Jump to content

Aplikasi Anti iklan Milik Samsung Dihapus Dari Google Play Store


sorandi_budi

Recommended Posts

56b4945b87874_pluginsamsung.jpg.a5d0584f

Baru saja beberapa hari masuk ke Play Store, plug-in anti iklan pertama milik Samsung yang bernama Adblock Fast langsung dihapus oleh Google dari toko aplikasinya karena dianggap melanggar beberapa ketentuan yang berlaku.

Adblock Fast merupakan plug-in fitur anti iklan yang dikembangkan dari hasil kerja sama Samsung dengan sebuah rintisan perusahaan bernama Rocketship Apps. Adblock Fast diintegrasikan ke dalam browser bawaan smartphone Samsung Galaxy untuk memblokir iklan yang dianggap mengganggu.

Kemudian pengembangnya pun membuka application programming interface (API) miliknya agar pengembang pihak ketiga juga dapat ikut membangun fitur pemblokiran konten yang ada di aplikasi Samsung Internet pada ponsel Galaxy.

Menurut developer dari Rocketship bernama Brian Kennish, Google menyebut Adblock Fast melanggar bagian 4.4 dari Developer Distribution Agreement, yang melarang aplikasi atau plugin di Play Store untuk ‘mengganggu’ perangkat, jaringan, atau layanan pihak ketiga.

Setelah Google menghilangkan plugin ini, software anti iklan serupa justru bermunculan. Salah satunya Crystal yang merupakan aplikasi pemblokir iklan populer pada platform iOS dan yang terkenal Adblock Plus.

Tak jelas apakah Google memang belum menyadari kehadiran aplikasi Crystal dan Adblock Plus, atau memang Rocketship sudah melakukan hal lain yang dianggap pelanggaran oleh Google, Sedangkan Crystal dan Ablock Plus tidak melakukan pelanggaran, seperti yang dikutip dari The Verge, Kamis (4/2/2016).

Browser lain juga memungkinkan untuk menambahkan plugin semacam ini, seperti Firefox namun hanya bisa melalui browser itu sendiri. Samsung sejatinya juga dapat mendistribusikan aplikasinya melalui Samsung App yang sudah terinstal pada smartphone Galaxy, namun perusahaan menolak memberikan komentar tentang hal ini.

Tentu saja, Samsung merupakan vendor smartphone Android terbesar di dunia dengan jutaan smartphone Galaxy yang beredar di seluruh dunia saat ini. Jika raksasa Korea Selatan itu memblokir iklan-iklan yang ada di ponselnya, tentu hal tersebut akan mengancam kelangsungan bisnis iklan yang ada di sistem operasi Android.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Similar Content

    • By peter_hutomo
      Halaman YouTube berbahasa Jerman milik Rusia ''RT'' dihapus pada Selasa (28/09) karena dianggap melanggar kebijakan tentang misinformasi COVID-19. Rusia mengancam akan ''membalas'' dengan memblokir YouTube.
      YouTube menghapus saluran berbahasa Jerman milik Rusia, Rusia Today (RT), pada Selasa (28/09), karena channel itu melanggar kebijakan misinformasi COVID-19.
      "YouTube selalu memiliki pedoman komunitas yang jelas yang menguraikan apa yang diizinkan di platform," kata juru bicara YouTube kepada DW.
      Awalnya saluran Jerman RT mendapat teguran karena mengunggah konten yang melanggar kebijakan misinformasi COVID-19 YouTube. Akibatnya RT dilarang posting selama seminggu.
      RT kemudian menggunakan channel kedua yang juga berbahasa Jerman, "Der Fehlende Part" (DFP/Bagian yang Hilang), untuk menghindari penangguhan.
      RT DE (nama RT dalam bahasa Jerman) "mencoba untuk menghindari penegakan hukum dengan menggunakan saluran lain, dan akibatnya kedua saluran tersebut dihentikan karena melanggar Persyaratan Layanan YouTube," kata juru bicara tersebut.
      Rusia mengancam akan blokir YouTube
      Kementerian Luar Negeri Rusia mengancam akan "membalas" YouTube dengan memblokir platform tersebut. Kemenlu Rusia mengatakan penghapusan RT dari YouTube sebagai ‘'agresi informasi yang belum pernah terjadi sebelumnya''.
      Roskomnadzor, badan eksekutif federal Rusia yang bertanggung jawab untuk mengawasi media massa di negara itu, mengirim surat ke Google, ‘‘menuntut agar semua pembatasan dicabut.‘‘
      Layanan pers agensi Rusia itu juga meminta adanya penjelasan alasan penerapan larangan tersebut.
      Google menghadapi ancaman denda hingga 1 juta rubel (Rp196 juta) jika menolak untuk membuka blokir saluran YouTube RT, kata Roskomnadzor.
      Margarita Simonyan, pemimpin redaksi RT, menanggapi larangan tersebut dalam sebuah twit: "Ini adalah perang media nyata yang dideklarasikan oleh negara Jerman kepada negara Rusia," katanya.
      Dia kemudian meminta Rusia untuk merespons dengan melarang media pemerintah Jerman, termasuk DW.
      Menanggapi hal itu, pemerintah Jerman mengatakan "tidak ada hubungannya" dengan keputusan YouTube.
      "Siapa pun yang menyerukan pembalasan seperti itu tidak menunjukkan hubungan yang baik dengan kebebasan pers," kata juru bicara Kanselir Angela Merkel, Steffen Seibert, seraya menambahkan bahwa tindakan YouTube "bukanlah tindakan negara."
      YouTube dimiliki oleh konglomerat teknologi AS Alphabet Inc, yang juga memiliki Google. 
      YouTube blokir konten anti-vaksin
      YouTube mengatakan "tidak mengizinkan konten tentang COVID-19 yang menimbulkan risiko bahaya serius yang mengerikan."
      Selain itu, YouTube mengatakan tidak mengizinkan konten yang menyebarkan misinformasi medis yang "bertentangan dengan informasi medis otoritas kesehatan setempat atau Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang COVID-19."
      YouTube akan melarang video apa pun berisikan konten anti-vaksin, serta yang mengklaim bahwa vaksin yang disetujui oleh otoritas kesehatan tidak efektif atau berbahaya. 
      YouTube sebelumnya memblokir video yang membuat klaim tentang vaksin virus corona, tetapi tidak untuk vaksin lain seperti campak atau cacar air.
      YouTube juga melarang konten dari tokoh anti-vaksin terkenal, termasuk Robert F. Kennedy Jr. dan Joseph Mercola.
    • By Ricky_06
      Kayaknya ini hape bagus ya, tapi apa kelebihannya gitu?
    • By ega
      Google mengganti logo Gmail dari yang semula berbentuk amplop putih dengan tepian merah menjadi sebuah logo yang kini terasa lebih 'Google banget'.
      Logo baru Gmail kini menyerupai huruf M besar dengan bentuk mirip amplop, tetapi hadir dengan empat warna ciri khas Google. Warna warni yang dimaksud ada biru, merah, kuning, dan hijau.
      Logo baru Gmail ini cocok dan senada dengan logo Google, Google Maps, Google Photos, Chrome, dan produk-produk Google lainnya. Dengan logo baru Gmail ini, tak ada lagi amplop lawas khas Gmail.
      Fast Company melaporkan, Google sebelumnya mempertimbangkan untuk menghapus logo bentuk M sama sekali atau menghapus warna merah Gmail sepenuhnya. Namun, mereka yang terlibat dalam riset pengguna tak senang dengan perubahan tersebut.
      Pertahankan Huruf M
      Riset ini kemudian membantu Google menyadari, amplop dari logo Gmail bukanlah elemen desain yang penting. Dengan begitu, memungkinkan tim untuk bereksperimen dengan mempertahankan huruf M serta menambah palet warna tradisional Google.
      Logo baru Gmail ini masih terasa didominasi warna merah, dengan sedikit sentuhan warna kuning, biru, dan hijau di masing-masing lengkungan huruf M.
      G Suite Jadi Google Workspace

      Google juga sebelumnya mengubah logo Kalender, Docs, Meet, dan Spreadsheet agar sesuai dengan desain baru Gmail ini.
      Logo baru ini merupakan bagian dari perubahan lebih luas dari perangkat lunak G Suite Google yang kini diubah namanya menjadi Google Workspace.
      Google pun tengah mencoba menggabungkan Gmail, Chat, dan Docs ke dalam satu lokasi pusat untuk bisa lebih bersaing dengan Microsoft Office, terutama Outlook yang lebih terintegrasi.
    • By theblue
      Virus Corona COVID-19 telah dinyatakan sebagai wabah yang pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Perusahaan teknologi besar seperti Google dan Twitter memperbolehkan karyawannya dari rumah.
      Sejak Kamis (12/3/2020) Google sudah memandatkan 300.000 karyawannya untuk bekerja dari rumah. Khususnya untuk karyawan yang berbasis di Inggris, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Sebagai antisipasi penyebaran covid-19 atau virus corona.
      Pemberlakuan kerja dari rumah itu akan dilakukan sampai pemberitahuan lebih lanjut oleh Google.
      Google mengatakan, satu-satunya wilayah yang tersisa menjalankan bisnis seperti biasanya pada saat ini adalah Amerika Latin.
      Selain itu, Google juga telah memberi tahu lebih dari 100.000 karyawannya di Amerika Utara untuk tetap di rumah di tengah virus itu hingga setidaknya 10 April.
      CEO Google, Sundar Pichai dan CFO Google, Ruth Porat, mendesak karyawan untuk tetap termotivasi untuk menjalankan infrastruktur global Google di tengah perubahan besar dan kekhawatiran seputar penyebaran virus.
      "Kami tahu ini adalah waktu yang sangat meresahkan bagi semua orang," kata Pichai dalam email internal, pekan lalu. Ia menambahkan bahwa perusahaan memiliki tim keamanan dan ketahanan yang siap menjalankan pusat komando 24 jam untuk membantu para eksekutif memantau situasi penyebaran corona.
      Perusahaan teknologi Twitter juga menerapkan hal yang seperti Google. Twittermemutuskan untuk mewajibkan 4.900 karyawan bekerja dari rumah untuk menghadang penyebaran virus corona COVID-19 yang telah menyebar ke banyak negara.
      Dalam postingan di blog resmi perusahaan, Twitter mengatakan, "Kebijakan kerja dari rumah ini bersifat wajib karena perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mendukung komunitas perusahaan dan mereka yang rentan," ujar perusahaan seperti dilansir dari CNBC International, Kamis (12/3/2020).
      "Kami memahami bahwa ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi ini adalah saat yang belum pernah terjadi sebelumnya," lanjutnya.
      Twitter mengatakan mereka akan terus membayar kontraktor dan membayar karyawan per jam yang tidak dapat melakukan tugas mereka saat bekerja dari rumah.
    • By VOAIndonesia
      SAN FRANCISCO - Seorang mantan eksekutif Google yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota Senat Amerika, Kamis (9/1/20), menyerukan pemberlakuan regulasi yang keras terhadap raksasa-raksasa teknologi, dan menuduh raksasa internet tempat dia pernah bekerja itu telah keluar dari jalur “jangan jahat.”
      Ross LaJeunesse membidik Google dan perusahaan-perusahaan teknologi besar lainnya di Amerika dengan menyatakan bahwa kini keuntungan lebih diutamakan daripada hak asasi manusia.
      “Moto perusahaan dulu adalah “jangan jahat,” kata LaJeunesse, yang meninggalkan pekerjaannya sebagai kepala hubungan internasional di Google tahun lalu setelah 11 tahun mengabdi di perusahaan itu. “Banyak hal telah berubah,” tambahnya.
      Kini dia mencalonkan diri ikut bersaing memperebutkan kursi Senat Amerika untuk negara bagian asalnya, Maine. Dia bersaing melalui jalur Partai Demokrat.
      Google menolak kritikan tersebut, dan mengatakan pernyataan LaJeunesse itu disampaikan dalam konteks kampanye pemilihan.
      “Kami memiliki komitmen yang tak tergoyahkan untuk mendukung berbagai organisasi dan upaya-upaya hak asasi manusia," kata juru bicara Google ketika menanggapi pertanyaan kantor berita AFP. “Kami mendoakan yang terbaik untuk Ross dengan ambisi politiknya,” tambah juru bicara itu.
      LaJeunesse bergabung dengan Google pada tahun 2008 dan menjadi kepala kebijakan publik perusahaan itu untuk Asia Pasifik sebelum mengambil posisi sebagai kepala hubungan internasional.
      Dia mengatakan dia adalah orang yang melaksanakan keputusan Google untuk tidak lagi menyensor hasil pencarian lewat Internet di China seperti yang diminta oleh pemerintah negara itu.
      “Keputusan itu membuat marah tidak hanya pemerintah China, tetapi juga membuat frustrasi sebagian eksekutif produk Google yang mengincar pasar yang besar dan keuntungan yang menyertainya,” kata LaJeunesse.
      “Faktanya, dalam waktu satu tahun sejak keputusan 2010 itu, eksekutif untuk Maps dan produk Android mulai berusaha meluncurkan produk mereka di China,” tambahnya.
      Dia menyatakan terkejut ketika mengetahui pada tahun 2017 tentang adanya proyek “Dragonfly” di Google untuk menyesuaikan versi mesin pencari untuk China. Proyek itu kemudian ditinggalkan karena menuai kritik masyarakat.
      LaJeunesse juga menyuarakan keprihatinan tentang upaya Google untuk menjalin kerja sama komputasi awan (cloud computing) dengan pemerintah Arab Saudi dan membangun pusat intelijen buatan (AI) di sana.
      “Tepat ketika Google perlu menggandakan komitmen pada hak asasi manusia, Google memutuskan untuk mengejar keuntungan yang lebih besar dan harga saham yang bahkan lebih tinggi,” kata LaJeunesse. “Itu tidak berbeda dalam budaya tempat kerja di Google,” tambahnya.
      Dia berpendapat bahwa karena pendiri Google, Larry Page dan Sergey Brin menyerahkan operasi perusahaan kepada para eksekutif yang digaji, maka semangat mencari keuntungan lebih besar daripada bertahan pada prinsip-prinsip yang semula diutamakan.
×
×
  • Create New...