Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Prof. Dr. Wimanjaya'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

  • Ngobas Blog
  • Your World

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 1 result

  1. Rezim otoriter Orde Baru ternyata bukan mitos. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan Presiden Soeharto melakukan abuse of power terhadap Wimanjaya sehingga negara wajib memberikan ganti rugi Rp 1 miliar kepadanya. Prof. Dr. Wimanjaya Keeper Liotohe Pemilik nama Prof Dr Wimanjaya Keeper Liotohe itu mulai melakukan serangkaian kritikan terhadap rezim Orde Baru pada tahun 90-an. Di mulai dengan meluncurkan buku Primadusta di Balai Kota Diemen, Amsterdam, Belanda pada Oktober 1993. Di buku ini, Wimanjaya membeberkan kejahatan HAM yang dilakukan Soeharto pada tahun 1965. Buku ini membuat telinga Soeharto merah padam. Sepulangnya dari Belanda, Wimanjaya langsung diciduk aparat. Ia mendapat intrograsi dari Kejaksaan Agung sebanyak tiga kali, kepolisian lima kali, Kejaksaan Tinggi satu kali dan menghadapi 12 jenderal untuk menjelaskan tentang buku tersebut. Sejak Januari 1994, ia mulai mengantongi status sebagai tahanan politik. Seluruh bukunya dihilangkan, dirinya dicekal ke luar negeri. Rezim kala itu telah melakukan serangkaian tindakan discrepenacy of law (cacat hukum). Pencejalan ini dikeluarkan lewat SK Jaksa Agung Nomor KEP-068/D/Dp.2/10/1997 tertanggal 23 Oktober 1997. Akibat kekritisannya kepada rezim, Wimanjaya harus meringkuk di penjara selama 2 tahun tanpa dosa. Tidak hanya Wimanjaya, rezim otoriter kala itu juga melakukan serangkaian teror kepada keluarganya, baik secara fisik maupun mental. Pencekalan dirinya baru dicabut dengan keluarnya SK Jaksa Agung Nomor B.970/D.2/Dp.2/11/1998 tertanggal 20 November 1998 atau beberapa bulan setelah Soeharto tumbang. Kala itu, ia tidak mau menjadi penonton di belakang layar televisi dan ia memilih ikut menduduki Gedung DPR selama tiga hari tiga malam hingga Soeharto berhenti. Atas proses hukum yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah HAM ini, Wimanjaya lalu mengajukan ikhtiar hukum. Salah satunya meminta ganti rugi ke ke negara atas apa yang dialaminya. Gugatan pun dilayangkan ke PN Jaksel yang meminta ganti rugi sebesar Rp 126 miliar. Dalam jawabannya, negara yang diwakili Kejaksaan Agung menyatakan tuntutan tersebut sudah kedaluwarsa. Selain itu, Kejaksaan Agung menilai gugatan tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Wimanjaya juga dinilai tidak bisa membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara apa yang dialaminya dengan kerugian yang dituntutnya. Namun siapa nyana, PN Jaksel mempunyai keyakinan lain. "Bahwa rangkaian tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (melakukan penahanan, perpanjangan penahanan, mengajukan tuntutan, pencekalan, melarang beredarnya buku penggugat, selama menjalani tindakan tersebut penggugat beserta keluarganya mengalami tekanan/teror baik fisiklahiriah maupun mental batiniah)," ujar majelis hakim PN Jaksel yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), (21/1/16). Menurut majelis, akibat perbuatan itu, maka Wimanjaya mengalami kerugian besar baik pribadi maupun keluarganya, secara materil dan imateril sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan yang dilakukan pemerintah kala itu merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum. "Situasi tersebut merupakan abuse of power yang dilakukan oleh pemerintah atau adanya penyalahgunaan kewenangan penguasa," ujar majelis dengan suara bulat. Untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, PN Jaksel menilai perlu ganti rugi yang sesuai dengan apa yang dialami oleh Wimanjaya. Mengingat perjuangan penggugat dalam memperjuangkan haknya selaku warga negara untuk tetap hidup layak, walaupun sumber nafkah hidup terbelenggu oleh pemerintah. "Mengingat situasi dan kondisi saat ini maka majelis berpendapat adalah adil jika Tergugat (Pemerintah cs Kejaksaan Agung) membayar ganti rugi atas apa yang dilakukan pemerintah terhadap penggugat sebesar Rp 1 miliar," ucap majelis yang terdiri dari Ahmad Yunus, Yuningtyas Upiek Kartikawati dan Nelson Sianturi. "Perhitungan mana didasarkan pada kelayakan, kepantasan, keadilan serta kemanfaatan bagi penggugat," sambung majelis dalam putusan yang diketok pada 4 Agustus 2015 lalu. Kasus ini belum berkekuatan hukum tetap karena jaksa masih mengajukan banding. Kini kakek yang menapak usia 82 tahun itu hidup sederhana di sebuah rumah kecil di sebuah gang di Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istrinya yang mulai sakit-sakitan. Selain menggugat atas tindakan represif ke PN Jaksel, ia juga tengah menggugat penyerobotan tanah miliknya oleh rezim Soeharto di Bogor ke Pengadilan Negeri (PN) Cibonong.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy