Jump to content
  • Kemerdekaan indonesia 74
  • Kemerdekaan indonesia 74
  • Kemerdekaan indonesia 74

Search the Community

Showing results for tags 'Korupsi'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 22 results

  1. Proses pembelian 5.225 unit komputer oleh Bagian Pengelolaan Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disorot masyarakat. Karena pembelian komputer oleh instansi pemerintah seharusnya proses pengadaannya wajib dilaksanakan secara e-katalog, sebagaimana diatur oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah) yang sudah ditampilkan secara online. Dengan mekanisme pembelian secara e-katalog yang diatur LKPP ini, instansi pemerintah bisa mendapat barang yang berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah serta untuk menghindari terjadinya markup harga, rekayasa, kolusi, korupsi dll Oleh Karenanya FKKS - Forum Komunikasi Komite Sekolah mempertanyakan, kenapa pembelian komputer senilai total Rp. 52 milyar itu tidak dilakukan secara e-katalog, tapi dilakukan dengan cara pelelangan dan bahkan dengan cara lelang cepat, dimana dengan itu data persyaratan, harga penawaran & peserta pengadaan yang menjadi penyedia, barang di LPSE Surabaya dengan kode lelang 7303010 , tidak bisa diakses/diketahui oleh publik? Bahkan, menurut FKKS, pelaksanaan lelang untuk pengadaan komputer itu terkesan dilaksanakan untuk menghindari pelaksanaan pengadaan melalui cara e-katalog yang ada pada system LKPP. Anggota FKKS, Yudo Anggodo menyatakan, indikasi mensiasati agar tidak melakukan pengadaan secara e-katalog ini terlihat bahwa lelang pengadaan komputer ini terkesan sengaja dilakukan ketika melihat peluang saat system e-katalog untuk produk komputer di LKPP sedang di-upgrade/ diperbaharui. Dimana proses pengadaan dengan cara lelang itu dilaksanakan tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februarti 2018. "Padahal saat system e-katalog untuk produk komputer di LKPP itu sedang di-upgrade, sudah ada pengumuman dalam situs LKPP tersebut bahwa untuk e-katalog (online shop) untuk produk komputer sudah bisa dipakai kembali pada tangga 17 Februari 2018", kata Yudo "Kenapa tidak menunggu hanya beberapa hari sehingga terkesan terburu2 memanfaatkan waktu luang sekian hari saat system e-katalog di LKPP sedang upgrade. Situasi itu tampaknya malah dipakai alasan untuk melaksanakan pengadaan komputer dengan system lelang dan tidak melalui cara pembelian e-katalog? Dan kenapa tidak melalui lelang biasa yang info bisa diketahui publik, kok memakai cara lelang cepat yang info detailnya di situs LPSE Surabaya tidak bisa diakses/ diketahui publik", ujarnya Apalagi kemudian diketahui, bahwa persyaratan, spesifikasi dll untuk bisa menjadi penyedia barang dalam lelang pengadaan komputer itu terkesan dibuat sangat sulit, dan berpeluang membuat situasi yang bisa menimbulkan anggapan adanya rekayasa bahwa hanya pengusaha tertentu saja yang bisa menjadi penyedia barang. "Jika kualitas komputer serta spesifikasinya kalah bagus, dan pembelian dengan cara lelang pengadaan ini ternyata harganya jauh lebih mahal dibanding harga, jika proses pembelian melalui e-katalog di LKPP, apa ini nantinya tidak bermasalah dalam hukum?", tutur Yudo Sebagaimana diketahui, kota Surabaya, pada tahun 2018 ini mengalokasikan dana sebesar Rp. 52 milyar untuk pembelian komputer dan perlengkapannya, dimana rencananya sebanyak 5255 tersebut akan dibagikan kepada SD dan SMP negeri yang kekurangan peralatan Untuk SD keperluannya meliputi pemenuhan laboratorium, ruang guru dan ruang tata usaha. Sedangkan di jenjang SMP komputer diberikan untuk melengkapi laboratorium, ruang guru dan keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Menurut FKKS, karena untuk keperluan dan dibagikan ke sekolah-sekolah di Surabaya, bukankah biasanya pembelian komputer itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Karena Dinas Pendidikan lebih tahu kebutuhan sekolah. Dan selama ini pembelian komputer untuk keperluan sekolah dan peningkatan mutu proses belajar mengajar, dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan atau langsung oleh sekolah melalui proses pembelian e-katalog di LKPP. Maka tampak janggal ketika dana untuk peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini pembelian komputer dikelola oleh Bagian Pengelolan Aset Pemkot Surabaya dan Dinas Pendidikan hanya bertugas membagikan komputer ke sekolah2. Apalagi kemudian proses pembelian tersebut terkesan adanya rekayasa untuk menghindari pengadaan melalui proses e-katalog di LKPP Jika proses pembelian komputer senilai Rp. 52 milyar ini dikemudian hari menimbulkan persoalan hukum yang berindikasi adanya dugaan korupsi, tentunya hal ini bisa mencoreng kinerja pemkot Surabaya. Apalagi Noer Oemarijati Kepala Bagian Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, dikenal sebagai orang yang paling dipercaya oleh walikota Tri Rismaharini.
  2. Pihak koroner atau dokter forensik di Los Angeles memastikan salah satu saksi kasus korupsi E-KTP Johannes Marliem meninggal dunia akibat bunuh diri di kediamannya di California, AS. Menurut petugas koroner, jenazah Johannes Marliem masih berada di kamar jenazah menunggu klaim dari pihak keluarga.
  3. Warga sekitar tempat tinggal Novel Baswedan mengaku tak asing dengan kehadiran sosok mencurigakan yang kerap mondar-mandir belakangan ini sebelum penyiraman air keras ke wajah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Dua pria bersepeda motor matic itu tak sekali terpantau warga sedang duduk-duduk dekat tempat kejadian perkara. "Satu orang kurus tinggi berdiri di samping motor. Motornya matic warna hitam. Dia pakai jaket kulit hitam dan pakai helm full face," kata Eko Julianto (26) warga yang ikut dipanggil menjadi saksi oleh polisi kepada awak media di Masjid Al Ihsan, Jalan Deposito, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017). Dia juga mengaku hafal dengan ciri-ciri satu orang lainnya. "Kalau satu lagi itu gede, dia duduk di bangku keramik dekat masjid. Motornya terparkir ke arah rumah Novel. Dia enggak pakai helm, mukanya asing, perawakan besar sedang, rambutnya ikal berwarna kemerahan," Eko menjelaskan. Namun, belum ada keterangan resmi terkait ciri dan identitas pelaku dari kepolisian. Polisi masih mendalami keterangan saksi, serta bukti lain seperti rekaman CCTV. Di rumah Novel Baswedan, beberapa anggota kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara keluar dari kediaman mantan anggota Polri itu di Jalan Deposito Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terlihat 6 polisi membawa laptop, printer, dan sebundel berkas. Saat ditanya apakah alat-alat yang dibawa terkait dengan pemeriksaan, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Nasriadi menjelaskan sejumlah barang yang dibawa milik internal polisi dan bukan barang bukti. Nasriadi mengatakan hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 14 orang saksi. Mereka yang diperiksa merupakan para saksi yang kebanyakan merupakan tetangga Novel Baswedan yang melihat insiden tersebut. "Saksi skitar 14 orang yang melihat dan ada di TKP tapi masih pendalaman," ucap Nasriadi.
  4. Sekarang ini lagi boomingnya korupsi e-KTP, sebelumnya 212 lah, atau demo ahok dipenjara. Sekarang kayaknya penistaan e-KTP deh. Gimana menurut jendral tentang masalah ini? Ini yang dirugikan kita semua loh ndral. Baca deh beritanya dari Kompas: Sumber: Kompas Miris, Indonesia masih banyak permainan kayak gini.
  5. Dosen hukum pidana di Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak lebih baik ketimbang Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi. Indikasinya, penggodokan instruksi presiden soal pencegahan korupsi yang dinilai tak tepat dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. "Sebelumnya, Pak SBY dalam pemberantasan korupsi bagus sekali. Bahkan dia menyerahkan menteri dan ketua partainya. Sekarang ini pemberantasan korupsi malah dilonggarkan dengan wacana inpres," ujar Yenti dalam diskusi antikorupsi Liputan6 di Cafe Brewerkz, Jakarta, Ahad, 15 Maret 2015. Jokowi berencana menerbitkan inpres tentang pemberantasan korupsi. Inpres yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu akan fokus pada pencegahan yang diupayakan mendapat porsi 70-75 persen dari program aksi pemberantasan korupsi di Indonesia. Yenti menilai seharusnya penindakan masih menjadi program utama dalam pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia, menurut doktor bidang pencucian uang ini, masih sulit didekati dengan program pencegahan. "Fakta yang terjadi adalah kejahatan korupsi tetap terjadi," ucapnya. Yenti menyebut prestasi pemberantasan korupsi Indonesia belum sebaik Hong Kong. Saat ini, kata dia, Independent Committee Against Corruption atau KPK Hong Kong sudah bisa menempatkan porsi pencegahan lebih besar ketimbang penindakan. "Tapi, untuk sampai ke sana, prosesnya panjang. Dan, dalam proses panjang itu, program penindakan menjadi tonggaknya," ujarnya.
  6. Federasi sepakbola Jerman dituduh membayar 7,4 juta dolar kepada FIFA untuk mendapatkan cukup banyak suara guna meloloskan upaya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006. Para awak media menunggu di luar kantor federasi sepakbola Jerman di kota Frankfurt Polisi Jerman hari Selasa (3/11) menggerebek markas besar federasi sepak bola negara itu dan rumah tiga pejabat dan mantan pejabat tinggi organisasi tersebut, terkait kemungkinan pelanggaran yang dilakukan sewaktu Jerman menjadi tuan rumah kejuaraan Piala Dunia 2006. Sekitar 50 polisi terlibat dalam penggerebekan di kantor-kantor federasi itu di Frankfurt serta di rumah presiden federasi, Wolfgang Niersback, pendahulunya, Theo Zwanziger, dan mantan sekjen Horst Schmidt. Artikel yang dimuat di majalah Der Spiegel bulan lalu menuduh federasi menggunakan pembayaran 7,4 juta dolar untuk FIFA, badan pengurus sepakbola dunia, untuk mendapatkan cukup banyak suara guna meloloskan upayanya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006. Para jaksa menyatakan federasi secara tidak benar memasukkan pembayaran tersebut dalam laporan pajaknya, untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih tinggi. Zwanziger menuduh federasi menyisihkan dana cadangan untuk membeli suara. Niersback mengatakan uang itu digunakan untuk memastikan dikucurkannya hibah dalam jumlah besar dari FIFA. Federasi sepak bola Jerman telah melakukan penyelidikan internal mengenai pembayaran tersebut. Pada proses seleksi tahun 2000, Jerman terpilih sebagai penyelenggara kejuaraan Piala Dunia 2006, mengalahkan Afrika Selatan dengan selisih satu suara.
  7. Dampak Korupsi menurut Prof Sumitro Djojohadikusumo adalah kebocoran terhadap dana pembangunan sekitar 30 persen pada tahun 1989 sampai dengan 1993 dari total investasi, jumlah tersebut sekitar Rp 12 triliun. Yang dimaksud dengan kebocoran ialah pemborosan (inefisiensi ekonomi) atas penggunaan sumber daya ekonomi. Menurut Sumitro, ada beberapa penyebab kebocoron. Pertama, karena investasi yang ditanamkan dalam infrastruktur dengan masa pengembalian cukup lama. Kedua, lemahnya penggarapan dan perawatan proyek investasi. Ketiga, adanya penyimpangan dan penyelewengan. Dampak korupsi menurut Evi Hartanti yaitu berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, hal ini disebabkan karena pejabat pemerintah melakukan korupsi. Disamping itu, negara lain juga lebih mempercayai negara yang pejabatnya bersih dari korupsi, baik dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik maupun dalam bidang lainnya. Hal ini mengakibatkan pembangunan ekonomi serta mengganggu stabilitas perekonomian negara dan stabilitas politik. Menurut Evi Hartanti dampak korupsi yang berikutnya adalah menyusutnya pendapatan negara. Penerimaan negara untuk pembangunan didapatkan dari dua sektor, yaitu pada penerimaan pajak dan pungutan bea. Pendapatan negara dapat berkurang apabila tidak diselamatkan dari para pelaku korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat terhadap penyelundupan dan penyelewengan pada sektor-sektor penerimaan negara tersebut. Dampak korupsi lebih lanjut dikemukakan oleh Evi Hartanti yaitu hukum tidak lagi dihormati. Negara kita merupakan negara hukum yang segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. Cita-cita untuk menggapai tertib hukum tidak akan terwujud apabila para penegak hukum melakukan tindak pidana korupsi, sehingga hukum tidak lagi dapat ditegakkan, ditaati, serta tidak lagi diindahkan oleh masyarakat. Lebih lanjut Evi mengatakan dampak korupsi selanjutnya ialah berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat. Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewenangan keuangan negara, masyarakat akan besikap apatis terhadap segala tindakan dan anjuran pemerintah. Sifat apatis masyarakat ini yang mengakibatkan ketahanan nasional akan rapuh dan mengganggu stabilitas keamanan negara. Dampak korupsi selanjutnya menurut Evi Hartanti yaitu rapuhnya keamanan dan ketahanan negara. Keamanan dan ketahanan negara akan menjadi rapuh apabila para pejabat pemerintah mudah disuap karena kekuatan asing yang hendak memaksakan ideologi atau pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia akan menggunakan penyuapan sebagai suatu sarana untuk mewujudkan cita-citanya. Dampak dari korupsi ini juga mengakibatkan pada berkurangnya loyalitas masyarakat terhadap negara. Evi mengatakan bahwa dampak korupsi berikutnya adalah terjadi perusakan mental pribadi. Seseorang yang sering melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini mengakibatkan segala sesuatu dihitung dengan materi dan akan melupakan segala yang menjadi tugasnya dan hanya melakukan perbuatan atau tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain yang dekat dengan dirinya. Yang lebih berbahaya lagi, jika tindakan korupsi ini ditiru atau dicontohkan oleh generasi muda Indonesia. Juniadi Soewartojo mengatakan bahwa dampak korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional pada umumnya dipandang negatif. Dengan korupsi akan berakibat pada pemborosan keuangan atau kekayaan negara maupun swasta, yang tidak terkendali penggunaannya karena berada di tangan para pelakunya yang besar kemungkinan disalurkan untuk keperluan-keperluan yang bersifat konsumtif. Korupsi dapat menghambat pula pertumbuhan dan pengembangan wiraswasta yang sehat dan disamping itu tenaga profesional kurang atau tidak dimanfaatkan pada hal yang potensial bagi pertumbuhan ekonomi. Pendapat lain juga menyatakan bahwa korupsi pada dasarnya merupakan pajak tidak langsung yang harus dipikul oleh masyarakat, khususnya para konsumen. Hal ini disebabkan bahwa biaya yang harus dipikul pengusaha untuk keperluan mesin korupsi akan dibebankan pada konsumen dengan meningkatkan atau menaikkan harganya. Inefisiensi dalam birokrasi administrasi negara merupakan akibat tindakan korupsi para pejabat atau pegawai. Apabila keadaan demikian berlanjut, hal ini dapat menimbulkan dan menyuburkan apatisme masyarakat pada umumnya serta militanisme pada ekstrimis oposan pemerintah yang berkuasa. Krisis kepercayaan kepada para pejabat atau pemegang kekuasaan atau pemerintah sulit untuk dihindarkan. Situasi yang demikian ini akan dapat mematangkan suatu revolusi atau perubahan sosial lainnya. Kekhawatiran mengenai dampak korupsi yang menjalar dan bersifat endemis memang cukup beralasan dengan bahayanya terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Meskipun terdapat penggunaan istilah bahwa korupsi telah membudaya atau korupsi dewasa ini telah merupakan kebudayaan korupsi atau ungkapan lainnya, mungkin hal ini terlampau mendramatisasikan keadaan yang sebenarnya. Namun demikian, perlu diperhatikan jika Bung Hatta salah seorang proklamator pernah mengkonstatir bahwa korupsi bisa-bisa akan membudaya jika dibiarkan terus, memang penanganan secara serius perlu ditingkatkan. Dampak korupsi pendapat CIBA yaitu : Korupsi menyebabkan turunnya kualitas pelayanan publik.Korupsi menyebabkan terenggutnya hak-hak dasar warga negara.Korupsi menyebabkan rusaknya sendi-sendi prinsip dari sistem pengelolaan keuangan negara.Korupsi menyebabkan terjadinya pemerintahan boneka.Korupsi dapat meningkatkan kesenjangan sosial.Korupsi dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan investor.Korupsi dapat menyebabkan terjadinya degradasi moral dan etos kerja.
  8. Menanggapi apa yang diberitakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Perwakilan Jawa Timur, bahwa uang yang disetorkan oleh para tersangka dugaan korupsi dana hibah Kadin Jatim, pada Kejati (Kejaksaan Tinggi) Jatim untuk mengembalikan kerugian negara, ternyata berasal dari kas Kadin Jatim yang sumbernya berasal dari dana hibah dari APBD propinsi jatim, yang belum terpakai, IKAN-BAYA Ikatan Mahasiswa Surabaya memandang hal ini sebagai hal yang sangat aneh. "Enak sekali ya, mengembalikan uang negara yang tadinya diduga dikorupsi, tapi uangnya berasal dari dana hibah APBD yang ada di Kas Kadin yang belum terpakai. Lho terus dana yang sudah terpakai dan diduga dikorupsi itu kemana kok tidak dikembalikan" kata Adriansyah ketua Ikan-Baya. "Terus pertanggungjawabannya bagaimana? Apa lalu ditulis dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) bahwa dana hibah APBD itu digunakan untuk kegiatan mengembalikan uang negara dari kegiatan lain yang diduga dikorupsi" lanjutnya "Jika ini yang terjadi, sama saja bahwa seseorang itu sudah korupsi uang negara, lalu mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut dengan korupsi lagi dari sumber keuangan negara yang lain' ujarnya. Menurut Ikan-Baya, akan sangat aneh jika Kejati Jatim mengabaikan fakta ini maupun fakta lain yang sebenarnya sangat kuat untuk membongkar kasus ini secara tuntas. Ini akan menimbulkan kesan di masyarakat bahwa Kejati Jatim mencoba melindungi orang atau sekelompok orang yang menjadi aktor dalam dugaan korupsi ini dengan hanya mengorbankan para tersangka yang sudah ada yakni Diar Kusuma Putra dan Nelson Sembiring, yang hanya merupakan para wakil ketua Kadin Jatim dan mereka sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk mencairkan uang dari kas kadin yang berasal dari dana hibah APBD Jatim. "Ini bisa mencemarkan nama lembaga kejaksaan' tutur Adriansyah Sebagaimana diberitakan dalam situs BPK RI Perwakilan Jawa Timur www.surabaya.bpk.go.id menurut Ahmad Riyadh, pengacara ketua Kadin Jatim, La Nyalla Mattalitti bahwa uang yang dikembalikan itu bersumber dari rekening Kadin Jatim, karena ada sisa dana hibah yang belum terpakai. ------------------------------------------------- BPK RI Perwakilan Jawa Timur http://www.surabaya.bpk.go.id/?p=5635 Tutupi Kerugian Dana Hibah Ternyata Pakai Uang Kadin Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim kembali mengembalikan uang yang diselewengkan. Wakil Ketua Umum (Waketum) Kadin Bidang Kerja Sama Antarprovinsi Diar Kusuma Putra, menyerahkan Rp 2,453 miliar. Menariknya, fulus tersebut ternyata bersumber dari rekening milik Kadin Jatim. Pengembalian uang oleh Diar itu bukan yang pertama. Sebelumnya, pria yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Medaeng itu mengembalikan Rp 2,5 miliar. Dengan demikian, total uang yang dikembalikan Diar Rp 4,953 miliar. Dari mana uang sebanyak itu? Sumber terpercaya di internal kejaksaan menyebutkan, uang yang dikembalikan kemarin bersumber dari rekening Kadin Jatim. Uang tersebut dicairkan melalui selembar cek yang ditandatangani Diar, bendahara Kadin, dan Ketua Umum Kadin Jatim La Nyalla Mattalitti. Ahmad Riyadh, kuasa hukum Nyalla, membenarkan hal tersebut. "Uang yang dikembalikan itu memang dari rekening Kadin. Ada sisa dana hibah yang belum terpakai," ucapnya. Hal serupa dibenarkan oleh kuasa hukum Diar, Adik Dwi Putranto. Dia menambahkan, pengembalian uang tersebut merupakan iktikad baik kliennya. Hanya, dia menolak membeberkan total uang yang akan diserahkan ke penyidik terkait dengan kasus tersebut. Pengembalian dana hibah dari rekening Kadin tersebut mengundang pertanyaan. Sebab, dalam sangkaan jaksa, dana yang diselewengkan adalah uang hibah. Namun, Diar malah mengembalikan uang dari rekening Kadin.
  9. Mulai terkuaknya dugaan indikasi korupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta salah satunya kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) menandakan penyusunan APBD DKI Jakarta belum sepenuhnya berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, tetapi masih disusun berdasarkan proyek-proyek kepentingan segelintir orang dan kelompok. Penyusunan APBD berdasar proyek inilah yang menjadi persekongkolan dan ladang korupsi oknum, baik di pemerintah daerah (pemda) maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Senator asal DKI Jakarta Fahira Idris mengatakan kepada Bergelora.com, di Jakarta Jumat (8/5) bahwa .banyaknya kepala daerah/wakil kepala daerah beserta pegawai pemda (PNS) dan anggota DPRD di berbagai daerah di Indonesia yang tersangkut kasus korupsi akibat dari APBD yang dirancang untuk memenuhi hasrat mencari keuntungan pribadi melalui berbagai proyek yang sama sekali tidak ada urgensinya bagi kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri sejak 2005 hingga 2014 sebanyak 343 kepala daerah (gubernur, bupati, walikota beserta wakilnya) tersandung kasus korupsi dan 1.221 PNS di tingkat daerah juga terbelit korupsi. Sementara, dalam rentang waktu yang sama sebanyak 3.169 anggota DPRD terlibat dugaan kasus korupsi. Bahkan ada beberapa daerah di mana semua anggota DPRD-nya jadi tersangka korupsi APBD. “Di daerah-daerah itu, banyak APBD yang isinya program-program pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalau di Jakarta seperti pengadaan UPS buat sekolah-sekolah yang sekarang sedang ditangani Bareskrim. Anggaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengentasan kemiskinan biasanya yang mereka mainkan, kerena memang jumlahnya cukup besar,” ungkap Fahira. Hingga saat ini, kata Fahira, masih banyak ditemui daerah-daerah di mana di dalam APBD-nya tersebar proyek-proyek yang sama sekali tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan publik. “Kalau di Jakarta, saya yakin masih banyak proyek-proyek lain yang dipaksakan masuk APBD, tapi dampak buat publik tidak ada. Padahal, APBD itu satu-satu instrumen atau alat utama pemerintah daerah menyejahterakan warganya. Tapi bagi oknum-oknum ini ABPD jadi lahan empuk untuk mengeruk keuntungan pribadi,” tukas Fahira. Wakil Ketua Komite III DPD ini mengungkapkan, bahwa ajang persekongkolan antara oknum DPRD dengan oknum di Pemda mencuri uang rakyat dilakukan lewat bebagai modus dan cara sejak awal perencanaan APBD. Pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu modus yang sering digunakan. Praktik korupsi pengadaan barang dan jasa, lanjut Fahira, mulai dari suap/sogok, penggelapan, pertentangan kepentingan, pilih kasih, menerima komisi, nepotisme, konstribusi atau sumbangan ilegal, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, hingga pemalsuan. Pengawasan Lemah Lemahnya pengawasan publik terhadap proses penyusunan dan penetapan APBD, benar-benar dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk mengakali APBD. Memang, selama ini kebanyakan publik fokus memantau fungsi DPRD-nya dalam bidang legislasi dan pengawasan, sementara fungsi penganggaran sering luput karena dianggap rumit. Publik kebanyakan belum paham bagaimana melihat postur APBD apakah berpihak pada publik atau tidak, apalagi daerah yang belum menerapkan e-budgeting. Sehingga ada kesan, APBD hanya urusan kepala daerah dan DPRD serta mereka yang mengerti anggaran. Menurut Fahira, Jika APBD benar-benar pro rakyat dan diimplementasikan dengan baik dan benar, dampaknya akan terasa langsung ke masyarakat. Makanya, mau tidak mau masyarakat harus intensif mengawasinya. Agar mudah, Fahira menyarankan masyarakat di daerah bisa melihat APBD dari rasio belanja tak langsung (gaji PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga) dibadingkan dengan belanja langsung (belanja pegawai atau honorarium, belanja barang dan jasa serta belanja modal). Melihat APBD pro rakyat atau tidak juga dapat dilihat melalui sejauh mana belanja barang dan jasa, program dan kegiatannya diperuntukkan untuk pelayanan publik. Idealnya, lanjut Fahira, belanja aparat atau belanja tidak langsung harus lebih kecil dari belanja publik atau belanja langsung. Memang belum ada ketentuan rasionya seperti apa, tetapi setidaknya jika masyarakat menemukan anggaran aparat lebih besar, APBD tersebut patut dikritisi. “Setelah itu publik bisa fokus ke belanja langsung yaitu belanja barang dan jasa. Titik krusial yang harus diamati adalah sejauh mana programnya menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ini harus kita lakukan, karena APBD itu uang rakyat daerah yang pengelolaan diserahkan ke Pemda,” saran Fahira.
  10. Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Cirebon Kota terus meminta keterangan sejumlah saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2013-2014 dan tidak lama lagi perkara itu segera naik ke tahap penyidikan. Kepala Polres Cirebon Kota, AKBP Dani Kustoni melalui Kepala Sat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP Hidayatullah mengatakan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi pada dana BOS, dapat bukti-bukti dan fakta-fakta, sehingga bisa segera ditingkatkan ke tahap penyidikan. "Penyelidikkannya sudah hampir sempurna. Bukti-bukti dan fakta-fakta sudah hampir 80 persen rampung. Ditargetkan 1 atau 2 bulan kedepan naik ke tahap penyidikan," kata AKP Hidayatullah melalui pesan singkat kepada RMOLJabar, Kamis (9/4) malam. Satu dari sekian saksi dimintai keterangan, kata Kasat, adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Anwar Sanusi. Apakah Anwar Sanusi bisa jadi tersangka? "Segala kemungkinan bisa terjadi. Jika memenuhi unsur, baru dinaikkan statusnya menjadi tersangka," kata Kasat. Mantan Kepala Sat Reskrim Polres Bengkulu Utara itu menjelaskan berapa orang yang jadi tersangka BOS, nanti akan diketahui setelah ekspos. "Kita lihat setelah ekspos. Ada beberapa saksi yang ditingkatkan statusnya. (Yang jelas) lebih dari 1 tersangka," kata Kasat.
  11. Horia Georgescu, ketua komisi pemberantasan korupsi Romania, ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi beberapa tahun lalu. Ketua komisi pemberantasan korupsi Romania yang didukung Uni Eropa ditahan kepolisian negeri itu karena diduga terlibat tindak pidana korupsi. Horia Georgescu, direktur Badan Integritas Nasional Romania, ditahan departemen anti-Korupsi Romania dalam sebuah operasi yang sekali lagi menunjukkan bahwa negeri Eropa tengah itu masih berjuang keras melawan korupsi. Georgescu ditahan karena diduga menggelembungkan nilai properti yang disita pemerintah komunis sebelum properti itu dikembalikan kepada pemilik asalnya. Dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi pada 2008-2009 saat Georgescu menjabat ketua komite Nasional untuk Restitusi Properti. Akibat tindakan pidana ini, negara dirugikan setidaknya sebesar 54 juta poundsterling atau lebih dari Rp 1 triliun. Komite ini dibentuk pada 2007 untuk memeriksa aset para politisi atau para pejabat publik terkait laporan kekayaan mereka dan kemungkinan munculnya konflik kepentingan. Sebagai sebuah institusi kunci untuk memberantas korupsi di Romania, kinerja lembaga ini mendapat pujian dari Komisi Eropa yang selalu mamantau dan membuat laporan semua aktivitas lembaga ini. Menyusul penahanannya maka Georgescu menyatakan mundur dari badan anti-korupsi yang dimpimpinnya. Sementara kuasa hukum Georgescu kliennya tak bersalah atas semua dakwaan dan ingin agar investigasi itu tak merugikan reputasinya. Disebut sebagai salah satu negeri anggota Uni Eropa paling korup, Romania berada di bawah tekanan Brussels untuk memberantas masalah yang menggerogoti negeri itu sejak ambruknya komunisme pada 1989. Romania juga masih menjadi subyek pengawasan yang dilakukan Komisi Eropa terkait kemajuan negeri tersebut dalam hal memerangi dan memberantas korupsi.
  12. FPP - Front Pembela Pemuda menyayangkan langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) yang telah menetapkan pengurus Kamar Dagang & Industri (Kadin) Jatim sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap mereka di rumah tahanan Medaeng Surabaya. Karena menurut FPP, tindakan dari Kadin Jatim dibawah kepemimpinan bapak La Nyalla Mattalitti ini bukanlah tindak pidana korupsi. Akan tetapi adalah bukan merupakan upaya memperkaya diri sendiri, melainkan untuk pencarian dana guna kepentingan yang lebih besar, yakni memajukan olahraga nasional, khususnya memajukan dunia sepakbola di tanah air. Karena dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saat penyidikan yang dilakukan penyidik Kejati Jatim juga sudah menjelaskan bahwa dana hibah yang dituduhkan telah diselewengkan itu terlihat dengan jelas mengalir bukan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) dan untuk mendanai Persebaya (Persatuan Sepakbola Surabaya) untuk berlaga dalam kompetisi sepakbola nasional. Sebagai pengurus PSSI, bapak La Nyalla bertanggungjawab agar dunia sepakbola Indonesia dapat berkiprah lebih baik. Akan tetapi karena sejak pemerintah era presiden SBY sampai era presiden Jokowi pemerintah tidak mau membantu dana sama sekali, maka dicarilah sumber dana yang lain. Dan penggunaan dana hibah untuk Kadin Jatim untuk kepentingan memajukan dunia sepakbola bukanlah hal yang melanggar hukum. Karena untuk memajukan dunia sepakbola, maka kompetisi nasional harus didorong menjadi industri agar kompetisi bisa mendongkrak prestasi pemain dan klub, seperti halnya yang terjadi dinegara2 yang telah maju kompetisinya dan melahirkan tim nasional yang biasa berlaga di piala dunia. Maka bisa dilihat dalam pakta integritas maupun kontrak penerimaan dana hibah yang ditandatangani oleh ketua Kadin Jatim, bahwa La Nyalla Mattalitti bertanggungjawab secara mutlak secara hukum apabila penggunaan dana hibah ini diselewengkan atau digunakan tidak sesuai dengan program Kadin jatim, yakni memajukan dunia perdagangan & industri. Karena dana hibah Kadin Jatim ini ternyata digunakan untuk memajukan dunia sepakbola agar berkembang menjadi industri untuk menciptakan tim nasional yang tangguh, maka penggunaan dana hibah ini adalah sesuai aturan yang ada. Untuk itu menurut FPP sebaiknya pengusutan kasus dana hibah Kadin jatim ini dihentikan. Jika, pihak kejaksaan terus berkeras melanjutkan penyidikan kasus ini, maka kejaksaan harus bertanggungjawab apabila dunia sepakbola di tanah air hancur dan tim nasional loyo. Apalagi gara2 kasus ini diusut kejaksaan akhirnya sebagian dana yakni sebesar Rp. 5 milyar yang terlanjur digunakan untuk kegiatan PSSI akhirnya dikembalikan oleh bapak la Nyalla dari kantong pribadi. Akibatnya kegiatan PSSI yang lain bisa terbengkelai Demikian juga dana yang dipakai untuk kompetisi persebaya juga akan dikembalikan jika sudah terkumpul. Karena tentunya mengumpulkan uang yang sudah terlanjur digunakan untuk kompetisi sepakbola adalah bukan hal yang mudah, ujar Bahrul Ulum ketua Forum Pembela Pemuda.
  13. Di banyak negara, praktik korupsi dalam dunia politik bukanlah hal yang asing. Demikian juga halnya dengan korupsi rohani. Iblis berusaha memikat Yesus agar mau “menjual” keyakinan-Nya (Mat. 4:1-10). Si pencoba datang kepada Yesus ketika Dia sedang letih dan lapar. Iblis menawarkan kepada Yesus kepuasaan sesaat, roti segar yang bisa diciptakan dalam hitungan detik, kelepasan yang ajaib, dan seluruh kerajaan dunia beserta kemegahannya. Namun Yesus lebih tahu. Dia tahu bahwa jalan pintas adalah musuh yang berbahaya. Jalan pintas mungkin menawarkan suatu pilihan tanpa penderitaan, tetapi pada akhirnya jalan itu mendatangkan penderitaan yang jauh lebih dalam dari yang pernah kita bayangkan. Sepanjang pencobaan-Nya, tiga kali Yesus mengatakan, “Ada tertulis” (ay. 4,7,10). Yesus teguh berpegang pada keyakinan akan kebenaran Allah dan firman-Nya. Allah juga dapat menolong kita yang sedang dicobai. Kita dapat bergantung kepada-Nya dan pada kebenaran firman-Nya untuk menolong kita menghindari jalan pintas yang berbahaya. Jalan pintas apakah yang cenderung menggodaku untuk memperoleh kepuasan? Apakah yang dapat kulakukan untuk menjaga diri? Jalan Allah memang tidak mudah, tetapi akan membawa kita pada kepuasan kekal.
  14. Xi Jinping ingin memiliki pemerintahan yang bersih dari pejabat korup Setiap rezim republik Cina dan dinasti kekaisaran telah berperang melawan korupsi. Namun dampaknya biasanya sangat minim, karena kampanye anti korupsi hanya di permukaan saja dan terlupakan setelah beberapa waktu. Pasalnya, begitu beberapa pelaku korupsi sudah dipermalukan di hadapan publik dan tujuan politik sudah tercapai, maka misi selesai. Kali ini, kondisinya berbeda. Kampanye anti korupsi yang dilancarkan oleh pemimpin Cina Xi Jinping setelah ia naik ke tampuk kekuasaan di akhir 2012, akan berlangsung selamanya, kata kepala implementasi Wang Qishan, yang merupakan ketua Komisi Disiplin Partai Komunis. Setelah memulai dengan cara tradisional dengan menyasar beberapa musuh politik potensial atau asli, kampanye diperlebar ke pemerintah provinsi, BUMN, militer dan stasiun penyiaran milik pemerintah. Operasi telah menjatuhkan dua mantan pemimpin Cina yaitu Hu Jintao dan Jiang Zemin. Komisi Wang telah mengirim tim pengawas untuk menyelidiki pemerintah daerah dan industri. Tidak ada seorang pun yang bisa merasa aman dari sebuah badan yang bisa menahan orang selama enam bulan tanpa tuduhan kriminal di lokasi rahasia, sebelum memutuskan kesalahan mereka tanpa pengadilan publik, dan baru sesudah itu mereka diserahkan ke pengadilan sipil. "Genting dan rumit" Organisasi pemerintah lain yang menjadi sasaran tahun ini meliputi kementerian-kementerian budaya dan perlindungan lingkungan, Asosiasi Sains dan Teknologi Cina, Federasi Industri dan Perdagangan Cina serta China Radio International. Rapat Politburo pekan lalu mendengarkan laporan dari Komisi Disiplin dan memperingatkan bahwa partai harus tahu "praktik korupsi yang genting dan rumit" yang harus dilawan dengan "tindakan tegas dan pasti." Rapat lain yang dipimpin Perdana Menteri Li Keqiang fokus pada pentingnya pemerintahan yang bersih, manajemen ketat aset publik dan melawan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk "zona abu-abu" menyangkut pengujian dan persetujuan administratif. Korupsi masih membayangi pemerintah di beberapa sektor, terutama karena minoritas pejabat yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan izin dan memberikan keuntungan, kata Li. "Setiap sen yang dikeluarkan dari budget pemerintah harus diawasi dan diaudit secara ketat," kata dia.
  15. Kejaksaan Agung menetapkan komedian, Mandra Naih alias Mandra sebagai tersangka dugaan korupsi program siap siar Televisi Republik Indonesia (TVRI) tahun 2012. "Sudah ada tersangkanya yaitu Mdr selaku Direktur PT Viandra Production," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Widyo Pramono. Mandra yang ngetop lewat sinetron "Si Doel Anak Sekolahan" itu ternyata tak sendiri dijadikan tersangka. Anak buah Jaksa Agung HM Prasetyo juga menjerat dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur PT Media Art Image, Iwan Chermawan dan Pejabat Pembuat Komitmen Yulkasmir. Mereka dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya pada Senin 11 November 2014 lalu, Kejagung sudah pernah memeriksa Mandra ketika kasus ini masih tahap penyelidikan. Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kejagung, Sarjono Turin mengatakan, Mandra dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai salah seorang rekanan penyedia program siap siar di TVRI tahun 2012. “Beliau dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI tahun 2012, sebagai salah satu rekanan penyedia program siap siar,” ujarnya di Kejagung, Jakarta.
  16. 1. Presiden Soeharto, Indonesia (Berkuasa sejak 1967-1998) Nama mantan presiden kita Soeharto menduduki posisi teratas dalam jajaran para koruptor kakap kelas dunia. Beliau menjabat sebagai presiden Indonesia selama lebih dari 31 tahun (Maret 1967-Mei 1998). Dampak dari krisis ekonomi yang melanda Asia pada saat itu, Pak harto dipaksa mengundurkan diri. Besarnya gelombang protes dari para mahasiswa memaksa Pak Harto meletakan jabatannya. Selama masa kepemimpinannya, Soeharto dan keluarganya berhasil menjarah uang rakyat sebesar $15–35 miliar 2. Ferdinand Marcos, Filipina (Berkuasa sejak 1965-1986) Ferdinand Marcos merupakan Presiden kesepuluh Filipina. Marcos menduduku kursi presiden selama lebih dari 20 tahun (Desember 1965-February 1986). Pada tahun 1983, Marcos dituduh terlibat dalam pembunuhan lawan politiknya Benigno Aquino, Jr. Peristiwa tersebut menyulut terjadinya People Power Revolution pada February 1986. Marcos jatuh dari puncak kekuasaan. Dia mengasingkan diri ke Hawai. Kemudian, diketahui bahwa Marcos dibantu istrinya Imelda Marcos telah menggelapkan dana publik miliaran dollar ke Amerika Serikat, Swiss dan negara lainnya. Dari data TI, uang hasil korupsi Marcos mencapai $5-$10 miliar. 3. Mobutu Sese Seko, Republik Demokratik Kongo (Berkuasa sejak 1965-1997) Kongo adalah negara yang sebelumnya bernama Zaire. Mobutu merupakan Presiden kedua Republik demokratik Kongo. Hampir sama dengan Soeharto, Mobutu berkuasa selama lebih dari 31 tahun (November 1965-May 1997). Menduduki kursi pemerintahan melalui kudeta berdarah terhadap pemerintahan yang dipegang oleh Patrice Lumumba. Selama berkuasa, Mobutu membangun pemerintahan yang sangat sentralistis. Mengumpulkan kekayaan pribadi secara besar-besaran melalui eksploitasi ekonomi dan korupsi. Catatan hasil korupsi Mobutu sebesar US$4-15 miliar. 4. Sani Abacha, Nigeria (Berkuasa sejak 1993-1998) Sebagai Presiden Nigeria yang kesepuluh, Abacha menduduki kursi pemerintahannya kurang dari 5 tahun (November 1993-Juni 1998). Meski hanya satu periode, Abacha banyak dituduh melakukan pelanggaran HAM setelah dia menggantung Ken Saro-Wiwa seorang aktifis Ogoni. Selama rezim Abacha berkuasa, uang kas negara sebesar £5 miliar dilaporkan habis tersedot oleh Abacha dan keluarganya. Pemerintahan transisi Abdulsalam Abubakar pada bulan November 1998 menjelaskan proses rantai korupsi Abacha. Abacha memerintahkan Ismaila Gwarzo (penasehat keamanan nasional) untuk menyediakan permintaan dana palsu yang disetujuinya. Kemudian dana tersebut dikirim dalam bentuk tunai atau cek perjalanan oleh Bank Sentral Nigeria ke Gwarzo. Mohammed Abacha (Putra sulung Abacha) kemudian mencuci uang tersebut ke rekening di luar negeri. Diperkirakan $1,4 miliar kas negara disedot dengan cara ini. Dalam laporan TI, keluarga Abcha berhasil merampok uang negara sebesar $3-$5 miliar. 5. Slobodan Milosevic, Yugoslavia (Berkuasa sejak 1997-2000) Diantara daftar pemimpin negara terkorup, Milošević-lah yang menduduki kursi presiden Yugoslavia paling singkat. Milošević berkuasa selama 3 tahun (July 1997-October 2000). Meski singkat namun catatan hitamnya begitu mengerikan. Kursi kepresidenannya sendiri ditandai ketika pecahnya negara Yugoslavia dan Perang Yugoslavia. Pada waktu perang Yugoslavia berkecamuk, Milosevic didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional terlibat dalam beberapa kejahatan perang. Termasuk genosida dan kejahatan kemanusiaan dalam perang di Bosnia, Kroasia dan Kosovo. Ia ditangkap pada tahun 2001 oleh pemerintah federal Yugoslavia pada tanggal 31 Maret 2001 atas tuduhan kejahatan kemanusiaan, penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi sebesar $2.1 miliar.
  17. Indonesia dinilai semakin bersih dari praktik korupsi dibandingkan tahun sebelumnya, menurut riset lembaga Transparansi Internasional. Dalam Indeks Persepsi Korupsi pada 2014, Indonesia meraih 34 poin, naik dua poin dari tahun sebelumnya. Skala 0 menunjukan persepsi sangat korup dan 100 dinilai sangat bersih. Hal ini mendongkrak peringkat Indonesia ke posisi 107. Tahun lalu, Indonesia berada pada posisi 114. Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII), Dadang Trisasongko, mengatakan rilis indeks tahun ini penting karena berada dalam era pemerintahan dan parlemen baru. Banyak catatan Namun, menurut TII, pekerjaan rumah untuk memerangi korupsi masih banyak. Pasalnya, skor Indonesia masih di bawah rerata persepsi korupsi rata-rata negara-negara dunia yaitu 43. Negara terbersih antara lain Denmark, Selandia Baru, dan Singapura. Adapun yang terendah mencakup Sudan Selatan, Sudan, Afghanistan, dan Korea Utara. Skor Indonesia juga berada di bawah rata-rata skor negara-negara ASEAN, Asia Pasifik, dan G20. Ini menjadi tantangan besar mengingat persaingan bisnis antar negara akan semakin ketat menyusul diterapkannya skema Masyarakat Ekonomi ASEAN pada akhir 2015 mendatang. Indonesia berada di bawah Thailand, Filipina, dan Malaysia, namun lebih baik dari Vietnam dan Kamboja. Survei dilakukan dengan menggabungkan 13 sumber data yang menggambarkan persepsi pengusaha, pelaku bisnis, dan para pakar kasus korupsi. Indeks ini diluncurkan menyambut hari anti korupsi 9 Desember mendatang.
  18. Gara2 "KATANYA" membela Prabowo secara berlebihan, meski pilpres telah usai, apalagi terus menerus dipanas2i oleh para elit partai koalisi yang "KATANYA/NGAKUNYA" mendukung prabowo, akhirnya banyak masyarakat, merasa perlu memecah belah dirinya sendiri dan terdorong untuk tidak menyukai atau memusuhi anggota masyarakat yg lain yg tidak memilih/mendukung capres pilihannya.. Padahal jika dilihat dengan seksama, para elit partai koalisi yang NGAKUNYA mendukung & memperjuangkan Prabowo itu, setelah pilpres usai, mereka terus bergerak memecah belah masyarakat dengan memakai nama Prabowo, sebenarnya bukan untuk benar2 mendukung Prabowo. Tapi tampaknya para elit partai itu hanya memakai/ memanfaatkan nama Prabowo yang dikesankan (dikampanyekan) sendiri oleh mereka sebagai orang yang kecewa berat gara2 kalah pilpres dengan dipanas2i isu/informasi bahwa pilpres curang dll, adalah untuk kepentingan para elit partai itu sendiri. Ini bisa dilihat, misalnya dalam pengesahan UU MD3 yang dipaksakan untuk disahkan oleh koalisi mayoritas DPR yang sengaja digembor2kan sebagai koalisi pendukung Prabowo, apakah benar dalam hal ini Prabowo diuntungkan atau dibela? Sama sekali tidak ada pembelaan atau mendukung Prabowo pada pengesahan UU MD3 tersebut. Para elit partai itu membela kepentingan diri mereka sendiri. Ini bisa dilihat dimana dalam UU MD3 itu mengatur bahwa aparat hukum (KPK, Jaksa, Polisi) jika akan mengusut kasus Korupsi yang melibatkan anggota DPR harus ada ijin dari Badan Kehormatan (BK) DPR. Dengan sistem paket yang diterapkan, seluruh pimpinan DPR, seluruh pimpinan komisi DPR, seluruh pimpinan BK DPR, akan dikuasai oleh elit partai yang "NGAKUNYA" terus mendukung & berjuang untuk Prabowo. Jadi jika ada anggota DPR yang terlibat kasus korupsi, maka jika tidak diijinkan oleh BK DPR, maka aparat hukum tidak bisa mengusutnya. Ini bisa memberi kesan buruk pada Prabowo, dimana Prabowo bisa terkesan sebagai pelindung Koruptor. Selain itu dengan dipegangnya semua pimpinan DPR, pimpinan komisi DPR oleh para elit partai yang "KATANYA" dalam rangka mendukung Prabowo, maka kemungkinan besar seluruh program pemerintah tidak akan bisa dilaksanakan, jika "tidak menyenangkan" atau "tidak disetujui" oleh para elit partai tersebut. Ini bisa menimbulkan kesan, bahwa gara2 kalah pilpres, bahwa Prabowo yang menghancurkan negara RI dengan membuat kekacauan, menghambat & menghalang2i segala program pemerintahan. Padahal pelakunya adalah para elit partai tersebut. Jadi dimanakah sebenarnya tindakan yang "KATANYA" terus mendukung & memperjuangkan Prabowo, yang terus menerus di-kampanyekan itu? Contoh konkret saja, dalam pengesahan UU MD3, juga sudah terjadi kesepakatan bahwa ketua DPR akan diberikan pada partai Golkar, dengan alasan bahwa partai Golkar merupakan partai yang mendapat suara/kursi terbanyak pada koalisi yang "NGAKUNYA" untuk mendukung Prabowo. Juga dalam pembahasan UU pemilihan kepala daerah yang tadinya kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat, dan akan dirubah bahwa kepala daerah akan dipilih oleh DPRD, sebenarnya sapakah yang diuntungkan? Bisa jadi juga akan terjadi seperti peristiwa di DPR RI, karena dalam perolehan suara, hampir disemua daerah, partai Golkar juga merupakan partai anggota koalisi yang mendapat suara/kursi terbanyak di DPRD, dibanding partai anggota koalisi yang lain. Jadi besar kemungkinannya para elit partai Golkar yang akan diusung sebagai calon kepalah daerah yang dipilih oleh DPRD. Pertanyaannya, benarkah para elit partai koalisi yang menamakan diri "merah putih" ini bertujuan mendukung Prabowo? atau mereka hanya memperalat nama Prabowo untuk kepentingan mereka sendiri? Hal ini bisa berakibat bahwa nama Prabowo akhirnya terkesan (sengaja dikesankan) oleh para elit partai itu, sebagai orang yang tidak punya jiwa besar & sikap kenegarawanan, tapi dengan kampanye yang sebenarnya memanfaatkan & menjerumuskan Prabowo seperti itu, yang mengambil manfaat adalah para elit partai yang "NGAKUNYA" pendukung Prabowo, tanpa memperdulikan bahwa tindakan seperti ini bisa memecah belah masyarakat bangsa & negara. Bahkan bisa menghancurkan Republik Indonesia. Jika ini yang terjadi, maka koalisi tersebut mungkin tidak cocok memakai nama koalisi "merah putih" (KMP). Sebaiknya mengganti nama menjadi koalisi "memuja kepentingan" (KMP). Atau dari koalisi "mendukung Prabowo" dirubah menjadi koalisi "menjerumuskan Prabowo".
  19. LSM Wiraraja Bersatu Sumenep, melaporkan dugaan korupsi dana pendidikan bernilai milyaran Rupiah kepada Bupati Sumenep dan beberapa instansi terkait. Didik koordinator Wiraraja Bersatu menyatakan, dugaan korupsi dana pendidikan itu meliputi antara lain: 1.Pengadaan Alat Peraga Tingkat SD, yang bisa dilihat di LPSE Sumenep dengan kode pengadaan: 496248, senilai Rp 4,83 milyar Dalam pengadaan ini, Alat peraga yang dikirim adalah dari produsen Duta Nusantara. dimana alat peraga dari produsen ini dibeberapa daerah, diantaranya di kabupaten Pesawaran, Lampung & di kabupaten Bolaang Mongondow, pejabat & rekanan yang mengirim produk ini telah mendapat vonis dari pengadilan tipikor, karena produk yang dikirim tidak memenuhi spesifikasi (jumlah & kualitas) tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan kemendiknas (juknis), sehingga terjadi mark-up harga. Putusan pengadilan tipikor (tindak pidana korupsi) tentang produk produsen peraga pendidikan Duta Nusantara ini bisa dilihat pada putusan pengadilan tipikor Tanjung Karang, Lampung dalam nomor perkara 06/Pid.TK/2013/PN.TK dan putusan pengadilan tipikor Menado, Sulawesi Utara dalam nomor perkara 04/Pid.Sus/2012/PN.Mdo Juga putusan LPSE propinsi Sumatra Barat pada pengadaan di kabupaten Agam Sumatra Barat, sebagai mana lpse.sumbarprov.go.id pada paket 69 pengadaan alat peraga pendidikan SD, senilai Rp. 2,753 milyar, menyebutkan bahwa produk ini tidak dipilih, karena setelah dicek langsung dan hasil inspeksi oleh panitia pengadaan di gudang produsen peraga PT Duta Nusantara, produk ini banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi kemendiknas Untuk itu patut dipertanyakan, karena penyedia barang yang tidak sesuai spesifikasi ini menawarkan harga yang sangat mahal. Kenapa jika barang yang disediakan tidak sesuai spesifikasi minimal dari kemetrian pendidikan dan dokumen pengadaan ini dipilih oleh pejabat dinas pendidikan sebagai penyedia barang dan dengan harga yang sangat mahal? 2.Pengadaan Buku Perpustakaan SD yang bisa dilihat di LPSE kabupaten Sumenep dengan kode Pengadaan: 490248 senilai Rp 6,1 milyar Perlu diperiksa, buku yang dikirim apakah jumlah & kualitasnya sudah sesuai dengan dokumen pengadaan, serta apakah penilaian memang dari pusat perbukuan & kurikulum. Karena ada dugaan jumlah buku & kualitasnya dikurangi. Jadi diduga barang hanya dikirim 80%, tapi laporan dibuat seolah barang yang dikirim adalah 100%, sehingga penyedia dibayar 100% Selain itu yang tampak jelas adalah adanya dugaan pelanggaran UU nomor 5 tahun 1999 tentang Monopoli. Karena Penerbit Serikat Panca Karya Nusa (SPKN) selain memberikan dukungan & memberikan buku pada penyedia barang yang kemudian ditunjuk sebagai penyedia barang, ternyata Penerbit SPKN ini juga mengikuti proses pengadaan sebagai salah satu calon penyedia barang pada pekerjaan ini, sebagaimana bisa dilihat pada LPSE Sumenep pada harga penawaran paket pekerjaan ini. Selain ada dugaan persekongkolan horisontal antar penyedia barang, dengan diketahuinya hal ini oleh panitia pengadaan dan pejabat pembuat komitmen (PPK) dari dinas pendidikan kabupaten Sumenep, tapi dibiarkan saja, maka ada dugaan terjadi pula persekongkolan vertikal. Dimana hal ini selain dilarang oleh UU nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli, juga dilarang oleh Perpres yang mengatur pengadaan yang tertuang pada dokumen pengadaan dalam bab Pakta Integritas. Untuk itu, perlu diselidiki, kenapa persekongkolan ini dibiarkan terjadi. Ada apakah dibalik itu? LSM Wiraraja Bersatu, berharap Bupati Sumenep dan instansi terkait menyelidiki hal ini.
  20. Pengadaan Tak Sesuai Prosedur, Alat Peraga Pendidikan Dari Produsen Duta Nusantara Kualitasnya Tak Memenuhi Spesifikasi Yang Ditetapkan Kemendiknas RMOL. Polisi menahan tujuh tersangka kasus dugaan korupsi proyek alat peraga pada Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang di Rumah Tahanan (Rutan) Polda Metro Jaya. Kini, kepolisian menunggu hasil penelitian berkas perkara oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kasubdit-Tipi­kor) Polda Metro Jaya AKBP Ajie Indra menyatakan, penaha­nan ter­sangka ke tujuh dikenakan ter­hadap Kepala Bidang Peren­ca­naan Dinas Pendidikan Ka­bu­pa­ten Tangerang, Wahyono. Menurutnya, hasil peme­rik­saan enam tersangka, saksi-saksi dan alat bukti menyebutkan indi­kasi keterlibatan Wahyono. "Dia lalai dalam mengawasi tahapan proyek ini," katanya. Dugaan korupsi di Dinas Pe­n­didikan tersebut meliputi pe­nga­daan alat peraga untuk ke­pen­tingan belajar mengajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Alat peraga yang dimaksud berkaitan dengan program studi Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), matematika, kesenian, dan olah­raga. "Totalnya ada 140 item alat peraga," ujarnya. Menjawab pertanyaan ikhwal perkara korupsi ini, Ajie menan­daskan, Wahyono selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diduga tidak melaksanakan tugas sebagaimana diatur Kepres No­mor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Dia menambahkan, hasil pe­me­riksaan mengindikasikan, ten­der proyek dilakukan tanpa me­ngindahkan ketentuan alias nga­wur. Ajie menyatakan, proyek pe­ngadaan alat peraga di tingkat SMP ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Ka­bupaten Tangerang. Anggaran yang disiapkan seluruhnya men­capai Rp 7,06 miliar. Untuk kepentingan proyek, Se­laku KPA, Wahyono me­nye­rah­kan mekanisme pengerjaan dari tender hingga pelaksanaan pro­yek pada Unit Layanan Pe­nga­daan (ULP). "ULP dilaksanakan secara lintas sektoral seperti Bina Marga, Dinas Koperasi dan Dinas Kesehatan," ucapnya. Namun pada praktiknya, dalam proses lelang tersebut, tersangka Wahyono tidak melakukan taha­pan lelang sesuai prosedur. Da­lam artian, lelang dilakukan se­cara diam-diam. Di luar itu, tak di­ketahui pula daftar perusahaan yang mengikuti tender proyek tersebut. Tiba-tiba, ULP menge­luar­kan nama PT Instrumen­tasindo Power (IP) selaku pe­me­nang tender. Disampaikan, selaku KPA, Wahyono dinilai tak selektif da­lam memeriksa kualifikasi peru­sahaan pemenang lelang. Be­la­ka­ngan, perusahaan rekanan Dinas Pendidikan Kabupaten Tange­rang ini tak mampu menyediakan barang sesuai spesifikasi lelang, sebagaimana ditentukan dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Tahun Angga­ran 2010 untuk Tingkat SLTP. PT IP, menurut Ajie, selama ini tidak bergerak di bidang alat pe­raga pendidikan. "Perusahaan itu hanya dipinjam namanya untuk ke­pentingan pemenangan tender," timpal dia. Akibatnya, menurut dia, ne­gara mengalami kerugian sebesar Rp 3.698.959.000. Dia menambahkan, berkas perkara enam tersangka kasus ini su­dah dilimpahkan ke Kejati Ban­ten. Saat ini, pihaknya me­nunggu hasil penelitian berkas perkara. Masih kata Ajie, berkas per­kara yang telah dilimpahkan pada tahap pertama masing-ma­sing atas nama tersangka Memed Sumedi, staf Dinas Bina Marga selaku panitia ULP, Eko Wido­do, staf Dinas Bina Marga Kabu­paten Tangerang, Sangkata Wi­jaya, staf Dinas Koperasi Ka­bu­paten Tangerang, PUJ, staf Dinas Kesehatan Kabupaten Tange­rang, serta NF dan MUK, pe­nyedia barang. Keenam tersangka sudah dita­han terlebih dahulu. Terhitung, penahanan dilakukan pada 11 November 2013. Tapi, berkas me­­reka telah dilimpahkan ke Kejati Banten pada 31 Oktober 2013. "Kita mengharapkan, pe­nelitian berkas perkara lengkap. Sehingga, tersangka dan barang bukti bisa segera dilimpahkan." Adapun barang bukti yang di­sita antara lain, sampel alat pe­raga dari produsen peraga pendidikan Duta Nusantara, yang diduga tidak sesuai spe­sifikasi yang ditentukan Kementrian Pendidikan Nasional, dokumen kontrak, do­kumen pembayaran dan doku­men pendukung lainnya. Sejauh ini, sambung dia, ke­polisian berupaya segera me­lengkapi berkas perkara ter­sangka Wahyono. Dihubungi terpisah, Kepala Seksi (Kasie) Penuntutan Kejati Banten M Mahmud mene­rang­kan, berkas perkara tersangka dipisah menjadi dua bagian. "Saat ini sedang diteliti untuk dibuatkan memori tuntutannya," tuturnya. Sedangkan M Faried, Koordinator Lembaga Peduli Pendidikan Banten menyatakan, seharusnya produsen peraga yang menyediakan alat peraga dikenakan hukuman juga. Selama ini produsen alias aktornya tetap bebas berkeliaran, yang jadi korban hanya pejabat2 dinas pendidikan di daerah & perusahaan2 yang dipinjam saja.
  21. Ngeri ya, perampok negara sektor migas .setya novanto, prijono, purnomo yusgiantoro, widjanarko kebetulan nonmuslim Mafia Migas RI, merampok US$ 3 miliar (35 T), US$ 583 juta, US$ 803 juta ! Nih exxon mobil korupsi US$ 3 miliar (35 triliun) dibiarkan saja sama @KPK_RI Nih ..si perampok Honggo Wendratno enak saja merampok migas, US$ 600 juta + US$ 203 juta Jika anda merampok 1 - 10 triliun, aparat hukum akan sujud di kaki anda kayak jongos Dokumen yang kami miliki lengkap..sdh dilaporkan ke @KPK_RI ..ga bakal diusut selama si jongos BW msh disana Silahkan pelajari dokumen2 ini..bukan rhaasia negara tapi hasil kerja tim intelijen kami Bacalah..jk anda tdk marah kekayaan negara kita dirampok mafia migas ..ga ngerti kami apa yg salah pada diri anda Mereka merampok kekayaan negara, ubah pidana jadi perdata dan utang piutang sepanjang masa..macet atau dimacetkan Utang 203 juta USD dikorting jadi 140 juta atau 1.5 triliun,,sgguh lezatnya..1 T korupsinya dibagi2 Sudah saatnya anda bawa golok sembelih mereka para mafia korupsi migas di BP/BPH/SKK Migas Migas kita adalah pusaka NKRI, puluhan tahun jadi bancakan mereka .. Tandai nama mrka, mungkin halal darahnya ditumpahkan, nyawnya dihilangkan.. Bacalah baik2 ..siapa tahu anda minat penggal kepala mereka hehe Baca baik2 ..mana tahu suatu saat nanti anda akan jadi mafia juga hehw ..mafia koruptor migas indonesia Bacalah Untuk loloskan ini, BP migas suap kom VII US$ 1 juta , US$ 500,000 sdh dibayar eks kepala BP Migas R Prijono Inilah kekayaan migas RI yg jadi bancakan setiap hari Cost recovery beban apbn naik terus tapi kok produksi migas RI tetap? KPK gila ga bs tangkap koruptornya
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy