Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation since 09/18/2019 in all areas

  1. 3 points
    Kebanggaan Indonesia, banyak kok orang orang hebat di Indonesia. Termasuk masing masing kita, punya kehebatan masing-masing yang bisa bikin bangga Indonesia.
  2. 1 point
    Google akhirnya meluncurkan layanan terbarunya yang bernama Google Play Pass dengan tarif USD 4,99 atau sekitar Rp 70 ribu perbulan. Dengan berlangganan layanan ini, pengguna bisa mengakses lebih dari 350 game dan aplikasi tanpa harus terganggu iklan dan pembelian di dalam aplikasi. Google juga memberikan masa percobaan secara gratis selama 10 hari pertama, dan bakal menawarkan tarif berlangganan tahunan sebesar USD 1,99 perbulan. Google Play Pass bisa dibilang mirip dengan Apple Arcade yang dirilis lebih dulu, setidaknya dari segi tarif. Namun perbedaannya, Play Pass juga menawarkan akses ke aplikasi non game, sementara Apple Arcade hanya menawarkan akses ke untuk game. Lalu, Google tidak secara langsung mendanai para developer untuk membuat aplikasi atau game yang ada di layanan ini, dan mereka juga tidak meminta status eksklusivitas terhadap aplikasi atau game tersebut. Saat ini semua aplikasi dan game yang termasuk di Play Pass adalah aplikasi dan game yang sebelumnya sudah ada di Play Store. Dan aplikasi serta game tersebut pun tetap bisa diinstal/atau dibeli seperti biasa. Aplikasi dan game yang termasuk ke dalam paket Play Pass bakal diberi tanda sebuah ikon tiket dengan bermacam warna. Dan pengguna yang sudah terlanjur menginstal aplikasi dan game sebelumnya akan tetap bisa menikmati fitur-fitur yang didapat Play Pass ketika mereka berlangganan. Beberapa game yang populer yang masuk ke dalam layanan ini antara lain adalah Stardew Valley, Monument Valley, Limbo, dan Risk. Sementara aplikasi populer yang termasuk di dalamnya antara lain adalah AccuWeather, Hi-Q Recorder, dan lainnya. Google tak memberikan banyak syarat bagi para developer agar aplikasi dan gamenya bisa kompatibel dengan Play Pass. Menurut Google, selama developer menggunakan standar API untuk iklan dan pembelian di dalam aplikasi, developer bisa menyertakan produk buatannya itu ke dalam skema berlangganan Play Pass. Play Pass bisa dinikmati oleh sampai dengan lima anggota keluarga, dan terintegrasi dengan sistem parental control milik Google. Untuk saat ini layanannya baru bisa dinikmati di Amerika Serikat, namun Google menjanjikan layanan ini bakal tersedia di negara lain dalam waktu dekat.
  3. 1 point
    Yang Terhormat para anggota DPR RI dan Bapak Presiden Jokowi, kalian semua memang luar biasa di revisi UU KPK ini. Terima kasih, terima kasih. Halo, bapak-bapak wakil rakyat di Senayan? Gimana kabarnya? Sehat? Sudah mengisi presensi rapat? Idih, ayo dong isi dulu. Malu nanti jadinya kalau ketahuan bolos rapat lagi kayak kejadian kemarin-kemarin. Tunjukkan dong bahwa DPR RI sebagai wakil rakyat benar-benar bekerja dengan baik. Paling tidak, rapat paripurna itu kelihatan ada orangnya yang lagi rapat. Perkara ketiduran atau ngecek WhatsApp lalu lanjut YouTube-an atau main Onet kan ya masih manusiawi. Masih wajar-wajar aja. Apalagi indeks prestasi kinerja DPR dicap buruk kemarinan ini, paling nggak kan jangan kelihatan buruk-buruk amat sampai nggak ngisi presensi. Presensi tu penting lho. Tanya sama mahasiswa semester tua bangka deh kalau nggak percaya. Pertama-tama sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kami harus sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dulu atas kinerja yang luar biasa bagi para anggota DPR RI. Siang malam rapat, mendatangi berbagai acara debat di televisi nasional, belum kalau pulang dari kantor harus meladeni pers karena revisi UU KPK lagi ramai. Hal semacam ini jelas perlu diapresiasi. DPR RI wakil rakyat ini sudah menunjukkan diri bekerja tulus ikhlas tak memikirkan gaji dan tunjangan, tapi murni memikirkan stabilitas nasional. Stabilitas nasional yang diwakilkan dengan stabilitas parlemen. Stabil jangan sampai ada (lagi) pejabat yang kena tangkap KPK. Ini bahaya. Menjatuhkan martabat dan citra sebagai Wakil Rakyat Yang Terhormat. Tentu saja rasa terima kasih ini juga kami sampaikan kepada Bapak Joko Widodo yang sudah menandatangani surat presiden (surpres yang bikin susurupris beneran) dan mengirimkan revisi UU KPK balik ke DPR. Meski menurut kabar-kabar yang berembus, ada beberapa poin revisi dari Istana. Kalau boleh berharap sih, semoga revisinya jangan banyak-banyak. Soalnya draf dari DPR itu memang sudah oke punya. Lagian kalau revisinya banyak, takutnya semester ini nggak kekejar. Keburu drop out nih anggota DPR-nya karena masa studi bakal habis akhir September ini. Buat Pak Jokowi dan DPR, tak usah terlalu baper lah sama publik yang marah-marah sama revisi UU KPK ini. Mereka kan nggak tahu susahnya mengatur jalannya pemerintahan ini. Namanya juga orang nggak tahu, bawaannya memang suka marah-marah dan sok tahu. Biasa itu. Apalagi kalau sampai dengerin suara-suara dari KPK. Halah, mereka itu memang sok-sokan jadi superhero aja. Berasa paling jago aja mengatasi persoalan korupsi. Memangnya mereka siapa? Gundala? Coba deh dilihat lagi, gara-gara KPK juga kan saat ini Indonesia jadi makin banyak koruptor. Ayo dong lihat era Bapak Soeharto, jarang banget ada koruptor. Itu artinya, KPK memang bikin makin banyak populasi koruptor di Indonesia. Hadeh. Logika sederhana begini aja pada nggak paham. FYI aja nih, KPK itu memang makin lama memang ngelunjak kalau dilihat-lihat. Sekali-kali memang wewenangnya harus dikurangi, eh, jangan pakai kata “dikurangi” ding, nggak simpatik-able, pakai kata “diawasi” aja biar keren. Makanya itu KPK emang perlu diatur biar makin lama nggak makin suka semena-mena menangani koruptor. Kayak udah yang paling bener aja. Ambil contoh, masak KPK selama ini bisa seenak jidat melakukan penyadapan ke terduga korupsi? Ini kan sangat berbahaya dalam proses pembangunan negara. Proyek-proyek negara jadi lambat banget dong nanti. Ibarat mesin, suap menyuap dan bagi-bagi komisi ini kan bagian dari oli pembangunan. Pelumas agar proyek berjalan lebih lancar. Sekarang kalau olinya aja mau dikuras semua sama KPK kan perkembangan kita jadi macet. Nggak ada yang mau kerja dong nanti. Dikira gaji sama tunjangan jadi pejabat itu cukup buat bayar utang-utang politik apa? Hadeh, bijimana sich? Maka dari itu, perlu adanya dewan pengawas bagi KPK sebagai lembaga yang harus dimintai izin kalau mau melakukan penyadapan. Dan dewan pengawas ini yang menunjuk harus DPR dong. Nggak bisa nggak. Wakil Rakyat, Cuy. Ya biar kami juga bisa tahu dong sebelum ada penyadapan. Jadi KPK nggak bisa lagi bikin drama-drama operasi tangkap tangan (OTT) kayak di film-film. Jadi ketika penyadapan dipersulit, eh, diawasi, penangkapan bisa berjalan dengan santuy dan nggak perlu ada kejar-kejaran. Ingat, KPK itu Komisi Pemberantasan Korupsi lho, bukan acara 86. Jadi dikurangi-kurangi deh itu drama-dramanya. Pejabat yang suka nilep, begitu-begitu juga punya harga diri ya. Enak aja. Jangan dipermalukan di depan publik gitu dong. Udah kampanye mahal-mahal waktu Pemilu, eh, masuk reality show OTT KPK. Selain itu, hal yang menggembirakan bagi kami adalah dalam UU KPK, lembaga ini bakal dijadikan sebagai bagian dari Lembaga Pemerintah Pusat. Artinya, pegawai KPK nanti akan masuk kategori Aparatur Sipil Negara (ASN). Ini jelas usulan yang sangat cemerlang. Dengan menjadi ASN, mereka akan punya dana pensiun yang jelas. Masa tua jadi tenang. Jadi nggak berani deh macem-macem. Udah gitu, dengan menjadi bagian dari Lembaga Pemerintah Pusat, KPK jelas terkoneksi dengan pemerintah dan parlemen secara langsung. Koordinasi akan semakin mudah, kerja sama jadi gampang, dan—tentu saja—negosiasi bisa berjalan lebih lancar. Kalau ada yang ngeyel ya kan tinggal dimutasi aja. Beres. ASN ini kok, bukan lembaga independen lagi. Apalagi, ketika KPK menjadi Lembaga Pemerintah Pusat, namanya tentu sudah tidak layak jadi “Komisi” lagi, melainkan harusnya jadi “Kementerian”. Tapi soal nama ini sih, bisa saja dilanjutkan besok-besok, yang penting revisi UU KPK ini disahkan dulu. Itu yang penting. Prioritas, Bung. Dan kalau nanti akhirnya KPK bisa berganti menjadi Kementerian Pemberantasan Korupsi, Lembaga ini kan nanti dipimpin oleh Menteri. Wah, ini jelas lebih mashook lagi karena jabatan ini jauh lebih politis ketimbang Pimpinan Lembaga Independen Negara kayak KPK, KPU, atau KIP. Kalau dipimpin menteri kan bisa itu diatur-atur dikit sama fraksi partai. Kalau rakyat pada protes, bilang aja, itu kan hak prerogatif presiden. Bueres tho? Terakhir, sebagai bentuk apresiasi kami atas kerja cemerlang para Wakil Rakyat yang terhormat, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Indah nian Pulau Bali Cendrawasih merapat pakai sampan Keren sudah itu revisi Terima kasih cukup sekian Tertanda, Paguyuban Koruptor Indonesia
  4. 1 point
    Sukses film "Avengers: Endgame" dan antusiasme menjelang film "Star Wars: The Rise of Skywalker" pada Desember ikut mendongkrak penjualan produsen mainan pemegang lisensi. Pemasukan produsen-produsen utama seperti Hasbro, Lego, dan Mattel pun terangkat setelah sempat tertekan setahun sebelumnya.
This leaderboard is set to Jakarta/GMT+07:00
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy