Jump to content

Anggaran Perlindungan Anak Dari Pemerintah Minim


ahmadyamadi_skom

Recommended Posts

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menilai keberpihakan pemerintah dalam politik anggaran bagi perlindungan dan kesejahteraan anak-anak masih minim. Kondisi tersebut dianggap membuat kinerja pemerintah tak optimal dalam mengatasi persoalan anak.

56129cd6ab889_Ketua_Komisi_VIII_DPR_Sale
Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan pada tahun lalu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hanya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 217 miliar. Angka itu dianggap tidak cukup untuk membiayai kementerian dalam menjalankan fungsinya.

Saleh menyatakan saat ini Komisi VIII telah berhasil meyakinkan pemerintah untuk menaikkan anggaran Kementerian PP dan PA. Dalam pengajuan anggaran yang disampaikan, tahun 2016 ini kementerian tersebut mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 triliun.

"Ini ada penambahan yang sangat signifikan. Harapannya, dengan anggaran sebesar itu, program-program perlindungan anak akan semakin maksimal dan menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya," ujar Saleh dalam keterangan yang disampaikan di DPR, Senin (5/10).

Politikus Partai Amanat Nasional itu menyatakan saat ini banyak program pemerintah yang dinilai tidak sinkron dalam mengatasi persoalan anak. Koordinasi antarkementerian/ lembaga tidak berjalan maksimal. Masing-masing memiliki program dan berjalan di rel sendiri-sendiri.

Meski telah membentuk panitia kerja, Saleh mendapati pemerintah selama ini belum maksimal dalam melaksanakan program-program perlindungan anak.

"Pada tataran implentasi, banyak aturan dan regulasi yang belum dijalankan dengan baik. Padahal, aturan dan regulasi itu banyak yang diarahkan pada upaya perlindungan anak-anak," ujar Saleh.

Persoalan perlindungan anak di Indonesia kembali mendapat sorotan publik setelah masyarakat dibuat geger atas penemuan jenazah perempuan belian yang meringkuk meregang nyawa di dalam kardus.

Sebagai mitra kerja dari Kementerian PP dan PA, Komisi VIII memastikan bakal manggil Menteri Yohana Yembise untuk memberikan penjelasan.

Anggota Komisi VIII Maman Imanul Haq tak menyangka peristiwa sadis itu bisa terjadi di ibu kota. Dia mengira kematian bocah Angeline di Bali bakal menjadi kasus terakhir kekerasan terhadap anak di Indonesia.

"Ternyata kasus kekerasan terhadap anak adalah persoalan gunung es yang mengkhawatirkan. Indonesia darurat kekerasan terhadap anak," ujar Maman.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Similar Content

    • By DragonJebol
      Terkait rencana pemerintah yang ingin menggulirkan bantuan pulsa untuk pelajar yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19, Menkominfo Johnny G. Plate pun angkat bicara.
      "Bagus bahwa Kemendikbud akhirnya dapat meluncurkan program subsidi pulsa bagi siswa, mahasiswa, dan para pendidik," kata Johnny
      Ia megaku pihaknya akan mendukung program tersebut, dan hal ini sudah dibicarakan bersama kementerian dan lembaga terkait.
      "Kami tentu mendukungnya karena memang sebelumnya sudah dibicarakan bersama Kemendikbud, Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian BUMN. Selanjutnya secara teknis akan dikomunikasikan dengan Kemendikbud," ucap Johhny.
      Di sisi lain, mengenai pembangunan jaringan 4G di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) yang salah satunya berguna untuk mendukung pembelajaran jarak jauh, pihaknya menargetkan akan rampung pada 2020.
      12 Ribuan Desa Belum Dapat 4G
      "Rencana penyelesaian atau program penyelesaian pembangunan infrastruktur TIK wilayah 3T sampai dengan 2022. Demi kelancaran pembangunan semoga senantiasa tersedia dukungan pembiayaan yang memadai," ungkap pria kelahiran Ruteng tersebut.
      Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat, terdapat 12.548 desa atau kelurahan di Indonesia yang belum terjangkau sinyal 4G. 9.113 lokasi di antaranya berada di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
      Daerah-daerah tersebut masih tersambung ke jaringan 2G sehingga baru bisa mendapatkan layanan seluler standar berupa panggilan telepon dan teks (SMS).
      Pemerintah Siapkan Bantuan Pulsa untuk Pelajar
      Juru Bicara Presiden, Angkie Yudistia mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan bantuan pulsa bagi pelajar sekolah di tengah pandemi virus Covid-19.
      Nantinya, pulsa tersebut akan dibagikan melalui skema dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
      "Selain pulsa untuk pegawai negeri sipil (PNS), Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyiapkan bantuan pulsa untuk pelajar menggunakan skema dana BOS," kata Angkie kepada wartawan, Rabu (27/8/2020).
      Dia menjelaskan, bantuan pulsa tersebut diberikan untuk mendukung para siswa yang saat ini melakukan pembelajaran jarak jauh akibat pandemi Covid-19.
      Angkie mengakui bahwa proses pembelajaran daring di tengah pandemi Covid-19, membutuhkan kuota internet.
      "Kita pahami bahwa proses pembelajaran daring mengalami kendala ketersediaan kuota internet dan khususnya bagi keluarga ekonomi rendah," jelas dia.
    • By berita_semua
      Pemerintah hingga kini masih menyisakan pekerjaan rumah (PR) terhadap kepatuhan pajak Google Asia Pacific Pte Ltd. Namun, pemerintah diminta untuk tidak hanya mendesak perusahaan raksasa teknologi tersebut untuk membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
      Direktur Eksekutif Centre For Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, sebelum berhasil menagih pajak Google, langkah pertama yang ditempuh adalah pemerintah Indonesia harus memiliki data akurat terkait besaran pendapatan (revenue) Google di Indonesia. Dengan demikian, maka tidak ada alasan Google untuk mengelak membayar pajak.
      "Karena meski aturannya belum ada, secara normatif Google sudah menikmati keuntungan di Indonesia dan normanya adalah negara sumber itu berhak memajaki. Itu jelas dalam international tax," ujarnya.
      Lain hal jika pemerintah Indonesia tetap ingin menerapkan penagihan pajak Google dengan lebih dulu menjadikan Badan Usaha Tetap (BUT). Sebab, Google menerapkan perencanaan pajak (tax planning) yang sama di seluruh dunia.
      "Indonesia saya kira tidak bisa latah tetapkan Google jadi BUT lalu Google akan mau, saya kira skema tax planning Google pasti sama, diterapkan sama di seluruh dunia. Dia buat satu diterapkan di seluruh dunia," tuturnya.
      Oleh karena itu, PR pemerintah kali ini adalah mencari tahu besaran pendapatan yang diraup Google, mengingat cara ini juga memerlukan negosiasi. Ditambah lagi juga diperlukan suatu perundingan, karena jika permasalahan ini dibawa ke ranah hukum, hanya dapat membuat Indonesia kalah.
      "Kalau enggak berunding agak susah, karena kalau dibawa ke sengketa pajak, Indonesia kalah dengan cara UU yang ada," tukasnya.
    • By berita_semua
      Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah mengusulkan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta agar jam masuk anak sekolah diubah, yang awalnya masuk pada pukul 07.30 WIB agar menjadi pukul 09.00 WIB.
      Menurut Ahok, usulan tersebut bukan tanpa alasan. Ahok melihat, jam masuk anak-anak sekolah tersebut juga menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jakarta. Lantaran, banyaknya orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi.
      "Ini ada kajian seperti itu, biar ngurangin macet, cuma kadang-kadang jam 9 lebih macet. Kalau kita analisa, ketika sekolah libur, Jakarta itu agak lenggang, karena banyak yang antar-antar anak sekolah itu yang bikin macet," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (26/3).
      Untuk itu, Ahok menjelaskan Disdik DKI harus membuat rayonisasi terlebih dahulu apabila ingin merubah jam masuk sekolah tersebut. Ahok menceritakan pengalaman berat anaknya yang harus mengejar waktu lantaran masuk sekolah pada pukul 07.30 WIB.
      "Wong anak saya saja sekolah ke Tangerang Selatan. Pagi-pagi jam 06.15 WIB sudah harus jalan, pagi-pagi jam 05.40 WIB paling telat harus bangun, kadang-kadang enggak mandi itu anak. Semua jadi tekanan pagi-pagi itu," pungkas dia.
    • Guest News
      By Guest News
      Subsidi untuk bahan bakar solar adalah Rp 1.000 per liter dan Menteri ESDM mengatakan pemerintah dapat membebaskan Rp 15 triliun sampai Rp 16 triliun jika subsidi dicabut.

      Pemerintah Indonesia kemungkinan akan meminta persetujuan parlemen untuk menghapus subsidi solar dalam perubahan anggaran untuk 2016, yang akan diajukan sebelum paruh kedua tahun ini, menurut beberapa menteri.
      Pemerintah menghapus subsidi-subsidi bahan bakar pada awal 2015, namun tetap mempertahankan subsidi bahan bakar solar. Uang subsidi dialokasikan untuk pengeluaran infrastruktur -- sesuatu yang disambut baik analis dan investor serta badan-badan pemeringkat.
      Badan pemeringkat Standard & Poor's mengatakan kepada kantor berita Reuters minggu ini bahwa Indonesia perlu memotong subsidi diantaranya untuk gas dan solar, untuk meningkatkan peringkat investasinya.
      S&P hanya satu dari tiga badan pemeringkat besar yang belum memberikan Indonesia peringkat investasi. Indonesia mendapat peringkat investasi dari Fitch Ratings dan Moody's, masing-masing pada 2011 dan 2012.
      Subsidi untuk bahan bakar solar adalah Rp 1.000 per liter dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengatakan pemerintah dapat membebaskan Rp 15 triliun sampai Rp 16 triliun jika subsidi dicabut.
      "Mungkin kita akan mencabutnya sekalian, mungkin sebagian, hal itu akan dibahas dalam revisi anggaran negara," ujar Sudirman pekan lalu.
      Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan pemerintah ingin memotong target-target pengeluaran dan pendapatan dalam revisi anggaran.
      Pemerintah dapat kehilangan target pendapatan sebesar Rp 60 triliun akibat penurunan harga-harga minyak, ujarnya. Jika rencana pengampunan pajak tidak berhasil, target yang hilang akan akan mencapai lebih dari Rp 190 triliun, tambahnya. (www.voaindonesia.com)
    • By congek
       

      Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Detasemen Khusus (Densus) 88 mengevaluasi kerja mereka dalam mencegah dan menangani terorisme di Indonesia.
      "Jangan sampai penanganan teroris yang dilakukan Densus 88 mengganggu ikhtiar perlindungan terhadap anak," kata Wakil Ketua KPAI Susanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 15 Maret 2016.
      Menurut Susanto, KPAI perlu mengeluarkan sikap terkait penggeledahan yang dilakukan tim Densus 88 di Taman Kanak-Kanak Roudlatul Athfal Terpadu Amanah Ummah di Dukuh Brengkungan, Desa Pogung, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis pekan lalu.
      Aksi penggeledahan itu, kata Susanto, menimbulkan ketakutan bagi anak-anak. 
      Menurut dia, yang dilakukan tim Densus 88 itu bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap anak, sehingga pola kerja demikian perlu dievaluasi. 
      "Tetap harus memberikan perlindungan kepada anak dalam melakukan penanganan teroris," kata Susanto.
      Susanto mengatakan, kecepatan Densus 88 dalam menangani terorisme cukup positif. 
      Namun harus tetap memberikan perlindungan terhadap anak dan memperhatikan asas-asas kepatutan. 
      Lokasi penggerebekan pada Kamis pekan lalu itu merupakan institusi pendidikan sebagai tempat belajar peserta didik.
      "Pola kerja harus dievaluasi bila di tempat tersebut ada anak-anak," ucap Susanto.
      Susanto mengatakan, KPAI tegas menyatakan radikalisme, ekstrimisme dan terorisme tidak boleh tumbuh di Indonesia. 
      Paham radikalisme, ekstrimisme dan terorisme tidak senafas dengan semua ajaran agama, termasuk Islam. 
      Negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris dan Densus 88 memiliki kewajiban melakukan langkah pencegahan dan penanganan. 
      Kedua lembaga tersebut tetap melakukan kerja cepat dalam penanganan teroris.
      Namun harus memperhatikan pula perlindungan terhadap anak.
      "Kami meminta mengevaluasi penanganan teroris untuk mencegah trauma terhadap anak, kata Susanto.
×
×
  • Create New...