Jump to content
  1. kotawa

    kotawa

  2. Sam

    Sam

  3. c0d1ng

    c0d1ng

  • Similar Content

    • By Males
      Pertanyaan bagaimana kelanjutan serial drama Korea Selatan (drakor) Squid Game masih banyak jadi pertanyaan penikmatnya.
      Masih banyak yang berharap Squid Game season 2 akan rilis untuk melanjutkan kisah yang masih menggantung.
      Serial drakor Squid Game yang tayang di Netflix sempat menjadi serial nomor satu di semua negara.
      Serial dengan genre survival ini mendapatkan tempat di hati penonton.
      Karena sukses, penonton pun bertanya kapan akan ada Squid Game season 2.
      Dikutip dari Allkpop, sutradara Hwang Dong Hyuk buka suara mengenai kemungkinan season 2.
      Namun, orang-orang yang ada di balik permainan Squid Game.
      Misalnya tokoh frontman dan juga tokoh polisi.
      "Aku sengaja membuat beberapa hal dalam cerita menjadi terbuka untuk diskusi. Hal itu agar dapat terjawab di season 2 nanti jika akan dibuat," katanya.
      Hwang Dong Hyuk mengatakan pada Squid Game season 2 nanti, ia ingin membongkar mengenai masa lalu frontman dan juga Junho.
      "Serta pria yang membawa ddakji dengan kopernya di bagian awal cerita, Banyak hal yang belum dijelaskan di season 1. Jadi aku ingin menjelaskannya di season 2," terangnya.
      Meski begitu, Hwang Dong Hyuk mengatakan tidak akan mengerjakan ini sendirian.
      Karena stres yang dirasakannya saat menggarap season 1, dirinya ingin berbagi pengerjaan Squid Game 2 dengan filmaker lainnya.
      "Karena aku mengerjakan penulisan, produksi dan menyutradarai sendiri dan itu berat Maka aku sangat khawatir mengenai season 2," kata dia.
      "Saat ini memang belum ada konfirmasi apapun. Tapi aku menjadi tertarik karena semua orang membicarakan mengenai season 2", tutupnya.
      Ada berbagai hal yang 'kentang' alias kena tanggung di serial Squid Game.
      Di antaranya adalah: siapa dalang di balik semua ini?
      Apakah Hwang Jun Ho di polisi yang menyamar masih hidup?
      Ada apa dengan makeover Seong Gi Hun?
      Siapakah Gong Yoo, sang salesman yang merekrut pemain?
      Bagaimana para staff direkrut?
      Apakah mereka mendapat hadiah juga?
    • By VOAIndonesia
      Seorang petugas kesehatan memegang vaksin COVID-19 Anhui Zhifei di Shenyang, di Provinsi Liaoning timur laut China pada 21 Mei 2021. (Foto: AFP)
       
      Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh unit Produk Biologis Chongqing Zhifei China untuk penggunaan darurat. Vaksin tersebut merupakan vaksin China keempat yang diizinkan untuk digunakan di Indonesia.
      Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, vaksin rekombinan protein yang akan diberikan dalam tiga dosis dengan jeda masing-masing selama tiga bulan ini memiliki tingkat efikasi sekitar 81 persen, dengan efikasi 77,47 persen terhadap varian Delta, lebih rendah dibandingkan varian lainnya, ujarnya.
      Reuters melaporkan uji coba vaksin Zifivax dilakukan di China, Uzbekistan, Pakistan, Ekuador, dan Indonesia, yang melibatkan 28.000 orang, dengan kemanjuran berdasarkan tingkat keparahan.
      Indonesia juga telah menyetujui penggunaan vaksin Sinovac, Sinopharm, dan CanSino.
      Indonesia, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi episentrum COVID-19 di Asia, kini telah memvaksinasi seperlima dari populasinya yang berjumlah sekitar 270 juta orang.
      Indonesia telah mencatat lebih dari 4,2 juta kasus virus corona dengan 142.000 kematian secara keseluruhan, tetapi rata-rata infeksi harian telah turun secara dramatis sejak puncak krisisnya pada Juli.
      Mahendra Suhardono, Kepala Industri Biofarmasi Jakarta yang bermitra dengan Zhifei, mengatakan vaksin Zifivax bisa diproduksi di Indonesia tahun ini.
      Zhifei dan unitnya, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, tidak segera menanggapi permintaan komentar. [ah/rs]
    • By VOAIndonesia
      Jamaah umrah asal Indonesia yang berhasil memasuki Makkah sebelum pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara pemberian visa umrah, di Makkah, Arab Saudi, 5 Maret 2020. (Foto: AP)
      Pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali umrah bagi warga negara Indonesia. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.
      Kabar baik tentang dimulai kembalinya umrah bagi jemaah Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers secara virtual dari Jakarta, Sabtu (9/10).
      Retno menjelaskan keputusan dari pemerintah Saudi ini keluar setelah terjadi pembahasan yang cukup lama pada level menteri luar negeri, menteri kesehatan dan menteri agama. Selain itu, Saudi juga melihat tingkat penularan virus COVID-19 di Indonesia makin menurun.
      Menurutnya pemberitahuan tersebut disampaikan melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.
      "Kedutaan (Saudi di Jakarta) telah menerima informasi dari pihak berkompeten di kerajaan Arab Saudi perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia," kata Retno.

      Para jemaah umrah di luar Masjidil Haram menjelang Ramadan Makkah, Arab Saudi, 13 April 2021.
      Retno menambahkan sebuah komite khusus di Arab Saudi sedang bekerja untuk mengatasi segala hambatan yang menghalangi jemaah dari Indonesia untuk melaksanakan umrah.
      Dalam nota diplomatik itu, lanjut Retno, juga disebutkan kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah dari Indonesia.
      "Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama lima hari bagi para jemaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan," ujar Retno.
      Retno mengatakan keluarnya izin umrah bagi jemaah dari Indonesia itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya. Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Arab Saudi tentang pelaksanaan kebijakan baru ini.
      Pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan telah menyampaikan permintaan agar larangan umrah bagi jemaah Indonesia dapat dicabut. Permintaan itu disampaikan di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, September lalu.
      Meskipun umrah sudah dapat dimulai kembali, masih belum ada kepastian kapan hal ini dapat terlaksana.
       
    • By VOAIndonesia
      Vaksin Pfizer yang dibeli pemerintah Indonesia Kamis malam (19/8) tiba di bandara internasional Soekarno-Hatta (Soetta).
      JAKARTA — Dalam jumpa pers secara virtual dari kantornya di Jakarta, Kamis (19/8), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan pemerintah Indonesia telah membeli 1.560.780 dosis vaksin Pfizer dan vaksin tersebut telah tiba di bandara internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Kamis (19/8).
      "Kemudian 567.500 dosis vaksin AstraZeneca dan lima juta (dosis) vaksin Sinovac yang akan diterima besok. Pemerintah akan terus meningkatkan ikhtiar guna menjamin pasokan vaksin untuk kebutuhan rakyat Indonesia," kata Retno.
      Selain itu, lanjut Retno, pemerintah Indonesia hari ini juga menerima sumbangan vaksin AstraZeneca dari pemerintah Belanda. Dia menambahkan itu merupakan pengiriman tahap pertama dari vaksin AstraZeneca donasi Belanda.
      Retno menambahkan pemerintah Belanda sudah memberikan komitmen untuk menghibahkan tiga juta dosis vaksin AstraZeneca melalui mekanisme kerjasama bilateral.
      Komitmen dari negara Kincir Angin tersebut diperoleh dalam pertemuan antara Menlu Retno dengan Menteri Luar Negeri Belanda Sigrid Kaag serta Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada 1 Juli lalu di Ibu Kota Den Haag.
      Indonesia Targetkan Vaksinasi 200 Juta Warga
      Secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah berencana memvaksinasi lebih dari 200 juta penduduk Indonesia hingga akhir tahun ini. Kalau dibutuhkan dua dosis tiap orang maka pemerintah perlu memasok sekitar 400 juta dosis vaksin COVID-19.
      "Alhamdulillah, kita sudah memiliki komitmen untuk memperoleh sekitar 370 juta dosis (vaksin COVID-19). Sedangkan sisanya untuk kontrak yang sudah ditandatangani mudah-mudahan tanggalnya bisa kita pastikan untuk dapat memperoleh 430 (juta dosis) sampai akhir tahun (ini)," ujar Budi.
      Menurut Budi, ada empat jenis vaksin yang dibeli oleh pemerintah Indonesia, yakni Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Dari keempat jenis vaksin yang dibeli Indonesia itu, Sinovac sudah mulai diterima sejak Januari lalu, AstraZeneca dan Pfizer baru datang bulan ini.
      Budi berharap hingga akhir tahun ini Indonesia bisa menerima 50 juta dosis vaksin Pfizer dan 20-30 juta dosis vaksin AstraZeneca yang memang dibeli oleh pemerintah Indonesia.
      Budi menambahkan pemerintah masih menunggu persetujuan dari FDA (Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika serikat) untuk 50 juta dosis vaksin Novavax yang diharapkan izin itu akan keluar segera.
      Di samping memperoleh pasokan vaksin COVID-19 dengan cara pembelian, pemerintah juga berusaha mendapatkan vaksin COVID-19 melalui mekanisme multilateral Gavi/WHO untuk memperoleh 180 juta dosis vaksin COVID-19.
      Dari Gavi, Indonesia sudah memperoleh vaksin AstraZeneca. Sedangkan untuk vaksin Pfizer dan Sinovac dari Gavi akan diterima mulai bulan Agustus ini. Dari Gavi, lanjut Budi, pemerintah Indonesia akan menerima sekitar 4,6 juta dosis vaksin Pfizer.
      Selain melalui mekanisme pembelian dan Gavi, pemerintah juga menerima hibah vaksin COVID-19 dari beberapa negara, termasuk dari Belanda.
      Bukti Solidaritas Belanda pada Indonesia
      Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert C. Grinjs mengatakan sumbangan vaksin AstraZeneca untuk Indonesia tersebut merupakan bukti solidaritas pemerintah Belanda kepada Indonesia dalam membantu upaya penanganan pandemi COVID-19.
      Seperti Indonesia, lanjut Grinjs, Belanda juga mendukung prinsip kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19 bagi seluruh negara di dunia. [fw/em]
    • By Brenda_Christie
      Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih diperpanjang pemerintah, membuat masyarakat mengandalkan koneksi internet agar tetap saling terhubung tanpa tatap muka langsung.
      Guna menjawab tingginya kebutuhan kualitas koneksi internet, pemerintah terus berupaya memastikan akses internet yang optimal dan merata di seluruh Indonesia.
      Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, mengakui ruang digital memang menjadi opsi wahana kegiatan dan jembatan komunikasi yang efektif bagi masyarakat semasa pandemi. Banyak kegiatan dari luring (offline) beralih menjadi daring (online).
      "Hal ini adalah bagian penting dari adaptasi kita terhadap kebiasan-kebiasaan baru, agar pandemi tidak menghalangi masyarakat untuk terus berkarya. Karena itu, pemerintah terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas koneksi internet agar masyarakat dapat beraktivitas dengan optimal," kata Johnny, dikutip Kamis (19/8/2021).
      Ia menjelaskan percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini.
      “Berbagai ikhtiar peningkatan infrastruktur digital yang terus dikejar pemerintah, di antaranya pembangunan menara BTS, optimalisasi jaringan Palapa Ring, pembukaan titik akses internet baru secara massif, dan penambahan kapasitas satelit," papar Johnny. 
      Targetkan 83.548 Desa 3T Terjangkau 4G
      Mengingat tingginya kebutuhan akan koneksi internet berkualitas tidak hanya di wilayah perkotaan, pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital dengan menargetkan 83.548 desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia terjangkau internet 4G pada 2022.
      Dengan demikian, peserta didik di desa sekalipun dapat mengikuti kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan lebih baik, serta memudahkan pendidik mengakses beragam materi edukasi. Pemerintah juga telah menuntaskan penyediaan akses internet di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama pada 3.126 unit fasyankes yang membutuhkan optimalisasi layanan internet.
      Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program kesehatan masyarakat baik di masa pandemi maupun untuk jangka panjang. Sejalan dengan optimalisasi prasarana, pemerintah juga berkomitmen untuk terus menggencarkan edukasi terkait utilisasi sistem digital, sekaligus memupuk kecakapan literasi digital masyarakat. 
      Gerakan Nasional Literasi Digital
       
      Di antaranya, pemerintah memprakarsai Gerakan Nasional Literasi Digital, yaitu rangkaian kegiatan webinar untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat.
      Untuk mendapatkan informasi webinar yang digelar dalam gerakan ini, masyarakat dapat mengakses media sosial Kemenkominfo dan Siberkreasi.
      Dalam rangka mendukung ekosistem ekonomi digital dan ekonomi maritim, pemerintah juga menginisiasi berbagai program pendampingan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memanfaatkan sistem digital untuk mengembangkan usaha.
      Adapun, sejumlah program tersebut, di antaranya UMKM Go-Online, Gerakan 1.000 Startup Digital, Digital Entrepreneurship Academy (DEA), serta Petani dan Nelayan Go-Online.
      “Seperti kita ketahui, pandemi mempercepat proses digitalisasi dalam kehidupan kita. Karena itu, kami berharap optimalisasi prasarana digital dapat berfaedah secara maksimal dalam setiap sektor kehidupan rakyat, baik untuk sekarang maupun jangka panjang,” ucap Johnny.
      Dengan peningkatan infrastruktur digital, ia menyebut, pemerintah yakin dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi digital.
×
×
  • Create New...