Jump to content

jurnal_korupsi

Member
  • Content Count

    49
  • Joined

  • Last visited

About jurnal_korupsi

  • Rank
    Magang
  • Birthday 06/24/1995

Profile Information

  • Gender
    Not Specified (Tidak Spesifik)
  1. Proses pembelian 5.225 unit komputer oleh Bagian Pengelolaan Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disorot masyarakat. Karena pembelian komputer oleh instansi pemerintah seharusnya proses pengadaannya wajib dilaksanakan secara e-katalog, sebagaimana diatur oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan barang Jasa Pemerintah) yang sudah ditampilkan secara online. Dengan mekanisme pembelian secara e-katalog yang diatur LKPP ini, instansi pemerintah bisa mendapat barang yang berkualitas dengan harga yang jauh lebih murah serta untuk menghindari terjadinya markup harga, rekayasa, kolusi, korupsi dll Oleh Karenanya FKKS - Forum Komunikasi Komite Sekolah mempertanyakan, kenapa pembelian komputer senilai total Rp. 52 milyar itu tidak dilakukan secara e-katalog, tapi dilakukan dengan cara pelelangan dan bahkan dengan cara lelang cepat, dimana dengan itu data persyaratan, harga penawaran & peserta pengadaan yang menjadi penyedia, barang di LPSE Surabaya dengan kode lelang 7303010 , tidak bisa diakses/diketahui oleh publik? Bahkan, menurut FKKS, pelaksanaan lelang untuk pengadaan komputer itu terkesan dilaksanakan untuk menghindari pelaksanaan pengadaan melalui cara e-katalog yang ada pada system LKPP. Anggota FKKS, Yudo Anggodo menyatakan, indikasi mensiasati agar tidak melakukan pengadaan secara e-katalog ini terlihat bahwa lelang pengadaan komputer ini terkesan sengaja dilakukan ketika melihat peluang saat system e-katalog untuk produk komputer di LKPP sedang di-upgrade/ diperbaharui. Dimana proses pengadaan dengan cara lelang itu dilaksanakan tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 05 Februarti 2018. "Padahal saat system e-katalog untuk produk komputer di LKPP itu sedang di-upgrade, sudah ada pengumuman dalam situs LKPP tersebut bahwa untuk e-katalog (online shop) untuk produk komputer sudah bisa dipakai kembali pada tangga 17 Februari 2018", kata Yudo "Kenapa tidak menunggu hanya beberapa hari sehingga terkesan terburu2 memanfaatkan waktu luang sekian hari saat system e-katalog di LKPP sedang upgrade. Situasi itu tampaknya malah dipakai alasan untuk melaksanakan pengadaan komputer dengan system lelang dan tidak melalui cara pembelian e-katalog? Dan kenapa tidak melalui lelang biasa yang info bisa diketahui publik, kok memakai cara lelang cepat yang info detailnya di situs LPSE Surabaya tidak bisa diakses/ diketahui publik", ujarnya Apalagi kemudian diketahui, bahwa persyaratan, spesifikasi dll untuk bisa menjadi penyedia barang dalam lelang pengadaan komputer itu terkesan dibuat sangat sulit, dan berpeluang membuat situasi yang bisa menimbulkan anggapan adanya rekayasa bahwa hanya pengusaha tertentu saja yang bisa menjadi penyedia barang. "Jika kualitas komputer serta spesifikasinya kalah bagus, dan pembelian dengan cara lelang pengadaan ini ternyata harganya jauh lebih mahal dibanding harga, jika proses pembelian melalui e-katalog di LKPP, apa ini nantinya tidak bermasalah dalam hukum?", tutur Yudo Sebagaimana diketahui, kota Surabaya, pada tahun 2018 ini mengalokasikan dana sebesar Rp. 52 milyar untuk pembelian komputer dan perlengkapannya, dimana rencananya sebanyak 5255 tersebut akan dibagikan kepada SD dan SMP negeri yang kekurangan peralatan Untuk SD keperluannya meliputi pemenuhan laboratorium, ruang guru dan ruang tata usaha. Sedangkan di jenjang SMP komputer diberikan untuk melengkapi laboratorium, ruang guru dan keperluan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Menurut FKKS, karena untuk keperluan dan dibagikan ke sekolah-sekolah di Surabaya, bukankah biasanya pembelian komputer itu dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Karena Dinas Pendidikan lebih tahu kebutuhan sekolah. Dan selama ini pembelian komputer untuk keperluan sekolah dan peningkatan mutu proses belajar mengajar, dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan atau langsung oleh sekolah melalui proses pembelian e-katalog di LKPP. Maka tampak janggal ketika dana untuk peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini pembelian komputer dikelola oleh Bagian Pengelolan Aset Pemkot Surabaya dan Dinas Pendidikan hanya bertugas membagikan komputer ke sekolah2. Apalagi kemudian proses pembelian tersebut terkesan adanya rekayasa untuk menghindari pengadaan melalui proses e-katalog di LKPP Jika proses pembelian komputer senilai Rp. 52 milyar ini dikemudian hari menimbulkan persoalan hukum yang berindikasi adanya dugaan korupsi, tentunya hal ini bisa mencoreng kinerja pemkot Surabaya. Apalagi Noer Oemarijati Kepala Bagian Pengelolaan Aset Pemkot Surabaya, dikenal sebagai orang yang paling dipercaya oleh walikota Tri Rismaharini.
  2. Trumph mengakui Indonesia saat ini lebih berkembang.

  3. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara PT PLN (Persero) dengan Komisi VI telah selesai. PLN dicecar berbagai pertanyaan, salah satunya menyelesaikan masalah biaya administrasi tarif listrik prabayar atau token. Direktur Utama PLN Sofyan Basir, segera akan mengkoordinasikan dengan pihak perbankan dan payment point online bank (PPOB) untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebelumnya, Sofyan menjelaskan jika dalam setiap transaksi pembelian tarif token dikenakan biaya administrasi sebesar Rp1.600. "Ada rencana. Mungkin bulan depan kita mulai ngobrol-ngobrol sama perbankan dan PPOB yang marjinnya besar," ujar Sofyan di Jakarta, Kamis (17/9/2017). Menurutnya, hal ini perlu diselesaikan, lantaran masyarakat masih memerlukan pembayaran token lewat bank. Pasalnya dengan hal demikian mampu memudahkan konsumen dalam melakuakan transaksi pembayaran. "Daripada pergi ke kantor PLN, nyari waktu sendiri. Pakai ojek pakai transport. Kalau masyarakat balikin bayar langsung ke PLN, kasihan enggak mereka. Belum yang di kampung-kampung mesti ke kantor kecamatan. Milih saja nanti yang mau bayar langsung boleh. Mau lewat PPOB boleh,"tuturnya
  4. Agus Tae Hamda May tersangka kasus pembunuhan Angeline Margriet Megawe (Angeline), dihajar tiga penghuni Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A Kota Denpasar (LP Kerobokan). Agus dikeroyok karena tiga pelaku kesal dengan laki-laki asal Sumba yang tega membunuh anak kelas II SD itu. Haposan Sihombing salah satu kuasa hukum Agus mengatakan, pengeroyokan terjadi saat Agus pertama kali masuk LP Kerobokan pada 7 September 2015. "Persis kejadianya setelah kasunya masuk tahap dua di Kejari. Dia masuk ke LP Kerobokan katanya langsung dihajar di sana," ujarnya di Denpasar, Rabu (16/9/2015). Dia menjelaskan, saat itu sekitar 12.30 Wita Agus meninggalkan Kejari menuju lapas. Sampai di lapas, dilakukan proses administrasi dan ia masuk masa pengenalan lingkungan lapas. Ketika masa pengenalan itu, Agus langsung dikeroyok tiga orang napi. "Agus saat itu langsung dikeroyok tiga orang, dan mengatakan 'kamu yang membunuh Angeline' setelah itu dia langsung dihajar," terangnya menurut cerita Agus. Haposan menemui Agus di LP Kerobokan pada Selasa 15 September 2015. Dia menjelaskan, anggota badan Agus yang kena pukul di antaranya mata dan dada. Para napi itu menjotos dan menendang Agus. "Perkelahian mereka itu selesai karena dilerai oleh teman-temanya, dan dilaporkan kepada petugas," ujarnya. Menurutnya, saat ini kondisi Agus masih sakit, karena masih ada bekas-bekas tonjokan, bahkan matanya masih bengkak. Atas kejadian tersebut Agus sudah dipindahkan ke sel yang lain. "Kami sudah bicara kepada orang lapas untuk menjaga Agus supaya tidak ada perkelahian lagi. Kalau klien kami merasa tidak aman mungkin kita akan meminta perlindungan," tutupnya.
  5. Dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada serentak, kinerja hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan diawasi oleh dewan etik. Hal itu diterapkan sejak lembaga peradilan konstitusi ini diterpa kasus suap yang dilakukan oleh mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar tahun 2013 silam. Ketua MK, Arief Hidayat mengatakan untuk persidangan pilkada serentak, di MK ada mekanisme pengawasan baik di tingkat pegawai yang menerima pendaftaran hingga hakim yang akan menyidangkan perkara. “Dalam sistem pengawasan, ada tim khsusus untuk pengawsan internal, kalau hakim ada dewan etiknya. Kalo dulu kan tidak ada dewan etik, sejak kasus pak Akil itu ada dewan etik jadi hakim diawasi terus. Setiap penagduan itu ditanggapi mereka (dewan etik), dan diklarifikasi. Dalam penanganan pilkada ini, mereka juga bekerja,” kata Arief kepada wartawan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2015). Pengawasan tersebut dilakukan agar tugas dan fungsi yang dijalankan MK sesuai pada tempatnya, baik dari karyawan hingga hakim yang bersidang. Tidak hanya di pilkada saja, bahkan pengawasan ini dilakukan dalam persidangan uji materil undang-undang lainnya di MK. “Sehari-hari kan kita juga diawasi. Bukan hanya pilkada saja, pengujian undang-undang kita juga diawasi jadi tidak ada masalah,” pungkasnya.
  6. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan pembebasan bersyarat untuk terpidana pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain, Sigid Haryo Wibisono. Dia menghirup udara bebas sejak 6 September 2015 lalu. "Yang bersangkutan (Sigit) mendapatkan pembebasan bersyarat sejak 6 September 2015 kemarin," ungkap Kepala Sub Direktorat Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Akbar Hadi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (18/9/2015). Sigid sebelumnya didakwa melakukan pembunuhan bersama-sama dengan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, mantan Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Williardi Wizar, dan Jerry Hermawan Lomm. Sebelum bebas, dia mendapat remisi sebanyak 43 bulan 20 hari (tiga tahun lebih). Akbar mengungkapkan pembebasan bersyarat yang didapatkan Sigid itu sudah melewati prosedur dan ketentuan yang berlaku. Salah satunya adalah ketentuan dua per tiga masa tahanan untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Sigid sendiri telah menjalani masa tahanan sejak 29 april 2009 silam. "Nah, setelah dihitung ternyata masa dua per tiga masa pidananya jatuh pada tanggal 6 September 2015," jelasnya. Menurut Akbar, pria kelahiran Solo dengan nama depan Kanjeng Raden Mas Tumenggung (KRMT) ini, telah mendapatkan remisi sejak tahun 2010, baik itu remisi umum maupun remisi khusus hingga tahun 2015. Dia juga mendapat remisi sebagai pemuka sejak tahun 2011 hingga 2015. "Selain itu yang bersangkutan juga mendaptakan remisi dasawarsa pada tahun 2015 ini. Sehingga jumlah total remisi yang diperoleh 43 bulan 20 hari," bebernya. Meski demikian, dia menegaskan bahwa pembebasan bersyarat tersebut bukan berarti Sigid bebas murni. Kata Akbar, mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu masih harus wajib lapor ke Badan Pemasyarakatan Jakarta Selatan. "Selama menjalani masa bimbingan dia tidak boleh ke luar negeri kecuali seijin Bapak Menteri (Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly). Dan apabila selama masa bimbingan melakukan pelanggaran, maka dapat dicabut pembebasan bersyaratnya dan dapat masuk ke Lapas lagi," tukasnya. Untuk diketahui, Remisi 43 bulan 20 hari juga diberikan kepada mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar yang juga merupakan narapidana atas kasus yang sama. Namun demikian hingga saat ini Antasari belum bisa mendapatkan pembebasan bersyarat dan masih menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Tangerang.
  7. Beda SBY beda Jokowi. Apa pun yg dikerjakan Jokowi selalu dianggap benar dan akan dibenarkan media/pers nasional. Jokowi is the best

  8. Pak Jokowi sedang menuju kepada janji janjinya, kalo ada yang bilang mana buktinya, jadi asisten jokowi supaya selalu lihat progressnya.

  9. Dia memang sudah "gila" sejak dulu......, susah cari orang seperti dia. Bagi saya, dia adalah keajaiban untuk Indonesia. Foto ini diambil saat dia masih jadi bupati, menunggu dan mengawasi kalau sampai pegawai kantornya ada yg berkeliaran di jalan saat jam kerja. Kalau kedapatan, langsung dia kejar...! Itu tangkai pel, lambang "sedang ada pembersihan ". Gilaaaa kaaaan, sampai mau duduk dipinggir jalan gitu. Saluuuut...
  10. coba kalau Amerika pindah ke Indonesia

  11. "Cuman di ENDONESA RAYA!" 1. Ketika Ind*mie-mu Sudah Siap 2. Dan hasilnya Tidak Sama dengan Gambarnya 3. Ketika Wi-Fi Kafe Tempatmu Nongkrong Lancar 4. Ketika Tiba-Tiba Tukang Parkir Datang Saat Kita Mau Keluar 5. Ketika Mobil dan Sepeda Digantikan Perahu Karet 6. Ketika Kamu Lebih Tahu Jalan Ketimbang Supir Taksi 7. Ketika Datang Satu Jam Lambat dari Janji 8. Ketika Kembalian Uang 200 Perak Minta Disumbangkan 9. Ketika Nabrak Orang, Seketika Jadi Pembalap 10. Ketika Mama Selalu Minta Pulsa 11. Kemudian Berlanjut Minta Cucu 12. Ketika Website Baik-Baik di Blokir Internet Positif 13. Akhirnya Kamu Tahu Cara mengakses Web Tersebut Kendati demikian, Indonesia tetap berkesan dan selalu membekas di hati. Pemandangannya yang indah, makanannya yang nikmat, hingga budayanya yang begitu memukau. Ya kan?
  12. Di simak baik-baik bahwa status keadaan ekonomi kita melemah karena dollar Amerika melambung tinggi, perekonomian negara Yunani sudah bangkrut dan Amerika menaikkan harga dollarnya. Mengapa ? Karena Amerika ingin mengambil keuntungan, Mengapa tidak menaikannya harganya hingga ratusan ribu ? Jika negara Amerika menaikkan harganya sangat tinggi otomatis negara lain yang melakukan transaksi luar negeri akan diberhentikan, karena pajak yang dinaikkan sangat tinggi otomatis tidak ada yang mau melakukan transaksi dengan Amerika dan akhirnya dollar bisa anjlok. Indonesia memang terkena dampak dari dollar karena Indonesia masih saja menggunakan barang barang impor dari luar negeri, dan kebutuhan Indonesia lebih banyak menggunakan barang luar negeri daripada dalam negeri. Ini adalah beberapa hasil kinerja pak Jokowi kurang lebih selama 6 bulan yang katanya cuman omong kosong. Presiden yang katanya Omong Kosong setelah 2 hari menjabat sebagai Presiden membuat Mercusuar dan akhirnya Malaysia angkat kaki dari Indonesia Presiden yang Omong Kosong berani melakukan Eksekusi mata terhadap Narapidana Narkoba untuk pertama Kalinya. Presiden yang katanya Omong Kosong ini berani mengkritik keras Bank Dunia, ADB, dan IMF dan menyerukan kesemua Negara untuk tidak mempunyai ketergantungan terhadap ketiga bank Amerika ini dan Cukup membuat Negara Amerika goyah. Presiden yang katanya Omong Kosong, Pak Jokowi berani memintya Kedaulatan Udara RI dbagian Timur untuk segera dikembalikan yang selama ini dipegang oleh Otoritas singapura, pastinya bapak Jokowi mengancam kalau Tidak Kembali akan Diadakan Perang Presiden yang katanya Omong Kosong buktinya bisa membuka ratusan Hektar lahan untuk membuat Rumah sebagai tempat Mengungsi para Korban letusan Gunung Sinabung yang telah direncanakan oleh pemerintah sebelumnya Presiden yang katanya omong kosong, buktinya bisa membereskan Lumpur lapindo hanya perlu waktu 1 minggu Presiden yang katanya Omong Kosong, buktinya bisa memberikan peringatan keras agar PT. FREEPORT harus segera membangun smelter di Papua. Kalau tidak, kontrak Freeport akan segera dicabut. Dengan adanya smelther, maka Freeport tidak punya alasan untuk membawa hasil mentahan ke negaranya dan harus diolah di Indonesia Kadang kita tidak menghargai proses dari Pak Jokowi dan lebih menikmati hasil pak Jokowi, kadang kita terpicu oleh masalah bahkan sepele namun malah dibesar besarkan dan banyak yang menyesal dan tidak setuju karena hal sepele tersebut, Perjuangan beliau tidaklah omong kosong, nyantai dan bahkan katanya plonga-plongo. Dia sudah menjadi Presiden Indonesia dan perjuangan itu tidaklah mudah. Dia menjabat jadi presiden karena dia tahu yang terbaik untuk negara Indonesia !
  13. orang luar negeri bebas kerja di Indonesia, akan smkn banyak pengangguran di rumah rumah

  14. Don't forget, "KATAKAN TIDAK PADA KORUPSI". Indonesia akan berubah, jika tidak ada korupsi!

×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy