Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'TNI'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 9 results

  1. TNI akan mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjaga kebhinekaan. Demikian ditegaskan Panglima TNIJenderal TNI Gatot Nurmantyo kepada seluruh Prajurit TNI saat menghadiri Tour dan silaturahmi BPP Oi di GOR Heroik, Grup-1 Kopassus, Serang, Banten, Sabtu (30/10/2016). Panglima TNI menyampaikan bahwa TNI akan selalu memegang teguh amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta selalu membela ideologi negara Pancasila dan Sebagai Bhayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa Presiden RI sebagai Panglima Tertinggi TNI telah memberikan amanat pada TNI agar meneguhkan jati diri sebagai sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional serta memerintahkan TNI menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia. “TNI tidak boleh tersekat-sekat dalam kotak suku, agama dan golongan. TNI adalah satu, yakni Tentara Nasional, yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok, yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan”, Tutur Panglima TNI. Panglima TNI menjelaskan bahwa Presiden RI telah memerintahkan agar TNI terus menjaga kebhinneka tunggal ika-an, agar Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid serta TNI harus terus berada dalam garda terdepan dalam mengelola dan menjaga bhineka tunggal ika. “Sebagai alat negara, TNI tidak akan mentolerir gerakan-gerakan yang ingin memecah belah bangsa, mengadu domba bangsa dengan provokasi dan politisasi SARA, TNI akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi setiap kekuatan yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa”, Ungkap Panglima TNI. Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menekankan kepada seluruh prajurit TNI agar selalu bersama rakyat untuk tidak ragu dalam menegakkan persatuan NKRI, “Tegakkan kesatuan Komando dan jangan ragu bertindak untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI, Para panglima dan komandan titip prajuritmu mereka adalah anak anaku, pimpin mereka dengan segenap hati dan pikiranmu”, Terangnya. Panglima TNI kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum dan kepada masyarakat untuk selalu berfikir cerdas dalam rangka menjaga keutuhan baangsa, “Jadi kita adalah negara hukum, kita adalah negara berdasarkan Pancasila, siapapun yang bersalah serahkan kepada aparat hukum, Kepolisian Republik Indonesia, tunggu hasilnya, jangan semau-maunya sendiri, apapun dia, karena ada proses hukum” Ujarnya. Panglima TNI mengatakan bahwa TNI selalu siap dalam rangka mengantisipasi segala upaya dan kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI, “Saya sampaikan bahwa, TNI all out semua kekuatan kita siapkan, termasuk saya, TNI siap setiap saat , kapanpun siap 24 jam, Polri berada didepan, kita BKO kan pasukan kepada Polri”, Pungkasnya. Turut hadir dalam acara tersebut adalah Kasad Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Muhammad Herindra, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Jaswandi, Para Asisten Panglima TNI, Danjen Kopassus dan Kapuspen TNI Brigjen TNI Wuryanto, S.Sos.
  2. TNI AD menyiapkan aturan penggunaan media sosial bagi prajuritnya, namun pengamat menyebut, aturan itu wajib bagi seluruh institusi TNI dan Polri, sebagaimana sudah menjadi ketentuan wajib di perusahaan-perusahaan besar. Juru bicara TNI Angkatan Darat, Brigjen Muhamad Sabrar Fadillah mengatakan, aturan penggunaan media sosial bagi para prajuritnya merupakan kebutuhan mendesak. "Kami harus menata penggunaan media sosial (bagi para prajurit), kira-kira apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa saja yang baik dan kurang baik (diungkapkan di media sosial) bagi umum, dan bagi kita juga, agar tak terjadi hal yang salah","kata Fadhillah. Fadhillah menyebut, aturan itu mencakup antara lain larangan memposting hal rahasia yang berkaitan dengan operasi militer, serta unggahan foto -seperti selfie- dengan pakaian seragam dalam kesempatan atau pose yang tak pantas. Prajurit juga akan dilarang menggunakan media sosial untuk mengungkapkan keyakinan atau pandangan keagamaan yang ofensif terhadap pandangan lain. "Tentang beberapa hal yang berdampak pada merusak persatuan dan kebersamaan, itu menjadi pertimbangan bagi kami, untuk diatur sebagai sesuatu yang tidak boleh (diungkapkan) menjadi konsumsi umum (melalui media sosial)," tegas Fadhillah. Operasi militer, latihan, lokasi dan peralatan, juga akan dilarang diunggah dalam akun prajurit. Yang kedua Angkatan Darat merupakan yang kedua di lingkungan TNI yang mengatur penggunaan media sosial bagi para anggotanya. Angkatan Udara sudah memulainya tahun lalu. Dalam ketentuan TNI AU, para prajuritnya "tidak boleh menggunakan media sosial untuk mengungkapkan pernyataan yang menentang kebijakan pemerintah maupun pimpinan TNI dan tidak mempublikasikan kegiatan dinas." Disebutkan juga, "prajurit dilarang memberikan komentar dalam media sosial terhadap situasi dan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (ipoleksosbud) serta militer dan pertahanan (milhan) yang justru dapat membawa kerugian dan merusak citra institusi TNI/TNI AU." Pengamat kemiliteran Connie Rahakundini Bakrie mengatakan, di banyak negara lain malah prajurit dilarang menggunakan media sosial sama sekali. "Memang, banyak yang belum mengerti aturan main di media sosial," kata Connie. Kehati-hatian di media sosial, harus lebih diperhatikan oleh prajurit TNI/Polri. Pelarangan atau pembatasan? "Di Amerika Serikat, Black Berry Messanger pun dilarang. Di Israel, dulu para prajuritnya boleh menggunakan multiply, yang anggotanya terbatas, tidak seterbuka Facebook atau Twitter. Tetapi kemudian pemerintah Israel melarang media sosial sepenuhnya bagi para prajuritnya," papar Connie lagi. Di Indonesia, menurut Connie jika tak ditetapkan ketentuan pelarangan, maka memang harus ada pedomannya. "Misalnya tidak boleh memposting ataupun mengunggah foto-foto dari apapun yang bersifat rahasia: latihan militer, penugasan; tidak boleh juga mengunggah foto atau selfie dari alutsista (alat utama sistem prsenjataan), pesawat tempur, kapal perang. Juga saat berada di zona militer: di batalion, di markas, di Lanud atau Lanal. Harus disadari, militer itu bersifat tertutup, atau setidaknya setengah tertutup," jelas Connie. Pengamat media sosial Nukman Luthfie menyebut, aturan tentang penggunaan media sosial memang merupakan keharusan di TNI Polri, sebagaimana sudah merupakan ketentuan, atau menjadi ketentuan tambahan di perusahaan-perusahaan besar. "Dulu, kontrak kerja menyangkut apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan karyawan. APa hak dan kewajiban. Tapi belum ada media sosial. Sehingga apa yang dilakukan karyawan di media sosial tidak tercakup," kata Nukman. "Maka perusahaan-perusahaan besar menyertakan ketentuan tambahan yang ketat, mencakup apa yang bisa dan tak bisa dilakukan oleh karyawan, di media sosail mereka. "Karena walaupun ditulis atau diunggah di akun pribadi, tetap saja sikap atau perilaku karyawan dikaitkan dengan perusahaan atau lembaganya," Nukman melanjutkan. "Jadi, unggahan yang tidak patut, kendati pribadi, bisa mencemarkan institusi dan merusak reputasi lembaga." Karenanya perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga besar menerapkan ketentuan ketat soal ini. Sudah seharusnya pula, kata Nukman TNI dan Polri menerapkannya pula. Di Amerika, teknologi informasi merupakan bagian penting militer, namun media sosial tidak diperbolehkan penggunaannya. Pertempuran ide-ide Prinsip dasarnya adalah apa yang menjadi hak dan kewajiban, apa yang dibolehkan dan dilarang dalam keseharian prajurit, juga diberlakukan di media social. Nukman Luthfie memberi perhatian khusus pada perlunya larangan prajurit terlibat dalam perdebatan di media social. "Di media sosial itu terjadi pertarungan ide-ide," Nukman menuturkan. "Setiap orang bicara tentang agama, tentang, politik, tentang ekonomi, tentang apa saja. Terjadi pertempuran ide-ide," tambah Nukman. Terkadang, katanya, pertempuran ide-ide itu sangat keras dan panas "Nah, prajurit TNI/Polri harus dilarang untuk terlibat dalam pertempuran gagasan-gagasan itu. Tidak boleh berpihak. Sebagaimana dalam konflik sosial di dunia nyata, tidak boleh berpihak." Lebih-lebih kalau urusannya agama dan keyakinan. Prajurit TNI dan petugas Polri tidak boleh membawa-bawa keyakinan pribadinya, dan menyuarakannya di media social. "Apapun perdebatan di media sosial yang bisa mengarah ke bentrokan dan kerusuhan sosial, prajurit TNI/Polri harus tidak terlibat," kata Nukman. Dan itu harus tegas dicakup dalam ketentuan penggunaan media sosial bagi para anggota TNI/Polri. Problem media sosial di kalangan aparat keamanan dan pertahanan, menjadi perhatian setelah serangan teror di Jakarta beberapa waktu lalu, terkait perbuatan seorang petugas polisi yang di akun facebook miliknya membanggakan korpsnya sembari mengejek TNI. Muncul juga keluhan bahwa ada anggota TNI yang di akun media sosialnya menyuarakan pandangan keagamaan yang menyerang pandangan lain.
  3. Dalam beberapa pekan terakhir, Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga eksekutif. Sejumlah personel dikerahkan dalam penertiban kawasan prostitusi Kalijodo, bahkan baru-baru ini Komando Pasukan Katak (Kopaska) masuk ke gorong-gorong. Pengerahan pasukan tersebut rupanya membuat politikus PDI Perjuangan TB Hasanuddin memprotesnya. Padahal prajurit TNI harus dilatih sistem pertahanan meski tak ada perang (efek deteren). "Masak masuk gorong itu bukan efek deteren. Kemudian ada TNI masak usir lonte bukan efek deteren," kata TB Hasanuddin saat diskusi bertema TNI antara idealisme dan realitas di era reformasi di Tebet, Jakarta, Jumat (4/3). Apakah TNI juga senada dengan TB Hasanuddin? Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigadir Jenderal M Sabrar Fadhila mengatakan, TNI memiliki prinsip untuk membantu tugas-tugas pemerintah. Bantuan tak hanya soal keamanan, tapi juga persoalan-persoalan lain yang berkaitan dengan masyarakat. "Pada prinsipnya begini, kita sifatnya membantu terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah, masalah apapun," ujar Sabrar saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (4/3) malam. Dia melanjutkan, penugasan yang diberikan kepada seluruh prajurit merupakan perintah yang diberikan undang-undang. Ditambah lagi, Indonesia dalam kondisi damai, sehingga memungkinkan TNI untuk terjun ke masyarakat. "Tugas sesuai dengan undang-undang kita, bahwa kita bisa membantu tugas pemerintah daerah. Saya kira dalam kondisi damai boleh lah. Sesama bangsa kita saling membantu," lanjutnya. Senada dengan Sabrar, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama M Zainuddin menyatakan, pengerahan pasukan untuk masuk ke dalam gorong-gorong bukan kemauan sendiri. Mereka bergerak berdasarkan permintaan langsung dari Pemprov DKI. "Jadi begini, bahwa TNI AL kerahkan Kopaska itu kan bukan kemauan sendiri atas permintaan Pemerintah DKI, sudah permintaan tugas di antara kita bantu Pemerintah Daerah," pungkasnya. Seperti diketahui, ribuan personel TNI AD dilibatkan dalam penertiban kawasan lokalisasi Kalijodo yang berlangsung Senin (29/2) lalu. Kemudian, TNI AL mengutus Kopaska untuk masuk ke dalam gorong-gorong untuk memeriksa kondisi saluran air yang berdekatan dengan istana, pengerahan ini dilakukan di tengah ramainya isu sabotase yang diembuskan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama setelah ditemukannya kulit kabel.
  4. Peran aktif Indonesia dalam misi menjaga perdamaian dunia dengan mengirimkan ribuan personil TNI ke berbagai negara konflik, mendapat apresiasi dari PBB. Terlebih lagi, Indonesia juga memiliki pusat pelatihan penyiapan pasukan penjaga perdamaian dengan fasilitas kelas dunia. TNI juga menargetkan masuk 10 besar negara yang menyumbang pasukan perdamaian di Persatuan Bangsa Bangsa (PBB). Tahun 2016, TNI bertekat merealisasikan dengan mengirimkan 4.000 prajurit untuk menjadi penjaga perdamaian di dunia. Berikut ini adalah beberapa foto kiprah TNI dalam menjaga perdamaian dunia yang telah Bintang.com rangkum. #1 TNI Pasukan TNI sedang disiapkan untuk misi perdamaian dunia. #2 TNI Anggota TNI melakukan patroli bersama tentara militer nasional PBB lainnya. #3 Pasukan TNI wanita Prajurit wanita TNI yang tergabung dalam Satgas Kontingen Garuda (Konga) TNI Unifil Lebanon. #4 TNI saat sedang menjaga perdamaian di Lebanon Anggota perdamaian dunia TNI sedang bercakap-cakap dengan beberapa warga Lebanon. #5 TNI saat sedang menjaga perdamaian di Libanon Beberapa anggota TNI sedang dipersiapkan untuk berjaga di perbatasan Lebanon. #6 TNI Sebelum bertugas menjaga perdamaian dunia, anggota TNI dan tentara militer perdamaian dunia PBB, melakukan latihan menembak bersama-sama. #7 TNI di Lebanon Prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-F/UNIFIL (Indobatt), melaksanakan latihan kesiap siagaan menghadapi ancaman kondisi keamanan di wilayah Lebanon Selatan. #8 Anggota TNI melakukan latihan misi perdamaian dunia Latihan anggota TNI, jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat misi perdamaian dunia. #9 TNI Prajurit perdamaian dunia TNI yang bertugas di Lebanon mendapatkan kenaikan pangkat. #10 TNI Anggota perdamaian dunia TNI sedang gelar latihan bersama di Srilangka. #11 TNI Konga Sejumlah anggota TNI, beserta alutista penjaga perdamaian dunia. #12 TNI TNI perdamaian dunia, sedang melakukan patroli di negara yang mengalami konflik. #13 TNI Penjagaan yang sedang dilakukan anggota TNI diperbatasan tempat konflik berlangsung. #14 TNI Anggota TNI wanita yang sedang melakukan tugas perdamaian dunia.
  5. Sebuah pesawat militer milik TNI AU berjenis Hercules jatuh di sekitar Jalan Jamin Ginting, Kawasan Simpang Sima Lingkar, Medan, Sumatera Utara. Informasi yang dihimpun, pesawat tersebut jatuh sekira pukul 12.00 WIB. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sampai saat ini lokasi kejadian masih dipadati oleh warga sekitar. Warga pun menyempatkan menyebarkan foto kejadian tersebut melalui sosial media. Hingga saat ini, Okezone mencoba mengklarifikasi mengenai peristiwa ini ke Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau).
  6. Tentara Nasional Indonesia mendesak pemerintah RI segera mengajukan nota protes ke Malaysia terkait pelanggaran udara yang kerap dilakukan pesawat tempur negeri itu. Pelanggaran wilayah udara khususnya terjadi di langit Ambalat, sisi timur pantai Kalimantan. Hal ini membuat TNI khawatir Blok Ambalat akan mengalami nasib serupa dengan Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari RI dan jatuh ke tangan Malaysia. “Jika pemerintah tak melayangkan nota protes ke Malaysia, maka bisa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Alasan Malaysia (dalam kasus Sipadan dan Ligitan) adalah karena mereka melintasi wilayah tersebut dan kita biarkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya “Saat itu mereka lewat (wilayah Sipadan-Ligitan) tapi kita tidak protes dan akhirnya mereka lewat lagi dan lagi," ujar Fuad. Ia menegaskan TNI tak mau kasus serupa terulang pada Blok Ambalat. Fuad menyatakan kemungkinan Malaysia mengincar Ambalat untuk diambil alih dari Indonesia, tetap ada. TNI yakin Angkatan Bersenjata Diraja Malaysia mencatat bagaimana dan berapa kali mereka melintas di wilayah Indonesia dan tak diprotes oleh pemerintah RI. Menurut Fuad, bukan cuma zona udara Ambalat saja yang pernah dilintasi oleh pesawat tempur Malaysia, melainkan masih banyak lagi wilayah lain di Indonesia. Modus Malaysia, kata dia, ialah mencoba masuk dari tepi perbatasan Indonesia. “Dia terbang di perbatasan Malaysia-Indonesia tapi berat (terbang masuk) ke Indonesia sedikit. Seperti itu motifnya,” kata dia. Malaysia hanya berani masuk Indonesia jika wilayah udara Kalimantan dan Sulawesi tak dijaga. “Jika pesawat kita ada di sana, mereka tak mau melakukan itu. Namun jika mereka tahu tak ada pesawat di Tarakan, mereka masuk. Kalau kita kejar dari Jawa, mereka keburu hilang," ujar Fuad. Tiap ada pelanggaran, TNI langsung mengirim surat ke Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Menteri Luar Negeri. “Jika tak ada nota protes, peluang Malaysia untuk katakan ‘Ini daerah saya' seperti pada kasus Sipadan dan Ligitan cukup besar. Mereka lalu bangun infrastruktur di sana, termasuk penduduknya," ujar jenderal bintang dua tersebut. Sejak dekade 1960-an, Indonesia dan Malaysia kerap bersitegang terkait Blok Ambalat. Puncak perseteruan terjadi pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia pada sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Blok Ambalat. Blok Laut Ambalat memiliki luas wilayah sekitar 15 kilometer persegi dan terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dekat perbatasan antara Sabah, Malaysia, dengan Kalimantan Timor. Blok Ambalat menyimpan kekayaan tambang bawa laut, utamanya minyak, meski tidak semua wilayah di blok ini kaya akan minyak mentah. Untuk mencegah jet tempur Malaysia 'gentayangan' di Ambalat, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara kini menggelar Operasi Sakti di sekitar Blok Ambalat. Kedua matra TNI itu menurunkan alat utama sistem persenjataan mereka seperti tiga kapal perang (KRI), dua pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30, dan tiga F-16 Fighting Falcon.
  7. Tak hanya gaji pegawai negeri sipil (PNS), pemerintah juga menaikkan pendapatan aparat kepolisian dan tentara pada tahun ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Juni 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2015 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kedua PP itu mengubah peraturan sebelumnya mengenai gaji anggota TNI/Polri yang tertuang pada PP Nomor 35 Tahun 2014 dan PP Nomor 36 Tahun 2014, sehingga berubah sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 31 Tahun 2015 dan PP. No. 32 Tahun 2015. “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015,” bunyi Pasal I Ayat (2) dari PP. No. 31 Tahun 2015 dan PP. No. 32 Tahun 2015 itu, melansir laman Sekretariat Kabinet, Kamis (11/6/2015). Dengan keluarnya aturan-aturan tersebut, berikut daftar gaji aparat polisi dan TNI usai penyesuaian: Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 itu, maka kini gaji terendah anggota TNI/Polri (Prajurit Dua/Bhayangkara Dua masa kerja 0 tahun) adalah Rp 1.565.200 (sebelumnya Rp 1.476.600). Sementara gaji tertinggi anggota TNI/Polri (Jenderal/Laksamana/Marsekal/Jenderal Polisi) adalah Rp 5.646.100 (sebelumnya Rp 5.326.400). Gaji terendah anggota TNI/Polri golongan Tamtama berpangkat Kopral Kepala/Ajun Brigadir Polisi adalah Rp 1.825.600 (sebelumnya Rp 1.722.300), gaji tertinggi untuk golongan tamtama (Kopral Kepala/Ajun Brigradir Polisi masa kerja 28 tahun) Rp 2.819.500 (sebelumnya Rp 2.659.800). Adapun gaji terendah anggota TNI/Polri golongan Bintara (Sersan Dua/Brigadir Polisi Dua masa kerja 0 tahun) kini menjadi Rp 2.003.300 (sebelumnya Rp 1.889.900). Adapun gaji tertinggi anggota TNI/Polri golongan Bintara (Pembantu Letnan Satu/Ajun Inspektur Polisi Satu masa kerja 32 tahun) adalah Rp 3.839.300 (sebelumnya Rp 3.622.400). Sementara gaji terendah anggota TNI/Polri golongan Perwira Pertama (Letnan Dua/Inspektur Polisi Dua masa kerja 0 tahun) kini menjadi Rp 2.604.400 (sebelumnya Rp 2.457.000), tertinggi untuk Perwira Pertama (Kapten/Ajun Komisaris Polisi masa kerja 32 tahun) adalah Rp 4.551.700 (sebelumnya Rp 4.294.000. Untuk Perwira Menengah TNI/Polri (Mayor/Komisaris Polisi masa kerja 0 tahun) adalah Rp 2.856.400 (sebelumnya Rp 2.694.600), sedangkan gaji tertinggi untuk Perwira Menengah TNI/Polri (Kolonel/Komisaris Besar Polisi masa kerja 32 tahun) adalah Rp 4.992.000 (sebelumnya Rp 4.709.400). Sedangkan gaji terendah untuk Perwira Tinggi TNI/Polri (Brigjen/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama/Brigjen Polisi masa kerja 0 tahun) adalah Rp 3.132.700 (sebelumnya Rp 2.955.300), dan tertinggi (Jenderal/Laksama/Marsekal/Jenderal Polisi masa kerja 32 tahun) adalah Rp 5.646.100 (sebelumnya Rp 5.326.400). “Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal II Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 5 Juni 2015 itu. sumber: liputan 6
  8. Pekerja mengemas beras jagung instan ke dalam plastik kemasan di sebuah industri pembuatan beras jagung instan Pandawa desa Greges, Tembarak, Temanggung, Jateng, Sabtu (13/10). Beras jagung instan merupakan makanan pokok alternatif pengganti beras padi dan mempunyai kelebihan tahan lama, rendah kadar gula, mengandung banyak vitamin, fosfor dan kalsium yang diproduksi untuk mendukung ketahanan pangan melalui program ODNR (One Day No Rice). Pemerintah menaikkan tunjangan beras untuk PNS, TNI, Polri dan pensiunan sekitar 3,8 persen, lebih rendah dari perkiraan inflasi tahun 2015 sebesar 5 persen. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. 03/PB/2015 tertanggal 10 Februari 2015, yang merupakan perubahan kelima sejak revisi terakhir pada 2013. Marwanto Harjowiryono, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, dalam beleid tersebut harga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perum Bulog untuk tunjangan pangan PNS, TNI dan Polri ditetapkan sebesar Rp8.047 per kilogram. Sementara itu, tunjangan beras dalam bentuk uang untuk PNS dan pensiunan atau penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp7.242 per kilogram. "Tarif baru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2014," ujar Marwanto.
  9. Dua warga negara Indonesia (WNI) ketahuan mengikuti wajib militer (wmil) di Singapura saat melakukan latihan gabungan bersama TNI di Magelang. Dua lelaki berinisial CHJ dan AJ itu tergabung dalam pasukan Angkatan Darat Singapura. TNI yang mengetahui dua orang tersebut masih berstatus WNI langsung melarang keduanya mengikuti latihan gabungan yang bertajuk Safkar Indopura. “Mereka sempat diperiksa dan disolasi di Magelang selama seminggu. Saat ini sudah dideportasi ke Singapura,” kata Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya seperti dikutip merdeka.com, Selasa (12/11). Fuad, memastikan CHJ dan AJ itu masih berstatus WNI. Keduanya permanen residen di Singapura dan sesuai aturan, permanen residen wajib mengikuti wamil. Hal itu tentu saja bertentangan dengan undang-undang kewarganegaraan. “Ada dua aturan soal ini. Yang pertama mengatakan seseorang akan kehilangan kewarganegaraan jika masuk militer negara asing yang berperang atau akan berperang dengan kita, dia itu langsung dicabut kewarganegaraannya,” kata Fuad. “Ada juga yang menyebutkan kewarganegaraan seseorang akan hilang jika masuk tentara negara asing,” Fuad menambahkan. Mengetahui kejadian tersebut, Panglima TNI bersikap tegas dengan tidak mengizinkan dua orang itu ikut latihan bersama. “Mereka yang boleh ikut latihan di Indonesia kan yang sudah lolos pemeriksaan keamanan. Mereka berdua ini kan tidak. Karena itu kita periksa,” kata Fuad.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy