang itu berkewajiban membangun smelter untuk memproses hasil tambang emas di Indonesia. Sebelumnya, Freeport menawarkan 10,64 persen sahamnya kepada pemerintah pusat. “Undang-undangnya jelas. Perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum kontrak karya habis, yaitu pada 2019,” kata Presiden Jokowi, usai meninjau empat kontainer tekstil ilegal hasil tangkapan Direktorat Jenderal Bea Cukai, di Lapangan Kantor Bea Cukai, Jakarta, Jumat (16/10). Presiden Jokowi juga menyatakan tidak akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait perpanjangan kontrak Freeport. “Enggak ada PP-PP-an. Enggak ada,” kata Presiden Jokowi.
  9. Di AS, Freeport bagikan dividen US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun). Tapi di RI tidak membagi dividen. Padahal, dari belasan anak usaha mereka, hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik. Freeport McMoran membagikan dividen US$ 2,25 per saham atau total US$ 2,19 miliar. Nominal tersebut jika dirupiahkan setara dengan Rp 24,9 triliun (kurs Rp 11.400/US$). Tahun buku 2013, perusahaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut mampu membagikan sekitar 84 persen dari total labanya buat para pemegang saham mereka di bursa saham Wall Street, New York. Pembagian dividen akan dimulai pada awal Mei 2014. Asal tahu saja, pembagian dividen Freeport di AS ini merupakan yang terbesar dalam tiga tahun terakhir. Padahal, secara keseluruhan pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013. Hanya PT Freeport Indonesia yang pendapatan dan labanya naik. Pendapatan PT Freeport Indonesia di 2012 mencapai US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar di 2013. Sedangkan laba kotor dari US$ 1,3 miliar di 2012 menjadi US$ 1,5 miliar di tahun lalu. Namun justru di Indonesia yang tidak ada pembagian dividen. Entah di negara-negara lokasi tambang Freeport lainnya, apakah bernasib sama dengan Indonesia atau tidak. Rozik B Soetjipto, Presdir PT Freeport Indonesia, seperti dikutip dari Kontan, Kamis (17/4/14), mengatakan, selain Indonesia, tambang Freeport antara lain ada di Peru, Amerika Utara dan Afrika. Alasan Freeport tidak membagikan dividen di Indonesia karena laba perseroan digunakan untuk investasi proyek baru. Proyek tersebut membutuhkan biaya US$ 1 miliar per tahun. "Lihat saja, investasi kami di 2013 lalu sebesar US$ 1,03 miliar. Bandingkan dengan keuntungan kami," kata Rozik kepada Kontan. Sebelumnya, MS Hidayat, Menteri Perindustrian, juga menganggap wajar jika Freeport tidak menyetor dividen ke RI. Keputusan tidak membagi dividen ini sudah disepakati saat RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), yang juga direstui perwakilan pemerintah. Dalam hal ini pastilah pihak dari Kementerian BUMN yang hadir mewakili. "Dalam RUPS mereka ada porsi pemerintah Indonesia. Saya tidak tahu siapa yang mewakili Indonesia dalam RUPS, tapi bisa ditanyakan," kata MS Hidayat. Untuk diketahui, meski bukan BUMN, Pemerintah RI memiliki saham sebesar 9,34 persen di Freeport Indonesia. Sejak dua tahun terakhir, Freeport tidak menyetor dividen ke pemerintah.
  10. Dahlan Iskan, Menteri BUMN, mengakui perwakilan pemerintah memang kalah voting dalam RUPS saat menentukan pembagian dividen (laba) PT Freeport Indonesia. Alhasil, Indonesia gagal mendapatkan hak dividen. Perwakilan dari Kementerian BUMN dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Freeport Indonesia, menurut Dahlan, ternyata sudah meminta dividen. Namun saat voting, ternyata pihak Indonesia kalah suara. Sehingga, gagal mengantongi dividen. "Mereka bisa mengambil keputusan tanpa kita, Karena saham pemerintah yang hanya 9,36 persen. Saat RUPS, Kementerian BUMN minta dividen. Tapi dia bilang tidak bisa, karena, ada keperluan. Lalu voting, Mereka yang menang," jelas Dahlan Iskan. Dengan dalih untuk belanja investasi proyek baru tambang bawah tanah, maka RUPS PT Freeport Indonesia itu memutuskan tidak bisa membagikan dividen. Karena laba itu akan ditahan, untuk mendanai investasi proyek baru. Apalagi proyek yang juga berada di kawasan Papua, pulau Irian tersebut membutuhkan biaya besar, US$ 1 miliar per tahun. Mengingat Pemerintah RI merupakan salah satu pemegang saham, Dede Ida Suhendra, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, mengusulkan sudah selayaknya Pemerintah menempatkan perwakilannya dalam jajaran direksi di PT Freeport Indonesia, . Sehingga direksi yang mewakili Pemerintah RI. nanti bisa memantau apa saja yang sesungguhnya terjadi di Freeport. Bagaimana kinerjanya. Termasuk, apa rencana bisnisnya. "Sudah saatnya ada perwakilan pemerintah, supaya bisa dipantau dan tidak kejut-kejutan," ujar Dede Ida Suhendra. Baru-baru ini, khalayak Indonesia ini dikejutkan oleh sikap Freeport. Mereka menikmati dividen di Amerika Serikat (AS), namun menolak menyetor dividen ke Indonesia selama dua tahun berturut-turut. (Baca: Freeport AS Panen Dividen Rp 24 Triliun, Untuk RI Nol Rupiah). Freeport McMoran membagikan dividen total sebanyak US$ 2,19 miliar (Rp 24,9 triliun) atau sekitar 84 persen dari labanya buat para pemegang saham di bursa saham Wall Street, New York. Pembagian Itu merupakan nominal terbesar pembayaran dividen Freeport dalam tiga tahun terakhir. Uniknya, pembagian dividen itu terjadi justru saat pendapatan dan laba belasan anak usaha Freeport mencatat kinerja buruk di 2013. Padahal, hanya pendapatan dan laba PT Freeport Indonesia yang naik. Pendapatan PT Freeport Indonesia pada tahun 2012 tercatat naik dari US$ 4,1 miliar menjadi US$ 4,4 miliar tahun 2013. Dari data kenaikan pendapatan itu terlihat laba kotor perusahaan penambang raksasa ini naik dari US$ 1,3 miliar pada 2012 menjadi US$ 1,5 miliar tahun lalu. Hingga saat ini saham mayoritas PT Freeport Indonesia masih didominasi penuh Freeport McMoran dengan komposisi 90,64 persen. Pemerintah Indonesia hanya memperoleh sisa 9,36 persen saham Padahal sesuai amanat UU No 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (minerba), semestinya negara menguasai saham mayoritas (minimal 51 persen) dalam setiap usaha tambang. Kelemahan posisi tawar Indonesia dalam menghadapi Freeport McMoran hingga saat terakhir terlihat pada saat renegoisasi kontrak karya (KK). Pemerintah Indonesia ternyata hanya menawarkan opsi divestasi 30 persen saham saja (bukan 51 persen). Namun opsi Itu pun ditolak mentah-mentah oleh Freeport. Penambang asing ini hanya mau melepas maksimal 20 persen saham.
×
×
  • Membuat baru...

Important Information

Kami menggunakan cookie. Mereka tidak menakutkan, tetapi beberapa orang berpikir mereka. Terms of Use & Kebijakan Privasi