Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'jokowi'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • CLINIC NGOBAS
    • Coronavirus
    • MEDIC & ALTERNATIF
    • OLGA
  • NGOBAS ANSWERS
    • General Question
  • YOUTH MEDIA
    • Youth News
    • Anonymous Youth
  • CAFE NGOBAS
    • LOKER KORAN
    • MOTIVI
    • SAY HELLO TO NGOBAS
  • Ngocol
    • Ngocol Video
  • DEDEMIT (Dedengkot Dedengkot Melek IT)
    • COMPUTER SECURITY
    • GRAPHIC DESIGN
    • HARDWARE
    • MALWARE
    • NETWORKING
    • OPERATING SYSTEM
    • PROGRAMMING
    • SEMBERIT
    • SOFTWARE
    • WEBSITE
  • HOBBY
    • ANIME
    • ELECTRONIC AND GADGET
    • FOOKING
    • GAMING
    • MOVIE
    • MUSIC
    • OTONG
    • PHOTOGRAPHY
    • SAINS
  • Ngobas Bikers Club (NBC)
    • ABOUT Ngobas Bikers Club
    • NEWS
  • NGOBAR
    • BUSINESS
    • FINANCE
    • No-GOSSIP
    • INAGURASI
    • JOKE & JILL (Joke and Jahill)
    • LIFE STYLE
    • MISTIK
    • POLITIC
    • RELIGI
  • POS KAMPLING
    • REST AREA
    • ABOUT NgobasTV
    • EVENT
    • WESER
    • LAPOR KOMANDAN
  • Anak Jaksel's Anak Jaksel

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Categories

  • News Topic
  • Event
    • Event Documentation
  • Officer

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


Website


Twitter


Facebook


VKontakte


Instagram


Youtube


Skype


Yahoo


AIM


MSN


ICQ


Jabber


BBM


Line


Interest

Found 59 results

  1. Kembali Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun langsung ke daerah untuk melihat langsung pelaksanan sejumlah proyek besar di tanah air. Kali ini Jokowi melakukan peninjauan proyek tol Indralaya di Palembang, pada hari Kamis (3/3/2016). Tol dengan panjang 22 kilometer mempunyai tantangan cukup berat karena medannya sangat berat sekali. Tak kurang dari 17 kolometer terdapat rawa-rawa, sedangkan sisanya 5 kilometer tanpa rawa-rawa. Presiden Jokowi, seperti yang dilangsir dari setkab.go.id, mengatakan bahwa pembangunan tol Indaralaya sudah dimulai bulan Juli tahun yang lalu.”Progresnya juga saya kira karena medannya sangat berat dan sudah sangat bagus dan kita berharap ini adalah cabang dari poros Lampung, Palembang dan seterusnya ke atas ke Aceh.” Perkembangan pekerjaan proyek saat ini, menurut Presiden, masih baru 11 persen. “Karena medannya sangat berat rawa semuanya, teknologinya coba nanti kita liat di sana harus air dipompa keluar dulu semuanya baru bisa masuk tanah untuk perkerasan dan kita harapkan nanti pada bulan kering sudah bisa mulai diperkeraskan dan diaspal,” jelas Presiden. Presiden terlihat sangat serius melihat detail kondisi tol yang sedang dibangun. Ia tak segan untuk turun langsung melihat proses pengerjaan bahkan sampai melihat kondisi tol yang sedang di bangun. Meskipun sudah ditangani kementerian terkait, tetapi memastikan kwalitas jalan tol yang sedang dibangun kemudian juga memastikan kemajuan setiap proyek menjadi hal yang biasa bagi Jokowi. Apa yang dilakukan Jokowi, bukan karena tidak percaya dengan kinerja bawahannya tetapi ia memilih untuk tidak mendengarkan saja laporan dari bawahannya tetapi ia memastikan kemajuan proyek dengan turun langsung ke lapangan. Langkah yang dilakukan Jokowi membuktikan bahwa ia bukan tipe pemimpin/presiden yang mau begitu saja menerima laporan dari bawahan alias Asal Bapak Senang (ABS). Ia bertanggung jawab penuh atas kinerja pemerintahannaya sehingga selalu berupaya memastikan semua proyek yang direncanakan masih sesuai dengan perencanaan. Ia tahu persis detail proyek yang direncanakan sehingga ia berkepentingan untuk melihat perkembangan secara detail pula. Ia selalu memastikan proyek pemerintahannya bermanfaat bagi rakyat untuk jangka waktu panjang. Presiden mempunyai harapan pada tahun 2017 pengerjaan tol bisa terselesaikan .“Setidaknya sekitar pertengahan atau mundur sedikit,” terang Presiden.
  2. Presiden Jokowi di Amerika Maya, profesional muda di bidang IT yang telah lama berkarier di Silicon Valley, San Fransisco, Amerika Serikat (AS), terjebak dilema ketika dihadapkan pada pilihan akan tetap di negeri orang atau kembali ke Indonesia. Maya yang bernama lengkap Maya Novarini itu tidak pernah merasa yakin kariernya akan berkembang jika memilih pulang ke Indonesia karena belum banyak kebijakan yang mendukung profesional untuk berwirausaha. Maka wajar jika perempuan yang berprofesi sebagai software engineer itu kemudian tampak bersemangat ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan menemui masyarakat dan diaspora Indonesia yang menetap di San Fransisco. Maya pun hadir pada Selasa malam sekitar pukul 19.00 waktu setempat, Auditorium Palace of Fine Arts, San Fransisco, karena sangat ingin menanyakan langsung kebijakan apa yang ditawarkan Jokowi kepada para profesional seperti dirinya. Dalam pertemuan yang dihadiri hingga 800 orang Indonesia yang rindu ingin bertemu Presidennya. Maka Maya pun langsung tunjuk tangan ketika Presiden Jokowi membuka sesi tanya jawab dengan masyarakat dan diaspora Indonesia soal apa pun. "Apa kira-kita yang diusung Pemerintahan Jokowi terkait kemudahan atau insentif untuk start up lokal Indonesia?" ucap Maya, seperti dikutip dari Antara . Baginya untuk kembali pulang ke Indonesia, merintis bisnis masih mendatangkan keraguan yang besar. "Untuk kami kembali pulang ke Indonesia merintis bisnis agak bagaimana gitu ya, kalau di Singapura, Brunei, Malaysia pemerintahnya sudah memberikan banyak kemudahan. Kemudian di Chili, di Belanda juga. Bagaimana di Indonesia," katanya. Ia sempat mendengar ada dana Rp12 triliun akan digelontorkan dalam bentuk pinjaman untuk generasi digital maka ia pun mempertanyakannya. Segudang keraguan Maya sejatinya mewakili ratusan ribu diaspora Indonesia di berbagai belahan dunia. "Maya kalau mau pulang, pulang saja," jawab Presiden Jokowi di Auditorium besar itu. Suaranya menggema hingga tepuk tangan hadirin seketika menggema. "Kalau mau jadi entrepreneur, pulang saja nanti perkara di sana pontang-panting itu nanti, yang jelas dengan semua pengalaman yang Maya punyai dari sini akan menjadi nilai tambah yang besar bagi negara kita," kata Presiden. Mantan Gubernur DKI itu bahkan mengaku memiliki target khusus untuk bisa menciptakan 1.000 technopreneur, developer seperti Maya yang bisa menjadi bibit tumbuhnya generasi digital di Tanah Air. Sebab tanpa generasi digital, Indonesia tidak akan mampu mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain di bidang TIK. Presiden mengaku masih banyaknya prasyarat yang harus dipenuhi untuk mencapainya termasuk internet broadband yang belum masuk hingga pedalaman sampai akses pendanaan. Hal-hal yang masih menjadi kekurangan itu menurut dia harus bisa dikejar karena industri ekonomi digital dan ekonomi kreatif memiliki peluang yang sangat besar. Ia membuka kesempatan kepada seluruh generasi muda Indonesia untuk menciptakan karya kreatif termasuk aplikasi-aplikasi baru yang inovatif. "Hal-hal seperti ini yang punya anak-anak muda, anak-anak tua udah enggak punya," katanya. Untuk akses pendanaan, presiden menargetkan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa ditekan sampai 7 persen, tahun ini 9 persen dari sebelumnya 22 persen agar bisa membiayai start up pemula. Roadmap E-Commerce Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara untuk menjelaskan insentif yang ditawarkan pemerintah di bidang e-commerce. Rudiantara kemudian mengatakan pemerintah telah menyusun roadmap e-commerce untuk Indonesia. Potensi e-Commerce Indonesia bisa mencapai 130 miliar dolar AS pada 2020 sehingga seluruh kebijakan terkait ekonomi digital harus segera dieksekusi. "Roadmap mencakup isu logistik, pendanaan, broadband mencapai pelosok, hingga SDM dalam konteks digital ekonomi," katanya. Rudiantara menegaskan roadmap tersebut sudah selesai disusun dan akan dilengkapi aturan pendukung dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Soal pendanaan, Rudiantara mengatakan KUR akan disiapkan dalam skema khusus agar bisa mendanai start up. "Tapi tidak dalam bentuk KUR yang seperti sekarang yang melibatkan bank tapi dalam bentuk venture capital," katanya. Sementara Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menekankan ekonomi menjadi salah satu topik besar yang dibahas dalam KTT AS-ASEAN. "Misi dari Presiden adalah bagaimana teknologi dapat diakses oleh UMKM kita. Teknologi harus mendatangkan manfaat bagi semua," katanya. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait kebijakan property right untuk start up lokal hingga terus mengkaji kebijakan dwikewarganegaraan bagi para diaspora di berbagai belahan dunia. Sejumlah kemudahan yang disiapkan itulah yang mendorong Jokowi meminta Maya untuk kembali ke Indonesia. Demikian juga dengan 'Maya-Maya' lain dimanapun berada di berbagai belahan dunia. Indonesia butuh dara baru untuk membangun generasi digital.
  3. Usai menghadiri KTT ASEAN-AS, Presiden Jokowi mengunjungi San Francisco untuk berbicara di depan Dewan Bisnis AS-ASEAN dan kemudian mengunjungi perusahaan teknologi informasi terkemuka di Silicon Valley, tempat sejumlah profesional muda Indonesia bekerja.
  4. Rezim otoriter Orde Baru ternyata bukan mitos. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan Presiden Soeharto melakukan abuse of power terhadap Wimanjaya sehingga negara wajib memberikan ganti rugi Rp 1 miliar kepadanya. Prof. Dr. Wimanjaya Keeper Liotohe Pemilik nama Prof Dr Wimanjaya Keeper Liotohe itu mulai melakukan serangkaian kritikan terhadap rezim Orde Baru pada tahun 90-an. Di mulai dengan meluncurkan buku Primadusta di Balai Kota Diemen, Amsterdam, Belanda pada Oktober 1993. Di buku ini, Wimanjaya membeberkan kejahatan HAM yang dilakukan Soeharto pada tahun 1965. Buku ini membuat telinga Soeharto merah padam. Sepulangnya dari Belanda, Wimanjaya langsung diciduk aparat. Ia mendapat intrograsi dari Kejaksaan Agung sebanyak tiga kali, kepolisian lima kali, Kejaksaan Tinggi satu kali dan menghadapi 12 jenderal untuk menjelaskan tentang buku tersebut. Sejak Januari 1994, ia mulai mengantongi status sebagai tahanan politik. Seluruh bukunya dihilangkan, dirinya dicekal ke luar negeri. Rezim kala itu telah melakukan serangkaian tindakan discrepenacy of law (cacat hukum). Pencejalan ini dikeluarkan lewat SK Jaksa Agung Nomor KEP-068/D/Dp.2/10/1997 tertanggal 23 Oktober 1997. Akibat kekritisannya kepada rezim, Wimanjaya harus meringkuk di penjara selama 2 tahun tanpa dosa. Tidak hanya Wimanjaya, rezim otoriter kala itu juga melakukan serangkaian teror kepada keluarganya, baik secara fisik maupun mental. Pencekalan dirinya baru dicabut dengan keluarnya SK Jaksa Agung Nomor B.970/D.2/Dp.2/11/1998 tertanggal 20 November 1998 atau beberapa bulan setelah Soeharto tumbang. Kala itu, ia tidak mau menjadi penonton di belakang layar televisi dan ia memilih ikut menduduki Gedung DPR selama tiga hari tiga malam hingga Soeharto berhenti. Atas proses hukum yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah HAM ini, Wimanjaya lalu mengajukan ikhtiar hukum. Salah satunya meminta ganti rugi ke ke negara atas apa yang dialaminya. Gugatan pun dilayangkan ke PN Jaksel yang meminta ganti rugi sebesar Rp 126 miliar. Dalam jawabannya, negara yang diwakili Kejaksaan Agung menyatakan tuntutan tersebut sudah kedaluwarsa. Selain itu, Kejaksaan Agung menilai gugatan tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Wimanjaya juga dinilai tidak bisa membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara apa yang dialaminya dengan kerugian yang dituntutnya. Namun siapa nyana, PN Jaksel mempunyai keyakinan lain. "Bahwa rangkaian tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (melakukan penahanan, perpanjangan penahanan, mengajukan tuntutan, pencekalan, melarang beredarnya buku penggugat, selama menjalani tindakan tersebut penggugat beserta keluarganya mengalami tekanan/teror baik fisiklahiriah maupun mental batiniah)," ujar majelis hakim PN Jaksel yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), (21/1/16). Menurut majelis, akibat perbuatan itu, maka Wimanjaya mengalami kerugian besar baik pribadi maupun keluarganya, secara materil dan imateril sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan yang dilakukan pemerintah kala itu merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum. "Situasi tersebut merupakan abuse of power yang dilakukan oleh pemerintah atau adanya penyalahgunaan kewenangan penguasa," ujar majelis dengan suara bulat. Untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, PN Jaksel menilai perlu ganti rugi yang sesuai dengan apa yang dialami oleh Wimanjaya. Mengingat perjuangan penggugat dalam memperjuangkan haknya selaku warga negara untuk tetap hidup layak, walaupun sumber nafkah hidup terbelenggu oleh pemerintah. "Mengingat situasi dan kondisi saat ini maka majelis berpendapat adalah adil jika Tergugat (Pemerintah cs Kejaksaan Agung) membayar ganti rugi atas apa yang dilakukan pemerintah terhadap penggugat sebesar Rp 1 miliar," ucap majelis yang terdiri dari Ahmad Yunus, Yuningtyas Upiek Kartikawati dan Nelson Sianturi. "Perhitungan mana didasarkan pada kelayakan, kepantasan, keadilan serta kemanfaatan bagi penggugat," sambung majelis dalam putusan yang diketok pada 4 Agustus 2015 lalu. Kasus ini belum berkekuatan hukum tetap karena jaksa masih mengajukan banding. Kini kakek yang menapak usia 82 tahun itu hidup sederhana di sebuah rumah kecil di sebuah gang di Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istrinya yang mulai sakit-sakitan. Selain menggugat atas tindakan represif ke PN Jaksel, ia juga tengah menggugat penyerobotan tanah miliknya oleh rezim Soeharto di Bogor ke Pengadilan Negeri (PN) Cibonong.
  5. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull, kiri, dan Presiden Indonesia Joko Widodo saat berkunjung ke pasar Tanah Abang di Jakarta, 12 November 2015. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull memuji Presiden Indonesia Joko Widodo yang dinilainya telah menjadi tokoh utama yang mendorong kemajuan Islam moderat di Indonesia saat ini dan mengalahkan pandangan tentang Islam yang selama ini digembar-gemborkan ISIS. Hal ini disampaikannya dalam diskusi di CSIS, Washington DC hari Senin (18/1). "Saya melihat keseriusan Presiden Joko Widodo melawan ISIS. Sebagai pemimpin negara, yang mayoritas penduduknya beragama Islam terbesar di dunia, yang dipilih secara demokratis, ia memainkan peran penting dalam menjelaskan tentang Islam dan mengalahkan pandangan ISIS atau kelompok-kelompok ekstrimis lainnya. Jadi, ia seharusnya bisa bersuara lebih lantang, lebih luas cakupannya melawan ISIS dan radikalisme," ujar Turnbull. Turnbull : "Saya pernah diajak blusukan oleh Jokowi" Di hadapan forum yang dihadiri ratusan diplomat, pengambil kebijakan dan pengamat itu, Turnbull menceritakan kedekatannya dengan Jokowi. "Saya pernah diajak 'blusukan' ke sebuah pasar yang sangat ramai. Udara Jakarta yang sangat panas membuat saya melepaskan jas yang saya kenakan. Kucuran keringat di dahi membuat saya hampir tidak bisa berkonsentrasi tapi saya benar-benar kagum melihat bagaimana Jokowi santai saja menanggapi begitu banyak orang di pasar itu," ujarnya. Lebih jauh Turnbull mengatakan telah menelepon Jokowi hari Jumat lalu (15/1) sehari setelah serangan teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. "Joko Widodo mengutuk keras tindakan para teroris. Tidak saja karena aksi kekerasan yang dilakukan terhadap sesama umat Muslim, tetapi terutama karena telah mencemarkan agama Islam itu sendiri," tegas Turnbull. Turnbull: Australia dan Amerika harus dukung Indonesia melawan teror Turnbull mengatakan Australia dan Amerika harus memberi dukungan penuh kepada Indonesia untuk melawan teror dan gerakan radikal. Selama ini Australia telah menjadi salah satu mitra terbaik Indonesia di kawasan dalam upaya pemberantasan teror. Salah satu diantaranya adalah kerjasama erat antara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia dan Australia dalam memantau dan saling berbagi informasi tentang metode dan aliran dana jaringan teroris di kedua negara. Juga pelatihan personil keamanan dan kerjasama inteljen. Turnbull: "Kirim pasukan yang tepat di tempat yang tepat untuk mengalahkan ISIS" Dalam diskusi selama satu jam di CSIS, Turnbull juga menegaskan perlunya tindakan militer untuk menghancurkan ISIS secara langsung di kubu pertahanannya, termasuk dengan mengirim pasukan darat. "Tetapi kita harus mengirim pasukan yang tepat, di tempat yang tepat." Ditambahkannya bahwa "semua upaya harus memiliki satu tujuan utama yaitu mengalahkan ekstrimis, mencegah orang menjadi anggota, menggagalkan rencana serangan mereka dan menghukum keras mereka jika terbukti melakukan serangan." Tetapi pemimpin yang baru empat bulan berkuasa di Australia itu juga buru-buru menambahkan bahwa masyarakat tidak bisa pukul rata menyalahkan warga Muslim dan agama Islam atas kejahatan yang dilakukan sekelompok kecil teroris. "Karena inilah yang diinginkan teroris. Hari ini mereka membuat kita menyalahkan warga Muslim dalam komunitas kita karena hal itu akan semakin menguatkan narasi yang mereka sebarluaskan kepada anak-anak muda Muslim bahwa Amerika atau Australia tidak menghendaki mereka, dan bahwa mereka tidak punya masa depan di negara-negara ini, bahwa negara-negara ini bukan negara mereka." Turnbull akan bertemu Obama Selasa Malcolm Turnbull untuk pertama kalinya berkunjung ke Washington DC dalam kapasitas sebagai perdana menteri Australia. Turnbull dijadwalkan bertemu Presiden Barack Obama di Gedung Putih hari Selasa (19/1), dilanjutkan dengan pertemuan bilateral dan makan siang bersama.
  6. Presiden Joko Widodo menyerukan agar masyarakat berbuat baik pada sesama tanpa menjadikan perbedaan sebagai sekat pemisah. Seruan Jokowi itu disampaikan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 H. "Bersikap baik kepada semua orang bukan hanya dengan yang seiman. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW -Jkw," kata Jokowi, melalui akun Twitter-nya Pada Rabu (23/12/2015) malam, Jokowi menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara, Jakarta. Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan bahwa ketauladanan Nabi Muhammad SAW sangat penting untuk diimplementasikan dalam kehidupan saat ini. Jokowi yakin kehidupan masyarakat di Indonesia akan tetap harmonis dan berkembang jika menjalankan ajaran Rasulullah. "Bangsa ini akan jadi bangsa besar jika kita meneladani Nabi Muhammad SAW," kata Jokowi.
  7. Belum cukup sehari dilaksanakan, kebijakan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan yang melarang operasi transportasi online seperti Go-Jek, Grabike, Grab Taxi termasuk Uber Taxi dan sebagainya akhirnya dibatalkan. Pembatalan tersebut terjadi, setelah kebijakan Jonan menuai reaksi masyarakat termasuk Ketua HIPMI, Bahlil Lahadia dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Menteri Perhubungan (Menhub) Jonan kembali mengizinkan layanan ojek online ataupun layanan kendaraan online sejenis lainnya beroperasi kembali. Menurut Presiden Jokowi, ojek online hadir dan berkembang karena dibutuhkan masyarakat. “Itu yang namanya ojek, yang namanya Go-Jek, ya ini kan hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang harus digarisbawahi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (18 Des 2015). Karena itu, kata Jokowi, keberadaan ojek berbasis aplikasi jangan dibenturkan oleh peraturan apa pun yang dibuat kementerian terkait. Akhirnya Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, mencabut kebijakan larangan operasi transportasi berbasis online. Sambil menunggu alternatif lainnya, ia mempersilakan transportasi berbasis aplikasi ini untuk tetap beroperasi. Jonan dalam rilisnya menjelaskan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan roda dua sebenarnya tidak dimaksudkan untuk sebagai angkutan publik. Namun realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai. Kesenjangan antara kebutuhan transportasi dengan kemampuan menyediakan angkutan publik tersebut kemudian diisi oleh ojek dan beberapa waktu terakhir juga dilayani oleh transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan lainnya. “Atas dasar itu, ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak,” ujarnya. Jonan menambahkan, Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak. Sementara terkait dengan aspek keselamatan di jalan raya yang menjadi perhatian utama pemerintah, Jonan menganjurkan para pelaku startup transportasi online untuk berkonsultasi dengan Korlantas Polri. Sekedar informasi, sejak tahun 2011 hingga kini marak beroperasi layanan transportasi berbasis aplikasi online seperti Uber Taksi, Go-Jek, Grab Taksi, Go-Box, Grab Car, Lady-Jek, Blu-Jek
  8. Presiden Jokowi tidak menyetujui pemberlakukan aturan pelarangan ojek online atau angkutan online lainnya yang dibuat Kementerian Perhubungan. Sebab, moda transportasi dengan menggunakan aplikasi onlinemerupakan sebuah inovasi yang dibuat anak muda kreatif. "Jangan juga sampai kita mengekang sebuah inovasi. Kayak Go-Jek, itu kan aplikasi anak-anak muda yang ingin memperbarui. Inovasi sebuah ide, jadi jangan juga sampai mengekang inovasi," ujar Jokowi usai memberi penghargaan kepada para pendonor darah PMI di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 18 Des 2015. Selain itu, kata Jokowi, yang paling penting adalah upaya penataan transportasi massal yang aman, cepat, dan murah. Hal tersebut, menurut dia, perlu didahului sebelum membuat aturan yang sifatnya melarang moda transportasi, seperti ojek online yang saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat. "Harusnya ada penataan yang bisa itu dari Dinas Perhubungan, Kemenhub. Pembinaan dan menata, sehingga keselamatan dari penumpang juga bisa dijaga. Makanya saya nanti siang-siang akan bisa panggil Menteri Perhubungan," ucap Jokowi. ‎ Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) sempat melarang ojek online ataupun layanan kendaraanonline sejenis lainnya beroperasi. Larangan operasi tersebut karena tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan peraturan perundang-undangan turunannya. Menurut pihak Ditjen Hubdat, dasar hukum penyelenggaraan angkutan orang dan angkutan barang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kembali mengizinkan layanan ojek online ataupun layanan kendaraan online sejenis lainnya beroperasi kembali. Jonan menerangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan roda dua sebenarnya tidak dimaksudkan sebagai angkutan publik. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai.
  9. Presiden Joko Widodo memantau dengan seksama proses pengadilan etika yang dilangsungkan Majelis Kehormatan Dewan DPR RI terkait pencatutan nama oleh Ketua DPR Setya Novanto, dan ia tak bisa menahan rasa marah dan kecewanya melihat jalannya sidang. Presiden Joko Widodo dikenal terbuka, ramah, dan suka bergurau. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, ia paling tidak suka aturan protokoler yang kaku atau birokrasi yang rumit. Presiden Joko Widodo tidak bisa menahan rasa marah dan kecewanya melihat proses persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI. Dengan suara tinggi, Presiden menegaskan bahwa sebuah lembaga negara tidak patut menjadi bahan permainan oleh siapapun. Ia tampaknya merujuk pada DPR dan Kepresidenan. “Yang berjalan di MKD harus kita hormati. Tetapi, tidak boleh yang namanya lembaga negara itu dipermainkan. Lembaga negara itu bisa lembaga Kepresidenan, atau bisa lembaga-lembaga yang lain,” tegas Jokowi. Menyinggung soal materi pembicaraan antara Ketua DPR RI Setya Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha Riza Chalid – terkait permintaan saham PT Freeport – Presiden Joko Widodo menegaskan kasus pencatutan nama itu sudah melanggar kepatutan dan wibawa negara. “Saya 'gak apa-apa dikatakan presiden gila, presiden sarap, presiden koppeg, gak apa-apa. Tapi kalau sudah menyangkut wibawa, mencatut, meminta saham 11%, itu yang saya gak mau. Gak bisa! Ini masalah kepatutan, masalah kepantasan, masalah etika, masalah moralitas, dan itu masalah wibawa negara,” tukas Jokowi selanjutnya. Rekaman Tunjukkan Setya Novanto Minta Saham 20% untuk Presiden dan Wapres Dalam rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin yang diperdengarkan di sidang MKD pekan lalu terungkap adanya permintaan fasilitas saham kepada PT Freeport. Menurut petikan rekaman pembicaraan itu 11% saham tersebut akan diberikan kepada Presiden Jokowi dan 9% lainnya akan diberikan kepada Wapres Jusuf Kalla. Pertemuan yang digagas oleh Setya Novanto itu, ternyata direkam oleh Maroef Sjamsoeddin yang kemudian disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Kejagung Mulai Selidiki Kasus Pencatutan Nama Presiden dan Wapres Selain persidangan di MKD DPR RI, kasus ini juga tengah diselidiki pihak Kejaksaan Agung RI. Pihak Kejaksaan Agung menyebut kasus ini adalah kasus pemufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Jaksa Agung Prasetyo menjelaskan saat ini baru dilakukan pemanggilan beberapa orang yang terkait langsung dalam kasus ini. Nantinya pihak penyidik akan menentukan tersangka yang akan muncul setelah penyidik mengambil satu kesimpulan. “Siapapun yang kita pandang perlu diundang, sifatnya langsung diundang untuk berikan keterangan. Ini tahap penyelidikan, bukan penyidikan. Jadi belum pro justicia. Ya yang namanya proses hukum kalau ditemukan bukti-bukti ya pastinya kita cari tersangka nya dong.Nah sekarang ini kita cari, siapa tersangkanya. Yang punya potensi jadi tersangka siapa. Nanti kita kaitkan dengan bukti-bukti yang kita temukan," ujar Prasetyo. Kejaksaan Tak Permasalahkan Sah Tidaknya Proses Rekaman Pembicaraan Pihak penyidik kejaksaan – lanjut Prasetyo – tidak mempermasalahkan sah atau tidaknya proses perekamanan pembicaraan antara Setya Novanto, Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin. "Bahwa itu benar adalah hasil rekaman dari pak Maaruf Syamsuddin. Pada saat beliau bertemu bertiga dengan pak Setya Novanto dan Muhamad Riza Chalid. Dan isinya juga seperti itu. (Soal sah tidaknya bukti rekaman) .. Saya meliht substansinya aja, dan itu diakui oleh si yang merekam itu, dan isinya juga benar seperti itu. Nanti kita cross cek seperti apa,” tambahnya. Jaksa Agung: Rencanakan Praktek Korupsi Tergolong Tindak Pidana Korupsi Prasetyo menjelaskan tindak pidana korupsi juga termasuk dalam hal perencanaan dimulainya sebuah praktek korupsi oleh seseorang, khususnya pejabat negara. “Yang namanya korupsi gak mesti nunggu munculnya transaksi. Kan sudah saya katakan, percobaan melakukan korupsi ya itu adalah korupsi. Pemufakatan jahat melakukan korupsi ya korupsi,” tegasnya. Sudirman Said Yakin Aparat akan Usut Tuntas Kasus Ini Pihak penyidik kejaksaan hingga kini sudah memanggil Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Sudirman Said. Kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Senin (7/12) usai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Sudirman menjelaskan materi pemeriksaan seputar rekaman dan hubungannya dengan PT Freeport. “Lebih banyak mengkonfirmasi apakah rekaman yang diputar itu sama dengan transkrip yang mereka peroleh. Kemudian, bagaimana komunikasi saya dengan Dirut PT Freeport, ya saya jelaskan, komunikasi saya sama dengan pemimpin perusahaan lain yang punya urusan dengan menteri esdm. Komunikasi professional. Ada masalah ini tentu diproses secara professional. Dan saya ingin tekankan sekali lagi, semua informasi yang saya dapat karena saya tekankan kepada mereka, berilah saya up date untuk hal-hal yang relevan dengan pekerjaan saya,” kata Sudirman. Sudirman yakin, selain proses sidang di MKD, aparat penegak hukum akan serius mengusut kasus ini hingga tuntas. “Yang pasti, saya punya keyakinan penuh di negara ini lebih banyak orang yang pengen etika dan hukum ditegakan. Dan saya katakan di MKD kemarin, apabila memang penegak hukum berkesimpulan ada aspek pelanggaran hukum, pasti mereka bertindak. Dan saya kira mereka sedang mengkaji itu. Dan menjadi kewajiban kita untuk mendukung sepenuhnya,” lanjutnya. Sudirman berharap kepada semua pihak – khususnya MKD DPR RI – memahami dan memenuhi keinginan masyarakat agar proses penanganan kasus ini berlangsung terbuka dan transparan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI hari Senin (7/12) memeriksa terlapor Setya Novanto untuk didengar keterangannya terkait kasus ini. Namun demikian pihak MKD DPR RI memenuhi keinginan dari Ketua DPR ini agar persidangan berlangsung tertutup. Ini berbeda dengan persidangan sebelumya yang dilakukan terbuka.
  10. Dosen hukum pidana di Universitas Trisakti, Yenti Garnasih, mengatakan Presiden Joko Widodo tidak lebih baik ketimbang Susilo Bambang Yudhoyono dalam memberantas korupsi. Indikasinya, penggodokan instruksi presiden soal pencegahan korupsi yang dinilai tak tepat dengan korupsi yang terjadi di Indonesia. "Sebelumnya, Pak SBY dalam pemberantasan korupsi bagus sekali. Bahkan dia menyerahkan menteri dan ketua partainya. Sekarang ini pemberantasan korupsi malah dilonggarkan dengan wacana inpres," ujar Yenti dalam diskusi antikorupsi Liputan6 di Cafe Brewerkz, Jakarta, Ahad, 15 Maret 2015. Jokowi berencana menerbitkan inpres tentang pemberantasan korupsi. Inpres yang diusulkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional itu akan fokus pada pencegahan yang diupayakan mendapat porsi 70-75 persen dari program aksi pemberantasan korupsi di Indonesia. Yenti menilai seharusnya penindakan masih menjadi program utama dalam pemberantasan korupsi. Korupsi di Indonesia, menurut doktor bidang pencucian uang ini, masih sulit didekati dengan program pencegahan. "Fakta yang terjadi adalah kejahatan korupsi tetap terjadi," ucapnya. Yenti menyebut prestasi pemberantasan korupsi Indonesia belum sebaik Hong Kong. Saat ini, kata dia, Independent Committee Against Corruption atau KPK Hong Kong sudah bisa menempatkan porsi pencegahan lebih besar ketimbang penindakan. "Tapi, untuk sampai ke sana, prosesnya panjang. Dan, dalam proses panjang itu, program penindakan menjadi tonggaknya," ujarnya.
  11. Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia gagal memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Setidaknya itu ditandai dengan tiga momentum. Pertama, kata Jokowi, terjadi pada era 1970-an, saat Indonesia mengalami oil booming atau masa jaya dengan minyaknya. Namun, Indonesia saat itu gagal membuat fondasi pembangunan berkelanjutan. Kedua, saat Indonesia masih berjaya dengan pemanfaatan kayu pada era 1980-an. Saat itu pun Indonesia gagal mengolah manajemen sumber daya alam dengan baik. Ketiga, yakni pada era 2000-an saat dimulainya eksplorasi pertambangan secara besar-besaran. Namun yang menyedihkan, kata dia, hasil tambang Indonesia justru mendukung industrialisasi negara lain. Jokowi menegaskan, semua kekeliruan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam harus dihentikan. “Kekeliruan itu harus dihentikan. Sekarang," katanya pada acara penandatanganan nota Deklarasi Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam di Istana Negara, Kamis, 19 Maret 2015. Penandatanganan nota Deklarasi Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan 29 kementerian dan lembaga negara. Kegiatan itu merupakan upaya KPK untuk mengatasi sejumlah persoalan pada pengelolaan sumber daya alam, sekaligus meningkatkan penerimaan negara demi kesejahteraan rakyat. Ihwal penandatanganan nota Deklarasi Gerakan Penyelamatan Sumber Daya Alam, Jokowi menegaskan acara itu bukan sekadar acara simbolik. Namun perlu tindak lanjut. "Ini bukan sekadar simbolik, tapi benar-benar memulai untuk aksi bersama, bekerja bersama semua elemen bangsa untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan memberikan manfaat pada rakyat," ujarnya. Menurut Jokowi, sejak dulu kala sudah banyak pakta integritas dan kerja sama yang diteken. Namun, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada di peringkat 107 dengan poin 34. "Korupsi harus diperangi bersama. Jangan ada ego kelembagaan. Semua lembaga harus membangun sinergitas agar korupsi betul-betul kita kurangi dan hilangkan."
  12. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mempunyai cara penyelesaian dari permasalahan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI). Perpanjangan kontrak Freeport kini menuai polemik, lantaran adanya pencatutan nama Presiden, yang berujung ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, yang menjadi pemikiran Presiden Jokowi yang berkaitan dengan kontrak Freeport, selalu didasarkan empat hal. Yang pertama adalah divestasi dan divestasi untuk kepentingan bangsa dan tidak ada untuk kepentingan siapa pun maupun tidak bagi-bagi untuk siapa pun, kedua royalti, ketiga pembangunan smelter dan keempat pembangunan untuk masyarakat Papua. "Empat hal tadi digunakan pak Presiden sebagai ukuran bapak Presiden mengenai penyelesaian dan pengurusan hal yang berkaitan dengan Freeport," tegas Pramono di Istana Bogor, Senin (23/11/2015). Pramono menambahkan, untuk pembahasan perpanjangan kontrak Freeport sendiri akan dilakukan pada 2019 atau dua tahun sebelum kontrak habis pada 2021. Hal ini mengacu kepada undang-undang minerba yang berlaku. "Sesuai undang-undang dua tahun sebelum berakhirnya kontrak karya. Artinya habis 2021, maka 2019 (pembahasan)," papar Pramono. Menurut Pramono, empat hal tersebut menjadi arahan Presiden Jokowi soal perpanjangan kontrak Freeport yang membuat gaduh antara pemerintah dan DPR. "Itu arahan Pres sampai hari ini. Itu yang akan digunakan sebagai ukuran atau cara penyelesaiannya," tukasnya.
  13. Untuk pertama kalinya, Presiden RI, Joko Widodo akan menyambangi lembah silikon atau Silicon Valley dimana tempat tersebut merupakan markas besar raksasa teknologi seperti Google, Micosoft, dan lain-lain. Kunjungan Presiden RI ini akan dimulai pada tanggal 25 – 30 Oktober mendatang, dengan agenda membahas sejumlah investasi bidang teknologi di Indonesia. Kunjungan presiden Joko Widodo akan berlangsung selama lima hari di kota Washington dan San Fransisco dengan agenda membahas investasi teknologi serta membangkitkan ekonomi untuk wilayah Asia Tenggara. Presiden Jokowi sendiri telah mengatur jamuan makan malam khusus untuk bertemu dengan CEO Apple, Tim Cook guna membahas investasi timah di Indonesia. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara eksportir timah terbesar di dunia dan kepulauan Bangka Belitung yang menjadi wilayah tambang terbesar. Sedangkan Apple sendiri tertarik dengan industri timah, karena produk iPhone terbarunya menggunakan bahan timah untuk bahan casing-nya. “Apple ingin berinvestasi dalam industri timah di Bangka-Belitung,” ujar Menteri Pertahanan, Luhut Pandjaitan, yang akan menemani Presiden Jokowi pada kunjungan ke Silicon Valley. “Mereka ingin mendapatkan timah langsung dari sumbernya.” tambahnya pada sebuah komentar. Selain akan mengunjungi markas besar Apple, Presiden Jokowi juga akan bertemu dengan pimpinan perusahaan raksasa teknologi lainnya seperti Google, Facebook, dan Microsoft. Pada pertemuannya dengan petinggi Google, Jokowi akan membahas pembangunan infrastruktur pendukung distribusi jaringan internet ke wilayah Papua dan wilayah yang kurang mendapatkan akses internet lainnya menggunakan balon pintar milik Google. Sementara kunjunganya dengan eksekutif Facebook dan Microsoft akan membahas kerja sama untuk mewujudkan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, guna membangun pusat pendidikan teknologi yang akan menjadi pusat teknologi negara. “Investasi di Indonesia, tetapi Investor juga harus menghormati peraturan di negara Indonesia,” kata Luhut. “Kami tidak ingin mengganggu kontrak yang ada. Tapi ketika kontrak berakhir, maka itu milik kita.” tambahnya pada sebuah wawancara yang diselenggarakan di kantornya. Tak hanya itu saja, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat juga bakal kunjungi petinggi perusahaan raksasa lain, seperti petinggi Freeport. Tak lupa pula, President Jokowi juga bertemu dengan presiden AS, Barack Obama, untuk membahas sejumlah konflik yang sedang terjadi, seperti ISIS, dll.
  14. Minggu ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berada di Ibu kota AS Washington DC. Di sana ia bertemu dengan mitranya Menteri luar Negeri AS John Kerry untuk mematangkan rencana kunjungan Presiden Joko Widodo ke AS bulan Oktober mendatang. Selengkapnya simak laporan tim VOA
  15. Ada sikap yang berbeda ditunjukan oleh para pemimpin bangsa saat menghadapi ancaman krisis global seperti saat ini. Berikut sikap pemimpin negeri ini saat menanggapi iming-iming utang dari IMF. Keterangan Gambar.1 Keterangan Gambar. 2
  16. Tsin Zu berwasiat : “Semua orang bilang menang dimedan tempur itu baik, padahal tidak. Mengalahkan lawan tanpa bertempur itulah sejatinya ‘puncak kemahiran’.”. Apakah negri tercinta saat in sedang dalam keadaan perang? Apakah kita melihat bahwa apa yang sedang dilakukan Negara sekarang ini adalah kembali menguasai aset2nya?? Marilah kita lihat fakta2 berikut ini Lautan sudah kita kuasai Perdagangan Minyak Perusahaan Tambang Pasar Indonesia Dari segelintir fakta itu, tidak terbantahkan bahwa Negara terlihat begitu aktif memainkan perannya yaitu mengajak, mendesak, bahkan mengancam swasta yang sebelumnya berpesta pora, seusai dengan amanat pasal 33 UUD 45. Kini Negara sudah tidak lagi hanya menjadi operator, tetapi sudah menjadi master. “Turuti apa kata gua dan loe bisa usaha disini atau loe hengkang dari sini. Ini tanah gua”, ujar Negara dengan gaya si Pitung, jagoan Betawi. Menariknya gaya berperang Indonesia dalam menguasai asetnya sekarang ini, bukan seperti Hugo Chavez yang menasionalisasi semua asetnya secara paksa. Di era komunikasi ini, lobby, tekanan diatas meja perundingan, financial restructuring, menunjukkan peperangan harus dimenangkan tidak lewat pertempuran. Master mind dari aksi Negara yang hebat ini, dilakukan oleh si kerempeng dengan otak jenderal, yang kerapkali diejek oleh kaum radikal dan kaum tidak cinta tanah air. Inilah Jokowi Presiden ketujuh Indonesia yang konon beliau mirip seorang Jenderal lawas Soedirman, seperti gambar dibawah ini.
  17. Dewan Perwakilan Rakyat mendukung langkah Tentara Nasional Indonesia untuk memperkuat penjagaan keamanan di wilayah perbatasan, termasuk Blok Ambalat di Selat Makassar yang telah berkali-kali diterobos oleh jet tempur Malaysia. DPR pun meminta Presiden Jokowi untuk segera merealisasikan program pengadaan drone atau pesawat tanpa awak untuk melindungi seluruh wilayah Indonesia. Lembaga legislatif itu menyatakan sepakat dengan rencana Jokowi menggunakan drone. “Pak Jokowi punya program drone, dan DPR RI akan setuju dengan setiap program pengamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem drone juga masuk program pengamanan itu,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6). Perseteruan Indonesia-Malaysia di perbatasan, menurut Taufik, merupakan hal klasik yang kerap berulang. “Maka silakan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, maupun parat untuk memperkuat pertahanan,” kata dia. Di sisi lain, DPR meminta pemerintah Jokowi untuk memperhatikan kemungkinan kesenjangan yang dialami prajurit TNI di perbatasan. Taufik meminta seluruh tentara yang ditugaskan di perbatasan disejahterakan demi menunjang kerja berat mereka. “Presiden sudah meninjau sendiri kesenjangan di wilayah perbatasan. Maka sejahterakan prajurit di tapal batas kita,” ujar Taufik. Secara terpisah, TNI menyatakan khawatir Blok Ambalat akan mengalami nasib serupa dengan Pulau Sipadan dan Ligitan yang lepas dari RI dan jatuh ke tangan Malaysia. “Jika pemerintah tak melayangkan nota protes ke Malaysia, maka bisa terjadi seperti Sipadan dan Ligitan. Alasan Malaysia (dalam kasus Sipadan dan Ligitan) adalah karena mereka melintasi wilayah tersebut dan kita biarkan,” kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Fuad Basya, Selasa malam (16/6). Ambalat menjadi wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia sejak 1960-an. Puncak perseteruan terjadi pada 2002 ketika Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia atas sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang berada di Blok Ambalat. Blok Laut Ambalat memiliki luas wilayah sekitar 15 kilometer persegi dan terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar, dekat perbatasan antara Sabah, Malaysia, dengan Kalimantan Timor. Blok Ambalat menyimpan kekayaan tambang bawa laut, utamanya minyak, meski tidak semua wilayah di blok ini kaya akan minyak mentah. Saat ini untuk mencegah jet tempur Malaysia kembali memasuki Ambalat, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara menggelar Operasi Sakti di wilayah itu. Mereka menurunkan alat utama sistem persenjataan mereka seperti tiga kapal perang (KRI), dua pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30, dan tiga jet tempur F-16 Fighting Falcon.
  18. Guy Pearce, bintang Iron Man 3 ikut menghujat Jokowi. Selebriti dunia tengah mengumandangkan nama Presiden Joko Widodo. Bukan karena Indonesia baru saja menorehkan suatu prestasi, melainkan melaksanakan hukuman mati. Banyak pihak yang menghujat keputusan Jokowi mengabaikan protes dunia, dan melangsungkan eksekusi mati. Salah satunya adalah Guy Pearce, aktor dan musisi asal Australia. Bintang Iron Man 3 itu menyebut nama Jokowi sebagai "President Widodo" saat mencuitkan perasaannya tentang warga Australia yang dieksekusi mati. "Really? You are going to kill our boys, are you President Widodo? That's the world we live in, is it? I am sorry, what century are you in, brother?" tulisnya. Pearce juga ikut bersama selebriti lain seperti pemenang Oscar Geoffrey Rush, Bryan Brown, dan Joel Edgerton membuat video yang ditujukan pada Perdana Menteri Australia, Tony Abbott. Selasa (28/4) mereka berharap Abbott ke Indonesia dan menghentikan eksekusi mati. Soal itu, Pearce juga berkicau di Twitter-nya. "Just to be clear, my issue regarding Andrew and Myuran facing the death penalty is with the Govt enforcing it, not ours trying to stop it," tulis Pearce menjelaskan pendapatnya. [tweet]https://twitter.com/TheGuyPearce/status/592637592010522624[/tweet] Saat delapan terpidana mati, termasuk Andre dan Myuran dieksekusi Rabu (29/4) dini hari, Pearce langsung mengungkapkan kekecewaannya. [tweet]https://twitter.com/TheGuyPearce/status/593155667403214848[/tweet] Kekecewaan yang sama diungkapkan band The Temper Trap. Beberapa jam sebelum eksekusi mati, mereka mengunggah cuitan di Twitter yang juga menyebut nama Jokowi. Mereka mengatakan dengan tegas, darah akan ada di tangan Jokowi jika benar mengeksekusi mati duo Bali Nine. [tweet]https://twitter.com/thetempertrap/status/592917979735658497[/tweet] Sebelumnya, Februari lalu The Temper Trap sudah pernah meminta Jokowi membatalkan keputusan eksekusi matinya. Melalui Twitter mereka menolak keputusan itu. The Temper Trap bahkan mengunggah video ke YouTube yang berisi tentang anak-anak muda melawan putusan mati. [tweet]https://twitter.com/alex_c_lee/status/592927764484739072[/tweet] Bukan hanya musisi dan aktor, seniman asal Australia, Ben Quilty juga menghujat Jokowi. Melalui Facebook Quilty menyatakan, keputusan Jokowi mengeksekusi dua saudaranya, Andrew dan Myuran bisa saja membunuh imajinasi mereka, tapi takkan mematikan kenangan yang ada. Keluarga, sahabat, dan semua orang yang pernah dikenal Andrew dan Myuran akan tetap mengenang mereka. Quilty sendiri berjanji menentang keputusan hukuman mati seumur hidupnya kelak.
  19. Black Sabbath menyurati Jokowi dan memintanya langsung menghentikan eksekusi mati. Kalau selama ini Presiden Joko Widodo menjadi 'kesayangan' metalhead karena kecintaannya pada musik keras itu, sepertinya keputusan mengeksekusi Bali Nine kini berpengaruh. Dua band beraliran metal meminta Jokowi membatalkan pengeksekusian para terpidana narkoba itu. Pertama, band metal asal Inggris, Napalm Death. Diberitakan Sidney Morning Herald, awal Februari lalu vokalis Napalm Death Mark Greenway mengunggah pernyataan ke akun Facebook yang ditujukan langsung pada Jokowi. "Tolong biarkan hidup Andrew Chan dan Myuran Sukumaran," ia menulis. Sebagai pencinta Napalm Death, lanjutnya, ia yakin Jokowi memahami lirik-lirik band itu yang berupa perjuangan melawan kekerasan di dunia. Kekerasan itu, katanya, bisa dilakukan individu maupun negara. "Saya paham bahwa Anda sebagai pemimpin harus mengubah hal menjadi lebih baik. Maka saya yakin pemberian grasi akan menjadi langkah kemajuan besar dalam proses ini," lanjut Mark. Ia melanjutkan menulis dalam akun berpenggemar sampai 700 ribu itu, "Saya tahu heroin bisa sangat merusak, tapi saya percaya isu ini lebih kompleks dan tidak bisa digantikan semudah dengan mencabut nyawa orang lain." Sebelumnya, Jokowi pernah mengaku sebagai penggemar Napalm Death. Ia bahkan pernah berfoto sembari mengacungkan jari metal dan menggunakan kaus bertuliskan nama band itu. Napalm Death tertawa saat mendengar fakta itu. "Jika Anda tahu segalanya tentang Napalm Death, Anda tahu kami sangat kritis tentang mekanisme politik," Mark kembali menuturkan. Jika Jokowi mampu menyelamatkan nyawa terpidana mati, ia akan menganggapnya sebagai pemimpin terhangat. Setelah permohonan band kesukaannya itu, kini Jokowi kembali didekati band metal lainnya, Black Sabbath. Sang gitaris, Tony Iommi menyurati Jokowi dengan permintaan yang sama. Menurut Sidney Morning Herald, surat itu dikirim kepada Jokowi di Jakarta, Rabu (4/3) pagi oleh petugas Australia. Ia diberi kop dengan huruf khas Iommi, dan bertanda tangan. Tony mengawali suratnya dengan pemahaman dan rasa hormat atas perjuangan Jokowi melawan penyalahgunaan obat-obatan di Indonesia. Ia tak memungkiri bahwa itu masalah semua negara. Tony pun mengaku tahu betul efek negatif narkoba. Namun, ia melihat ada perubahan dalam diri dua terpidana mati yang merupakan anggota Bali Nine, yakni Andre Chan dan Myuran Sukumaran. "Saya mohon kepada Anda, sebagai orang yang pemaaf, untuk menghormati perubahan mereka. Mereka kini orang yang berbeda dan membuat perbedaan positif kepada hidup pengikut mereka," tulis Tony. Menurutnya, perubahan itu adalah poin khusus bagi pemerintah Indonesia. "Atas alasan ini, saya meminta Anda menghentikan eksekusi Andrew dan Myuran. Tolong biarkan mereka menjalani hukuman seumur hidup sehingga bisa berkontribusi untuk Indonesia dan membalas kesalahan di masa lalu," lanjutnya. Bukan hanya dua band metal itu, band asal Australia The Temper Trap juga mengecam keputusan Jokowi mengeksekusi mati Andrew dan Myuran. Sejak akhir Februari lalu, Twitter mereka dipenuhi ajakan menolak keputusan itu. "Indonesia, jika Anda bersama kami, berbicaralah. Sekarang waktu Anda. Buat perubahan!" tulisnya, sembari menambahkan tagar #YADP, #keephopealive, #mercycampaign, dan #istandformercy. Band itu juga mengunggah video YouTube tentang anak muda melawan putusan mati. Mereka bahkan nulis, "Tuhan aja Maha Pengampun, kok presiden ngga yah."
  20. Selvi Ananda Putri (26) menjadi buah bibir di Kota Solo setelah dirinya akan dipersunting putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming. Gadis kelahiran Solo, 9 Januari 1989, tersebut dikenal cerdas dan mempunyai kemampuan bahasa asing yang baik. Kemampuan berbahasa asing tersebut pun yang membuat Selvi dinobatkan menjadi Puteri Solo pada tahun 2009. Di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Solo di Jalan Slamet Riyadi, ditemukan foto Selvi di buku pendaftaran Putera Puteri Solo. Salah satu pegawai mengaku tidak melupakan sosok Selvi yang ramah dan cerdas. Selvi pada saat itu berhasil menyisihkan 42 finalis Puteri Solo. Dia juga mendapatkan skor tertinggi dalam semua kategori, yaitu kecerdasan, perilaku, dan kecantikan. Selvi pada saat pemilihan, dan kemampuan bahasa Inggrisnya di atas rata-rata, begitu juga bahasa daerah. Kemampuan bahasa Inggris yang baik membuat alumnus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta itu sering dilibatkan dalam acara promosi Kota Solo ke luar negeri. Budi pun mengaku bahwa saat pemilihan tersebut, Selvi sudah dekat dengan Gibran. Dari informasi yang diperoleh Kompas.com, saat ini Selvi bekerja di sebuah bank swasta nasional di Kota Solo. Sementara itu, hingga saat ini, kedua keluarga, baik dari pihak Gibran maupun Selvi, belum memberikan keterangan resmi terkait perhelatan pernikahan pasangan itu. Bahkan, kedua keluarga terkesan masih menyimpan informasi pernikahan Gibran.
  21. Calon besan Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui bukan dari kalangan atas. Tempat tinggal orangtua Selvi Ananda Putri, yang juga calon istri putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, terlihat sederhana. Rumah mungil yang ada di Jalan Kutai Raya, Solo, tak jauh dari kediaman presiden ke-7 itu, juga tak dilengkapi dengan fasilitas mewah. Demikian juga dengan keseharian Didit dan Partini, kedua orang tua Selvi. Calon besan Jokowi itu tiap malam bekerja membuka warung di pusat jajanan Galabo atau Gladag Langen Bogan, di Jalan Mayor Sunaryo, berjarak 500 meter dari Balai Kota dan Keraton Kasunanan Surakarta. Pusat kuliner khas Solo tersebut merupakan hasil gagasan Jokowi saat masih menjabat sebagai wali kota. Calon besan Jokowi itu diketahui telah memulai usahanya di tempat tersebut sejak diresmikan tahun 2008 silam. Di sebuah warung kecil dengan gerobak aluminiun bantuan dari Kementerian Perdagangan tersebut kedua orangtua Selvi menjual menu makanan ikan wader, belut dan ayam goreng yang dipadu dengan sambel bawang dan lalapan. Bahkan tak jarang Selvi dan Gibran terlihat membantu Didit dan Partini untuk menyajikan menu. Sejumlah pejabat di Solo juga sering terlihat mampir dan menyantap menu makanan yang disajikan. Layanan yang ramah dari pemilik warung menjadi daya tarik tersendiri, sehingga pelancong dan warga yang melintas atau berjalan-jalan di area tersebut tak canggung untuk mencoba menu khas yang ditawarkan. Namun setelah santer terdengar kabar rencana pernikahan Gibran dan Selvi, warung tersebut mendadak tutup. Sejumlah pedagang lain di sekitar warung yang ditemui merdeka.com membenarkan jika akhir-akhir ini Partini dan Didit sering tak berjualan. "Warung mas Didit dan mbak Partini sudah dua hari ini tidak buka. Akhir-akhir ini memang sering tutup mas. Nggak tahu kenapa, dengar-dengar sih mau mantu mbak Selvi," ujar Yenni, salah satu pedagang lainnya di Galabo. Menurut dia, selama ini warung Didit dan Partini selalu buka dari selepas magrib hingga jam 23.00 untuk melayani pembeli. Yenni mengakui warung milik orang tua Selvi itu tergolong paling laris. Selain rasa masakannya enak, pelayanannya juga ramah dan memuaskan. "Warungnya ramai mas, apalagi kalau liburan atau akhir pekan," pungkasnya.
  22. Pria itu bernama Mario Stevan Ambarita. Dia berusia 21 tahun. Dengan terhuyung-huyung, Mario berjalan di apron atau tempat parkir pesawat, sesaat setelah Garuda Indonesia rute Pekanbaru-Jakarta mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa petang 7 April 2015. Petugas bandara pun langsung menangkapnya. Luka tampak di beberapa bagian tubuh Mario. Ia sempat pingsan usai ditangkap petugas. Tak heran fisik Mario lemah, ia ternyata menyusup ke roda belakang pesawat Garuda. Sepanjang penerbangan Pekanbaru-Jakarta, Mario bersembunyi di roda pesawat. Sungguh gila, namun bukan pertama kali terjadi. Untuk memulihkan kondisinya, Mario dipasangi alat bantu pernafasan. Berdasarkan penyelidikan, Mario diketahui masuk ke roda pesawat bukan dari apron Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Riau. Dia masuk ke roda pesawat dari ujung landasan, saat pesawat berhenti lima menit di sana. Vice Corporate Communications Garuda Indonesia, Pujobroto, mengatakan Mario telah merancang aksinya selama sepuluh hari terakhir. Pada hari-hari itu, dia mengamati dengan cermat Bandara Sultan Syarif Kasim II, termasuk saat pesawat-pesawat mendarat dan lepas landas. Mario pun menggunakan internet untuk mempelajari cara menyelundup ke roda pesawat. Bukan perkara yang terlalu sulit, sebab kasus penumpang gelap di roda pesawat kerap terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu penyusup yang sial bahkan tewas, dengan serpihan tubuhnya yang berlumuran darah berjatuhan dari langit Jeddah, Arab Saudi, Januari 2014. Betapa mengerikan. Menurut Pujobroto, Mario telah tinggal di Pekanbaru selama 21 tahun. Namun ia lahir di Jakarta dan amat ingin pergi ke Jakarta. Kenapa ingin pergi ke kota padat penduduk yang sarat polusi itu? Kepada penyidik, Mario mengatakan ingin bertemu Presiden Jokowi. Namun polisi belum tahu apakah jawaban itu motif Mario yang sesungguhnya atau tidak untuk menyusup ke roda pesawat. Mereka belum berani memastikan karena kondisi Mario belum stabil. “Itu jawaban dia waktu baru siuman. Bisa saja nanti berubah lagi,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bandara Soetta, AKBP Ashari Kurniawan. Kementerian Perhubungan pun turun tangan dalam kasus Mario. Persoalannya, Mario berada di area steril bandara. Lebih lagi, perbuatan Mario dianggap bisa membahayakan penumpang pesawat. Di sisi lain, otoritas atau pengelola bandara perlu diperiksa apakah lalai atau tidak sehingga seseorang bisa dengan ‘mudahnya’ masuk ke roda pesawat yang mengangkasa dari Pulau Sumatera ke Jawa. Apapun tujuan Mario melakukan aksi gilanya, pihak bandara perlu memperketat pengawasan agar aksi serupa tak terulang.
  23. Teman saya pengusaha tempat hiburan malam yang ternama di Jakarta mengeluh karena sejak Jokowi jadi Presiden lambat laun pemasukan usahanya semakin menurun. Biasanya banyak pengusaha yang menjamu pejabat dari Daerah untuk menikmati hiburan malam. Namun kini sudah jarang sekali pejabat di daerah datang ke Jakarta. Ya sebagian besar pelanggan tempat hiburan malamnya adalah pengusaha yang sedang memanjakan pejabat dengan layanan berkelas dari pramuria yang didatangkan dari luar negeri. Menurut informasi yang dia dengar bahwa saat sekarang pihak kejaksaan di Daerah sangat ketat menjaga segala kemungkinan penyimpangan APBD atau kolusi antara pejabat dengan pengusaha untuk menguras SDA tanpa procedur yang benar. Ini bisa dimaklumi karena Jaksa Agung sekarang adalah politisi Nasdem yang dipercaya oleh Jokowi untuk memimpin kejaksaan dengan misi reformasi kejaksaan yang berorientasi kepada pembrantasan dan pencegahan korupsi. Juga dengan adanya reformasi Migas khususnya pengadaan BBM, aturan ketat bisnis tambang, larangan import pangan, penghapusan subsidi pupuk, membuat bisnis rente semakin lesu. Menurutnya, para pengusaha yang kaya raya akibat bisnis rente itu, yang tadinya biasa memanjakan petugas pajak ditempat hiburan, sekarang pada stress karena mulai dikejar pajak. Petugas pajak yang tadinya bisa dibeli sekarang tidak mau lagi alasannya aturan sudah sangat ketat sekali. Jokowi memilih menteri dengan kriteria bersih secara tidak langsung telah menanamkan revolusi mental kepada jajaran pegawai dilingkungan pemerintahan. Dampaknya, itulah yang kini dirasakan oleh teman saya itu. Bisnis hiburan lesu. Teman saya pejabat China pernah berkata kepada saya bahwa kalau ingin lihat indicator tingkat korupsi maka lihatlah dunia hiburan malam dan tingkat hunia apartement mewah. Apabila tempat hiburan malam terus ramai dikunjungi oleh tamu dan Apartement penuh dihuni oleh wanita muda tanpa suami maka itu tandanya ekonomi bergerak cepat namun korupsi juga meningkat pesat. Artinya ada yang salah dalam design pembangunan. Kalau ingin terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan maka pembangunan fisik juga harus diiringi dengan pembangunan moral aparatur negara. Dan pembangunan moral itu tidak cukup dengan keberadaan kelembagaan dan pengawasan anti korupsi tapi lebih daripada itu adalah keteladanan pemimpin tertinggi untuk perbaikan moral dan sikap tegas. Tahun 2012 China menggelar reformasi politik melalui sistem kepemimpinan partai dan negara, diubah secara bertahap dan tertata. Hasil dari reformasi Politik itu adalah terpilihnya Xin Jinping sebagai Presiden dan Li Keqiang, sebagai Perdana Menteri. Kedua orang ini dikenal Pemimpin yang rendah hati, suka blusukan dan punya reputasi bersih serta mampu mengelola kepentingan dikalangan elite Partai Komunis agar gerakan anti korupsi mendapat dukungan luas dari kader partai. Semua Menteri terpilih dengan kriteria tak jauh dari sang Presiden dan Perdana Menteri, yaitu gemar bekerja keras dan bersih. Terbukti kini sejak kedua orang ini memimpin, tempat hiburan malam mulai sepi dan berbagai lokasi prostitusi sudah di removed oleh Pemerintah Daerah. Hanya saja perubahan politik di China dapat diselesaikan dengan cepat tanpa riak karena kekuasaan yang terpokus kepada partai komunis. Sementara di Indonesia perubahan itu tidak mudah. Karena distribusi kekuasaan terbentuk by design melalui system check and balance antar kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sehingga wajar saja bila terjadi riak dan gesekan antar elite politik. Seperti halnya kasus pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Ini contoh konkrit bagaimana sistem kekuasaan bekerja. Ada Partai yang elite politiknya merasa terancam dengan terpilihnya Budi Gunawan sebagai Kapolri yang kemudian menggunakan lembaga yudikatif ( KPK) untuk ambil peran memprovokasi LSM, masyarakat, media massa menentang Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan alasan tersangka suap. Tentu tujuannya mendapatkan bargain position atas suatu "deal". Gesekan itu tidak akan menimbulkan chaos. Antar elite politik baik yang pro pemerintah maupun oposisi selalu pada akhirnya punya cara untuk berdamai melalui kompromi. Memang untuk menjadi Presiden dibutuhkan puluhan juta pemilih namun untuk menjalankan fungsi presiden hanya dibutuhkan dukungan sedikitnya 1000 orang elite politik. Jokowi hanya perlu mendapatkan setengah dari 1000 elite itu maka sudah cukup power baginya melaksanakan agendanya. Bagaimana dengan rakyat dan LSM yang nyinyir? Mereka hanya kayu bakar menanak nasi. Bila nasi matang, kayu bakar akan disiram air dan padam. Ya, pada akhirnya orang tidak butuh presiden yang selalu risau dengan ratingnya. Presiden yang selalu curhat berwajah melankolis. Tidak. Rakyat butuh bukti bukan janji. Agenda Jokowi yang tertuang dalam APBN-P 2015 adalah jalan menuju realisasi janji pemilunya untuk mensejahterakan rakyat. Benarlah, dia mampu melakukan hal radikal dalam 100 hari. Kebijakan mengurangi anggaran subsidi BBM dari Rp 276 triliun pada 2014 menjadi Rp 81,81 triliun atau hemat 194.19 triliun sehingga Jokowi bisa memastikan kepada pasar bahwa pemerintah punya ruang fiscal besar dan tentu punya peran significant menentukan arah pembangunan. Apapun obsesinya menggerakkan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur secara luas seperti proyek poros maritim, jalan toll trans sumatera dan kalimantan, jalur kereta Trans sulawesi dan Papua, irigasi, bendungan, pasar rakyat, perumahan, 32,000 MW pembangkit listrik, dan lain lain, orang percaya. Karena tersedia dana dalam APBN-P 2015 sebesar Rp.290 Triliun untuk infrastruktur. Disamping itu lewat penyertaan modal pada BUMN sebesar Rp. 75 Triliun diperkirakan terjadi leverage capital sedikitnya 10 kali lipat atau senilai Rp. 750 triliun. Sehingga bukan lagi mimpi membangun tapi memang realita yang harus dijemput dengan kerja keras. Beda dengan Presiden sebelumnya. Anggaran melesat berlipat, reputasi naik menjadi anggota G20 namun APBN tidak punya kemampuan membangun jalan lebih dari 100 KM berkelas Toll. Tiap tahun defisit APBN semakin membesar karena pemborosan belanja rutin. Kini defisit APBN turun atau kurang dari 2 % dari PDB. Diperkirakan tahun depan dimana APBN sepenuhnya disusun oleh Jokowi maka saat itu defisiit sudah nol. Indonesia akan merasakan kali pertama APBN surplus. Mungkin tanpa disadari sebetulnya terpilihnya Jokowi sebagai Presiden adalah proses transformasi politik dari birokrasi menjadi meritokrasi, dari penguasa menjadi pelayan. Semua butuh waktu dan anda boleh suka tidak suka namun proses agenda Jokowi jalan terus. Bila karena agendanya rakyat merasa mencari nafkah mudah dan mampu membayar semua kebutuhannya maka tidak diperlukan lagi media massa mengangkat ratingnya. Tidak perlu lagi LSM memprovokasi mendukungnya. Jokowi akan selalu menjadi bagian dari rakyat. Makanya kerja.. kerja. !
  24. Melalui Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Pemerintah telah memutuskan akan melarang penjualan minuman keras di seluruh Minimarket mulai 16 April 2015. Berita ini merupakan berita yang menyejukkan diantara seliweran berita-berita yang memanaskan terkait Pemerintahan Jokowi, khususnya berita terkait “kasus” Jokowi-BG-Polri-KPK yang belum kelar-kelar juga hingga hari ini. Kebijakan Pemerintah ini sangat layak untuk diapresiasi, menyusul ketegasan Pemerintah terhadap Pemberantasan Narkoba dengan dihukum matinya para gembong-gembong pengedar narkoba. Dua permasalahan sosial yang mesti diatasi sesegera mungkin dalam konteks “Revolusi Mental”-nya Jokowi. Saya benar-benar respek dengan ketegasan Mendag Rachmat Gobel yang menyatakan bahwa beliau akan lebih memilih menyelamatkan generasi muda dari pada menyelamatkan pendapatan negara enam trilliun rupiah. Saya sangat sepakat dengan pendapatnya ini, karena jika dikaji-kaji biaya yang dikeluarkan atau potensi pemasukan yang hilang bagi negara akibat dampak buruk miras (termasuk rehabilitasi) bisa jauh lebih besar dari enam trilliun. Adalah benar sekali bahwa edukasi mengenai dampak negatif miras terhadap masyarakat khususnya generasi muda, lebih efektif daripada pelarangan, tetapi akan jauh lebih efektif lagi jika edukasi ini diiringi dengan pengawasan yang sangat ketat terhadap produksi dan peredaran miras di tengah-tengah masyarakat. Bagaimanapun, kebijakan yang menyejukkan dari Pemerintahan Jokowi ini mesti diawasi, karena akan ada orang macam Si Ahok yang menentang ide pelarangan ini dan beliau akan membicarakannya dengan Kemendag. Selain Si Ahok, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga sedang berusaha membujuk Kemendag untuk mengkaji ulang kebijakan pelarangan ini. Harapan saya(kita), semoga Pemerintah konsisten dengan keputusannya yang bijaksana ini. Kebijakan yang sangat selaras dengan jargon Revolusi Mental.
×
×
  • Create New...