Jump to content
  1. kotawa

    kotawa

  • Similar Content

    • By DragonJebol
      Terkait rencana pemerintah yang ingin menggulirkan bantuan pulsa untuk pelajar yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19, Menkominfo Johnny G. Plate pun angkat bicara.
      "Bagus bahwa Kemendikbud akhirnya dapat meluncurkan program subsidi pulsa bagi siswa, mahasiswa, dan para pendidik," kata Johnny
      Ia megaku pihaknya akan mendukung program tersebut, dan hal ini sudah dibicarakan bersama kementerian dan lembaga terkait.
      "Kami tentu mendukungnya karena memang sebelumnya sudah dibicarakan bersama Kemendikbud, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian BUMN. Selanjutnya secara teknis akan dikomunikasikan dengan Kemendikbud," ucap Johhny.
      Di sisi lain, mengenai pembangunan jaringan 4G di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang salah satunya berguna untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, pihaknya menargetkan akan rampung pada 2020.
      12 Ribuan Desa Belum Dapat 4G
      "Rencana penyelesaian atau program penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK wilayah 3T sampai dengan 2022. Demi kelancaran pembangunan semoga senantiasa tersedia dukungan pembiayaan yang memadai," ungkap pria kelahiran Ruteng tersebut.
      Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat, terdapat 12.548 desa atau kelurahan di Indonesia yang belum terjangkau sinyal 4G. 9.113 lokasi di antaranya berada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
      Daerah-daerah tersebut masih tersambung ke jaringan 2G sehingga baru bisa mendapatkan layanan seluler standar berupa panggilan telepon dan teks (SMS).
      Pemerintah Siapkan Bantuan Pulsa untuk Pelajar
      Juru Bicara Presiden, Angkie Yudistia mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan bantuan pulsa bagi pelajar sekolah di tengah pandemi virus Covid-19.
      Nantinya, pulsa tersebut akan dibagikan melalui skema dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
      "Selain pulsa untuk pegawai negeri sipil (PNS), Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyiapkan bantuan pulsa untuk pelajar menggunakan skema dana BOS," kata Angkie kepada wartawan, Rabu (27/8/2020).
      Dia menjelaskan, bantuan pulsa tersebut diberikan untuk mendukung para siswa yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19.
      Angkie mengakui bahwa proses pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19, membutuhkan kuota internet.
      "Kita pahami bahwa proses pembelajaran daring mengalami kendala ketersediaan kuota internet dan khususnya bagi keluarga ekonomi rendah," jelas dia.
    • By BisaJadi
      Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, siap menerapkan kebijakan ganjil genap untuk seluruh kendaraan bermotor, termasuk roda dua. Hal tersebut akan diberlakukan jika kepadatan jumlah kendaraan di DKI Jakarta tidak berkurang seiring diberlakukannya aturan ganjil genap mulai 3 Agustus 2020.
      "Jika tidak ada perubahan maka bisa saja kami menerapkan pemberlakuan ganjil-genap bagi seluruh kendaraan bermotor," kata Syafrin di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Minggu (2/8/2020).
      Selain itu, lanjut dia, kebijakan penurunan volume kendaraan bisa ditingkatkan lebih ekstem lagi dengan penerapan ganjil genap satu hari penuh. Sebab diketahui saat ini, kebijakan tersebut akan diberlakukan hanya pada dua termin, pukul 06.00 – 10.00 WIB dan pukul 16.00 – 21.00 WIB.
      "Kebijakan ganjil genap juga bisa dilakukan sepanjang hari atau juga ada tambahan pemberlakuan jam, jika analaisi kami menemukan tidak ada perubahan (jumlah volume kendaraan)," jelas dia.
      Cegah Covid-19
      Syafrin menegaskan, kebijakan ganjil genap dilakukan sebagai tindak pencegahan Covid-19 yang jumlahnya masih terus meningkat setiap harinya, khususnya di DKI Jakarta.
      "Kami mengimbau sekali lagi bahwa tujuan diberlakukan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap ini adalah untuk menurunkan mobilitas warga yang tidak penting, jangan lakukan pergerakan yang tidak penting," dia menandasi.
       
    • By purwa_weheb
      Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup, mencatat ada lebih dari 61 ribu ton sampah akibat banjir sejak 2 Januari hingga 11 Januari 2020.
      "Akumulasi sampah akibat banjir di Jakarta yang dihasilkan dari 2 hingga 11 Januari, tercatat sebanyak 61.024 ton," ucap Kepala Dinas LH Andono Warih saat dikonfirmasi, Senin (13/1/2020).
      Menurut Andono, dalam durasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengumpulkan paling banyak sampah yang mencapai 11,565 ton, pada Rabu 8 Januari 2020. Kemudian, pada waktu itu pula, sampah akibat banjir sebanyak 7,1 ribu ton.
      Sementara jumlah sampah yang paling sedikit dikumpulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta didapatkan sehari setelah bencana banjir terjadi, yakni pada 2 Januari. Berdasarkan data yang diterima, Dinas LH hanya mengumpulkan 3.481 ton sampah akibat banjir dari total 8.492 sampah regular yang berhasil dikumpulkan sehari pascabanjir.
      Pascabanjir yang melanda Ibu Kota selama 11 hari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pihaknya mengangkut hampir 106 ribu ton sampah regular dan akibat banjir di awal 2020.
      "Dari tanggal 2 hingga 11 Januari, Dinas LH total mengumpulkan 106.898 ton sampah reguler," tuturnya.
    • By jokers
      Lebih dari tiga ribu orang menandantangani petisi yang dimuat di situs change.org agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membatalkan gelaran Formula E 2020.
      Petisi ini dibuat seiring banyaknya kritik terkait balapan mobil listrik yang akan berlangsung di Jakarta. Ajang Formula E dianggap memakan biaya besar sementara saat ini Jakarta tengah mengalami banjir parah.
      Ada pula pihak yang menyebut anggaran penanganan banjir 2020 dikurangi karena akan digunakan untuk gelaran Formula E. Isu yang langsung dibantah oleh Anies.
      "Itu bukan hanya tidak benar tapi mengarang. Jadi saya enggak mau komentar," ujar Anies saat ditemui di rusun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (3/1).
      Petisi tersebut dibuat sejak Jumat (3/1) oleh akun Irawan Endro Prasetyo. Petisi itu meminta dibatalkannya ajang balapan Formula E 2020.
      Sebelumnya netizen ramai-ramai menyerang rencana gelaran Formula E yang akan berlangsung pada Juni mendatang. Hujatan tersebut masuk trending topic di Twitter dengan tanda pagar #shameOnyouFormulaEJakarta.
      Sejumlah netizen menilai anggaran besar yang akan dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyakiti perasaan warga Jakarta setelah banjir melanda ibu kota pada 1 Januari 2020.
      "Event kalian sangat merugikan banyak orang," demikian tulis salah satu netizen di Twitter sembari melakukan mention ke akun @FIAFormulaE dalam tagar #shameOnyouFormulaEJakarta.
      Ada juga yang menyinggung kebijakan Anies memotong anggaran antisipasi banjir Jakarta karena anggaran besar yang akan dikeluarkan untuk Formula E.
      "Tidak layak gelar Formula E di Jakarta. Banyak korban yang meninggal karena banjir tahun baru 2020 di Jakarta," tulis salah satu akun Twitter.
      Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan usulan anggaran untuk menyelenggarakan Formula E mencapai Rp1,3 triliun. Sebesar Rp360 miliar untuk commitment fee dan Rp934 miliar untuk biaya penyelenggaraan.
      PT Jakarta Propertindo (Jakpro), pihak yang berperan sebagai pembangun infrastruktur Formula E Jakarta, juga sebelumnya menyampaikan biaya yang dibutuhkan membangun infrastruktur Rp300 miliar hingga Rp350 miliar.
    • By Iqbal_Maulana
      Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan, alasan pihaknya tak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi, Teluk Jakarta karena Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tak kunjung disahkan oleh DPRD.
      Namun, kini Gubernur Anies Baswedan menerbitkan 932 IMB di Pulau Reklamasi. Hal itu mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara.
      Ahok mengatakan, Pergub nomor 206 Tahun 2016 itu tak bisa dijadikan landasan hukum untuk menerbitkan IMB ke pengembang kepada pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah. Sebab, pergib itu tak mengatur kewajiban kontribusi tambahan dari pengembang sebesar 15 persen yang diajukannya.
      "Hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik CS dan Sanusi. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu Perda karena Pasal 15 persen kontribusi tambahan," kata Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/6/2019).
      Ahok menuturkan, dirinya mengeluarkan pergub itu untuk mempermudah warga Jakarta memililki IMB.
      "Intinya Pergub itu aku keluarkan buat bantu rakyat DKI yang keburu punya rumah, tetapi tidak bisa buat IMB," tuturnya.
      Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, semestinya Anies dalam menerbitkan IMB ke pengembang harus menunggu pengesahan Raperda RZWP3K disahkan.
      "Khusus pulau reklamasi saat itu tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perdanya," ujarnya.
      Sebagai informasi, Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP) DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.
×
×
  • Create New...