Jump to content

Surabaya Kerjasama Dengan Busan Korea Selatan Dalam Hal Pendidikan


Guest News

Recommended Posts

Kerjasama di bidang pendidikan dengan kota Busan dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, karena menganggap banyak hal posistif yang bisa ditiru oleh Surabaya dari Busan.

Rektor.thumb.jpg.bf5bc4a248e3b98d3fd7157
Rektor Dong Eui Universiti, Busan memberikan keterangan terkait kerjasama pendidikan dengan Pemerintah Kota Surabaya, Kamis 24 September 2015 (Foto: VOA/Petrus).

Dilansir dari VOA Indonesia, kota Surabaya dan Kota Busan di Korea Selatan semakin intensif meningkatkan hubungan kerjasama khususnya di bidang pendidikan, setelah kedua kota menjalin hubungan sister city sejak 20 tahun lalu.

Ratusan pelajar serta guru sekolah menengah di Surabaya telah dikirim ke Busan untuk mengikuti program pertukaran pelajar dan pelatihan guru, sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Surabaya.

Kerjasama di bidang pendidikan dengan kota Busan dilakukan Pemerintah Kota Surabaya, karena menganggap banyak hal posistif yang bisa ditiru oleh Surabaya dari Busan. Menurut Yanuar Hermawan selaku Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah Kota Surabaya, etos kerja serta karakter yang kuat dari orang Korea menjadi salah satu alasan menjadikan sistem pendidikan di Busan sebagai acuan.

Menurut Yanuar, keberhasilan pembangunan suatu daerah ditentukan salah satunya oleh keberhasilan pendidikan, dari generasi mudanya.

“Belajar tentang sistem pengajaran secara komprehensif ya, jadi sistem belajar mengajar, terus penyediaan infrastruktur, dan juga materi tidak kalah penting. Artinya kita melihat Korea itu kan, karakter buildingnya kan kuat dan itu memang mau tidak mau kita melihatnya dari basic, pendidikan," kata Yanuar Hermawan, Kasubbag Kerjasama Luar Negeri Pemkot Surabaya.

"Bagaimana menciptakan generasi yang mandiri, bagaimana menciptakan generasi yang tidak gampang menyerah dan itu juga hal-hal yang bisa kita pelajari untuk bisa kita terapkan disini, karena pendidikan, ya saya pikir kita semua sepakat pendidikan adalah yang penting untuk bisa meningkatkan kualitas generasi,” imbuhnya.

Sejak lima tahun terakhir Pemerintah Kota Surabaya rutin mengirimkan delegasi pendidikan ke Busan, yaitu kelompok guru sekolah menengah dan juga pelajar serta mahasiswa untuk belajar di Busan.

Yunsook Jun selaku Wakil Kepala Institut Pendidikan dan Pelatihan Dong Eui University mengatakan, pengajaran dan pelatihan yang diberikan kepada guru-guru dari Surabaya telah diberikan seperti sistem pengajaran di Korea, dimana para guru diajarkan untuk dapat menjadikan para murid lebih aktif, dan mampu mengungkapkan pendapat secara bebas.
 
“Kami disini mengajarkan sistem pengajaran Korea kepada para guru, jadi bagaimana mengajarkan guru-guru di Indonesia mengenai bagaimana mengajarkan murid-murid bisa lebih aktif di kelas. Jadi bukan hanya guru yang menerangkan, tapi murid-murid juga beraktifitas seperti melakukan presentasi maupun bertanya kepada guru, artinya supaya murid-murid lebih aktif,” kata Yunsook Jun, Wakil Kepala Education Training Institut, Dong Eui University.

Keunggulan sistem pendidikan di Busan, Korea Selatan juga diakui Caroline, salah seorang mahasiswi asal Indonesia. Menurutnya sistem pendidikan di Korea mengharuskan para murid untuk bekerja keras agar memperoleh hasil yang baik. Semangat kerja keras yang dimiliki orang Korea, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan di Busan.

“Kalau aku bilang disini kemauan buat belajarnya, kalau disini itu bisa dibilang mereka itu kerja keras buat belajar, kalau orang SMA (di Indonesia) dari jam 7 pagi sampai jam 2 (siang), disini juga sama jam 7 pagi sampai jam 2 (siang) tapi setelah selesai jam 2 mereka ada program belajar lagi di sekolah sampai jam 9 malam,” kata Caroline, Mahasiswi Indonesia di Busan, Korea Selatan.
 
Caroline, mahasiswi Kyungsung University di Busang berharap, pemerintah Indonesia lebih memperhatikan perbaikan dan kemajuan pendidikan sebagai kunci keberhasilan sebuah bangsa.

Kendala berupa tenaga pengajar yang terbatas khususnya di daerah terpencil, serta dana pendidikan yang masih sangat minim di beberapa daerah, harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia untuk memajukan dunia pendidikan di tanah air.

“Karena kita kurang ada dukungan dari pemerintah misalnya kurang dana dari pemerintah, pasokan gurunya itu kurang ke daerah-daerah. Mungkin di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, itu guru-gurunya tidak kurang, di daerah kita bisa lihat sedikit banget. Jadi mereka juga yang dari daerah susah buat ke kota besar untuk melakukan pendidikan," kata Caroline.

"Terus yang aku lihat sekarang itu, daripada kota besar, orang-orang daerah lebih mempunyai kemauan untuk belajarnya lebih tinggi, jadi kalau misalnya kita bisa kirim guru atau kita bisa nyumbang dana buat orang daerah datang ke kota besar untuk belajar itu lebih efektif, jadi persaingannya juga lebih tinggi,” imbuhnya.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Similar Content

    • By VOAIndonesia
      Seorang petugas kesehatan memegang vaksin COVID-19 Anhui Zhifei di Shenyang, di Provinsi Liaoning timur laut China pada 21 Mei 2021. (Foto: AFP)
       
      Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh unit Produk Biologis Chongqing Zhifei China untuk penggunaan darurat. Vaksin tersebut merupakan vaksin China keempat yang diizinkan untuk digunakan di Indonesia.
      Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, vaksin rekombinan protein yang akan diberikan dalam tiga dosis dengan jeda masing-masing selama tiga bulan ini memiliki tingkat efikasi sekitar 81 persen, dengan efikasi 77,47 persen terhadap varian Delta, lebih rendah dibandingkan varian lainnya, ujarnya.
      Reuters melaporkan uji coba vaksin Zifivax dilakukan di China, Uzbekistan, Pakistan, Ekuador, dan Indonesia, yang melibatkan 28.000 orang, dengan kemanjuran berdasarkan tingkat keparahan.
      Indonesia juga telah menyetujui penggunaan vaksin Sinovac, Sinopharm, dan CanSino.
      Indonesia, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi episentrum COVID-19 di Asia, kini telah memvaksinasi seperlima dari populasinya yang berjumlah sekitar 270 juta orang.
      Indonesia telah mencatat lebih dari 4,2 juta kasus virus corona dengan 142.000 kematian secara keseluruhan, tetapi rata-rata infeksi harian telah turun secara dramatis sejak puncak krisisnya pada Juli.
      Mahendra Suhardono, Kepala Industri Biofarmasi Jakarta yang bermitra dengan Zhifei, mengatakan vaksin Zifivax bisa diproduksi di Indonesia tahun ini.
      Zhifei dan unitnya, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, tidak segera menanggapi permintaan komentar. [ah/rs]
    • By VOAIndonesia
      Jamaah umrah asal Indonesia yang berhasil memasuki Makkah sebelum pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara pemberian visa umrah, di Makkah, Arab Saudi, 5 Maret 2020. (Foto: AP)
      Pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali umrah bagi warga negara Indonesia. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.
      Kabar baik tentang dimulai kembalinya umrah bagi jemaah Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers secara virtual dari Jakarta, Sabtu (9/10).
      Retno menjelaskan keputusan dari pemerintah Saudi ini keluar setelah terjadi pembahasan yang cukup lama pada level menteri luar negeri, menteri kesehatan dan menteri agama. Selain itu, Saudi juga melihat tingkat penularan virus COVID-19 di Indonesia makin menurun.
      Menurutnya pemberitahuan tersebut disampaikan melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.
      "Kedutaan (Saudi di Jakarta) telah menerima informasi dari pihak berkompeten di kerajaan Arab Saudi perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia," kata Retno.

      Para jemaah umrah di luar Masjidil Haram menjelang Ramadan Makkah, Arab Saudi, 13 April 2021.
      Retno menambahkan sebuah komite khusus di Arab Saudi sedang bekerja untuk mengatasi segala hambatan yang menghalangi jemaah dari Indonesia untuk melaksanakan umrah.
      Dalam nota diplomatik itu, lanjut Retno, juga disebutkan kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah dari Indonesia.
      "Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama lima hari bagi para jemaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan," ujar Retno.
      Retno mengatakan keluarnya izin umrah bagi jemaah dari Indonesia itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya. Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Arab Saudi tentang pelaksanaan kebijakan baru ini.
      Pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan telah menyampaikan permintaan agar larangan umrah bagi jemaah Indonesia dapat dicabut. Permintaan itu disampaikan di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, September lalu.
      Meskipun umrah sudah dapat dimulai kembali, masih belum ada kepastian kapan hal ini dapat terlaksana.
       
    • By peter_hutomo
      Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ingin mengaktifkan kembali hotline darurat dengan Seoul. Dalam kesempatan yang sama, Kim menuduh Amerika Serikat melakukan kebijakan perseteruan agresif terhadap Pyongyang.
      Media pemerintah di Korea Utara melaporkan, pemimpin negara komunis itu, Kim Jong Un terbuka untuk memulihkan hotline darurat dengan Korea Selatan.
      Pemimpin Korea Utara itu membuat komentar di depan parlemen, yang dikenal sebagai Majelis Rakyat Tertinggi. Pyongyang memutus sepihak sambungan telepon itu setelah Korea Selatan dan AS menggelar latihan militer bersama pada Agustus lalu.
      Apa kata Kim?
      Kim mengatakan, pengaktifan kembali saluran tersebut akan membantu "mewujudkan harapan dan keinginan seluruh bangsa Korea. Demikian menurut Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang merupakan corong pemerintah di Pyongyang.
      Kim juga berbicara tentang "delusi" provokasi dari Korea Utara. "Kami tidak memiliki tujuan atau alasan untuk memprovokasi Korea Selatan atau  menyakitinya," ujarnya.
      Terlepas dari upaya pemerintahan Biden untuk menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dengan Pyongyang, Kim mengatakan Amerika Serikat (AS) "menggunakan cara dan metode yang lebih licik" terhadap Korea Utara.
      "AS menggembar-gemborkan 'keterlibatan diplomatik' dan 'dialog tanpa prasyarat,' tetapi itu tidak lebih dari tipuan kecil untuk mengecoh masyarakat internasional dan menyembunyikan tindakan permusuhannya dan perpanjangan dari kebijakan bermusuhan yang dilakukan oleh pemerintahan AS berturut-turut, " kata Kim lebih lanjut.
      AS telah berulang kali mengindikasikan, Washington siap untuk melakukan pembicaraan dengan Korea Utara, tetapi upaya dialog itu telah ditolak oleh Kim. 
       
      Pyongyang lanjutkan uji coba senjata
      Kesediaan untuk berkomunikasi dengan Seoul dilontarkan setelah Pyongyang melancarkan uji coba rudal terbaru sebanyak tiga kali .
      Dalam ujicoba rudal terbaru, Korea Utara mengklaim telah berhasil meluncuran rudal hipersonik pada Selasa (28/09)
      AS juga mengatakan di hari yang sama, mereka telah berhasil menguji rudal hipersonik.
      Korea Utara membela kegiatan uji senjatanya di hadapan Majelis Umum PBB, dan menuduh AS melakukan standar ganda sambil menyerukan Washington untuk meninggalkan kebijakan perseteruan agresif terhadap Pyongyang.
    • By VOAIndonesia
      Vaksin Pfizer yang dibeli pemerintah Indonesia Kamis malam (19/8) tiba di bandara internasional Soekarno-Hatta (Soetta).
      JAKARTA — Dalam jumpa pers secara virtual dari kantornya di Jakarta, Kamis (19/8), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan pemerintah Indonesia telah membeli 1.560.780 dosis vaksin Pfizer dan vaksin tersebut telah tiba di bandara internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Kamis (19/8).
      "Kemudian 567.500 dosis vaksin AstraZeneca dan lima juta (dosis) vaksin Sinovac yang akan diterima besok. Pemerintah akan terus meningkatkan ikhtiar guna menjamin pasokan vaksin untuk kebutuhan rakyat Indonesia," kata Retno.
      Selain itu, lanjut Retno, pemerintah Indonesia hari ini juga menerima sumbangan vaksin AstraZeneca dari pemerintah Belanda. Dia menambahkan itu merupakan pengiriman tahap pertama dari vaksin AstraZeneca donasi Belanda.
      Retno menambahkan pemerintah Belanda sudah memberikan komitmen untuk menghibahkan tiga juta dosis vaksin AstraZeneca melalui mekanisme kerjasama bilateral.
      Komitmen dari negara Kincir Angin tersebut diperoleh dalam pertemuan antara Menlu Retno dengan Menteri Luar Negeri Belanda Sigrid Kaag serta Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada 1 Juli lalu di Ibu Kota Den Haag.
      Indonesia Targetkan Vaksinasi 200 Juta Warga
      Secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah berencana memvaksinasi lebih dari 200 juta penduduk Indonesia hingga akhir tahun ini. Kalau dibutuhkan dua dosis tiap orang maka pemerintah perlu memasok sekitar 400 juta dosis vaksin COVID-19.
      "Alhamdulillah, kita sudah memiliki komitmen untuk memperoleh sekitar 370 juta dosis (vaksin COVID-19). Sedangkan sisanya untuk kontrak yang sudah ditandatangani mudah-mudahan tanggalnya bisa kita pastikan untuk dapat memperoleh 430 (juta dosis) sampai akhir tahun (ini)," ujar Budi.
      Menurut Budi, ada empat jenis vaksin yang dibeli oleh pemerintah Indonesia, yakni Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Dari keempat jenis vaksin yang dibeli Indonesia itu, Sinovac sudah mulai diterima sejak Januari lalu, AstraZeneca dan Pfizer baru datang bulan ini.
      Budi berharap hingga akhir tahun ini Indonesia bisa menerima 50 juta dosis vaksin Pfizer dan 20-30 juta dosis vaksin AstraZeneca yang memang dibeli oleh pemerintah Indonesia.
      Budi menambahkan pemerintah masih menunggu persetujuan dari FDA (Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika serikat) untuk 50 juta dosis vaksin Novavax yang diharapkan izin itu akan keluar segera.
      Di samping memperoleh pasokan vaksin COVID-19 dengan cara pembelian, pemerintah juga berusaha mendapatkan vaksin COVID-19 melalui mekanisme multilateral Gavi/WHO untuk memperoleh 180 juta dosis vaksin COVID-19.
      Dari Gavi, Indonesia sudah memperoleh vaksin AstraZeneca. Sedangkan untuk vaksin Pfizer dan Sinovac dari Gavi akan diterima mulai bulan Agustus ini. Dari Gavi, lanjut Budi, pemerintah Indonesia akan menerima sekitar 4,6 juta dosis vaksin Pfizer.
      Selain melalui mekanisme pembelian dan Gavi, pemerintah juga menerima hibah vaksin COVID-19 dari beberapa negara, termasuk dari Belanda.
      Bukti Solidaritas Belanda pada Indonesia
      Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert C. Grinjs mengatakan sumbangan vaksin AstraZeneca untuk Indonesia tersebut merupakan bukti solidaritas pemerintah Belanda kepada Indonesia dalam membantu upaya penanganan pandemi COVID-19.
      Seperti Indonesia, lanjut Grinjs, Belanda juga mendukung prinsip kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19 bagi seluruh negara di dunia. [fw/em]
    • By Brenda_Christie
      Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang masih diperpanjang pemerintah, membuat masyarakat mengandalkan koneksi internet agar tetap saling terhubung tanpa tatap muka langsung.
      Guna menjawab tingginya kebutuhan kualitas koneksi internet, pemerintah terus berupaya memastikan akses internet yang optimal dan merata di seluruh Indonesia.
      Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G. Plate, mengakui ruang digital memang menjadi opsi wahana kegiatan dan jembatan komunikasi yang efektif bagi masyarakat semasa pandemi. Banyak kegiatan dari luring (offline) beralih menjadi daring (online).
      "Hal ini adalah bagian penting dari adaptasi kita terhadap kebiasan-kebiasaan baru, agar pandemi tidak menghalangi masyarakat untuk terus berkarya. Karena itu, pemerintah terus bekerja keras dalam meningkatkan kualitas koneksi internet agar masyarakat dapat beraktivitas dengan optimal," kata Johnny, dikutip Kamis (19/8/2021).
      Ia menjelaskan percepatan pembangunan infrastruktur digital menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini.
      “Berbagai ikhtiar peningkatan infrastruktur digital yang terus dikejar pemerintah, di antaranya pembangunan menara BTS, optimalisasi jaringan Palapa Ring, pembukaan titik akses internet baru secara massif, dan penambahan kapasitas satelit," papar Johnny. 
      Targetkan 83.548 Desa 3T Terjangkau 4G
      Mengingat tingginya kebutuhan akan koneksi internet berkualitas tidak hanya di wilayah perkotaan, pemerintah melakukan percepatan pembangunan infrastruktur digital dengan menargetkan 83.548 desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Indonesia terjangkau internet 4G pada 2022.
      Dengan demikian, peserta didik di desa sekalipun dapat mengikuti kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan lebih baik, serta memudahkan pendidik mengakses beragam materi edukasi. Pemerintah juga telah menuntaskan penyediaan akses internet di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama pada 3.126 unit fasyankes yang membutuhkan optimalisasi layanan internet.
      Upaya ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program kesehatan masyarakat baik di masa pandemi maupun untuk jangka panjang. Sejalan dengan optimalisasi prasarana, pemerintah juga berkomitmen untuk terus menggencarkan edukasi terkait utilisasi sistem digital, sekaligus memupuk kecakapan literasi digital masyarakat. 
      Gerakan Nasional Literasi Digital
       
      Di antaranya, pemerintah memprakarsai Gerakan Nasional Literasi Digital, yaitu rangkaian kegiatan webinar untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat.
      Untuk mendapatkan informasi webinar yang digelar dalam gerakan ini, masyarakat dapat mengakses media sosial Kemenkominfo dan Siberkreasi.
      Dalam rangka mendukung ekosistem ekonomi digital dan ekonomi maritim, pemerintah juga menginisiasi berbagai program pendampingan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat memanfaatkan sistem digital untuk mengembangkan usaha.
      Adapun, sejumlah program tersebut, di antaranya UMKM Go-Online, Gerakan 1.000 Startup Digital, Digital Entrepreneurship Academy (DEA), serta Petani dan Nelayan Go-Online.
      “Seperti kita ketahui, pandemi mempercepat proses digitalisasi dalam kehidupan kita. Karena itu, kami berharap optimalisasi prasarana digital dapat berfaedah secara maksimal dalam setiap sektor kehidupan rakyat, baik untuk sekarang maupun jangka panjang,” ucap Johnny.
      Dengan peningkatan infrastruktur digital, ia menyebut, pemerintah yakin dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi digital.
×
×
  • Create New...