Search the Community

Kurang dari seminggu setelah emoji sesama jenis dilarang, pemerintah Indonesia memblokir situs blogging populer Tumblr, menyebutkan bahwa situs tersebut mengandung konten pornografi. Kementerian Informasi Indonesia tidak memberitahu perusahaan yang berbasis di New York tersebut sebelum mengumumkan pemblokiran tersebut. Tumblr salah satu dari sekitar 500 situs yang diblokir pemerintah Indonesia karena dianggap mengandung konten pornografi, menurut laporan-laporan yang beredar. Menurut laporan dari Freedom Housse yang dirilis pada tahun 2015, internet di Indonesia termasuk "bebas sebagian," dengan catatan pemerintah memblokir berbagai situs. Selain pemblokiran emoji “gay,” Indonesia juga memblokir Netflix dan situs video Vimeo, dengan alasan konten di situs tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai negara Indonesia. Reddit dan Imgur juga menerima tekanan dari pemerintah Indonesia untuk menghapus konten pornografi. Pemerintah juga meminta Twitter untuk mengembangkan filter memblokir konten pornografi. Twitter sangat populer di Indonesia, dan pada tahun 2012, Jakarta dinobatkansebagai kota yang paling aktif ngetwit di dunia. Perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi permintaan tesebut mungkin terpaksa meninggalkan pasar Indonesia. Salah satu platfrom pengiriman pesan yang populer, LINE, mengumumkan telah menghapus emoji gay sesuai dengan permintaan pemerintah. Tumblr belum berkomentar atas pemblokiran ini. Seperti yang dilansir dari VOA Indonesia.

Ada 22 situs yang ditengarai menyebarkan paham radikal oleh Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) diblokir Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Situs yang diblokir itu tidak jelas alamat dan penanggungjawabnya. "Situs-situs ditengarai ada yang sulit dicari alamat kantornya dan siapa penanggungjawabnya, serta tak berpedoman pada kode etik jurnalistik. Tidak sesuai UU Pers. Mereka oleh Dewan Pers, banyak yang disebutkan tidak terkait pers," jelas staf ahli Menkominfo bidang komunikasi dan media massa, Henri Subiakto. Hal itu dikatakan Henri saat bertemu dengan 7 pemred situs yang diblokir bersama Kementerian Agama dan Kementerian Kominfo di Kantor Kominfo, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (31/3/2015). Pihaknya mengakui tidak memiliki kompetensi untuk meneliti. Kominfo hanya meneruskan permintaan BNPT kepada Internet Service Provider (ISP) untuk menutup situs. "Yang paling penting adalah untuk NKRI. Ini untuk kesatuan NKRI. Ini bagian dari pencegahan BNPT," imbuhnya. Namun, pihaknya tetap membuka diri, termasuk menerima penanggung jawab 7 situs dan melakukan dialog. Hasil dari dialog ini akan disampaikan pada Menkominfo hingga pemblokiran pada 7 situs itu bisa ditinjau kembali. "Tujuh media datang dengan orang yang jelas. Kalau selama ini banyak yang anonim, tapi yang datang tujuh ini jelas. Nanti akan ada dialog. Menunggu Pak Menteri. Dasar kami melakukan ini, kami menghargai pemeluk agama lain. Kalau pemerintah dikafirkan, tidak menghargai pemeluk agama lain. Secara sosiologis kami juga akan melakukan peninjauan," jelas Henri. Sebelumnya, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution, alamat pemilik 22 situs tersebut tak diketahui. "Kami tidak tahu di mana posisinya (pemilik situs)," kata Saud. Situs yang diblokir itu adalah arrahmah.com, voa-islam.com, ghur4ba.blogspot.com, panjimas.com, thoriquna.com, dakwatuna.com, kafilahmujahid.com, an-najah.net, muslimdaily.net, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, dakwahmedia.com dan muqawamah.com. Lalu ada lasdipo.com, gemaislam.com, eramuslim.com, daulahislam.com, shoutussalam.com, azzammedia.com dan indonesiasupportislamicstate.blogspot.com. Walau begitu beberapa situs tersebut masih bisa diakses melalui telepon selular.

Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir sedikitnya 813.000 situs selama 2009 hingga 2014 karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. "Dari 813.000 situs yang kami blokir, 85 persen di antaranya menyediakan konten pornografi, sisanya penjualan obat-obatan palsu, pelanggaran hak cipta, situs judi dan situs-situs lain yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan," kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo Ismail Cawidu di Kendari. Ia menambahkan pemblokiran tersebut merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi masyarakat terhadap konten-konten yang tidak layak. Menurutnya, pemblokiran tersebut dilakukan setelah mendapat pengaduan dari masyarakat baik itu berupa lembaga swadaya masyarakat maupun individu. "Pemblokiran kami lakukan sebagai tindak lanjut dari hasil laporan masyarakat dan temuan website yang dianggap mengandung unsur porno grafi, pelanggaran hak cipta maupun perjudian,"ujarnya. Ia menambahkan, situse yang diblokir tersebut dinilai dapat membahayakan masyarakat sebab tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Menurutnya, untuk memantau website yang tidak layak tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan proaktif melaporkan kepada pihak yang berwajib. "Karena kami sadar tidak bisa memantau seluruh website yang ada, maka sangat perlu ada pengawasan dari masyarakat,"ujarnya. Ia menambahkan, dalam Peraturan Meentri Nomor 19 tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif disebutkan untuk penanganan situs harus melalui pengaduan oleh masyarakat baik individu maupun kelembagaan. Ia juga mengatakan, masyarakat dapat mengadu melalui email ke aduankonten@mail.kominfo.co.id. "Kemudian kami akan memeriknya, jika aduan tersebut terbukti maka wabsite yang dilaporkan tersebut akan diblokir," katanya.

Setelah mendapat banyak hujatan atas penutupan akses video sharing Vimeo, Kementerian Kominfo akhirnya menyerah. Menurut salah satu dirjen di kementerian itu, blokir terhadap Vimeo sudah dibuka. Kabar ini disampaikan oleh Muhammad Budi Setiawan, Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos Informatika Kementerian Kominfo, seusai peluncuran BlackBerry Z3 Jakarta Edition. "Vimeo sekarang sudah dibuka lagi. Sebelumnya sempat diblokir karena banyak aduan masyarakat, banyak sekali yang masuk ke Trust+ Kominfo. Tapi tadi saya dengar sudah dibuka lagi untuk semua ISP," ujarnya di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (13/5/2014). Budi sendiri mengaku bukan bagian dari pemblokiran ini karena bukan bagian dari tugas pokoknya. "Untuk urusan blokir di Trust+ itu di bawahnya DIrjen Aptika Kominfo," katanya. Masalah kurang transparansinya pemblokiran di Trust+, Budi mengaku setuju jika ke depannya proses untuk menentukan situs mana yang dianggap negatif ini dipaparkan lebih terbuka. Bahkan kalau perlu, mengundang masukan dari masyarakat umum. "Saya setuju di kemudian hari kalau tim Trust+ itu diisi juga oleh masyarakat. Tapi mungkin prosesnya jadi lama juga karena banyak suara yang musti didengar," Sumber: inet.detik.com