Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'PNS'.

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • CLINIC NGOBAS
    • Coronavirus
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • Ngocol
    • Ngocol Video
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • ABOUT NgobasTV
    • EVENT
    • WESER
    • LAPOR KOMANDAN

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Categories

  • Files
    • Website
    • Smartphone
    • Computer
  • Games
  • E-Book

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 5 results

  1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Peraturan Menetri PANRB No. 6/2018 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian PANRB. Dalam aturan itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian PANRB yang mengalami keterlambatan masuk kerja diwajibkan untuk mengganti waktu keterlambatan pada saat jam pulang kerja. “Setiap keterlambatan yang ditoleransi paling lama 30 menit, harus diganti selama 30 menit. Wajib diganti hari itu juga, tidak boleh hari lain,” jelas Kepala Bagian SDM Ugi Cahyo Setiono, Selasa (17/04) kemarin. Jam kerja PNS Kemenetrian PANRB diatur dalam pasal 3 ayat 1, yaitu hari Senin hingga Kamis pukul 07.30 – 16.00 WIB, dengan waktu istirahat pukul 12.00 - 13.00 WIB. Pada hari Jumat, jam kerja berlaku pukul 07.30 – 16.30 dengan jam istirahat pukul 11.30 – 13.00 WIB. Jika seorang pegawai absen pukul 07.35, ia wajib pulang paling cepat pukul 16.30 WIB. “Setiap harinya kami hanya memberi toleransi waktu terlambat 30 menit, atau hingga pukul 08.00 WIB,” imbuh seraya menambahkan, bahwa terlambat beberapa detik tetap harus diganti 30 menit. Dikatakan bahwa keputusan itu sempat mengalami perdebatan panjang, namun akhirnya disetujui. “Kami ke depan kan unsur pembinaan terkait disiplin waktu,” tegasnya. Sebelum adanya aturan ini, para PNS Kementerian PANRB yang terlambat masuk kerja dikenakan sanksi pemotongan tunjangan kinerja. Kini, dengan regulasi yang baru, pemotongan tunjangan kinerja berlaku apabila dalam satu bulan, seorang PNS mengalami keterlambatan lebih dari lima kali. Selain pemotongan tunjangan kinerja, PNS juga akan dikenakan hukuman disiplin. “Dalam satu bulan, kami hanya akan memberikan waktu lima kali terlambat,” ungkap Ugi. Pada pasal 10, dinyatakan Permenpan ini berlaku pada tgl 2 Agustus 2018. Setelah peraturan ini berlaku, Permenpan nomor 19 tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitan Tunjangan Kinerja PNS di Lingkungan Kementerian PANRB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sumber: https://id.crowdvoice.com/posts/telat-5-menit-pns-wajib-ganti-setengah-jam-2Kuc
  2. Rencana pemerintah untuk melakukan rasionalisasi terhadap jumlah PNS cukup mengejutkan. Pasalnya, rencana ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah. Rasionalisasi ini nantinya akan diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengenai percepatan pemetaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ditargetkan, aturan ini nantinya akan keluar menjelang akhir tahun 2016. Penilaian kinerja PNS pun akan dimulai pada tahun 2017 mendatang. Lantas, apakah PNS yang terkena 'pemecatan' dapat kembali 'rujuk' untuk menjadi PNS? Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB, Herman Suryatman mengungkapkan, PNS yang terkena dampak rasionalisasi nantinya kemungkinan tidak dapat kembali bertugas sebagai PNS. Pasalnya, keputusan ini telah berdasarkan penilaian yang cukup mendalam akibat 'kemalasan' dari PNS selama ini. "Kemungkinan tidak. Karena kita sudah melihat kinerjanya ya. Tapi ini masih kita bahas," kata Herman. Namun, PNS nantinya kemungkinan tetap akan mendapatkan pesangon. Pesangon ini diberikan kepada PNS dengan alasan pengabdian yang selama ini telah diberikan. "Untuk pesangon, kita usahakan kebijakan rasionalisasi ini tidak merugikan masyarakat. Apalagi PNS yang telah mengabdi," ungkapnya. Untuk diketahui, dari 4,5 juta PNS, akan terdapat 1 juta PNS yang akan terkena dampak 'pemecatan' hingga tahun 2019 mendatang. Rencana ini dilakukan mengingat besarnya anggaran belanja pegawai pada pemerintah daerah yang mencapai 50 persen. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan infrastruktur di daerah. "Kalau kita lihat belanja pegawai itu kan rata-rata 33,8 persen. Belanja pegawai pemerintah pusat masih aman 21 persen. Tapi daerah mencapai 50 persen. Sangat besar. Jadi kita butuh efisiensi anggaran," jelas Herman.
  3. Pegawai negeri sipil (PNS) di Minahasa, Sulawesi Utara, bakal mendapat rezeki tambahan hari ini. Sebab, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mulaimenyalurkan gaji ke-13 mereka. "Hari ini kita mulai salurkan gaji ke-13 yang sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.05/2015, memang pembayarannya pada bulan Juli," ujar Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPK-BMD), Yoldi Winerungan, Rabu (1/7/2015). Ia menambahkan, proses penyaluran gaji ke-13 terdiri dari beberapa tahapan. Yakni, harus menunggu terbitnya Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). "Setelah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka terbitlah Surat Perintah Membayar (SPM). Jadi, semuanya tergantung SKPD masing-masing. Jika semua prosedurnya sudah lengkap, gaji bulanan dan gaji ke 13 bisa cair bersamaan pada hari ini," tutur Yoldi. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Minahasa Tenggara, Katrien Mokodaser, mengatakan, nilai gaji ke-13 yang disalurkan kepada PNS tidak boleh dipotong. "Gaji ini tidak boleh dipotong dengan alasan apapun," ucapnya. Sumber: OkeZone
  4. Kepala biro intelijen AS mengatakan Cina merupakan “tersangka utama” di belakang aksi peretasan berskala besar yang mempengaruhi data jutaan pegawai pemerintah Amerika Serikat. Kepala biro intelijen AS mengatakan Cina merupakan “tersangka utama” di belakang aksi peretasan berskala besar yang mempengaruhi data jutaan pegawai pemerintah Amerika Serikat. Kepala badan intelijen AS, James Clapper adalah pejabat tertinggi AS yang mengumumkan hal itu dan menuduh Beijing berada dalam aksi peretasan itu semenjak masalah ini munucl ke permukaan. “Cina masih menjadi tersangka utama,” kata Clapper di sebuah konferensi di Washingtong DC. Tetapi, lanjutnya, “AS masih melakukan penyelidikan lebih lanjut." Cina selama ini mengelak semua tuduhan yang menyebut mereka di balik pembobolan data jutaan pegawai pemerintah AS. Sebelumnya, Kantor Manajemen Personel (OPM) AS telah mengonfirmasi pada awal Juni lalu bahwa hampir empat juta pegawai yang ada saat ini maupun di masa lalu terkena dampak pelanggaran ini. Cina membantah Pelanggaran ini berpotensi mempengaruhi semua badan federal, kata pejabat OPM. Kepala badan intelijen AS, James Clapper adalah pejabat tertinggi AS yang mengumumkan hal itu dan menuduh Beijing berada dalam aksi peretasan itu semenjak masalah ini munucl ke permukaan. Pernyataan yang menyebut Cina sebagai "tersangka utama" itu dibuat usai pertemuan tingkat tinggi Cina-AS yang membahas masalah “kode etik” terkait sistem keamanan internet. Dalam pertemuan yang digelar di Washington, Menlu AS John Kerry mengatakan, kerjasama dengan Cina diperlukan untuk merancang “kode etik” persoalan tersebut. Perwakilan Cina disebutkan menyetujui hasil pertemuan. Sejauh ini Cina membantah tuduhan AS dan menyebut tuduhan terkait peretasan itu “tidak bertanggung jawab." Jangan lupa sukai dan kasih bintang, udeh liat gak bayar!
  5. Pekerja mengemas beras jagung instan ke dalam plastik kemasan di sebuah industri pembuatan beras jagung instan Pandawa desa Greges, Tembarak, Temanggung, Jateng, Sabtu (13/10). Beras jagung instan merupakan makanan pokok alternatif pengganti beras padi dan mempunyai kelebihan tahan lama, rendah kadar gula, mengandung banyak vitamin, fosfor dan kalsium yang diproduksi untuk mendukung ketahanan pangan melalui program ODNR (One Day No Rice). Pemerintah menaikkan tunjangan beras untuk PNS, TNI, Polri dan pensiunan sekitar 3,8 persen, lebih rendah dari perkiraan inflasi tahun 2015 sebesar 5 persen. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. 03/PB/2015 tertanggal 10 Februari 2015, yang merupakan perubahan kelima sejak revisi terakhir pada 2013. Marwanto Harjowiryono, Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, dalam beleid tersebut harga pembelian beras oleh pemerintah kepada Perum Bulog untuk tunjangan pangan PNS, TNI dan Polri ditetapkan sebesar Rp8.047 per kilogram. Sementara itu, tunjangan beras dalam bentuk uang untuk PNS dan pensiunan atau penerima tunjangan yang bersifat pensiun ditetapkan sebesar Rp7.242 per kilogram. "Tarif baru ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2014," ujar Marwanto.
×
×
  • Create New...