Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'KPK'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • CLINIC NGOBAS
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • LAPOR KOMANDAN

Blogs

  • Ngobas Blog
  • Your World

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 8 results

  1. Warga sekitar tempat tinggal Novel Baswedan mengaku tak asing dengan kehadiran sosok mencurigakan yang kerap mondar-mandir belakangan ini sebelum penyiraman air keras ke wajah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Dua pria bersepeda motor matic itu tak sekali terpantau warga sedang duduk-duduk dekat tempat kejadian perkara. "Satu orang kurus tinggi berdiri di samping motor. Motornya matic warna hitam. Dia pakai jaket kulit hitam dan pakai helm full face," kata Eko Julianto (26) warga yang ikut dipanggil menjadi saksi oleh polisi kepada awak media di Masjid Al Ihsan, Jalan Deposito, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017). Dia juga mengaku hafal dengan ciri-ciri satu orang lainnya. "Kalau satu lagi itu gede, dia duduk di bangku keramik dekat masjid. Motornya terparkir ke arah rumah Novel. Dia enggak pakai helm, mukanya asing, perawakan besar sedang, rambutnya ikal berwarna kemerahan," Eko menjelaskan. Namun, belum ada keterangan resmi terkait ciri dan identitas pelaku dari kepolisian. Polisi masih mendalami keterangan saksi, serta bukti lain seperti rekaman CCTV. Di rumah Novel Baswedan, beberapa anggota kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara keluar dari kediaman mantan anggota Polri itu di Jalan Deposito Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terlihat 6 polisi membawa laptop, printer, dan sebundel berkas. Saat ditanya apakah alat-alat yang dibawa terkait dengan pemeriksaan, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Nasriadi menjelaskan sejumlah barang yang dibawa milik internal polisi dan bukan barang bukti. Nasriadi mengatakan hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 14 orang saksi. Mereka yang diperiksa merupakan para saksi yang kebanyakan merupakan tetangga Novel Baswedan yang melihat insiden tersebut. "Saksi skitar 14 orang yang melihat dan ada di TKP tapi masih pendalaman," ucap Nasriadi.
  2. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kecewa dengan sikap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak dijebloskan ke penjara hingga dibebaskan hari ini, SBY tak pernah menyampaikan keprihatinan. "Beliau (SBY) waktu itu masih aktif, saya masuk (penjara) prihatin juga enggak. Yang saya harapkan waktu itu beliau mengatakan, saya prihatin Ketua KPK masuk tahanan, enggak ada juga," kata Antasari di rumahnya, Komplek Les Belles Maisons, Serpong, Tangerang, Kamis (10 November 2016). Tujuh tahun lalu saat masih menjabat sebagai Ketua KPK, Antasari ditahan karena kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Saat itu Presiden SBY langsung memberhentikan Antasari dari jabatan yang dipegang tak lebih dari dua tahun. Antasari tidak berniat mengundang SBY dalam acara syukuran pembebasan pada 26 November nanti. Dia hanya mengundang koleganya di kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta orang-orang yang pernah menjenguknya selama ditahan di LP. "Jangankan ucapan, keluar masuk (LP) saja enggak ada prihatinnya. Saya kan pejabat negara di era itu. Saya masuk penjara tidak ada say hello," katanya. Pria berkumis tebal ini akan mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara syukuran nanti. Antasari menganggap JK seperti sahabat sejati. Beberapa kali JK menjenguknya di dalam LP, saat dirinya terpuruk. JK juga pernah menjadi saksi saat anaknya menikah. Antasari mengatakan, kasus yang menjeratnya ke dalam penjara tak lepas dari sepak terjang dia sebagai ketua KPK. Dia menilai banyak pihak yang tidak berkenan dengan kiprahnya saat itu. "Kalau seandainya saat itu saya bukan Ketua KPK, saya masuk penjara enggak? Nah itu. Jadi mungkin pada waktu itu banyak yang gerah dan terganggu dengan sepak terjang KPK," kata Antasari. Antasari berharap tidak ada lagi orang yang dikriminalisasi seperti dirinya. Dia pun mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang mencanangkan reformasi di bidang hukum. "Saya setuju (reformasi hukum). Memang harus, supaya tidak ada lagi orang yang mengalami seperti saya. Yang berbuatlah yang masuk. Jangan siapa yang berbuat, siapa yang menyuruh, siapa yang merencanakan kok saya yang masuk penjara," katanya. Hingga kini, Antasari masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah, tapi dipaksa masuk penjara. Putusan pengadilan harus dia terima sebagai pembelajaran hukum bagi masyarakat. Dia menyebut ada adagium di pengadilan, putusan pengadilan sekalipun salah harus dianggap benar. "Saya menjalani hari ini sebagai terpidana yang baru selesai, bukan karena perbuatan seperti yang didakwakan kepada saya. Tapi karena ada putusan pengadilan yang memeritahkan saya harus masuk LP, ya saya laksanakan," katanya.
  3. Penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersaksi dalam kasus proyek pembangunan sport center Hambalang dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menuai kritik. SBY seharusnya tidak menolak menjadi saksi meringankan di KPK untuk Anas terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung dan kasus Hambalang. "Dengan menolak panggilan KPK untuk sekadar menjadi saksi Anas, Presiden SBY telah menghadirkan contoh buruk. Kendati alasan yang dipakai adalah tidak relevan. SBY secara tidak langsung meminta perlakuan khusus dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. SBY dapat dinilai tidak menaati azas persamaan di hadapan hukum (equality before the law)," terang Anggota Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (6/5/2014). Bambang menyayangkan alasan yang digunakan untuk menolak hadir yakni karena tidak relevan. SBY lanjut dia, selalu mengaku taat hukum. Sehingga, kalau benar taat hukum, mestinya orang nomor satu di Indonesia itu berani dan siap melayani panggilan KPK. "Apalagi sekadar jadi saksi. Saya sarakan agar SBY mencontoh sikap Wakil Presiden Boediono dan mantan wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah menyatakan siap bersaksi di Pengadilan Tipikor untuk kasus Bank Century. Dua tokoh ini taat azas persamaan di muka hukum," sindirnya. Lebih lanjut politisi Partai Golkar yang juga anggota Pansus Century ini menjelaskan, sebuah kerugian besar bagi SBY jika benar-benar menolak panggilan KPK, di mana tentu akan muncul beragam tafsir dari publik. "Selama ini, sosok SBY kerap dikait-kaitkan dengan kasus yang membelit Anas Urbaningrum. Bahkan, Anas mengklaim bahwa SBY tahu rencana penyelamatan Bank Century," sebutnya. Dalam situasi seperti itu kata Bambang, memenuhi panggilan KPK merupakan momentum bagi SBY untuk mengklarifikasi posisinya. Sebaliknya, jika SBY bersikukuh menolak panggilan KPK, akan melahirkan multitafsir dari publik. "Lebih jauh lagi, publik akan memercayai apa yang sudah diungkap Anas selama ini. Itulah kerugiannya jika SBY menolak panggilan KPK," pungkasnya. Sebelumnya, KPK akhirnya mengirim surat panggilan kepada Presiden SBY dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), terkait kasus proyek pembangunan sport center Hambalang dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. "Benar, penyidik KPK telah mengirimkan surat kepada SBY dan Edhie Baskoro terkait permintaan menjadi saksi meringankan atas permintaan tersangka AU," kata juru bicara KPK, Johan Budi, Senin 5 Mei 2014, kemarin. Di lain pihak, pengacara keluarga SBY, Palmer Situmorang menegaskan, kliennya tidak akan memenuhi panggilan lembaga antirasuah pimpinan Abraham Samad Cs itu. Menurutnya, kesaksian Presiden SBY dan Ibas sangat tidak relevan dengan kasus yang tengah disidik KPK tersebut. "Sudah dijawab tanggal 28 April dan mengatakan substansi perkara yang disidik tidak ada relevansinya dengan Pak SBY dan Edhie Baskoro Yudhoyono," tegas Palmer. Menurut Palmer, SBY dan Edhie Baskoro merasa tidak memiliki pengetahuan apapun atas kasus Anas. "Sehingga, tidak bisa memenuhi permintaan dari Anas Urbaningrum," ujar Palmer menambahkan.
  4. Pemerintah tetap meyakini bahwa revisi dilakukan demi memperkuat KPK, karenanya revisi UU KPK hanya ditunda, bukan dihapus dari Prolegnas, dan Menkopolhukam menyatakan negara tak boleh 'diatur suara dari jalanan.' Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK justru memandang revisi itu memperlemah mereka. Kepada BBC Indonesia, juru bicara KPK, Yuyuk Andriati, merujuk draf revisi UU KPK yang muncul dalam tahapan awal pembahasan revisi UU KPK di badan legislasi DPR, 1 Februari lalu. “Itu semuanya, yang empat hal itu, posisinya adalah melemahkan KPK. Pimpinan KPK dalam beberapa kesempatan juga menyatakan bahwa sampai saat ini undang-undang yang berlaku masih cukup mendukung operasional kerja KPK,” kata Yuyuk. Empat hal yang dimaksud Yuyuk ialah empat poin utama yang digagas untuk dimasukkan dalam revisi. Keempat poin itu meliputi pembentukan dewan pengawas KPK, penambahan kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, dan kewenangan bagi KPK untuk mengangkat penyidik sendiri. Khusus mengenai dewan pengawas, Yuyuk mengacu draf revisi yang menyebut dewan pengawas bertugas mengawasi pelaksaan tugas dan wewenang KPK serta memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK. Padahal, kata Yuyuk, KPK sudah punya penasihat yang ada sejak beberapa periode kepemimpinan KPK. Penasihat tersebut membentuk komite etik guna mengawasi pelanggaran etika pimpinan dan pegawai KPK. “Kehadiran dewan pengawas ini justru akan membuat kerja KPK terhambat,” kata Yuyuk. Ketimbang merevisi UU KPK, Yuyuk menyarankan pemerintah dan DPR merevisi atau membuat undang-undang yang memperkuat kerja KPK, seperti Undang-Undang Perampasan Aset. Penolakan revisi UU KPK muncul dari berbagai kalangan. Revisi undang-undang lain Selain Undang-Undang Perampasan Aset, Lalola Ester dari lembaga Indonesia Corruption Watch memandang pemerintah bisa merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jika memang berniat memperkuat kinerja KPK. Dia menyebut ketiadaan pasal dalam UU Tipikor yang mengatur penindakan terhadap pejabat publik yang meningkatkan kekayaannya secara tidak sah. “Padahal, kalau kita lihat temuan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), ada pegawai negeri sipil, misalnya, yang golongannya terbilang rendah tapi memiliki transaksi mencurigakan yang sangat besar. Nah kalau kasus ini memakai UU Tipikor yang sekarang, tidak bisa menjerat,” kata Lalola. Presiden Jokowi meminta pembahasan revisi UU KPK ditunda. Diatur suara jalanan? Sebelumnya, usai bertemu dengan para pimpinan DPR beserta beberapa ketua fraksi badan legislatif itu, Presiden Joko Widodo meminta pembahasan revisi Undang-Undang KPK ditunda. Akan tetapi penundaan itu tidak membuat revisi Undang-Undang KPK dihapus dari program legislasi nasional atau prolegnas. Artinya, revisi bisa dibahas lagi apabila pemerintah dan DPR memandang empat poin dalam revisi telah disosialisasikan kepada masyarakat. "Kalau masyarakat makin paham maksud sosialisasi itu, kita sepakat dengan DPR, kita akan segera laksanakan (bahas revisi UU KPK)," kata Luhut kepada wartawan di Istana Negara, Senin (22/02). Dalam rangka sosialisasi, imbuh Luhut, pemerintah akan mengundang tokoh-tokoh yang bicara banyak soal revisi UU KPK, misalnya para rektor dan lembaga Indonesia Corruption Watch “Kami akan undang dan jelaskan. Nanti kami diberitahu mana yang kurang. Kita mungkin saja salah, ada yang kami tidak tahu. Kalau sudah omongkan, tidak ada yang bisa lagi bantah apa yang kita sampaikan ya sudah dong. Kalau nggak negeri ini seperti diatur suara jalanan, nggak boleh dong,” kata Luhut. Pada Oktober 2015 lalu, pemerintah menyatakan menunda pembahasan revisi UU KPK lantaran ingin fokus pada masalah ekonomi. Namun, sebulan kemudian, revisi UU KPK dialihkan menjadi inisiatif DPR sesuai hasil rapat antara Baleg DPR dan pemerintah.
  5. Komunitas Suporter Anti Korupsi (KoruPSSI) tak hanya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut sejumlah dugaan korupsi yang terjadi di tubuh PSSI. Mereka juga meminta KPK mencermati kasus korupsi dana Hibah APBD Jawa Timur tahun 2013 sebesar Rp 60 Miliar kepada KADIN, yang diselewengkan oleh pengurus KADIN -yang notabene adalah pengurus klub Persebaya 2010. "Hari ini kami juga mengirim surat ke KPK. Kami memohon KPK melakukan upaya hukum supervisi dan koordinasi atau bahkan perlu mengambil Alih kasus Korupsi dana Hibah APBD Jawa Timur tahun 2013 sebesar Rp. 60 Miliar kepada KADIN yang diselewengkan oleh pengurus kadin yang notabene adalah pengurus klub Persebaya2010," ujar pegiat KoruPSSI, Partoba Pangaribuan. "Dugaan Kajati Jatim, dana hibah tersebut mengalir untuk Klub tersebut. Hingga kini, telah ditetapkan dua tersangka yaitu Diar Kusuma Putra, selaku Wakil Ketua bidang Antar Provinsi KADIN, dan Wakil ketua Bidang ESDM KADIN, Nelson Sembiring. Mereka berdua adalah pengurus Persebaya 2010.Sedangkan Ketua KADIN yang juga pengurus Persebaya 2010 dan Elit PSSI yaitu La Nyala M telah diperiksa sebaga saksi," sambungnya. KoruPSSI mengaku memiliki alasan khusus di balik permintaan mereka pada KPK ini. Pasalnya, mereka menilai penanganan kasus ini mandek di Kejati Jatim
  6. Horia Georgescu, ketua komisi pemberantasan korupsi Romania, ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi beberapa tahun lalu. Ketua komisi pemberantasan korupsi Romania yang didukung Uni Eropa ditahan kepolisian negeri itu karena diduga terlibat tindak pidana korupsi. Horia Georgescu, direktur Badan Integritas Nasional Romania, ditahan departemen anti-Korupsi Romania dalam sebuah operasi yang sekali lagi menunjukkan bahwa negeri Eropa tengah itu masih berjuang keras melawan korupsi. Georgescu ditahan karena diduga menggelembungkan nilai properti yang disita pemerintah komunis sebelum properti itu dikembalikan kepada pemilik asalnya. Dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi pada 2008-2009 saat Georgescu menjabat ketua komite Nasional untuk Restitusi Properti. Akibat tindakan pidana ini, negara dirugikan setidaknya sebesar 54 juta poundsterling atau lebih dari Rp 1 triliun. Komite ini dibentuk pada 2007 untuk memeriksa aset para politisi atau para pejabat publik terkait laporan kekayaan mereka dan kemungkinan munculnya konflik kepentingan. Sebagai sebuah institusi kunci untuk memberantas korupsi di Romania, kinerja lembaga ini mendapat pujian dari Komisi Eropa yang selalu mamantau dan membuat laporan semua aktivitas lembaga ini. Menyusul penahanannya maka Georgescu menyatakan mundur dari badan anti-korupsi yang dimpimpinnya. Sementara kuasa hukum Georgescu kliennya tak bersalah atas semua dakwaan dan ingin agar investigasi itu tak merugikan reputasinya. Disebut sebagai salah satu negeri anggota Uni Eropa paling korup, Romania berada di bawah tekanan Brussels untuk memberantas masalah yang menggerogoti negeri itu sejak ambruknya komunisme pada 1989. Romania juga masih menjadi subyek pengawasan yang dilakukan Komisi Eropa terkait kemajuan negeri tersebut dalam hal memerangi dan memberantas korupsi.
  7. Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Detail Engineering Desain (DED) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Memberamo dan Sungai Urumuka tahun 2009 dan 2010 di Provinsi Papua, pada hari ini (27/2) penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan upaya hukum penahanan terhadap ketiga tersangka, yakni BS (Mantan Gubernur Provinsi Papua), JJK (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi) dan LD (Direktur Utama PT KPIJ). Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK untuk tersangka BS dan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur untuk tersangka JJK. Sedangkan, LD ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang Jakarta Timur. Sebelumnya, KPK telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka. BS selaku Gubernur Provinsi Papua periode 2006 – 2011 diduga memerintahkan JJK selaku Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua untuk melakukan studi dalam pembangunan PLTA di Sungai Urumuka dan Sungai Memberamo yang bertujuan untuk menyediakan kebutuhan listrik daerah sekitar Urumuka dan Memberamo dengan PT KPIJ selaku konsultan pelaksana. Pelaksanaan lelang kegiatan DED PLTA dilakukan secara fiktif dengan peserta lelang fiktif. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekitar 31 miliar rupiah. Atas perbuatannya, ketiganya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
  8. Dalam ilmu psikologi dikenal istilah archetype yaitu sifat dan kecenderungan perilaku laten yang melekat pada setiap orang yang merupakan bawaan turun-temurun, tanpa melalui proses belajar. Jenis archetype ini puluhan jumlahnya salah satunya disebut warrior. Secara harfiah berarti naluri prajurit atau petarung yang bertujuan untuk membela diri dan meraihkemenangan. Seorangpetarung akan merasa puas ketika berhasil menaklukkan lawannya. Pada diri anak kecil naluri petarung itu sudah terlihat misalnya ketika mereka berebut mainan yang berujung dengan berantem. Ketika menginjak remaja, bertarung memperebutkan piala dalam sebuah pertandingan. Atau berebut untuk menjadi juara kelas. Mungkin juga bertanding memperebutkan pacar. Panggung kehidupan adalah panggung persaingan, kompetisi, peperangan, dan masing-masing pihak ingin menang. Hanya, dengan majunya pendidikan dan kesadaran berbudaya, peperangan yang dulunya bersifat primitif dan sadis kemudian dijinakkan dengan tambahan unsur seni, wasit, dan sportivitas misalnya saja dalam sepak bola atau pertandingan seni bela diri. Nafsu bersaing untuk menang tetap difasilitasi, bahkan ditonton dan diberi insentif hadiah, namun harus menjadi etika dan fairness. Dalam konteks panggung kekuasaan, dengan dibuka lebar-lebar ruang demokrasi, perebutan kekuasaan semakin seru, meriah, dan gegap gempita. Sejak perebutan posisi bupati, wali kota, gubernur, DPR, hingga presiden. Bermunculan political warriors. Sayangnya, banyak di antara petarung politik itu yang tidak menjaga seni dan etika dalam bertarung. Mereka ingin menang, tetapi tidak dengan cara ksatria dan fair. Misalnya melancarkan fitnah, money politics, mengancam, dan berbagai cara lain yang tidak rasional dan tidak etis dilakukan semata untuk menang. Kalaupun nanti dinyatakan sebagai pemenang, dia telah menipu dirinya dan rakyat. Lebih runyam lagi jika ternyata nanti tidak mampu melaksanakan tugas dan amanat sebagai seorang pemimpin atau penguasa. Yang akhir-akhir ini muncul dan membuat bingung serta sedih masyarakat adalah konflik antara lembaga Polri dan KPK. Akarnya adalah ada pemenang dalam panggung kekuasaan, namun telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Mungkin saja sebagian uangnya untuk membayar biaya yang pernah dikeluarkan ketika mereka memenangkan pertarungan. Ini jelas bukan seorang ksatria. Bukan pemenang dan juara sejati. Bukan seorang warrior terhormat, melainkan pecundang dan koruptor. Mental pecundang itu ingin hidup aman dan nyaman, berpenampilan keren, berpretensi pejuang rakyat, namun semua itu semu. Ketika suatu saat ketahuan dan terendus oleh petugas penegak hukum, mereka lalu bangkit melakukan upaya penyelamatan diri. Itu naluri dasar manusia yang selalu ingin hidup dalam ruang nyaman (comfort zone). Jika tidak bisa lari, ketika ada ancaman, muncul perlawanan. Terlepas siapa benar dan siapa yang salah, setiap orang punya naluri warrior. Naluri berantem menaklukkan lawan. Makanya, jangan heran kalau sekali-sekali terjadi perkelahian antara maling dan tukang ronda. Antara penegak hukum dan penjahat. Dalam konteks Polri versus KPK, sudah pasti yang terlibat pertengkaran dan permusuhan ada oknum. Namun, karena oknum, jabatan formal, legalitas, otoritas dan kekuasaan berkait berkelindan makanya yang mesti diselamatkan adalah lembaganya, sedangkan oknumnya mesti diamputasi. Yang membuat masyarakat jengkel, marah, dan sedih adalah ketika mereka yang sudah berpendidikan tinggi, tahu hukum, dan mengaku penegak hukum, tetapi malah mempermainkan dan mengeksploitasi dalil-dalil hukum dan undangundang semata untuk melindungi dirinya karena terancam posisi dan harga dirinya akibat korupsi. Jadinya, kita menonton adegan dan figur-figur publik yang norak, konyol, dan membuat malu kita semua. Penyelenggaraan pemerintahan yang mestinya dilakukan dengan rasional, fair, dan efektif untuk melayani rakyat akhirnya menjadi ruwet. Rakyat yang belum lama ini telah taat dan berkorban menyukseskan pemilu, sekarang mulai merasa dikhianati dan dipermainkan. Kita ini sudah lama merdeka. Di mana-mana berdiri perguruan tinggi. Untuk menjadi pejabat negara pun disyaratkan sarjana, akhlak mulia, bahkan sudah berikrar sumpah jabatan untuk tidak korupsi. Mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Lalu, mengapa mereka yang sudah memenuhi persyaratan itu semua, sekarang malah membuat gaduh bangsa dan rakyat? Ini kekonyolan yang tidak saja mesti ditertawakan, tetapi juga terkutuk. Kapan kita ini akan dewasa dalam berbangsa dan bernegara secara rasional dan bermartabat? Setiap tahun APBN keluar untuk penyelenggaraan pendidikan. Untuk gaji pejabat negara. Untuk training dan pelatihan. Untuk studi banding ke luar negeri. Untuk membayar konsultan. Tetapi, mengapa bangsa ini lari dan sibuk di tempat? Bahkan dibuat bising oleh pertengkaran dan sandera- menyandera antarlembaga penegak hukum? Lagi-lagi, ini bukan sekadar kelucuan dan kekonyolan yang mahal ongkosnya. Tetapi, jangan-jangan lebih tepat disebut kedunguan karena akal sehat dan nuraninya tidak bekerja normal.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy