Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'dpr'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • CLINIC NGOBAS
    • Coronavirus
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • Ngocol
    • Ngocol Video
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • ABOUT NgobasTV
    • EVENT
    • WESER
    • LAPOR KOMANDAN
  • Anak Jaksel's Anak Jaksel

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 5 results

  1. Kericuhan terjadi dalam aksi unjuk rasa para mahasiswa di depan gerbang utama Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019). Menanggapi hal itu, pihak kepolisian langsung bertindak cepat untuk meredam kericuhan yang terjadi pada aksi unjuk rasa tersebut. Berdasarkan pantauan saya di lokasi, pihak Kepolisian mengerahkan kendaraan Armored Water Cannon (AWC) dan menembakan air ke arah para mahasiswa. Selain itu, puluhan gas air mata juga ditembakan pihak kepolisian kearah para mahasiswa. Hingga berita ini diturunkan, kericuhan masih terjadi di depan gerbang utama Gedung DPR RI.
  2. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT PLN (Persero) dengan Komisi VI telah selesai. PLN dicecar berbagai pertanyaan, salah satunya menyelesaikan masalah biaya administrasi tarif listrik prabayar atau token. Direktur Utama PLN Sofyan Basir, segera akan mengkoordinasikan dengan pihak perbankan dan payment point online bank (PPOB) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebelumnya, Sofyan menjelaskan jika dalam setiap transaksi pembelian tarif token dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.600. "Ada rencana. Mungkin bulan depan kita mulai ngobrol-ngobrol sama perbankan dan PPOB yang marjinnya besar," ujar Sofyan di Jakarta, Kamis (17/9/2017). Menurutnya, hal ini perlu diselesaikan, lantaran masyarakat masih memerlukan pembayaran token lewat bank. Pasalnya dengan hal demikian mampu memudahkan konsumen dalam melakuakan transaksi pembayaran. "Daripada pergi ke kantor PLN, nyari waktu sendiri. Pakai ojek pakai transport. Kalau masyarakat balikin bayar langsung ke PLN, kasihan enggak mereka. Belum yang di kampung-kampung mesti ke kantor kecamatan. Milih saja nanti yang mau bayar langsung boleh. Mau lewat PPOB boleh,"tuturnya
  3. Rombongan DPR-RP Jumat ini dijadwalkan meninggalkan Washington untuk kembali ke tanah air. Kunjungan kali ini santer diwarnai polemik terkait pertemuan ketua dan wakil ketua DPR RI di acara jumpa pers Donald Trump, salah satu kandidat presiden Amerika. Bagaimana perkembangan terkini kontroversi ini?...
  4. Ketua DPR Setya Novanto meminta semua pihak tidak mengaitkan peristiwa pembakaran masjid di Papua ke masalah agama, politik, suku dan arah-arah sosial. "Kita mengimbau seluruh pihak-pihak, keluarga yang ada di Papua jadikan masalah ini harus penuh kehati-hatian dalam menyikapi," kata Novanto. Hal itu, lanjut dia, bertujuan agar tercipta kenyamanan dan persatuan demi kebangkitan bangsa dan negara. Wakil ketua umum Partai Golkar versi Munas Bali ini meminta pihak kepolisian segera menindaklanjuti, agar tidak terjadi kesalahpahaman persepsi. "Kebakaran ini saya minta pihak kepolisian menindak lanjuti. Karena ini terjadi di hari raya, tentu kita harapkan kebakaran ini Kapolda mencari jalan untuk mengungkap penyebab dari kebakaran. Mudah-mudahan ini murni kebakaran bukan karena disengaja," kata beliau. Sebelumnya diberitakan, warga muslim di Karubaga, Kabupaten Tolikara, Papua mendapatkan intimidasi ketika melaksanakan salat Idul Fitri, Jumat (17/7/2015) dengan cara dilempari bahkan sampai ada pembakaran.
  5. DPR telah menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri pada 15 Januari lalu. Para pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menyerahkan keputusan soal status Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri kepada Presiden Joko Widodo. Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara para pimpinan DPR dan Presiden di tengah kontroversi pelaksanaan sidang gugatan praperadilan Komisari Jenderal Budi Gunawan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana dipaparkan Ketua DPR Setya Novanto, pihaknya telah melakukan suatu mekanisme dan prosedur dalam menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon kapolri menggantikan Jenderal Sutarman, pada 15 Januari lalu. Keputusan sidang paripurna itu didukung oleh delapan fraksi yaitu PDI-P, Golkar, Gerindra, PKS, PKB, Nasdem, Hanura, dan PPP. “Kita sudah berikan kepercayaan kepada Pak Presiden. Ini adalah hak prerogatif presiden. Tentu kita memberikan dan menghormati presiden. Nanti presiden yang akan memutuskan apakah (pelantikan) sebelum praperadilan atau apakah setelah praperadilan,” kata Ketua DPR Setya Novanto yang didampingi keempat wakilnya seusai berjumpa dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (02/01) sore WIB. Keputusan para pimpinan DPR untuk menyerahkan keputusan pelantikan kepada presiden ditempuh beberapa jam setelah sidang gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan terhadap KPK ditunda karena pihak KPK tidak menghadiri sidang dengan alasan materi praperadilan yang diajukan Budi bertambah pada 29 januari lalu. Problematik Sidang itu dipandang pengamat tata negara Refli Harun sebagai sidang yang problematik karena, menurutnya, status tersangka tidak bisa dipraperadilankan. “Jika praperadilan bisa mengubah status tersangka seseorang maka kemudian akan menjadi lonceng kematian KPK dan pengadilan lainnya. Orang akan beramai-ramai datang ke praperadilan untuk dibebaskan,” ujarnya kepada wartawan BBC Indonesia, Jerome Wirawan. Kompolnas memiliki daftar jenderal bintang tiga yang berpotensi menjadi calon kapolri. Lepas dari materi gugatan praperadilan, Refli menyoroti pertimbangan Presiden Jokowi yang menghendaki menunggu putusan sidang praperadilan sebelum memutuskan apakah akan melantik Komjen Budi Gunawan atau tidak. “Kalau menggantungkan dengan hal ini, maka sesungguhnya tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau praperadilan ditolak, mungkin ada alasan. Tapi bagaimana jika praperadilan diterima? Pasti ada upaya perlawanan dari KPK untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan itu memerlukan waktu, bisa sampai akhir April kasus ini selesai. Apakah kemudian Presiden Jokowi akan menunggu selama itu?” Atas dasar itu, Refli menilai penting bagi Presiden Joko Widodo untuk mengganti calon kapolri. Sejauh ini, Komisi Polisi Nasional belum mengajukan secara resmi nama-nama calon kapolri karena Presiden Joko Widodo masih menunggu putusan sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan terhadap KPK. Meski demikian, anggota Komisi Polisi Nasional, Hamidah Abdurrahman, mengatakan ada sejumlah nama yang masuk dalam daftar, termasuk Wakapolri Komjen Badrodin Haiti, Inspektorat Pengawasan Umum Komjen Dwi Priyatno, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar
×
×
  • Create New...