Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'anak sd'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • CLINIC NGOBAS
    • Coronavirus
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • Ngocol
    • Ngocol Video
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • ABOUT NgobasTV
    • EVENT
    • WESER
    • LAPOR KOMANDAN

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Categories

  • Files
    • Website
    • Smartphone
  • Games
  • E-Book

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 1 result

  1. Tema “Jangan Tutup Sekolah Kami” yang diangkat dari kasus yang terjadi di Moro-Moro, Wilayah Register 45, Kabupaten Mesiji, Lampung. Tema ini sepertinya harus lebih menjadi perhatian masyarakat di tengah ramainya pemberitaan politik tanah air. Karena diundang untuk ikut dalam Hangout dalam topik ini, saya pun mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai kasus tersebut hingga akhirnya menemukan sebuah film dokumenter yang diunggah di Youtube. Setelah menyaksikan video lengkap, saya mendapat sedikit gambaran bagaimana kondisi siswa dan guru yang ada disana, serta menjadi tahu apa yang menjadi penyebab, hingga 400 siswa terancam harus kehilangan kesempatan mendapatkan hak belajarnya. Dari gambaran yang saya dapatkan tersebut, muncul pertanyaan dalam hati, tidak adakah koordinasi antara lembaga yang berwenang di Indonesia sehingga harus mengorbankan masa depan anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa? Dari semua referensi yang saya baca dan saya saksikan, berikut informasi yang saya dapatkan sehingga pembaca dapat memiliki gambaran bagaimana kondisi disana. Sekolah yang dibangun atas dasar swadaya masyarakat ini memang berada di Wilayah Register 45, yang merupakan lahan sengketa dan berada dalam kewenangan Kementerian Kehutanan. Alasan tidak dikeluarkannya izin kelas jauh untuk sekolah yang ada disana, karena Pemkab tidak ingin melanggar Undang-Undang No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Awal berdiri pada tahun 2000, kelas jauh ini menginduk pada SDN 04 Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang yang jaraknya 12 KM dari dusun Morodewe (salah satu dusun di Moro-moro) agar mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Situasi berubah setelah terjadi pemekaran wilayah pada tahun 2008, yaitu pemecahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji dari Kabupaten Induk Tulang Bawang, karena secara administrasi, letak wilayah kelas jauh di Moro-moro menjadi terpisah dengan sekolah induknya, sehingga sekolah di Moro-moro harus menginduk pada sekolah yang ada di Kabupaten Mesuji. Dari cerita yang disampaikan di kronologis penutupan sekolah di Morodewe, tergambar susahnya mencari sekolah induk baru untuk sekolah tersebut, hingga akhirnya mereka menemukan SD 2 Boku Poso namun dengan ketentuan kegiatan belajar harus dilaksanakan di Sekolah Induk tersebut, dengan alasan bahwa pelayanan pendidikan kelas jauh sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Menurut keterangan Narasumber, penggerak gerakan #savemoro-moro kemarin, jarak dari Moro-moro ke sekolah induk sekitar 10 kilometer, pulang pergi berarti 20 kilometer, artinya harus ada kendaraan yang mengantar mereka untuk pulang pergi sekolah. Dari cerita yang saya rangkum diatas, ada beberapa poin yang ingin saya soroti : Saling Lempar Tanggung Jawab karena alasan kewenangan Masalah pendidikan ini tentu berada dibawah tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung, namun karena Dinas Pendidikan ini berpegang pada peraturan bahwa kewenangan untuk pemberian rekomendasi izin pendirian sekolah ada di Pemerintah Daerah, maka seolah menyerahkan solusi penyelesaian masalah ini pada pihak Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Dilain pihak, Pemkab yang memegang kewenangan untuk pemberian rekomendasi pendirian sekolah merasa tidak dapat mengeluarkan izin karena sekolah-sekolah tersebut berada di wilayah kewenangan kementrian kehutanan. Keputusan ini bisa dimaklumi karena pihak Pemkab mungkin takut bila kebijakannya akan melanggar Undang Undang yang dapat menimbulkan sanksi, tetapi seharusnya dilakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan diberikan solusi yang berpihak pada pendidikan anak-anak. Rendahnya Inisiatif Penyelesaian Masalah Bila kelas jauh sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah, maka seharusnya dinas pendidikan beinisiatif mengajak Pemkab dan Dinas Kehutanan untuk berdiskusi mencarikan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan memutuskan agar siswa di Moro-moro mengikuti kegiatan belajar di sekolah induk yang jaraknya sangat jauh. Dengan jarak tempuh yang jauh berarti harus ada tambahan biaya yang dikeluarkan untuk ongkos pulang pergi, belum lagi waktu dan energi yang harus terbuang lebih banyak dan tentu bisa berakibat pada kemunduran prestasi siswa. Karena UUD 1945 pasal 31, sudah memberikan jaminan kepada semua warga negara untuk mendapatkan pendidikan, maka seharusnya kasus seperti ini tidak terjadi, karena hal ini berarti pemerintah tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak di Moro-moro. Kasus yang terjadi di Moro-moro mungkin hanya satu kasus yang terangkat ke media, dan mungkin masih ada kasus-kasus serupa di pelosok tanah air. Belajar dari kasus ini, sangat diharapkan pihak dinas pendidikan lebih berinisiatif untuk berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait bila menemukan kasus-kasus serupa, dan mencarikan solusi terbaik yang tidak memberatkan siswa. Semoga masalah pendidikan anak-anak di Moro-moro dapat diselesaikan dengan solusi yang tidak memberatkan siswa sehingga anak-anak bisa kembali ceria dan bersemangat belajar dan menjadi generasi penurus bangsa yang berkualitas.
×
×
  • Create New...