Jump to content

Metrotvnews

✔ Akun Terverifikasi
  • Jumlah konten

    49.266
  • Bergabung

  • Terakhir berkunjung

    Tidak pernah
  • Days Won

    108

Metrotvnews last won the day on November 9

Metrotvnews had the most liked content!

Tentang Metrotvnews

  • Rank
    Kolonel

Informasi Profil

  • Jenis Kelamin
    Not Specified (Tidak Spesifik)
  1. Jakarta: Tanggal 2 April 2016, siang, di tengah perjalanan sepulang sekolah, YY dicegat 14 pemuda mabuk di kebun karet. Tanpa sebab, dia dipukuli dengan kayu. Tangan dan kakinya diikat, lalu diperkosa. Tubuh YY kemudian dibuang ke jurang sedalam lima meter. Bersama orang ramai, keluarga menemukan jasad perempuan berusia 14 tahun itu pada tengah hari 4 April 2016. Kasus tewasnya warga Desa Kasie Kasubun, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, itu bikin geger. Kasus tersebut turut menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan, "Ini kejahatan luar biasa. Karena luar biasa, jadi penanganannya pun harus luar biasa." Setelah kasus itu, pemerintah menerbitkan aturan baru demi mencegah kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif. Regulasi itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Semua pihak berharap, peraturan tak sekadar tulisan di atas kertas, tapi bisa membuat orang jera menyakiti anak. Hasil survei Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menunjukkan satu dari empat anak laki-laki dan satu dari tujuh anak perempuan mengalami kekerasan fisik. Deputi Perlindungan Anak Kementerian PPPA Pribudiarta Nur Sitepu menyatakan angka itu menunjukkan kalau kekerasan terhadap anak di Tanah Air masuk kategori mengkhawatirkan. Hasil survei juga menyebutkan 30 persen dari total 87 juta anak Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik. "Semakin ironis lagi bahwa kekerasan ini justru terjadi di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lembaga pendidikan, dan lingkungan sekitar anak," kata Pribudiarta, Sabtu 10 Juni 2017. Pribudiarta menyebut, pelaku justru orang yang seharusnya melindungi anak. Misal, orang tua, paman, guru, bapak atau ibu tiri, atau pun orang dewasa lainnya. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode Januari-Oktober 2016, seperti disampaikan Sekretaris Jenderal KPAI Rita Pranawati, menyebutkan ada 3.381 kasus kekerasan terhadap anak. Setahun sebelumnya, tercatat 4.309 kasus. Jumlah tersebut bersumber dari pengaduan langsung di KPAI, pemantauan media cetak dan online, pengaduan online bank data perlindungan anak, serta data dari lembaga mitra KPAI se-Indonesia. Kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian di semua negara. Badan federal hingga legislatif di negara bagian Amerika Serikat, misalnya, berkeliling sekolah-sekolah untuk mengampanyekan setop kekerasan pada anak. Sebab, konsekuensi kekerasan terhadap anak tidak hanya jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Memahami Dampak Kekerasan terhadap Anak Laporan National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, sebuah lembaga yang berkantor di Washington, menyebutkan bahwa anak yang diintimidasi cenderung mengalami berbagai gangguan psikologis, termasuk depresi dan kecemasan. Anak yang diintimidasi juga menderita berbagai gejala fisik, seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan sakit perut. Dampaknya bisa dirasakan selama bertahun-tahun. Dalam banyak kasus, konsekuensi kesehatan mental akibat intimidasi berlanjut sampai dewasa. Anak-anak yang menggertak orang lain dan orang-orang yang menyaksikan intimidasi juga berisiko lebih besar terhadap konsekuensi kesehatan mental. “Anak-anak pelaku dan sasaran intimidasi punya risiko sangat besar terhadap psikososial yang buruk," kata Jonathan Todres, profesor hukum di Georgia State University yang juga anggota Komite Studi di National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Mengidentifikasi Intimidasi Hasil penelitian National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine menunjukkan bahwa banyak staf di sekolah dan guru mengalami masalah dalam mengidentifikasi kasus kekerasan terhadap anak. Lalu, apa yang harus dilakukan? Salah satu langkah penting untuk bisa mengidentifikasi adanya kekerasan terhadap anak adalah pelatihan bagi guru dan semua orang yang bekerja untuk anak-anak dan remaja. Program pelatihan semacam itu harus terus berlanjut dan dievaluasi untuk memastikan bahwa para profesional dan relawan yang bekerja dengan pemuda dapat secara efektif mengidentifikasi intimidasi dan mengambil tindakan dengan tepat. Orang tua harus mengawasi aktivitas anak di media digital. Ilustrasi: Shutterstock Intimidasi dan kekerasan tak hanya terjadi pada kehidupan sehari-hari. Pada era sekarang di mana kemajuan teknologi demikian pesatnya, anak-anak pun berpotensi mengalami kekerasan di dunia maya. Tantangan untuk menghindari anak menjadi pelaku atau korban kekerasan melalui dunia maya sangat mungkin lebih berat daripada di dunia nyata. Media sosial yang beroperasi 24 jam sehari bisa membuat korban merasa tidak mungkin lolos dari perilaku intimidasi. Oleh karena itu, peran semua kalangan sangat dibutuhkan agar anak tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan melalui dunia maya. Orang tua mesti memantau kegiatan si anak di dunia maya. Laporan National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, juga menyebutkan langkah penting yang harus diambil perusahaan media sosial adalah mengevaluasi platform yang mungkin dimanfaatkan untuk melakukan kekerasan. Perusahaan media sosial harus terlibat memastikan anak-anak dalam lingkungan yang aman dan nyaman. Mencegah Kekerasan terhadap Anak Jamil Azzaini, motivator dalam program I'm Possible, menjelaskan kondisi di rumah sangat memengaruhi kualitas hidup seseorang, termasuk anak-anak. Menurutnya, rumah bukan sekadar bangunan fisik, yang lebih penting adalah interaksi di dalamnya. Jamil mengatakan, ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan fungsi rumah sebenarnya. Pertama, plan together. Diskusi kecil anggota keluarga untuk membuat perencanaan kegiatan di rumah. Kedua, play together. Menyempatkan diri untuk terlibat dalam aktivitas ringan di dalam rumah. Misal, bermain dengan anak-anak atau menciptakan suasana kehangatan dengan bercengkrama bersama anggota keluarga. “Ketiga, pray together, berdoa bersama. Kalau 3P itu berjalan, maka bisnis Anda akan lancar, pekerjaan lancar, kualitas hidup Anda juga naik," ujar Jamil. Gerakan masyarakat untuk menghentikan kekerasan terhadap anak. Antara Foto Sekjen KPAI Rita Pranawati menjelaskan, upaya mencegah kekerasan pada anak sebenarnya lebih penting dibanding upaya penegakan hukum. Salah satu bentuk pencegahan adalah membangun kesadaran hukum masyarakat secara masif serta membangun kepekaan terhadap pentingnya upaya perlindungan anak di masyarakat dan keluarga. Orang tua dan keluarga, lanjut Rita, juga harus dapat memerankan sosok sebagai pelindung anak. Orang tua diharapkan dapat membangun keluarga yang berkarakter dan berakhlak, menciptakan kondisi lingkungan yang aman bagi anak, serta edukasi pada anak tentang bahaya kejahatan seksual dan bagaimana cara melindungi diri. "Intinya, keluarga harus berperan besar dalam pencegahan. Anak diedukasi tentang menjaga diri dan menghindari menjadi pelaku," ujarnya. Menurut Rita, perkembangan anak juga harus terus-menerus diawasi secara komunikatif. Pihak sekolah juga diminta turut mengadvokasi, mengedukasi, dan membantu penanganan optimal jika terjadi kasus anak yang menjadi korban kekerasan. Dengan demikian, sangat jelas bahwa mencegah kekerasan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita semua. Pembuat kebijakan, perusahaan teknologi, guru, orang tua, dan masyarakat, semua memiliki peran dalam mencegah intimidasi dan memastikan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Ayo #LindungiAnak dari kekerasan. <img src="http://getcraft.go2cloud.org/aff_i?offer_id=6402&aff_id=1386" width="1" height="1" /> www.metrotvnews.com
  2. Jakarta: Sebuah studi yang dipublikasikan dalam British Medical Journal (BMJ) menyebutkan bahwa konsumsi kopi dalam takaran sedang, yaitu tiga sampai empat cangkir dapat memberikan beberapa manfaat bagi kesehatan. Para peneliti dari University of Southampton mengumpulkan data tentang dampak kopi pada segala aspek pada tubuh manusia dari sekitar 200 studi yang kebanyakan bersifat observasional. Studi tersebut menyebutkan bahwa mereka yang mengkonsumsi tiga cangkir kopi per hari mengalami penurunan risiko terkena gangguan jantung atau meninggal karena penyakit tersebut, bila dibandingkan dengan mereka yang tak mengkonsumsi kopi. Manfaat terbesar dari konsumsi kopi terlihat pada penurunan gangguan liver, termasuk kanker pada organ tersebut. Namun, tak berarti semuanya berkat kopi. "Beberapa faktor seperti usia, kebiasaan merokok, dan intensitas olahraga juga memberi pengaruh. Terdapat keseimbangan dalam risiko hidup dan manfaat dari konsumsi kopi tingkat sedang dapat meringankan risiko tersebut," terang asisten penulis Paul Roderick kepada BBC. Pelayanan Kesehatan Nasional Inggris sendiri merekomendasikan ibu hamil untuk mengkonsumsi tidak lebih dari 200 mg kafein per hari, setara dengan dua cangkir kopi instan, karena terlalu banyak kandungan tersebut akan meningkatkan risiko keguguran. Para peneliti menyarankan agar para peminum kopi mencoba trik sehat, yaitu menghindari tambahan gulan, susu atau krim, serta ditemani camilan saat mengkonsumsi minuman berwarna gelap tersebut. www.metrotvnews.com
  3. Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengusulkan proyek Light Rapid Transit (LRT) diperpanjang hingga kawasan Tanah Abang. Usulan tersebut sedang dalam tahap pengkajian. Sandiaga menjelaskan, terhubungnya proyek LRT dengan Tanah Abang akan menyatukan moda transportasi di Jakarta. Apalagi, Pemprov DKI bersama PT KAI akan mengembangkan konsep Transit Oriented Development (TOD). "Alangkah baiknya kalau digabungkan, diintegrasi dengan LRT kajiannya itu sekarang lagi di buat oleh teman-teman Jakpro," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat malam, 24 November 2017. Pria yang berlatar belakang pengusaha itu memperkirakan proyek ini bisa dimulai usai helatan Asian Games 2018. Pemprov DKI akan menggandeng perbankan untuk skema pembiayaan dan menyiapkan dana dari APBD di pos insfratruktur. "Harus ada APBD karena ada public service obligation (PSO)," ujar Sandiaga. Proyek LRT Jabodebek yang dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan dimiliki Kementerian Perhubungan ini sudah dimulai pembangunannya sejak 9 September 2015. Dalam pembangunan tahap pertama, akan ada tiga rute yang terhubung, yakni Cibubur-Cawang sepanjang 14,5 km, Bekasi Timur-Cawang sepanjang 17,1 km dan Cawang-Dukuh Atas sepanjang 10,5 km. Tambahnya, Proyek LRT Jabodebek dikerjakan oleh Adhi Karya sebagai kontraktor dan PT KAI (Persero) sebagai investor sekaligus operator. Dana yang dibutuhkan untuk proyek tersebut mencapai Rp.26,7 triliun yang terdiri atas anggaran negara melalui penyertaan modal negara (PMN) dan kredit perbankan.www.metrotvnews.com
  4. Penembakan Kembali Terjadi di Timika

    Timika: Aksi penembakan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali terjadi di Mile 61 Timika, kabupaten Mimika, Papua. Penembakan ini menyasar sebuah kendaraan yang ditumpangi tiga orang Polisi. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal mengatakan, penembakan terjadi pada Jumat 24 November 2017, sekitar pukul 10.00 WIT. Saat itu, kendaraan yang ditumpangi Kasatgas tengah melakukan perjalanan ke beberapa pos jaga di jalur Freeport. "Di tanggul samping jalan sambil menembaki kendaraan Kasatgas Amole dengan jarak tempuh Kurang lebih 25 meter. Kasatgas Amole yang sedang melakukan pengecekan ke pos jaga dibeberapa tempat (pos satgas Amole) di jalur PT Freeport Indonesia," kata Kamal melalui keterangan tertulis, Jumat 24 November 2017. Penembakan itu diketahui petugas yang tengah berjaga di pos terdekat lokasi kejadian. Petugas jaga pun mencoba mengejar pelaku penembakan. Kamal mengatakan, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Mobil itu ditumpangi tiga orang, AKBP Soeroso, Brigadir Wahyu Suseno, dan Briptu Marga Ambar Prayogo. Namun, mobil kendaraan dinas kasatgas jenis LWB dengan nomor lambung 01-4618 itu rusak. "Kaca kendaraan pecah dan kap berlobang," tegas Kamal. www.metrotvnews.com
  5. Hak Penghayat Kepercayaan Harus Dipenuhi

    Jakarta: Keputusan Mahkamah Konstitusi soal pencantuman penghayat kepercayaan di KTP dinilai banyak pihak tak perlu lagi diperdebatkan. Masalah itu selesai ketika keputusan tertinggi sudah dicapai. Anggota DPD RI AM Fatwa menilai, masyarakat tak perlu lagi meributkan perihal penghayat kepercayaan. Suasana yang sudah tenang juga tak perlu dipanaskan. "Sekarang, hak-hak mereka sebagai warga negara harus dipenuhi. Secara keyakinan, agama dan kepercayaannya itu terserah mereka," kata Fatwa dalam FGD 'Penguatan Legislasi Penghayat Kepercayaan' di Metro TV, Jakarta Barat, Jumat 24 November 2017. Sudah menjadi rahasian umum, bagi penghayat kepercayaan, mereka kesulitan mendapat hak sebagai warga negara. Sebab, kepercayaan mereka tak dicantumkan dalam KTP. Tak dapat dipungkiri kolom agama bekerja sakti. Urusan lancar ketika ada pencantuman agama. Bila tidak ada, itu berarti sejak mereka lahir hingga meninggal bakal kesulitan mengurus administrasi. Urusan bank, kesehatan, bahkan sekolah juga jadi masalah. Engkus Ruswana misalnya, saat akan menikah tak diterima catatan sipil lantaran tak menikah di KUA. Tak cuma Engkus, adiknya yang juga seorang penghayat kepercayaan dari Jawa Barat, tak bisa mengurus akta kelahiran anaknya karena tak punya surat nikah. Pada akhirnya akta kelahiran keluar tapi tak ada nama ayah, hanya nama ibu. Tak sampai di situ, Engkus nyaris tak bisa memakamkan ibunya lantaran dianggap tak beragama. "Padahal di situ pemakaman milik desa, tapi kepala desanya bilang enggak boleh, jenazah harus disalatkan baru boleh," kenang Engkus. Engkus menyebut, pencantuman agama dalam KTP tak hanya berpengaruh dari kelahiran, pernikahan hingga kematian. Pencari kerja utamanya di TNI-Polri kesulitan lolos. Untuk menjadi prajurit TNI-Polri, ada proses verifikasi antara form pengisian dan KTP. Lantaran penghayat kepercayaan tak diisi kolom agamanya, maka akan dianggap tak beragama. "Padahal salah satu syaratnya harus bertakwa dan beragama. Mereka dianggap tak beragama karena tidak ada pencantuman di KTP," kata Engkus. Lantaran itu, kata dia, banyak yang akhirnya mencantumkan salah satu agama baik di form maupun KTP untuk bisa masuk TNI-Polri. "Ada sekarang di Kopassus, anaknya pintar, fisiknya bagus, dia itu rangking enam waktu tes," beber dia. Direktur Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Sri Hartini menyebut, sebelum ada keputusan MK, direktoratnya sudah 39 tahun berjuang. Sosialisasi dilakukan terus menerus terkait tak ada perbedaan antara pemilik agama yang sudah diakui negara maupun penghayat kepercayaan. Sri menyebut, sosialisasi dilakukan usai raker bersama Menkopolhukam, Mabes TNI, Kemendagri, Komnas HAM dan sejumlah lembaga terkait. Ini perihal penghayat kepercayaan yang tak lolos ketika mendaftar TNI-Polri. Meski begitu, kata dia, masih saja ada diskriminasi. Pada akhirnya, penghayat kepercayaan harus menulis sesuatu yang bukan dianut. "Apa iya kita ini harus terus menerus membohongi diri sendiri? ini ada pembelanjaran tidak jujur," imbuh dia. Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria menyebut, pada tingkat elite, semua sudah satu suara soal penghayat kepercayaan. Apalagi itu diatur dalam undang-undang. Untuk itu kata dia perlu ada sosialisasi lebih pada pejabat di daerah. "Yang penting bagi saya siapapun itu, agama apapun itu kepercayaan apapun itu punya hak yang sama, HAM, hak demokrasi, hak keadilan hak kemanusiaan, hak konstitusi. Kalau belum dapat pelayanan yang sesuai. Berarti ada kesalahan. Di level atas kita pahami itu, berarti implementasinya ada yang salah. Hasil MK ini membuat penguatan di masyarakat khususnya supaya bisa paham betul," pungkas dia. www.metrotvnews.com
  6. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima daftar nama saksi dan ahli meringankan yang diajukan Ketua DPR RI Setya Novanto. Ada delapan saksi dan empat ahli yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan korupsi KTP-el tersebut. "Tadi saya dapat informasi jumlahnya delapan orang saksi dan empat orang ahli," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 24 November 2017. Febri mengatakan, delapan saksi yang meringankan Novanto merupakan kader Partai Golkar, anggota DPR, dan politisi. Sayangnya, Febri tidak merinci identitas saksi dan ahli meringankan yang diajukan Novanto. "Saksi yang masuk dalam daftar tersebut adalah politisi, anggota DPR dan ada yang bukan anggota DPR, dari Partai Golkar juga ada," ujarnya. Febri menuturkan, pengajuan saksi atau ahli meringankan merupakan hak tersangka. Hal itu tertuang dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Tentu saja KPK sebagai lembaga penegak hukum mematuhi hukum dan mematuhi hak-hak tersangka," ucap dia. Tak hanya itu, Febri mengaku belum mengetahui secara pasti jadwal pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli meringankan Novanto. Kemungkinan, mereka akan dipanggil pekan depan. "Pastinya jadwal ini akan kami sampaikan lebih lanjut. Tapi tentu diharapkan itu bisa dilakukan minggu depan," ujarnya. Tim kuasa hukum Novanto sebelumnya telah menyodorkan nama-nama saksi dan ahli yang meringankan. Salah satu yang disodorkan namanya adalah Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham.www.metrotvnews.com
  7. Jakarta: Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie telah mendengarkan secara langsung penjelasan DPP Partai Golkar terkait rapat pleno yang membahas status hukum Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Pria yang akrab disapa Ical itu menilai hasil rapat pleno harus dihormati. "Setelah mendapatkan penjelasan dari DPP, maka dewan pembina berpendapat dan menghargai proses yang terjadi di dalam pleno DPP tersebut," kata Ical dalam jumpa pers di Lantai 46, Bakrie Tower, Jakarta Selatan, Kamis 24 November 2017. Menurut Ical, rapat pleno berlangsung demokratis, kritis, dan terbuka. Keputusan rapat diambil setelah mendengar pendapat dari 35 peserta dengan tiga kali skorsing, namun akhirnya disetujui seluruh peserta yang hadir. "Kepada seluruh kader Partai Golkar di manapun berada, kita meminta untuk menjaga terwujudnya persatuan dan kesatuan Partai Golkar untuk kemenangan Partai Golkar di saat-saat ke depan," ucap dia. Ical menambahkan rapat pleno adalah media pengambilan keputusan tertinggi di Partai Golkar, setelah rapimnas dan munas. "Itu suatu keputusan atau konsensus yang terbaik, yang bisa dilakukan pada saat itu," ucap dia. Rapat pleno DPP Partai Golkar memutuskan Sekjen Partai Golkar Idrud Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar. Idrus akan menjabat sebagai Plt Ketum Partai Golkar sampai adanya putusan gugatan praperadilan Setya Novanto. "Rapat pleno menyetujui Idrus Marham sebagai Plt ketua umum sampai putusan praperadilan," kata Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 21 November 2017. www.metrotvnews.com
  8. Jakarta: Program Oke-Otrip berpotensi memangkas biaya belanja transportasi masyarakat. Karena, biaya transportasi yang dibutuhkan hanya Rp.5.000 sekali perjalanan. "Kalau program ini berhasil, biaya belanja transportasi masyarakat cuma Rp.10 ribu per hari. Kalau kita bekerja 25 hari itu hanya Rp.250 ribu," kata Peneliti Institut Studi Transportasi (Intrans) Dedy Herlambang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2017. Semisal upah minimum di Jakarta Rp 3,5 juta maka nominal itu tak akan terlalu berpengaruh. Masyarakat masih bisa menikmati sebagian besar dari gaji mereka. Adapun perhitungan Rp.5 ribu untuk satu kali trip sangat sesuai dengan perhitungan internasional. Dedy memaparkan Bank Dunia memiliki standar biaya transportasi dalam satu bulan, sekitar Rp.350 ribu. "Ini di bawah angka standar World Bank," kata dia. Pun demikian harus ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Sebab menurut Dedy, program ini hanya bisa dimulai pada 2018 saat semua moda transportasi terintegrasi. Sementara sekarang baru beberapa moda saja yang terintegrasi, dengan pilihan trayek tertentu. Misalnya antara Transjakarta dengan KWK yang berfungsi sebagai pengumpan. Integrasi moda ini juga masih terbatas waktu operasional. "Mengapa tidak fultime, mengapa harus peak time pagi dan sore," kata Dedy. Selain itu, Dedy juga menyinggung masalah angkot yang hanya ramah bagi kalangan tertentu. Sehingga, tak banyak banyak masyarakat yang memanfaatkan jasa angkutan itu. "Untuk itu perlu peningkatan, yakni pelayanan kondisi fisik angkot. Steril tanpa asap rokok, tanpa ngetem dan terintegrasi dengan feeder," tandasnya.www.metrotvnews.com
  9. Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno membantah program subsidi susu yang dianggarkan Pemprov DKI di tahun 2018 terkait dengan Revolusi Putih yang digagas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Susu dan ikan ditambahkan dalam daftar pangan bersubsidi, selain daging dan beras. "Jangan dipolitisasi. Karena kalau dibilang revolusi putih itu nanti masuknya ke politik," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 24 November 2017. Program revolusi putih disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo saat bertandang ke Balai Kota beberapa waktu lalu. Sandiaga pun tak menampik, program ini merupakan inisiatif yang baik untuk diterapkan. Namun, Sandiaga enggan program subsidi susu dikaitkan dengan program gagasan Prabowo Subianto itu. "Kalau ngomong bilangnya labelnya revolusi putih itu nanti diartikan bahwa ini karena Pak Prabowo. Saya enggak mau," ujarnya. Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp885 miliar untuk tambahan subsidi pangan tahun 2018. Tambahan subsidi pangan berupa susu dan ikan. Pemprov menunjuk PD Dharma Jaya memasok kebutuhan ikan dan susu bersubsidi. Subsidi pangan dialamatkan untuk pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP), penghuni rumah susun, golongan lanjut usia, golongan disabilitas, dan juga buruh yang menerima UMP DKI 2018 nantinya. www.metrotvnews.com
  10. Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno tak mempersoalkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018 yang akan dievaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurut Sandi, ini merupakan hal baik agar RAPBD transparan. "Silakan, bagus banget. Wartawan juga punya usul, bikin dong sensus di antara kalian mana yang paling enggak reasonable gitu," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 24 November 2017. Sandi tak keberatan RAPBD DKI dikoreksi dan dikritisi. Sandi beralasan pembengkakan anggaran yang dikritisi sudah dianggarkan sejak era Ahok-Djarot. Penambahan anggaran sudah disiapkan Sekretaris Daerah dan Bappeda sebelum Sandi resmi menjabat. "Enggak Anies Sandi nambahin gitu, emang gila aja kita nambahin," ucapnya. Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengevaluasi Rancangan APBD DKI Jakarta 2018. Evaluasi dilakukan setelah RAPBD itu selesai dibahas DPRD DKI Jakarta. Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono menjelaskan, setelah dibahas DPRD DKI Jakarta dengan pihak eksekutif, hasilnya akan diserahkan ke Kemendagri untuk dievaluasi. "Jadi sabar menunggu dulu karena masih dalam proses pembahasan," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 23 November 2017.www.metrotvnews.com
  11. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang barang rampasan dari sejumlah perkara korupsi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III. KPK memastikan barang-barang yang dijual melalui lelang ini terawat dengan baik. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Lelang Barang Rampasan KPK, Irene Putrie. Ia mengatakan, perawatan secara berkala selalu dilakukan agar nilai barang tetap terjaga. "Seperti yang diketahui, barang-barang rampasan dari koruptor ini ada yang disita dari 2011, 2012, 2013, tapi kita rawat terus menerus agar nilainya bisa terjaga. Misalnya untuk kendaraan, kami pastikan mobilnya bisa jalan dan tidak mogok ketika diambil oleh pemenang lelang," ujar Irene di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 24 November 2017. Selain selalu merawat barang-barang rampasan dari para koruptor, Irene juga memastikan pemenang lelang kendaraan bisa mendapatkan keringanan tunggakan pajak. "Biasanya sesudah ada pemenang lelang kami akan bersurat ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) setempat untuk memberikan keringanan pajak, karena ini barang sitaan," imbuh Irene. Ada beberapa kendaraan yang dilelang tak memiliki BPKP atau STNK. Pembeli akan diberikan risalah lelang yang bisa dijadikan dasar membuat BPKP atau STNK baru. Sejumlah kendaraan yang dilelang oleh KPK adalah dua unit Jeep Wrangler, satu unit mobil Mazda CX-5, satu unit mobil Toyota Camry, satu unit motor KTM, satu unit motor trail, satu unit mobil LEXUS, satu unit mobil Honda Jazz, dan satu unit mobil Mercedes Benz. Selain kendaraan, KPK juga melelang sejumlah barang mewah lain seperti 12 lukisan, satu paket yang terdiri dari sembilan unit telepon genggam, satu buah telepon genggam Samsung, 20 perhiasan, delapan arloji, satu paket yang terdiri dari 16 ponsel, dan satu paket yang berisi dua buah laptop. Sebanyak 37 barang berhasil terjual dalam lelang yang diadakan pada Jumat 24 November. KPK berhasil meraup dana sebesar Rp.3,58 miliar. Dana itu akan dimasukkan ke dalam kas negara. Sementara 17 item barang yang belum terjual pada lelang itu akan didaftarkan pada lelang berikutnya. "Per 30 September ini KPK sudah melakukan asset recovery sekitar Rp.2 triliun. Khusus tahun ini sebesar Rp.300 miliar," kata Irene.www.metrotvnews.com
  12. Jakarta: Pengamat politik Haryadi menilai Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 menjadi salah satu medan pertarungan bagi partai-partai besar untuk mengamankan jalan menuju Pemilu 2019. Dua pasangan calon yang muncul semakin menegaskan pertarungan antara Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. "Partai Demokrat yang jelas bukan partai pendukung pemerintah. Kedua, Khofifah Indar Parawansa ngotot maju, meski saya duga sudah coba ditahan oleh presiden, itu loyalitasnya patut dipertanyakan juga," ujar Haryadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 November 2017. Haryadi menilai keputusan Khofifah untuk maju di Pilgub Jatim salah satu bukti ketidakseriusan Khofifah mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. "Pada dasarnya ini himpunan para pihak yang tidak cukup punya loyalitas untuk benar-benar mendukung Pak Jokowi di 2019. Saya kira Pak SBY dan Khofifah adalah orang yang punya pikiran sangat praktis," imbuh dosen Universitas Airlangga, Surabaya itu. Apalagi, lanjut dia, calon wakil gubernur yang diputuskan SBY adalah Emil Dardak, Bupati Trenggalek, yang merupakan kader PDI Perjuangan. "Itu menambah tensi emosi yang lebih tinggi. Ada sentimen politik yang menurut saya agak tinggi, ketika PDI Perjuangan berinteraksi dengan Demokrat terutama untuk wilayah-wilayah yang itu menjadi wilayah pertaruhan. Dan Jawa Timur adalah salah satunya," terangnya. Menurut Haryadi, partai banteng moncong putih akan menilai ini sebagai martabat dan harga diri partai. "Yang tidak sekadar dikoyak-koyak, tapi kemudian Emil dianggap berkhianat dan mencoba seperti menusuk dari belakang," kata dia. Bahkan lanjut dia, Presiden Joko Widodo tentu saja bisa mengukur loyalitas Khofifah sebagai pembantu Presiden yang tidak menuntaskan masa jabatannya demi maju di Pilgub Jatim. Dia menduga, setelah pendaftaran dan penetapan pasangan cagub dan wagub oleh KPU Jatim, Khofifah akan diminta mundur sebagai Menteri Sosial. "Mengapa Khofifah ingin maju? Kenapa SBY dan Pakde Karwo yang dua periode menjadi musuh bebuyutan Khofifah itu sekarang tiba-tiba meng-endorse Khofifah? Penjelasannya cuma satu buat saya, yaitu pragmatisme sempit. Pasti bukan karena achievement, nilai, atau ideologi," tegasnya. Di sisi lain, lanjut Haryadi, Emil Dardak akan menjadi contoh bagaimana seorang politisi muda yang menjadikan partai hanya sebagai instrumen untuk mencapai kekuasaan politik semata. "Emil mencoba menunjukkan ideologi itu tidak penting dan Emil ingin menegaskan, untuk mencapai kekuasaan politik maka jalan pragmatis pun itu penting dan menjadi pilihan untuk ditempuh," paparnya. Menurut Haryadi, inilah yang sangat disayangkan. Meminjam istilah yang digunakan PDI Perjuangan, Emil tidak memiliki kesabaran revolusioner. Kedua, lanjut Haryadi, Emil sudah mempermalukan martabat partai. "Yang ketiga, dia memang tidak pantas menjadi kader PDI Perjuangan di masa depan. Itu dari kacamata ideologi PDI Perjuangan, dan dengan kata lain, Emil sudah selesai," kata dia.www.metrotvnews.com
  13. Jakarta: Program OK-Otrip yang diinisiasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai sulit terwujud. Apalagi, transportasi umum di Ibu Kota belum terkonsolidasi secara keseluruhan. "Jangan ngomong integrasi kalau (moda) transportasi umum enggak nyambung semua," kata Dirut PT Transjakarta Budi Kaliwono di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat, 24 November 2017. Konsolidasi moda termasuk rumusan penting dalam program Oke-Otrip. Sebab, program ini menggunakan satu tiket untuk satu perjalanan. Maka, moda transportasi umum yang ada harus disambungkan. Budi mencontohkan bagaimana Transjakarta mendekatkan penumpang dengan transportasi jenis kereta. Di Tebet, Transjakarta memiliki halte di dekat stasiun. Hal ini mempermudah masyarakat berpindah dari Transjakarta ke komuterline. "Kita sudah lakukan dengan KCJ di tebet. Per hari ada 12 ribu penumpang mengakses halte itu. Enam ribu keluar (halte), enam ribu balik (masuk). Sebentar lagi di akan diberlakukan di Tanah Abang dan Stasiun Senen. Tujuannya bagaimana melibatkan beberapa moda menjadi satu bagian," kata Budi. Selain itu, Pemerintah Provinsi juga harus memerhatikan trayek kendaraan umum. Trayek kendaraan umum di Ibu Kota harus diperhatikan untuk mempermudah penyambungan moda transportasi. Terakhir, Pemerintah Provinsi juga harus memerhatikan harga layanan Oke-Otrip. Karena, harus ada penghitungan ulang jika moda transportasi lain juga dilibatkan dalam program ini. "Tarif Rp 5.000 ini hanya untuk angkutan darat yang bertrayek. Bukan dengan LRT, MRT, dan KCJ," tandas Budi.www.metrotvnews.com
  14. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi program Ok-Otrip dengan mengedepankan tarif Rp 5.000 untuk satu kali perjalanan terintegrasi. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setyadi mengatakan, kebijakan pemerintah harus mengutamakan masyarakat. "Prinsipnya untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kemudahan pada masyarakat," kata Budi di kawasan Tanah Abang, Jumat, 24 November 2017. Budi menambahkan, program yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno, tak boleh berbicara tentang keuntungan. Sebab, sebagian besar pendapatan dari program pemerintah akan menjadi subsidi buat program lain. "Jadi jangan berpikir ada anggaran yang bisa didapatkan dari bisnis ini," imbuhnya. Kemenhub telah mendukung inisiasi program serupa. Ada 1.300 lebih moda transportasi dari pusat yang dihibahkan ke daerah. Pada 2018, jumlah tersebut ditambah menjadi 1.700 dengan tambahan 400 angkutan jenis mobil. Dengan program ini, Pemerintah Pusat berharap daerah memiliki semangat yang sama dalam memberikan pelayanan prima buat masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta mulai mengampanyekan penggunaan transportasi publik. "Diharapkan dengan bantuan kendaraan itu diharapkan membantu Pemda. Jadi jangan lagi membebani masyarakat dengan tarif tinggi," tandasnya. Seperti diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menargetkan uji coba pelaksanaan one karcis, one trip (OK Otrip) pada akhir 2017 atau awal 2018. Saat ini, Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta sedang mengkaji program tersebut. Untuk tahap awal saat uji coba, PT Transportasi Jakarta mengusulkan empat trayek yang diikutkan dalam uji coba program OK Otrip. Dua di antaranya Senen-Sunter dan Sudirman-Gandaria City.www.metrotvnews.com
  15. Melawan Bancakan Anggaran

    Jakarta: Sejatinya, tak ada yang salah dengan istilah "bancakan". Kata yang diserap dari tradisi Jawa ini, biasa dipakai untuk pesta kecil bertema syukuran. Semacam kenduri. Hanya saja, "bancakan" lazim digelar untuk menyambut kelahiran si buah hati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), malah diterjemahkan sebagai perayaan ulang tahun atau peringatan hari kelahiran. Beda soal kalau dikaitkan dengan hitung-hitungan anggaran pemerintah. Peyorasi yang tampak, membuat posisi kata tersebut anjlok. "Bancakan" disasarkan untuk menyebut salah satu akrobat para politisi di panggung kekuasaan. Terutama, ihwal bagi-bagi dana dalam rangka balas jasa. Indikasinya, gampang dibaca. Anggaran menggelembung dari rengrengan periode sebelumnya, juga lahirnya pos-pos baru yang tak sedikit orang menganggapnya tidak masuk akal dan kurang perlu. Dan amat disayangkan, jika desas-desus soal ini disasarkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tepatnya, seiring rumor adanya pembengkakan anggaran belanja di tahun depan. Inefisien Tak terlalu salah jika jumlah duit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2018 itu membuat gamang. Sebab, Gubernur Anies Rasyid Baswedan dan DPRD meninggikan angkanya menjadi Rp76,56 triliun dari sebelumnya (APBD) sebesar Rp70,18 triliun. Selisihnya memang tidak besar. Tapi, bila dilihat secara pos per pos, pantas geger. Ambil misal, pos anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), dari jatah biasanya cuma Rp2,36 miliar dilambungkan menjadi Rp28,99 miliar. Sekretariat DPRD DKI Jakarta juga merancang keperluan dana sebanyak Rp346,51 miliar untuk kegiatan anggota dewan selama 2018. Dilansir dari apbd.jakarta.go.id, uang sebanyak itu rencananya bakal digunakan untuk sejumlah kegiatan dewan, salah satunya kunjungan kerja yang mencaplok angka sebesar Rp106,79 miliar. Yang dianggap publik kurang perlu, contohnya ketika dalam RAPBD itu tercantum alokasi Rp620 juta untuk merehabilitasi kolam air mancur di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Sekretariat DPRD juga menghitung angka sebesar Rp542,8 juta untuk pemeliharaan kendaraan operasional, dan Rp571 juta untuk pengelolaan website. Belum lagi, ada pos di luar gaji anggota dewan berupa anggaran Penunjang Kehadiran Rapat Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp16 miliar. Pemprov DKI, tentu tak tinggal diam. Sang Wakil Gubernur Sandiaga Salahudin Uno membantah bahwa hitung-hitungan itu serta merta lahir di eranya. Dengan memelihara istilah "rezim", dia merasa Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat turut andil peran kala masih dinas di Balai kota. Malahan, aku Sandi, dia sedang menyisir pos per pos. Sayangnya, ia tak memberi keterangan lebih mengenai besaran yang diinput Ahok-Djarot agar bisa dibandingkan lebih jauh lagi. "Tenang uang rakyat kita gunakan untuk pembangunan. Pokoknya kita gunakan yang tebaik," janji Sandi saat ditemui wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat 24 November 2017. Mestinya, Anies maupun Sandi juga paham, baik tidaknya penggunaan itu, justru terwakili dengan jumlah dan pos RAPBD yang belakangan amat diperbincangkan. Baca: Anggaran Fantastis Gubernur Anies Politis-Korporatis Ada dua golongan besar yang membedakan aktivitas politik dalam keuangan pemerintah dan negara, ialah otokrasi dan demokrasi. Didik J Rachbini dalam Ekonomi Politik: Paradigma dan Teori Pilihan Publik (2006) menyebut, dalam sistem otokrasi, aktivitas politik memang minim. Meskipun, sudah barang tentu pola tersebut akan membuka peluang kebobrokan yang lebih kaya dan beragam. Sebaliknya, dalam sistem demokrasi yang berakar pada aspirasi rakyat, aktivitas politik dalam kebijakan keuangan akan menemui frekuensi yang tinggi. Namun, sekali saja salah niat, hubungan kekuasaan politik dan rakyat justru terpenggal kepentingan korporatis. Didik menuliskan, pola hubungan jenis ini memiliki banyak ciri. Pertama, sumber-sumber ekonomi cenderung dinikmati segelintir pelaku yang dekat dengan kekuasaan. Kedua, kepentingan ekonomi dan politik menyatu di dalam format kolusi. Ketiga, kekuasaan menjadi medium yang subur bagi redistributive combine di antara segelintir orang. "Berikutnya, perburuan rente sangat subur dalam situasi politik dan ekonomi tertutup," tulis Didik. Anies dan Sandi, haris bisa menggugurkan kecurigaan banyak pihak atas kuatnya indikasi aktivitas politik dalam penyusunan RAPBD DKI. Apalagi, ketika dikaitkan dengan deretan penerima aliran dana hibah yang turut membengkak. Pemprov DKI juga harus memberi kejelasan dengan rencana program yang tak sungkan disebut sebagai titipan seseorang. Sebut saja, program peningkatan gizi anak bernama Revolusi Putih yang diusulkan tokoh yang dianggap paling berjasa dalam pemenangan pilkada silam. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Presiden PKS Sohibul Iman (kedua kanan), Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kanan), Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) dan calon Wagub DKI Jakarta Sandiaga Uno (kiri) memberikan keterangan pers menanggapi hasil hitung cepat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Jakarta, Rabu (19/4)/ANTARA FOTO/Dedi Wijaya. Tidak cuma itu. Faktor kelahiran anggaran jumbo ini sebenarnya terpusat pada "pengembang-biakan" jumlah personel TGUPP dari sebelumnya 15 orang menjadi 73 orang. Padahal, dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 411 Tahun 2016 disebutkan, anggota tim yang digaji dari pajak rakyat itu tak boleh lebih dari 15 orang. Anies-Sandi, perlu melempar bantahan kuat bahwa penambahan angka itu memang dibutuhkan, bukan sekadar dalam rangka bagi-bagi jabatan sebagaimana banyak dituduhkan. Terakhir, tak kalah perlu, Anies-Sandi juga harus memperjuangkan 23 janji kampanyenya termaktub dalam RAPBD. Bukan malah memangkas fungsi KJP dan subsidi daging yang biasa diterima masyarakat. Alhasil, Anies-Sandi punya peluang meyakinkan ke warga Ibu Kota, bahwa sebenarnya, mereka berdua akan selalu berdiri di depan; melawan bancakan anggaran. <iframe class="embedv" width="560" height="315" src="http://www.metrotvnews.com/embed/ZkeQBM7k" allowfullscreen></iframe>www.metrotvnews.com
×

Important Information

Kami menggunakan cookie. Mereka tidak menakutkan, tetapi beberapa orang berpikir mereka. Terms of Use & Kebijakan Privasi