Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'bpjs'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • CLINIC NGOBAS
    • Coronavirus
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • Ngocol
    • Ngocol Video
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • ABOUT NgobasTV
    • EVENT
    • WESER
    • LAPOR KOMANDAN

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Categories

  • Files
    • Website
    • Smartphone
  • Games
  • E-Book

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 4 results

  1. Gara-gara pandemi virus corona, semua kebijakan pemerintah yang harusnya berjalan jadi terganggu atau bahkan sampai batal. Semua dana yang sudah dianggarkan pemerintah harus kembali dilarikan untuk menumpas habis virus corona dari Indonesia. Meski dibuat kocar-kacir, pemrintah juga membuat kebijakan baru atau merevisi kebijakan karena adanya corona. Dampak yang paling terasa selama pandemi Covid-19 belum usai ini adalah ekonomi. Sektor ekonomi di Indonesia hampir semuanya merosot tajam, terleih lagi ekonomi menengah ke bawah. Maka dari itu, pemerintah memberikan banyak bantuan, mulai dari pemotongan 50 persen untuk membayar listrik. Baru-baru ini, kebijakan juga diberlakukan bagi BPJS. Setelah sempat mendapat wacana kenaikan tarif BPJS, MA resmi membatalkan kenaikan tarif kenaikan BPJS. Putusan MA dengan Nomor 7P/HUM/2020 yang membatalkan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan Peserta Bukan Pekerja (PBP) BPJS Kesehatan. Keputusan MA ini resmi akan berlaku per 1 April. "Pemerintah menghormati keputusan MA. Prinsipnya, pemerintah ingin agar keberlangsungan JKN terjamin dan layanan kesehatan pada masyarakat dapat diberikan sebagai bentuk negara hadir," kata Muhadjir dikutip dari siaran pers, Selasa (21/4/2020). Dengan adanya keputusan MA ini, iuran BPJS yang semula akan kembali seperti semula. Jumlah iuran BPJS kembali seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Iuran untuk kelas III yang naik menjadi Rp 42.000 kembali menjadi Rp 25.500, kelas II dari Rp 110.000 menjadi Rp 51.000, dan kelas I dari Rp 160.000 menjadi Rp 80.000. Bagaimana dengan kelebihan dari iuran bulan-bulan lalu? Sesuai kata Muhadjir, kelebihan iuran dari bulan lalu akan dibayarkan untuk iuran bulan selanjutnya. "Kelebihan iuran yang telah dibayarkan pada bulan April 2020 akan diperhitungkan pada pembayaran iuran bulan selanjutnya," kata Muhadjir.
  2. Tak ada yang menyangka dengan kondisi Julia Perez saat ini. Artis yang sering wara wiri di televisi, kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Tubuhnya yang montok dan padat, kini mendadak menjadi kurus dan tak berlemak. Berat badannya tinggal 45 kg. Belum lagi kulitnya yang perlahan-lahan mengendur. Tak hanya perubahan secara fisik, kondisi keuangan Jupe pun menurun drastis. Tak ada lagi barang-barang mewah yang melekat pada tubuhnya. Bahkan, demi sembuh, Jupe lebih mempercayakan dokter di Singapura. Namun, itu dulu. Kini ia ‘menyerah’ dalam ekonomi. Biaya yang dikeluarkan Jupe cukup besar ketika dirinya harus bolak balik ke Singapura. Tak hanya biaya rumah sakit, penginapan dan akomodasi pun cukup menguras tabungannya. Kini, Jupe memilih pengobatan di Indonesia lewat bantuan BPJS. Untuk menutupi biaya hidupnya yang terus menghabiskan biaya tanpa ada pekerjaan manggung, Jupe memilih lewat jalur open endorse di akun Instagramnya. “Juliaperez For endorsement ????management WA/SMS : +6281290900971 ???? info@julia-perez.com ????Youtube: JuliaPerezTV LAWYER?? www.julia-perez.com,” begitulah kira-kira biografi yang ada di akun Instagram Jupe. Setidaknya, endrose salah satu cara Jupe untuk menutupi hidupnya yang kini tidak berpenghasilan. Hebatnya, Jupe tak pernah menyerah. Ia selalu terlihat semangat, meski sedang berjuang penyakit kanker serviks stadium 4.
  3. Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dinilai berhasil melindungi lebih dari 155 juta penduduk Indonesia atau sekitar 60 persen dari keseluruhan penduduk di Nusantara. Namun, BPJS Kesehatan yang merupakan badan yang dipercaya untuk mengurus program JKN, masih dinilai tidak baik dan tidak efektif dalam pelaksanaannya di lapangan. Bisa dilihat dengan banyaknya pemberitaan mengenai kualitas pelayanan klaim BPJS Kesehatan yang tidak memuaskan di beberapa rumah sakit. Hal tersebut disebabkan oleh defisit keuangan JKN. Untuk melindungi 60 persen peserta BPJS Kesehatan, dana total untuk belanja kesehatan penduduk Indonesia hanya 20 persen saja. Itu berarti tingkat perlindungan masih rendah, yaitu hanya sepertiga saja. Tidak heran jika kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih buruk. Dr. Togar Sialagan, MM, M.Kes, Kepala Litbang BPJS Kesehatan mengatakan, kurang maksimalnya pelaksanaan program ini karena masalah defisitnya anggaran. "Pemasukan dari iuran setiap tahun sudah dinaikan, tetapi masih saja terjadi defisit," katanya saat ditemui diacara 'Diskusi Kaleidoskop Kesehatan 2015, Jaminan Kesehatan dan Rokok' di Restoran Bunga Rampai, Menteng, Jakarta Pusat. Rabu, 23 Desember 2015. Ia juga menambahkan salah satu penyebab terjadinya defisit karena banyak pengguna yang menggunakan rujukan ke rumah sakit besar untuk masalah kesehatan yang ringan, seperti influenza dan flu. Menurut Prof. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PH selaku Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, selain masalah itu, banyak para pegawai BPJS Kesehatan dan pejabat pemerintah yang tidak menggunakan JKN. Malahan menggunakan asuransi swasta. "Harusnya para pejabat pemerintah dan karyawan BPJS menggunakan JKN, untuk memahami dan mengetahui baik atau buruknya layanan tersebut," ujarnya saat ditemui di acara yang sama. Ia menambahkan dengan pemahaman dan penghayatan, diharapkan dapat membuka mata mereka dan mau mengupayakan dana yang mencukupi untuk meningkatkan kualitas JKN. Hasbullah juga memberikan solusi untuk menutupi defisit dari JKN tersebut dengan menaikan harga dan cukai rokok yang nantinya dialirkan untuk menutupi defisit dan memperbaiki kualitas JKN. Pihaknya telah melakukan survei kepada pengguna BPJS Kesehatan yang merokok. Isinya menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok sebesar 30 persen atau menjadi Rp20.000 per bungkus tidak akan mengurangi konsumsi masyarakat terhadap rokok. "Para responden setuju menaikan harga dan cukai rokok untuk membiayai defisit BPJS Kesehatan," tambahnya. Ia yakin mekanisme ini adalah cara yang paling andal untuk meningkatkan dana JKN.
  4. Industri tembakau disebut selalu disudutkan meski punya andil besar terhadap perkembangan ekonomi nasional. Paling baru, rencana yang digulirkan pemerintah Gorontalo untuk tidak memberikan bantuan melalui BPJS Kesehatan bagi perokok. Rencana inipun menuai kritik karena dianggap kebablasan. Koordinator Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) Zulvan Kurniawan mengingatkan pemerintah daerah tidak gegabah dalam mengeluarkan pernyataan. "Rencana kebijakan seperti itu jelas salah kaprah. Jaminan seperti BPJS Kesehatan kan tidak murni pemerintah tapi model asuransi dengan premi, bukan layanan pemerintah full. Kalau mau, ya, bedakan saja preminya antara perokok dan bukan," ujar Zulvan, Rabu (21/1/2015). Ia menduga, rencana kebijakan pemerintah daerah Gorontalo seperti itu asal bunyi dan juga tidak melihat secara jernih efeknya. Sudah sering terjadi, kebijakan seperti itu hanya akan mamancing kontroversi. "Saya takutnya ini hanya asal bunyi saja, terkesan salah kaprah, tapi jika diterapkan jelas berbahaya, karena ada dikotomi," tegas dia. Dia mengingatkan, sebagai produk turunan tembakau, rokok juga masih kategori barang legal sehingga siapa saja berhak membeli atau mengonsumsi. Akan lebih baik, ketimbang membuat pernyataan salah kaprah, pemerintah pusat dan daerah fokus menegakan aturan juga jangan sampai terkesan berlebihan dan malah mematikan industri. Belum lagi, maraknya kampanye hitam asing tentang kretek nasional yang bertujuan untuk mematikan ekonomi nasional. “Aturan kita saat ini sebenarnya sudah cukup berat bagi petani tembakau dan industri kecil,” tegasnya Mantan anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Djoko Sungkono mengingatkan, sesuai Undang-Undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional Kesehatan (SJSN), semua warga negara berhak mendapat hak jaminan perlindungan kesehatan apabila mengalami risiko sakit, termasuk mereka yang merokok. "Cara cara kampanye untuk tidak merokok boleh saja, tetapi tidak sampai harus mengurangi hak hak dasar yang harus didapat warga negara yang dijamin undang-undang," tegasnya. Ia menambahkan, pada 2019 nanti tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak dapat kepastian perlindungan kesehatan karena sudah dijamin UU SJSN dan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Memang, di daerah masih ada layanan seperti Jamkesda yang dibiayai oleh APBD namun pada awal 2017, semua akan ditanggung oleh pusat. APBD hanya untuk menyokong infrastruktur kesehatan saja. "Jadi persoalan merokok atau tidak, tidak ada aturan yang kemudian menghilangkan hak orang itu mendapatkan layanan kesehatan," tandasnya.
×
×
  • Create New...