Jump to content
  • Kemerdekaan indonesia 74
  • Kemerdekaan indonesia 74
  • Kemerdekaan indonesia 74
pusat_indoindo

1 Juli, Gaji di Bawah Rp 3 Juta Gak Kena Pajak

Recommended Posts

penghasilan-terlalu-tipis-atau-gaya-hidu

Komisi XI DPR RI secara resmi telah menyetujui usulan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menaikkan ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dari semula Rp 2.025.000 per bulan menjadi Rp 3 juta per bulan.

Anggota Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun mengatakan, atas persetujuan yang diambil dalam rapat Kamis kemarin itu, Menkeu Bambang berjanji segera mengeluarkan Peraturan mengenai perubahan PTKP tersebut. Ditargetkan aturan itu sudah berlaku sejak 1 Juli 2015, sehingga perusahaan tak lagi boleh memungut pajak bagi karyawan yang bergaji sampai maksimal Rp 3 juta per bulan atau Rp 36 juta setahun.

“Dinaikkannya PTKP 36 juta pertahun merupakan salah satu stimulus pajak yang akan mendorong tingkat konsumsi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Misbakhun, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Menurut Misbakhun, salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran PTKP adalah Upah Minimum Provinsi (UMP). Mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, penetapan besaran UMP didasarkan atas Kebutuhan Hidup Layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Dengan pertimbangan besaran UMP tahun 2015, besaran PTKP untuk diri Wajib Pajak direncanakan untuk disesuaikan menjadi Rp 36.000.000 setahun,” ujarnya.

Menurut Politisi Golkar itu, dengan dinaikkannya PTKP sampai dengan Rp 36.000.000 per tahun, maka akan didapatkan beberapa manfaat. Antara lain, kenaikan daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB) dan penumbuhan lapangan kerja.

"Ujungnya ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By black_zombie
      Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengungkap besaran gaji dari pilot Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Karawang sebesar Rp3,7 juta per bulan. Sementara Co-Pilot sebesar Rp 20 juta.
      "Kemudian gaji pramugari sebesar Rp3,6 juta hingga Rp3,9 juta," kata Agus, Rabu (31/10). Agus memastikan, angka itu merupakan besaran gaji yang dilaporkan Lion Air kepada instansinya. 
      Pilot yang menerbangkan pesawat Lion Air JT-610 berasal dari India bernama Bhavye Suneja. Pihak Lion Air mengklaim Bhavye berpengalaman dengan jam terbang 6.000 jam.
      BPJS Ketenagakerjaan, kata dia, akan membayar besaran uang manfaat sesuai dengan slip gaji yang dilaporkan perusahaan. Artinya, sesuai dengan ketentuan, uang kematian diberikan senilai 48 x Rp3 juta, yakni sebesar Rp177 juta.
      Agus tak menutup kemungkinan ada praktik perusahaan memainkan angka upah karyawan dalam pelaporan ke BPJS Ketenagakerjaan. Praktik ini kerap dilakukan, kata Agus, untuk menekan beban keuangan perusahaan. Agus pun tak menampik, jika laporan gaji sebagaimana aslinya, tentu besaran uang manfaat akan lebih dari angka tersebut.
      "Karena perusahaan menanggung beban biaya premi dari setiap pegawai. Besarannya 5,7 persen dari upah yang diterima setiap bulan," ujarnya menegaskan.
      Agus mengatakan pihaknya sudah meminta Lion Air melakukan perbaikan data terkait upah yang diterima oleh setiap karyawannya. Secara bertahap, hal ini dilakukan pihak Lion Air. Namun, belum semua data diperbaiki.
      Sebelumnya, Pesawat dengan nomor penerbangan JT-610 milik Lion Air jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, pada Senin (29/10). 
      Pesawat tersebut terbang dari Bandara Soekarno Hatta, Banten pukul 06.10 WIB untuk menuju Pangkal Pinang. Namun pada pukul 06.33 WIB, pesawat dilaporkan hilang kontak.
      Pesawat sempat meminta kembali ke landasan sebelum akhirnya hilang dari radar. Pesawat diketahui membawa total 189 orang yang terdiri atas 178 penumpang dewasa, satu anak, dan dua bayi, serta delapan awak kabin. 
    • By kotawa
      Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendesak kewajiban pajak yang mesti ditanggung Google. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hal tersebut.
      Bahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengungkapkan, hingga pertemuan terkait negosiasi dengan pihak Google belum menuai titik terang.
      "Jadi begini, jadi pokoknya kita pertemuan terakhir itu karena settlement itu kita enggak ketemu, terlalu jauh angkanya dengan harapan kita," katanya.
      Karena tidak ada kesepakatan, maka pemerintah meminta Google untuk membuka data keuangannya terlebih dahulu.
      Tapi, beberapa alasan dilontarkan oleh pihak Google untuk mengulur-ulur waktu penyerahan data-data miliknya untuk menentukan besaran tanggungan pajak yang harus dibayar oleh Google.
    • By kotawa
      Proses Negoisasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dengan Google belum menemukan titik temu. Buntunya proses negosiasi ini membuat Ditjen pajak kembali melanjutkan investigasinya.
      Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengatakan, negosiasi buntu karena nilai tawaran penyelesaian kasus tunggakan pajak (tax settlement) Google jauh lebih kecil dari yang diberikan Ditjen Pajak.
      Dia menegaskan, Ditjen Pajak akan meningkatkan status Google di tahapan preliminary investigation, di mana atas Google akan dikenai sanksi bunga 150 persen dari utang pajak.
      "Posisi saat ini close settlement, tidak ada lagi settlement. Sekarang masuk tahapan preliminary investigation di Januari dengan dikenakan sanksi bunga 150% dari utang pajak karena kita anggap tidak ada niat baik Google bayar pajak," kata dia di Ditjen Pajak, Selasa (20/12/2016).
      Haniv menjelaskan, sanski bagi Google bukan hanya membayar utang pajak dan penalti sebesar 150 persen. Bahkan, bila dalam tahap ini Google tetap tidak menunjukkan niat baiknya, pemeriksaan akan meningkat ke tahap full investigation atau investigasi penuh.
      "Full investigation. Itu 400%," katanya.
    • By BincangEdukasi
      Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengatakan jika maskapai Garuda Indonesia masih membutuhkan banyak pilot baru untuk mengimbangi penambahan jumlah armada pesawat yang mulai berdatangan. Saat ini Garuda Indonesia bahkan masih menyewa tenaga pilot asing sebab tak bisa dipenuhi oleh para pilot lokal. Gaji pilot Garuda Indonesia dari dalam negeri tentu saja kalah besar dibanding para pilot asing tersebut.
      Maskapai Garuda Indonesia biasanya membuka lowongan pilot untuk menerbangkan armada Boeing 737-300 / 400/500, Boeing 737-800 NG, Airbus 330-200 / 300,  Bombardier CRJ NextGen 1000, Boeing 747- 400 dan ATR 72-600. Beberapa poin yang dipersyaratkan adalah : umur maksimal 55 tahun, minimal memiliki 3000 jam terbang, memegang lisensi ICAO CPL valid / IR atau ATPL (Untuk First Officer), memegang First Class Medical Certificate, fasih berbahasa Inggris dan ICAO ELP 4. Para kandidat pilot cukup mengirimkan CV mereka ke email dengan alamat pilot.recruitment@garuda-indonesia.com.
      Gaji pilot Garuda Indonesia untuk First officer (FO) per bulan bisa mencapai Rp.40 jutaan. Namun sebelumnya para pilot baru tersebut harus mengikuti training terlebih dahulu selama 3 hingga 6 bulan untuk mencapai lisensi penerbang pesawat komersiil dan rating yang dibutuhkan untuk menerbangkan pesawat yang dimiliki Garuda. Garuda Indonesia sendiri memiliki beberapa tipe pesawat yaitu : 2 Boeing B747-400 Widebody Airliners, 7 Boeing B777-300ER Widebody Airliners, 11 Airbus A330-300 Widebody Airliners, 10 Airbus A330-200 Widebody Airliners, 80 Boeing B737-800NG Airliners, 5 Boeing B737-400/300 Airliners, 15 Bombardier CRJ1000 Regional Jets, 9 ATR72-600 EFIS Regional Turboprop, 3 Boeing B777-300ER Widebody Airliners, 6 Boeing B777-200LR Widebody Airliners, 7 Airbus A330-200/-300 Widebody Airliners, 16 ATR72-600 Regional Turboprops dan 30 Airbus A350XWB Widebody Airliners.
      Gaji pilot Garuda Indonesia senior untuk gaji pokok kurang lebih Rp.47 Jutaan per bulan. Penghasilan lain sekaligus akan diperoleh yakni uang terbang (Flight Allowance) yang didasarkan per jam terbang yang mana dalam sebulan dapat mencapai Rp.10 Juta bila melakukan 60 jam terbang. Pendapatan lain antara lain yaitu THR, TTT, BIT, Insentif dimana nominalnya dapat mencapai  3,5 kali gaji /tahun atau kurang lebih Rp.13,9 juta/ bulan. Dengan begitu gaji pilot Garuda Indonesia setiap bulan take home pay sekitar Rp.71 juta. Itu masih disediakan beberapa benefit non cash meliputi : Medical Allowance, Lost of Flying Licence, Personal Accident Assurance,  Iuran Pensiun, BPJS, Kesehatan Pensiun, Penghargaan Masa Kerja 20 tahun serta Penghargaan Pensiun.
    • By berita_semua
      Google Asia Pacific Pte Ltd saat ini masih menjadi bidikan pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini Google masih tak bersedia untuk diperiksa mengenai perpajakan.
      Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan. Namun, belum dapat dipastikan kapan pemeriksaan dapat dilakukan.
      "Masih proses, tunggu saja ya," ujarnya kepada Okezone.
      Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Ken pun menegaskan bahwa Google akan tetap diberlakukan sama dengan WP Badan lainnya.
      "Enggak ada perbedaan. Kalau sudah nanti kita umumkan," singkatnya.
      Sekadar informasi, tagihan pajak yang seharusnya dibayarkan Google ke pemerintah Indonesia tergolong fantastis. Dengan perolehan pendapatan dari Indonesia sebesar Rp6 triliun per tahun, seharusnya Google pusat membayar pajak hingga Rp500 miliar.
      Besarnya potensi pajak dari perusahaan digital untuk mesin pencari (search engine) ini membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus berupaya agar mereka memenuhi kewajibannya di Indonesia.
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy