Jump to content
Sign in to follow this  
c0d1ng

Nangis Bacanya! Kisah Prof. Dr. Wimanjaya, Direnggut Hartanya Era Soeharto, Era Jokowi Diberi Hadiah Rp 1 Miliar

Recommended Posts

Rezim otoriter Orde Baru ternyata bukan mitos. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) memutuskan Presiden Soeharto melakukan abuse of power terhadap Wimanjaya sehingga negara wajib memberikan ganti rugi Rp 1 miliar kepadanya.

prof.jpg.6602cb15cb20978019fb4145491a1ef
Prof. Dr. Wimanjaya Keeper Liotohe

Pemilik nama Prof Dr Wimanjaya Keeper Liotohe itu mulai melakukan serangkaian kritikan terhadap rezim Orde Baru pada tahun 90-an. Di mulai dengan meluncurkan buku Primadusta di Balai Kota Diemen, Amsterdam, Belanda pada Oktober 1993. Di buku ini, Wimanjaya membeberkan kejahatan HAM yang dilakukan Soeharto pada tahun 1965. Buku ini membuat telinga Soeharto merah padam.

Sepulangnya dari Belanda, Wimanjaya langsung diciduk aparat. Ia mendapat intrograsi dari Kejaksaan Agung sebanyak tiga kali, kepolisian lima kali, Kejaksaan Tinggi satu kali dan menghadapi 12 jenderal untuk menjelaskan tentang buku tersebut.

Sejak Januari 1994, ia mulai mengantongi status sebagai tahanan politik. Seluruh bukunya dihilangkan, dirinya dicekal ke luar negeri. Rezim kala itu telah melakukan serangkaian tindakan discrepenacy of law (cacat hukum).  Pencejalan ini dikeluarkan lewat SK Jaksa Agung Nomor KEP-068/D/Dp.2/10/1997 tertanggal 23 Oktober 1997.

Akibat kekritisannya kepada rezim, Wimanjaya harus meringkuk di penjara selama 2 tahun tanpa dosa. Tidak hanya Wimanjaya, rezim otoriter kala itu juga melakukan serangkaian teror kepada keluarganya, baik secara fisik maupun mental. 

Pencekalan dirinya baru dicabut dengan keluarnya SK Jaksa Agung Nomor B.970/D.2/Dp.2/11/1998 tertanggal 20 November 1998 atau beberapa bulan setelah Soeharto tumbang. Kala itu, ia tidak mau menjadi penonton di belakang layar televisi dan ia memilih ikut menduduki Gedung DPR selama tiga hari tiga malam hingga Soeharto berhenti.

Atas proses hukum yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah HAM ini, Wimanjaya lalu mengajukan ikhtiar hukum. Salah satunya meminta ganti rugi ke ke negara atas apa yang dialaminya. Gugatan pun dilayangkan ke PN Jaksel yang meminta ganti rugi sebesar Rp 126 miliar.

Dalam jawabannya, negara yang diwakili Kejaksaan Agung menyatakan tuntutan tersebut sudah kedaluwarsa. Selain itu, Kejaksaan Agung menilai gugatan tersebut tidak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Wimanjaya juga dinilai tidak bisa membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara apa yang dialaminya dengan kerugian yang dituntutnya.

Namun siapa nyana, PN Jaksel mempunyai keyakinan lain.

"Bahwa rangkaian tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (melakukan penahanan, perpanjangan penahanan, mengajukan tuntutan, pencekalan, melarang beredarnya buku penggugat, selama menjalani tindakan tersebut penggugat beserta keluarganya mengalami tekanan/teror baik fisiklahiriah maupun mental batiniah)," ujar majelis hakim PN Jaksel yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), (21/1/16).

Menurut majelis, akibat perbuatan itu, maka Wimanjaya mengalami kerugian besar baik pribadi maupun keluarganya, secara materil dan imateril sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan yang dilakukan pemerintah kala itu merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan secara hukum.

"Situasi tersebut merupakan abuse of power yang dilakukan oleh pemerintah atau adanya penyalahgunaan kewenangan penguasa," ujar majelis dengan suara bulat.

Untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, PN Jaksel menilai perlu ganti rugi yang sesuai dengan apa yang dialami oleh Wimanjaya. Mengingat perjuangan penggugat dalam memperjuangkan haknya selaku warga negara untuk tetap hidup layak, walaupun sumber nafkah hidup terbelenggu oleh pemerintah.

"Mengingat situasi dan kondisi saat ini maka majelis berpendapat adalah adil jika Tergugat (Pemerintah cs Kejaksaan Agung) membayar ganti rugi atas apa yang dilakukan pemerintah terhadap penggugat sebesar Rp 1 miliar," ucap majelis yang terdiri dari Ahmad Yunus, Yuningtyas Upiek Kartikawati dan Nelson Sianturi.

"Perhitungan mana didasarkan pada kelayakan, kepantasan, keadilan serta kemanfaatan bagi penggugat," sambung majelis dalam putusan yang diketok pada 4 Agustus 2015 lalu.

Kasus ini belum berkekuatan hukum tetap karena jaksa masih mengajukan banding.

Kini kakek yang menapak usia 82 tahun itu hidup sederhana di sebuah rumah kecil di sebuah gang di Jakarta Selatan. Ia tinggal bersama istrinya yang mulai sakit-sakitan. Selain menggugat atas tindakan represif ke PN Jaksel, ia juga tengah menggugat penyerobotan tanah miliknya oleh rezim Soeharto di Bogor ke Pengadilan Negeri (PN) Cibonong.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Similar Content

    • By Iqbal_Maulana
      Beredar kabar capres Prabowo Subianto telah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali beberapa waktu lalu. Pertemuan Jokowi-Prabowo itu juga disebut-sebut dihadiri Hasyim Djojohadikusumo.
      Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko belum mengetahui informasi tersebut. Meski demikian, ia membenarkan bahwa selama ini Jokowi memang ingin bertemu dengan Prabowo yang menjadi pesaingnya di Pilpres 2019 tersebut.
      "Yang perlu kita catat, dari awal Pak Jokowi sudah menginginkan adanya pertemuan," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
      Moeldoko juga belum mengetahui secara persis bagaimana informasi terbaru soal rencana pertemuan Jokowi-Prabowo. Bahkan, kata dia, rencana pertemuan tersebut belum ada titik terang.
      Mantan Panglima TNI itu juga belum bersedia komentar apakah selama ini yang menjadi komunikator antara Jokowi ke Prabowo merupakan Kepala BIN Jendral (Purn) Budi Gunawan.
      "Ya sementara substansinya kita belum tahu dan intinya bahwa upaya mencukupi untuk bisa bertemu dengan beliau kan sangat kuat. Itu," tandasnya.
      Seperti diketahui, capres Jokowi berkali-kali menyampaikan keinginannya bertemu dengan Prabowo Subianto usai kontestasi Pilpres 2019. Namun, keinginan Jokowi tersebut ibrat gayung yang tak bersambut.
      Jokowi telah mengutus Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan senior Prabowo di Kopassus namun pertemuan yang direncanakan di rumah makan Jepang itu gagal.
      Selanjutnya, Jokowi kembali mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menjembatani pertemuannya dengan Prabowo. Kendati Prabowo telah bertemu JK, namun tak ada sinyal bahwa capres nomor 02 itu akan menerima Jokowi dalam waktu dekat.
      Di sisi lain, Prabowo memastikan bahwa akan menemui seterunya di Pilpres dalam dua kali pesta demokrasi tersebut. Mantan Danjen Kopassus itu bersedia menemui Jokowi guna mendinginkan tensi politik. Namun, kata dia, pertemuan itu akan ada waktunya.
      "Nanti kita lihat. Semua ada waktunya," ucap Prabowo kala melayat ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Senin 3 Juni 2019.
    • By Males
      Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin menilai kemenangan optimistis perolehan suara paslon 01 mampu menembus batas psikologis 80 juta suara. Dengan demikian, kemenangan Jokowi-Amin sudah berada di depan mata.
      “Kemenangan 01 sudah di depan mata. Kami prediksi perolehan suara Jokowi-Amin segera mencapai 80 juta pada Rabu. Berarti sudah menembus batas psikologis untuk klaim kemenangan,” ujar Wakil Direktur Saksi TKN Jokori-Ma’ruf, Lukman Edy, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/5/2019).
      War Room TKN menemukan sejumlah fakta Pilpres 2019 sebagai berikut:
      Jumlah DPT
      192.828.520
      Jumlah TPS
      813.350
      Formulir C1
      761.540 (rekap TKN)
      Jumlah Pemilih
      145.454.500
      Tingkat Partisipasi
      80,09%
      Rata-rata pemilih/TPS
      191 per TPS
      Total Suara Maksimum
      155.400.504
      Batas Psikologis Klaim Menang
      80.000.000
      Saat ini, TKN masih terus menggerakan personel War Room-nya untuk mengumpulkan dan memverifikasi data C1 dari seluruh TPS yang melakukan pemilu ulang maupun lanjutan. Diharapkan, seluruh proses rekapitulasi dapat rampung sebelum tanggal 22 Mei 2019.
      People Power Jangan Inkonstitusional
      TKN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersabar dan menahan diri, sehingga terhindar dari hasutan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang asal menuding pemilu curang. Jika terjadi kecurangan segera laporkan ke pihak Bawaslu beserta alat bukti yang otentik.
      “Kita sama-sama menjaga situasi tetap aman dan damai. Jika ada keberatan gunakan jalur laporan yang telah disediakan undang-undang. Semua ada aturan mainnya. People power jangan digunakan melawan konstitusi,” ujar Lukman Edy.
      TKN Jokowi-Amin mengundang seluruh masyarakat untuk bergabung dalam proses real count menuju 80 juta suara bertempat di War Room TKN, Gedung HighEnd lantai 2, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sore nanti pukul 16.00 WIB.
    • By PusatInformasi
      Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung keluar dari ruangan debat kelima Pilpres 2019, setelah mendengar Prabowo Subianto mengkritik ekonomi Indonesia yang menurutnya imbas dari kesalahan presiden sebelum Jokowi.
      Calon presiden nomor urut 02 itu dalam debat menyatakan kesalahan ekonomi di Indonesia sudah terjadi sejak sebelum era Presiden Jokowi, Sabtu (13/4/2019) malam. Menurut dia, kesalahan itu selalu dibiarkan sejak sebelum Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia.
      "Jadi, kembali lagi, saya terus terang tidak menyalahkan Pak Jokowi. Saya tidak menyalahkan Bapak, ini kesalahan besar presiden-presiden sebelum Bapak. Kita semua harus bertanggung jawab. Bener. Itu pendapat saya," kata Prabowo dalam debat pilpres di Hotel Sultan, Jakarta.
      Setelah Prabowo menyatakan itu, Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat keluar dari ruangan.
      Namun, AHY mengaku hanya keluar untuk ke kamar kecil. "Tidak, tidak pulang," ucapnya.
    • By fhajar
      Calon presiden petahana Joko Widodo menegaskan bahwa Moda Raya Transportasi (MRT) yang kini sudah bisa dinikmati masyarakat Jakarta merupakan keputusan politiknya saat menjabat gubernur DKI bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kala itu wakil gubernur.
      "Itu pun putusan politiknya, kita putuskan saat saya jadi Gubernur saat itu dengan Pak Ahok," kata Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).
      Jokowi meminta para pengusaha yang hadir dalam acara itu segera menjajal MRT yang saat ini masih dalam tahap ujicoba. Presiden Jokowi sendiri sudah menjajal MRT sebanyak dua kali, termasuk saat menghadiri acara deklarasi dukungan di Istora ini.

      Jokowi mengatakan, pembangunan MRT di Jakarta sebenarnya sudah terlambat. Proyek itu menurut dia sudah diajukan sejak 30 tahun silam, namun selalu ditolak oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Alasannya karena tak membawa keuntungan.
      Namun, Jokowi mengaku ia tidak melihat untung dan rugi saat memutuskan untuk membangun MRT.
      "Yang namanya transportasi massal itu ya rugi. Saat itu saya dipaparkan rugi. Kalau untung rugi, itu untuk para pengusaha. Kalau untuk negara, hitungannya bukan untung dan rugi," kata Jokowi disambut riuh para pengusaha yang hadir.
      Menurut Jokowi, pembangunan transportasi massal harusnya memperhitungkan manfaat dan kepentingan masyarakat dan negara.
      Jokowi menyebut, saat ia menjabat Gubernur DKI dulu, kerugian dari kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi sudah mencapai Rp 60 Triliun setiap tahunnya. Saat ini kerugian akibat kemacetan ditaksir mencapai Rp 100 Triliun.
      "Apa mau diteruskan? Lebih baik dipakai untuk bangun MRT LRT benar? Itu yang namanya keputusan politik sehingga secara makro negara kita tetap untung gede," kata dia. 
    • By merahputih
      Presiden RI Joko Widowo menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam untuk para korban  tsunami Anyer, Banten, dan Lampung Selatan di Konser HUT ke-35 Slank Indonesia Now di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (23/12/2018) malam.
      Ucapan belasungkawa ini disampaikan presiden Jokowi melalui rekaman video."Saya juga mengajak kepada semua yang hadir, para Slankers untuk mendoakan saudara-saudara kita yang terkena musibah tsunami. Semoga bisa tabah menjalani cobaan ini," ujar Jokowi di dua layar raksasa di atas panggung.
      Tak lupa, Jokowi juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Slank. Jokowi berpesan agar band yang didirikan tahun 1983 ini terus berkarya, meneruskan sumbangsih mereka dengan lirik-lirik yang peduli kepada kebaikan bangsa ini.
      "Mohon maaf saya tidak bisa hadir. Tapi, jangan ragukan dukungan saya untuk Slank," ujar Jokowi mantap.
      Rencananya, di konser ini, Slank akan membawakan lebih dari 30 lagu. Dengan konsep tentang perempuan, sesuai dengan perayaan Hari Ibu, di konser ini, secara khusus mengundang bintang tamu yang semuanya perempuan.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy