Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Pemilu'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

  • Ngobas Blog
  • Your World

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 8 results

  1. Mendagri Tjahjo Kumolo Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menargetkan, perekaman data KTP berbasis elektronik (e-KTP) bagi 183 juta penduduk Indonesia selesai akhir tahun ini. Jika target tersebut tercapai, maka basis data kependudukan itu dapat digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menggelar pemilihan berbasis voting elektronik (e-voting). "Saya optimis 2017, (perekaman) 183 (juta penduduk) dengan data yang belum punya e-KTP akan selesai, sehingga kalau toh KPU menginginkan ada e-voting, siap," kata Tjahjo di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (15/3/2017). Pemilihan terdekat yang dimungkinkan digelar menggunakan e-voting yakni Pemilu serentak 2019. "(Pemilu) 2019 dong. (Perekaman data e-KTP) akhir 2017 selesai," ujar dia. Pemilu dengan sistem e-voting diyakini bisa lebih efesien karena tidak memerlukan logistik seperti kertas, paku, hingga gabus untuk mencoblos. Jika pemilu sistem itu diterapkan, maka pemilih cukup menyentuh saja tanda gambar di panel sentuh yang menggambarkan surat suara. Sementara itu, mengenai proyek pengadaan e-KTP yang sempat terhambat karena kasus korupsi, Tjahjo mengatakan, lelang blangko ditargetkan teken kontrak bulan ini, untuk kemudian dicetak April 2017 dan secara bertahap dikirim ke daerah-daerah. "Saya kira kita tetap jalan, saya kira perlu dicermati dengan baik per hari ini sudah 96,10 persen yang merekam data kependudukan," ujar dia. Saat ini masih ada kekurangan data 4,5 juta penduduk yang akan digenjot dan ditargetkan selesai tahun ini. "Tetapi ada empat setengah juta yang sudah merekam belum dapat e-KTP nya karena lelang 2016 saya batalkan. Mudah-mudahan Maret-April ini sudah mulai," ujar Tjahjo.
  2. Saya ajak Anda kembali ke skandal Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, pernah ada informasi tentang rekayasa penghitungan suara Pemilu. Diungkapkan oleh Ir Indro Tjahjono, seorang aktivis gerakan kritis mahasiswa tahun 1978, seangkatan dengan Dr Rizal Ramli dan Ir Heri Akhmadi. Indro Tjahjono mengungkapkan bahwa KPU telah melakukan kecurangan untuk memenangkan SBY. Dalam dua Pemilihan Presiden, baik di tahun 2004 maupun tahun 2009, melalui manipulasi sistem Informasi Teknologi (IT) Dalam Pemilu dan Pilpres 2004, semua PC di KPU yang digunakan untuk penghitungan suara, telah diset-up dengan program khusus di malam hari. Ketika tidak ada orang di KPU, malam-malam ada yang datang. Semua PC diisi program untuk memenangkan SBY dan mendongkrak suara Partai Demokrat. Rekayasa dalam Pemilu dan Pilpres 2009, lebih maju selangkah. Semua unit PC milik KPU lebih dulu telah diset-up dengan program tertentu. Rekayasa dan kecurangan IT pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2009 menurut Indro, memang lebih complicated dan rumit. Berlapis lapis skenario firewall dan keamanannya telah diterapkan sehingga hampir mustahil untuk ditembus. Pada 2009, tidak cukup dicurangi dari sisi IT, tetapi juga dilakukan rekaya manual. salah satunya dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) Rekayasa manual dicocokkan untuk pengontrolan suara dari sisi IT, agar jangan sampai hitungan IT melonjak, tetapi manualnya tidak cocok. Informasi ini belum terkonfirmasi kebenarannya karena Antasari yang hendak masuk mengusutnya telah dikriminalisasi Benang merah telah mulai terlihat jelas dan Anas telah memberi petunjuk jelas bahwa semua itu bermuara pada Monas, tepatnya seberang Monas. Sorotan terhadap Presiden SBY belakangan ini, mengingatkan saya pada kegencaran sorotan yang ditujukan kepada Presiden Soeharto. Tidak banyak yang tahu bahwa kemunculan SBY lebih banyak ditopang oleh sejumlah ‘kecelakaan’ politik di masa kepresidenan Abdurrahman Wahid. Dan masa kepresidenan Megawati Soekarnoputeri, yang menciptakan kesan sebagai korban penganiayaan politik berturut-turut oleh dua presiden. Dasar rakyat Indonesia lebih banyak yang melow sehingga SBY yang terkesan teraniaya otomatis mendapat simpati rakyat. Jika ditelusuri lagi maka simpati rakyat kepada SBY terlihat sejak tahun 2001 sewaktu ramai dekrit presiden Gus Dur. SBY diberhentikan dengan hormat dari jabatan Menko Polsoskam 1 Juni 2001, dengan latar belakang tidak setuju terhadap rencana Dekrit Gus Dur. Sebabnya Abdurahman Wahid menganggapnya tak bisa diandalkan lagi sebagai Menko Polsoskam untuk menghadapi Jenderal Wiranto. Jenderal Wiranto sebelumnya menjadi Menko Polsoskam dan digantikan posisinya oleh SBY. SBY juga tidak berkutik di depan konspirasi partai-partai. Sebenarnya, Abdurrahman Wahid menawarkannya posisi Menteri Perhubungan yang saat itu dijabat Agum Gumelar atau Mendagri, tapi SBY menolak. Menteri yang dipastikan mengundurkan diri karena menolak Dekrit, adalah Sekretaris Kabinet Marzuki Darusman yang sebelumnya menjadi Jaksa Agung. Malam menjelang dekrit, Marzuki Darusman masih mencoba mencegah Abdurrahman Wahid, tetapi beliau tetap bersikeras akan melakukan dekrit. Marzuki langsung menyatakan mengundurkan diri dan Abdurahman Wahid menyatakan bisa memahami dan menerima pengunduran diri itu. Saat keluar dari ruang pertemuan dengan Presiden, Marzuki berpapasan dengan Agum Gumelar, ditanya, “Bagaimana?” Marzuki menjawab, “Saya cabut”! Agum akhirnya memilih sikap yang sama. seperti halnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Agum juga melapor ke Wakil Presiden Megawati! Marzuki Darusman berbeda dengan kedua tokoh tersebut yang lapor ke Wapres Megawati, ia melewatkan acara lapor-melapor seperti itu. Karena tidak lapor, Marzuki kemudian tidak masuk kabinet baru Megawati Soekarnoputeri yang menggantikan Abdurrahman Wahid pasca impeachment Sementara Susilo Bambang Yudhoyono maupun Agum Gumelar kembali mendapat posisi di kabinet, tentunya karena merapat ke Megawati pasca dekrit. SBY ikut dicalonkan sebagai salah satu kandidat Wapres dalam Sidang Istimewa MPR 25 Juli 2001 untuk mengisi kekosongan. Posisi wapres kosong karena Megawati Soekarnoputeri naik menjadi Presiden RI pasca impeachment Tapi pilihan akhirnya mengerucut kepada dua nama, yakni Hamzah Haz (PPP) dan Akbar Tanjung (Golkar), akhirnya dimenangkan oleh Hamzah Haz Gagal menjadi Wapres, SBY dipilih Mega menjadi Menko Polkam 10 Agustus 2001. Hubungannya sebenarnya baik-baik saja dengan sang Presiden. Tetapi pihak ‘istana’, khususnya Taufiq Kiemas, mulai membaca bahwa SBY sedang mempersiapkan diri sebagai the next number one. Mulai muncul serangan, khususnya dari Taufiq Kiemas. SBY dianggap mulai mengabaikan tugas utamanya sebagai Menko Polkam. Ternyata kebiasaan mengeluh SBY sudah sejak lama, SBY mengeluh kepada para wartawan bahwa wewenang dirinya berkali-kali dilampaui. SBY juga mengeluh tidak diundang dalam rapat kabinet, dan tidak dilibatkan oleh Presiden dalam pengambilan keputusan di bidangnya. Taufiq Kiemas, menyebutnya sebagai seorang jenderal yang kekanak2-kanakan, mengeluh kepada wartawan, bukannya kepada Presiden sebagai atasannya . Pada 9 Maret 2001 ia mengirim surat kepada Presiden mempertanyakan hal kewenangannya sebagai Menko Polkam sekaligus meminta waktu bertemu Presiden. Llalu ia diundang untuk hadir dalam rapat kabinet oleh Presiden namun ia ‘membalas’ dengan tidak hadir. Dan malah 11 Maret 2001 mengirim surat pengunduran diri kepada Presiden Megawati Soekarnoputeri. Ucapan Taufiq Kiemas, maupun sikap Megawati sendiri, menyinggung rasa kehormatan keluarga termasuk Nyonya Sunarti Sri Hadijah, sang mertua. Istri Jenderal Sarwo Edhie Wibowo itu diketahui menjadi salah satu pendorong utama agar SBY maju bertarung dalam perebutan posisi number one. Perjalanan sejarah terpilihnya SBY membuktikan semua yang dihadapi Susilo Bambang Yudhoyono serba beraroma accident. Memang akhirnya kecelakaan-kecelakaan itulah yang membawanya ke kursi number one pada akhirnya. Sebagai number one ia tak begitu pandai memilih orang duduk dalam kabinetnya, mungkin karena ia terlalu meladeni situasi kompromistis. Masa kepresidenannya yang pertama, sedikit tertolong oleh the bad among the worst Muhammad Jusuf Kalla yang cukup gesit dan lincah. Tertolong oleh keberhasilan Jusuf Kalla ‘merebut’ Partai Golkar melalui Munas di Bali yang sedikit banyak dalam pengaruh iklim money politics. Dalam masa kepresidenannya yang kedua, SBY tertolong oleh kehadiran Sri Mulyani di posisi Menteri Keuangan. Meski pada saat yang sama terjadi sorotan kuat dalam kasus Bank Century dan skandal Mafia Pajak Bahasyim dan Gayus Tambunan.
  3. Persaingan antar calon presiden di kedua partai Amerika Serikat semakin memanas hingga ke tubuh internal partai baik Demokrat maupun Republik. Dalam jajak pendapat terakhir, Hilarry masih berada di urutan pertama untuk partai Demokrat, demikian halnya Donald Trump di partai Republik....
  4. Sebentar lagi pemilu presiden akan segera digelar. Apakah Anda setuju bahwa ini saat yang tepat untuk memulai bisnis? Awal dari bisnis yang sukses adalah kreativitas dalam melihat peluang bisnis dan memanfaatkannya dengan baik. Masa kampanye dan Pemilu adalah masa ketika berbagai peluang bisnis terbuka. Kalau Anda jeli melihat peluang tersebut dan memiliki kemauan untuk memanfaatkannya, bukan tidak mungkin Anda akan mendapatkan keuntungan yang besar. Bisnis yang biasanya banjir order menjelang masa kampanye dan Pemilu di antaranya adalah bisnis konveksi, percetakan, makanan dan minuman, dll. Tapi ada beberapa peluang bisnis unik yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk Anda, misalnya: Air Minum Dalam Kemasan Bisnis air minum dalam kemasan memang bukan hal baru. Tapi sedikit perubahan yang kreatif dengan tempelan label yang bisa didesain sendiri bisa jadi peluang bisnis yang baik. Saat kampanye dan masa Pemilu, label kemasan minuman bisa berupa lambang partai. Setelah kampanye dan masa Pemilu telah lewat, desain label minuman dengan logo buatan sendiri bisa digunakan untuk bisnis katering, restoran, ataupun sekedar untuk acara keluarga besar. Bisnis Desain Punya kemampuan desain grafis? Kemampuan ini bisa jadi andalan bisnis selama masa Pemilu ketika banyak caleg membutuhkan desain untuk spanduk, baliho, kaos, serta atribut lainnya. Menulis Buku Kalau Anda memilki kemampuan menulis, apalagi sudah sering menulis di media ataupun menerbitkan buku, Anda bisa mengerahkan kemampuan ini untuk membuat biografi dari salah satu tokoh pencalonan presiden ataupun tokoh anggota legislatif. Anda bisa mengajukan proposal serta contoh tulisan ataupun rancangan penulisan biografi pada tokoh yang bersangkutan. Kalau mendapat respon positif dari tokoh tersebut sekaligus penerbit, buku biografi karya Anda pun bisa terbit di pasaran. Blogging Punya kemampuan menulis yang dilengkapi dengan pengetahuan akan dunia internet dan sosial media marketing? Anda bisa membuat blog sebagai tempat untuk berdiskusi mengenai politik serta tempat untuk mengungkapkan pendapat Anda. Kalau blog Anda sukses dan mendapat perhatian, keuntungan tentu saja bisa diambil dari iklan pada blog Anda. Mungkin inspirasi bisnis di atas tidak sesuai dengan kemampuan Anda? Coba cari peluang bisnis lain yang bisa Anda ambil. Jeli melihat peluang bisnis yang sesuai dengan kemampuan Anda bisa jadi langkah awal untuk membangun bisnis yang sukses. Jangan lupa, kadang hal yang paling sederhana bisa menjadi bisnis yang menguntungkan. Selamat mencoba!
  5. Wahai Tv Partai! "Muak dengan MetrongTv dan TvOneng, beritamu tak berimbang. Setiap liat MetrongTV pasti nongol wajah beliau. Di berita baris bawah yang berjalan pun dipenuhi dengan nama beliau, begitu juga iklannya. Begitu pula dengan TvOneng, dua-dua nya sama saja, cuma yang kedua ini dikit berubah, keliatannya sudah sadar. Tak salah jika KPI melayangkan teguran keras terhadap kedua TV tersebut. Ayo KPI, bebaskan TV Nasional dari ketidakberimbangan berita. Tegur keras dan tindak tegas televisi-televisi yang menjadi budak-budak pesohor politik yang murka, yang dipenuhi dengan keberpihakan, tidak menjunjung tinggi keberimbangan. Jika tetap, ‪#‎GoToHellWithYourParty‬" (Dikutip dari facebook pribadi, dengan akun Adhi Panjie Gumilang) Seperti yang saya baca di berita online, disana mebnyebutkan bahwa KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) telah mengeluarkan surat sanksi administratif teguran kepada kedua televisi nasional yaitu tvOne dan MetroTv. Pengeluaran surat tersebut tidaklah salah. Hal ini dikarenakan kedua televisi tersebut melakukan pelanggaran jurnalistik dimana memberitakan berita seputar pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara tidak berimbang atau tidak netral. Akhirnya atas dasar itulah KPI pusat menyarankan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengevaluasi ulang Izin Penyelanggaraan Penyiaran atau IPP. Pelanggaran yang dilakukan kedua televisi tersebut terlihat dari adanya perbedaan sudut pandang pemberitaan tentang Capres dan Cawapres dimana tvOne lebih berpihak kepada kubu Prabowo Subianto - Hatta Radjasa, sedangkan MetroTv lebih berpihak kepada kubu Jokowi - Jusuf Kalla. Ketidaknetralan tersebut dilihat dari jumlah durasi, jumlah frekuensi, dan tone (kecenderungan) pemberitaan untuk mengetahui implementasi dari prinsip-prinsip program siaran jurnalistik, khususnya prinsip adil dan berimbang pada obyek pemberitaan (merdeka.com). Menurut hemat saya, hal ini sungguh menjijikkan dikala melihat televisi yang dulu sangat saya banggakan karena beritanya sangat mengedukasi masyarakat. Akan tetapi, di tahun politik ini semuanya seperti berubah. Ntah apakah benar perubahan ini disebabkan karena pemimpin tertinggi dari kedua televisi tersebut adalah pimpinan tertinggi juga di salah satu partai politik ataukah ada kepentingan lain dibelakangnya. Hal ini akan terlihat benar jika kita tarik benang merah bahwa partai politik yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi televisi tersebut berkoalisi dengan siapa dan siapa, ini sangatlah jelas! Sungguh bukan hal yang lumrah bukan kalau hal ini menjijikkan? Selain itu, menjelang hari H pencoblosan pada tanggal 9 Juli 2014. Sangat mengherankan sekali kalau salah satu dari televisi tersebut menyebarkan fitnah yang sangat frontal. Memang, memakan bangkai saudaranya sendiri adalah hal yang "mungkin" wajib dilakukan di tahun politik ini karena jumlah kandidat yang hanya dua pasangan. Hal itu sungguh mengecewakan, bahkan dewan pers-pun telah menganggap bahwa apa yang diberitakan oleh televisi tersebut sangat keterlaluan karena memberitakan berita yang berasal dari opini publik atau public opinion yang sangat belum tentu kebenarannya. Oleh sebab itu, patut kiranya-lah televisi nasional yang menjadi sumber utama pendidikan politik bagi masyarakat Indonesia memberikan berita-berita yang benar adanya, menyebarkan berita yang bukan fitnah, yang ditakutkan akan menimbulkan gejolak yang sangat besar bagi kegiatan politik di Indonesia. Semoga televisi yang menjadi antek-antek petinggi partai politik segera tobat. Kalaupun tidak tobat ya semoga mereka merubah nama televisinya seperti nama partai politiknya. Pilihlah dengan hati, tetap junjung tinggi azas Luberjudil! (@apanjiegumilang)
  6. Pemilihan Umum Legislatif 2014 bisa dianggap sangat tidak mencerminkan adanya demokrasi, karena yang bisa jadi anggota legislatif itu ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum dan bukan oleh rakyat. Hal ini dilaporkan oleh salah satu Caleg dari Partai Gerindra dari Papua Barat untuk DPR-RI, Iwan Sumule kepada bergelora.com di Manokwari, Selasa (29/4). Ia menjelaskan setidaknya ada 5 modus kecurangan dalam penghitungan suara. Pertama adalah Parpol yang telah memperoleh 1 kursi plus namun suara plusnya tidak mendapatkan tambahan 1 kursi, akan menjualnya ke Parpol lain atau caleg lain. "Kedua adalah pengalihan suara untuk Parpol ke Caleg di Parpol yang sama," ujarnya. Yang ketiga menurutnya adalah pengalihan suara caleg ke caleg yang lain dalam suatu Parpol. "Keempat adalah meningkatkan BPP untuk menguntungkan Parpol yang mendapatkan suara sedikit dan tidak mencapai 1 kursi dengan menambah jumlah suara sah," lanjutnya. Yang kelima menurut Aktivis 1998 ini adalah penurunkan BPP yang menguntungkan Parpol yang mendapatkan 1 kursi plus, dengan mengurangi jumlah suara yang sah. "Mohon dicek kesesuaian C1, D1, DA1, DB1, dan DC1. Awasi Proses, Pantau Hasil, Laporkan Kecurangan dan jangan ragu lapor kecurangan," tegasnya. Untuk itu menurutnya Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Papua Barat menurutnya patut diduga melakukan rekayasa untuk memenangkan salah satu partai tertentu. Pleno tidak dilakukan di masing-masing kabupaten, tapi di Manokwari. "KPUD-KPUD di seluruh Papua Barat mengadakan pleno di Manokwari. Bukan di kabupataen masing-masing, agar tidak ada saksi yang bisa ikut sehingga suara bisa diatur," demikian ujarnya. Ia memberikan contoh di Sorong Selatan, KPUD menyatakan pengumpulan suara Golkar sebanyak 11.000 orang dan PDIP terkumpul 10.000 orang. "Dan tak ada tanda tangan saksi maupun bukti C1 nya," ujarnya. Bawa Lari Rekap Sementara Ketua KPU Sarmi Yosep Twenty, bersama salah seorang anggota komisioner diduga membawa lari hasil rekapan Panitia Pemungutan Distrik (PPD) dari enam distrik Kabupaten Sarmi. "Hasil rekapan mau dibawa keluar Sarmi. Tetapi sampai dicegat polisi dan data diambil kembali," demikian Ketua Bawaslu Papua,Robert Horik kepada wartawan Senin (28/4) di Jayapura, Papua. Bentuk kecurangan yang lain adalah dugaan penggelembungan suara hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2014 Kabupaten Asmat. Untuk itu KPU Papua menunda hasil rekapitulasi Kabupaten Asmat. "Tidak boleh keluar dari Jayapura. Harus pleno disini. Setiap partai harus mengirimkan saksi," tegas Komisioner KPU Papua Musa Sombuk, dalam Pleno terbuka rekapitulasi KPU Papua di Jayapura
  7. Beberapa hari menjelang Pemilu pertama di tahun 1955, pemerintah mengeluarkan mengumumkan. Isinya agar warga yang belum menerima surat pemberitahuan di tempat mana ia akan melakukan pemungutan suara agar melapor ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat. Namun setelah pengumuman itu disiarkan, isu jual beli suara terutama di Kota Bandung, Jawa Barat semakin kencang. "Desas-desus yang tertangkap oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kota Besar Bandung menyatakan bahwa sejak dikeluarkannya surat-surat pemberitahuan di atas itu, ada di antara rakyat yang memperjualbelikan surat-surat tersebut," kata PPS Kota Bandung dalam harian Pikiran Rakjat yang terbit pada 24 September 1955. Meskipun jual beli suara itu tidak akan mempengaruhi jalannya pemungutan suara, tapi jika isu itu memang benar-benar terjadi, maka pihak yang berwajib akan menindak secara keras oknum-oknum yang melakukan jual beli suara tersebut. "Karena memang tiap-tiap rakyat yang melakukan pemungutan suara itu harus membawa surat pemberitahuan disertai kartu penduduk masing-masing," jelasnya. PPS Kota Bandung juga mengumumkan setiap warga wajib melakukan pemungutan suara berdasarkan tempat dimana ia terdaftar. Kecuali bagi pegawai yang tidak bisa pulang ke tempat dimana ia terdaftar. "Diperbolehkan melakukan pemungutan suara di tempat terdekat dimana mereka berada. Asal mereka meminta surat kutipan dari TPS yang bersangkutan," ujarnya.
  8. KOALISI Masyarakat Sipil mengajukan Pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pokok gugatannya, memohon kepada MK agar mengabulkan permohonannya untuk melakukan pemilihan umum dan pemilihan presiden secara serentak sesuai amanah konstitusi UUD 1945. Pasal 22e ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun, di mana seharusnya pemilu itu mencakup pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD dan Pilpres. Faktanya, di dalam Pasal 3 ayat 4, Pasal 9, Pasal 14 ayat 2 dan Pasal 112 UU Pilpres semua ketentuan itu dilanggar karena memisahkan pelaksanaan pemilu legislatif dengan pilpres. Pemilu itu dalam UUD 1945 dijelaskan dilakukan lima tahun sekali, artinya secara sekaligus serentak pada hari yang sama, bukan bulan ini diadakan pemilihan DPR, DPRD dan DPD lalu tiga bulan kemudian baru diadakan pemilihan presiden, karena nanti namanya pemilu dua kali dalam waktu lima tahun. MK kemudian mengabulkan gugatan tersebut bahwa UU pilpres memang bertentangan dengan UUD 1945 tetapi pemberlakuan pemilu serentak dilaksanakan pada pemilu 2019 dengan segala pertimbangannya. Ini merupakan keputusan problematik yg menghasilkan masalah baru. Artinya pemilu 2014 ini masih berlandaskan kepada UU pilpres tahun 2008 yang MK sendiri telah menyatakan bahwasannya UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Artinya anggota parlemen dan presiden yang dihasilkan oleh pemilu 2014 cacat hukum dan inkonstitusional. Atas dasar itu, saya menyerukan kepada seluruh mahasiswa Indonesia bergerak dan menolak perhelatan akbar pemilu 2014. Karena akan menghasilkan anggota parlemen dan presiden yang tidak legitimate yang cacat hukum dan inkonstitusional. Karena mereka dihasilkan melalui pemilu yang masih berlandaskan kepada UU pilpres tahun 2008 yang jelas sudah dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy