Iqbal_Maulana

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan, alasan pihaknya tak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi, Teluk Jakarta karena Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tak kunjung disahkan oleh DPRD. Namun, kini Gubernur Anies Baswedan menerbitkan 932 IMB di Pulau Reklamasi. Hal itu mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara. Ahok mengatakan, Pergub nomor 206 Tahun 2016 itu tak bisa dijadikan landasan hukum untuk menerbitkan IMB ke pengembang kepada pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah. Sebab, pergib itu tak mengatur kewajiban kontribusi tambahan dari pengembang sebesar 15 persen yang diajukannya. "Hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik CS dan Sanusi. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu Perda karena Pasal 15 persen kontribusi tambahan," kata Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/6/2019). Ahok menuturkan, dirinya mengeluarkan pergub itu untuk mempermudah warga Jakarta memililki IMB. "Intinya Pergub itu aku keluarkan buat bantu rakyat DKI yang keburu punya rumah, tetapi tidak bisa buat IMB," tuturnya. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, semestinya Anies dalam menerbitkan IMB ke pengembang harus menunggu pengesahan Raperda RZWP3K disahkan. "Khusus pulau reklamasi saat itu tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perdanya," ujarnya. Sebagai informasi, Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP) DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.

Beredar kabar capres Prabowo Subianto telah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali beberapa waktu lalu. Pertemuan Jokowi-Prabowo itu juga disebut-sebut dihadiri Hasyim Djojohadikusumo. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko belum mengetahui informasi tersebut. Meski demikian, ia membenarkan bahwa selama ini Jokowi memang ingin bertemu dengan Prabowo yang menjadi pesaingnya di Pilpres 2019 tersebut. "Yang perlu kita catat, dari awal Pak Jokowi sudah menginginkan adanya pertemuan," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/6/2019). Moeldoko juga belum mengetahui secara persis bagaimana informasi terbaru soal rencana pertemuan Jokowi-Prabowo. Bahkan, kata dia, rencana pertemuan tersebut belum ada titik terang. Mantan Panglima TNI itu juga belum bersedia komentar apakah selama ini yang menjadi komunikator antara Jokowi ke Prabowo merupakan Kepala BIN Jendral (Purn) Budi Gunawan. "Ya sementara substansinya kita belum tahu dan intinya bahwa upaya mencukupi untuk bisa bertemu dengan beliau kan sangat kuat. Itu," tandasnya. Seperti diketahui, capres Jokowi berkali-kali menyampaikan keinginannya bertemu dengan Prabowo Subianto usai kontestasi Pilpres 2019. Namun, keinginan Jokowi tersebut ibrat gayung yang tak bersambut. Jokowi telah mengutus Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan senior Prabowo di Kopassus namun pertemuan yang direncanakan di rumah makan Jepang itu gagal. Selanjutnya, Jokowi kembali mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menjembatani pertemuannya dengan Prabowo. Kendati Prabowo telah bertemu JK, namun tak ada sinyal bahwa capres nomor 02 itu akan menerima Jokowi dalam waktu dekat. Di sisi lain, Prabowo memastikan bahwa akan menemui seterunya di Pilpres dalam dua kali pesta demokrasi tersebut. Mantan Danjen Kopassus itu bersedia menemui Jokowi guna mendinginkan tensi politik. Namun, kata dia, pertemuan itu akan ada waktunya. "Nanti kita lihat. Semua ada waktunya," ucap Prabowo kala melayat ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Senin 3 Juni 2019.