Jump to content

Ahok Pernah Disantet! Ini hasilnya, mencengangkan!


Recommended Posts

ahok_20150903_232528.thumb.jpg.4c69a82f4

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengingatkan 327 pejabat yang baru dilantik agar tidak main dukun.

Menurut Ahok, kalau ada yang tidak senang dengan kepemimpinnya agar menghadap langsung. Katanya, ruangan gubernur terbuka untuk siapa saja yang ingin mengadukan keluhannya.

Bahkan Ahok mengingatkan kepada para pejabat yang baru dilantik untuk tidak perlu main dukun segala. Karena Ahok, telah berpengalaman soal dukun-dukunan saat dia telah terjun di dunia politik.

"Udah jangan main dukun-dukun segala. Saya udah pengalaman yang begituan. Dulu saya pernah waktu masih jabat Bupati Belitung ada orang yang mau dukunin (nyantet) dengan cara datang ke kantor meludah-ludah dan masuk ke ruangan saya. Bukannya saya yang mati malah dukunnya yang mati," cerita pria berusia 49 tahun itu.

Ia juga teringat dengan kata-kata yang pernah diucakan oleh ayahnya. Kata ayahnya, lawan saja orang-orang yang nyantet dan main dukun tak usah takut.

"Kata bapak saya, kalau ada orang yang jahat sama kita, itu barang-barang yang buat nyantet ambil, gantung taruh di depan pintunya. Artinya apa? Kita itu lebih hebat dari dukun itu," ucap suami dari Veronica Tan itu.

Bahkan dirinya pernah dikirimkan wewangian ke ruangannya. Ia tak gentar sedikit pun dengan hal-hal gaib seperti itu. Menurutnya, selama benar, tidak perlu yang ditakuti.

"Saya tahu kalau ada orang yang mau jahat sama saya. Itu ruangan saya di wangi-wangiin, ditaruh macem-macem. Tapi saya masih sehat, kalau kita benar kenapa takut meski diberondong peluru juga jangan takut, kita benar," kata Ahok.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Similar Content

    • By BisaJadi
      Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan, siap menerapkan kebijakan ganjil genap untuk seluruh kendaraan bermotor, termasuk roda dua. Hal tersebut akan diberlakukan jika kepadatan jumlah kendaraan di DKI Jakarta tidak berkurang seiring diberlakukannya aturan ganjil genap mulai 3 Agustus 2020.
      "Jika tidak ada perubahan maka bisa saja kami menerapkan pemberlakuan ganjil-genap bagi seluruh kendaraan bermotor," kata Syafrin di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Minggu (2/8/2020).
      Selain itu, lanjut dia, kebijakan penurunan volume kendaraan bisa ditingkatkan lebih ekstem lagi dengan penerapan ganjil genap satu hari penuh. Sebab diketahui saat ini, kebijakan tersebut akan diberlakukan hanya pada dua termin, pukul 06.00 – 10.00 WIB dan pukul 16.00 – 21.00 WIB.
      "Kebijakan ganjil genap juga bisa dilakukan sepanjang hari atau juga ada tambahan pemberlakuan jam, jika analaisi kami menemukan tidak ada perubahan (jumlah volume kendaraan)," jelas dia.
      Cegah Covid-19
      Syafrin menegaskan, kebijakan ganjil genap dilakukan sebagai tindak pencegahan Covid-19 yang jumlahnya masih terus meningkat setiap harinya, khususnya di DKI Jakarta.
      "Kami mengimbau sekali lagi bahwa tujuan diberlakukan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap ini adalah untuk menurunkan mobilitas warga yang tidak penting, jangan lakukan pergerakan yang tidak penting," dia menandasi.
       
    • By purwa_weheb
      Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup, mencatat ada lebih dari 61 ribu ton sampah akibat banjir sejak 2 Januari hingga 11 Januari 2020.
      "Akumulasi sampah akibat banjir di Jakarta yang dihasilkan dari 2 hingga 11 Januari, tercatat sebanyak 61.024 ton," ucap Kepala Dinas LH Andono Warih saat dikonfirmasi, Senin (13/1/2020).
      Menurut Andono, dalam durasi tersebut Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengumpulkan paling banyak sampah yang mencapai 11,565 ton, pada Rabu 8 Januari 2020. Kemudian, pada waktu itu pula, sampah akibat banjir sebanyak 7,1 ribu ton.
      Sementara jumlah sampah yang paling sedikit dikumpulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta didapatkan sehari setelah bencana banjir terjadi, yakni pada 2 Januari. Berdasarkan data yang diterima, Dinas LH hanya mengumpulkan 3.481 ton sampah akibat banjir dari total 8.492 sampah regular yang berhasil dikumpulkan sehari pascabanjir.
      Pascabanjir yang melanda Ibu Kota selama 11 hari, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa pihaknya mengangkut hampir 106 ribu ton sampah regular dan akibat banjir di awal 2020.
      "Dari tanggal 2 hingga 11 Januari, Dinas LH total mengumpulkan 106.898 ton sampah reguler," tuturnya.
    • By jokers
      Lebih dari tiga ribu orang menandantangani petisi yang dimuat di situs change.org agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membatalkan gelaran Formula E 2020.
      Petisi ini dibuat seiring banyaknya kritik terkait balapan mobil listrik yang akan berlangsung di Jakarta. Ajang Formula E dianggap memakan biaya besar sementara saat ini Jakarta tengah mengalami banjir parah.
      Ada pula pihak yang menyebut anggaran penanganan banjir 2020 dikurangi karena akan digunakan untuk gelaran Formula E. Isu yang langsung dibantah oleh Anies.
      "Itu bukan hanya tidak benar tapi mengarang. Jadi saya enggak mau komentar," ujar Anies saat ditemui di rusun Rawa Buaya, Jakarta Barat, Jumat (3/1).
      Petisi tersebut dibuat sejak Jumat (3/1) oleh akun Irawan Endro Prasetyo. Petisi itu meminta dibatalkannya ajang balapan Formula E 2020.
      Sebelumnya netizen ramai-ramai menyerang rencana gelaran Formula E yang akan berlangsung pada Juni mendatang. Hujatan tersebut masuk trending topic di Twitter dengan tanda pagar #shameOnyouFormulaEJakarta.
      Sejumlah netizen menilai anggaran besar yang akan dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyakiti perasaan warga Jakarta setelah banjir melanda ibu kota pada 1 Januari 2020.
      "Event kalian sangat merugikan banyak orang," demikian tulis salah satu netizen di Twitter sembari melakukan mention ke akun @FIAFormulaE dalam tagar #shameOnyouFormulaEJakarta.
      Ada juga yang menyinggung kebijakan Anies memotong anggaran antisipasi banjir Jakarta karena anggaran besar yang akan dikeluarkan untuk Formula E.
      "Tidak layak gelar Formula E di Jakarta. Banyak korban yang meninggal karena banjir tahun baru 2020 di Jakarta," tulis salah satu akun Twitter.
      Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajukan usulan anggaran untuk menyelenggarakan Formula E mencapai Rp1,3 triliun. Sebesar Rp360 miliar untuk commitment fee dan Rp934 miliar untuk biaya penyelenggaraan.
      PT Jakarta Propertindo (Jakpro), pihak yang berperan sebagai pembangun infrastruktur Formula E Jakarta, juga sebelumnya menyampaikan biaya yang dibutuhkan membangun infrastruktur Rp300 miliar hingga Rp350 miliar.
    • By Iqbal_Maulana
      Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan, alasan pihaknya tak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi, Teluk Jakarta karena Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tak kunjung disahkan oleh DPRD.
      Namun, kini Gubernur Anies Baswedan menerbitkan 932 IMB di Pulau Reklamasi. Hal itu mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara.
      Ahok mengatakan, Pergub nomor 206 Tahun 2016 itu tak bisa dijadikan landasan hukum untuk menerbitkan IMB ke pengembang kepada pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah. Sebab, pergib itu tak mengatur kewajiban kontribusi tambahan dari pengembang sebesar 15 persen yang diajukannya.
      "Hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik CS dan Sanusi. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu Perda karena Pasal 15 persen kontribusi tambahan," kata Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/6/2019).
      Ahok menuturkan, dirinya mengeluarkan pergub itu untuk mempermudah warga Jakarta memililki IMB.
      "Intinya Pergub itu aku keluarkan buat bantu rakyat DKI yang keburu punya rumah, tetapi tidak bisa buat IMB," tuturnya.
      Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, semestinya Anies dalam menerbitkan IMB ke pengembang harus menunggu pengesahan Raperda RZWP3K disahkan.
      "Khusus pulau reklamasi saat itu tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perdanya," ujarnya.
      Sebagai informasi, Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP) DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.
    • By fhajar
      Calon presiden petahana Joko Widodo menegaskan bahwa Moda Raya Transportasi (MRT) yang kini sudah bisa dinikmati masyarakat Jakarta merupakan keputusan politiknya saat menjabat gubernur DKI bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kala itu wakil gubernur.
      "Itu pun putusan politiknya, kita putuskan saat saya jadi Gubernur saat itu dengan Pak Ahok," kata Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).
      Jokowi meminta para pengusaha yang hadir dalam acara itu segera menjajal MRT yang saat ini masih dalam tahap ujicoba. Presiden Jokowi sendiri sudah menjajal MRT sebanyak dua kali, termasuk saat menghadiri acara deklarasi dukungan di Istora ini.

      Jokowi mengatakan, pembangunan MRT di Jakarta sebenarnya sudah terlambat. Proyek itu menurut dia sudah diajukan sejak 30 tahun silam, namun selalu ditolak oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Alasannya karena tak membawa keuntungan.
      Namun, Jokowi mengaku ia tidak melihat untung dan rugi saat memutuskan untuk membangun MRT.
      "Yang namanya transportasi massal itu ya rugi. Saat itu saya dipaparkan rugi. Kalau untung rugi, itu untuk para pengusaha. Kalau untuk negara, hitungannya bukan untung dan rugi," kata Jokowi disambut riuh para pengusaha yang hadir.
      Menurut Jokowi, pembangunan transportasi massal harusnya memperhitungkan manfaat dan kepentingan masyarakat dan negara.
      Jokowi menyebut, saat ia menjabat Gubernur DKI dulu, kerugian dari kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi sudah mencapai Rp 60 Triliun setiap tahunnya. Saat ini kerugian akibat kemacetan ditaksir mencapai Rp 100 Triliun.
      "Apa mau diteruskan? Lebih baik dipakai untuk bangun MRT LRT benar? Itu yang namanya keputusan politik sehingga secara makro negara kita tetap untung gede," kata dia. 
×
×
  • Create New...