Jump to content

Vaksin Pfizer Yang Dibeli Indonesia, Tiba di Bandara Soetta


VOAIndonesia

Recommended Posts

  • Verified Account

6915718B-9C98-43B2-9A3B-E972E9C44ADB_w1597_n_r1_st.thumb.jpg.adb4e2ea6e6ea6b1c30a42c923cd5e3f.jpg

Vaksin Pfizer yang dibeli pemerintah Indonesia Kamis malam (19/8) tiba di bandara internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

JAKARTA — Dalam jumpa pers secara virtual dari kantornya di Jakarta, Kamis (19/8), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan pemerintah Indonesia telah membeli 1.560.780 dosis vaksin Pfizer dan vaksin tersebut telah tiba di bandara internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Kamis (19/8).

"Kemudian 567.500 dosis vaksin AstraZeneca dan lima juta (dosis) vaksin Sinovac yang akan diterima besok. Pemerintah akan terus meningkatkan ikhtiar guna menjamin pasokan vaksin untuk kebutuhan rakyat Indonesia," kata Retno.

Selain itu, lanjut Retno, pemerintah Indonesia hari ini juga menerima sumbangan vaksin AstraZeneca dari pemerintah Belanda. Dia menambahkan itu merupakan pengiriman tahap pertama dari vaksin AstraZeneca donasi Belanda.

Retno menambahkan pemerintah Belanda sudah memberikan komitmen untuk menghibahkan tiga juta dosis vaksin AstraZeneca melalui mekanisme kerjasama bilateral.

Komitmen dari negara Kincir Angin tersebut diperoleh dalam pertemuan antara Menlu Retno dengan Menteri Luar Negeri Belanda Sigrid Kaag serta Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada 1 Juli lalu di Ibu Kota Den Haag.

Indonesia Targetkan Vaksinasi 200 Juta Warga

Secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah berencana memvaksinasi lebih dari 200 juta penduduk Indonesia hingga akhir tahun ini. Kalau dibutuhkan dua dosis tiap orang maka pemerintah perlu memasok sekitar 400 juta dosis vaksin COVID-19.

"Alhamdulillah, kita sudah memiliki komitmen untuk memperoleh sekitar 370 juta dosis (vaksin COVID-19). Sedangkan sisanya untuk kontrak yang sudah ditandatangani mudah-mudahan tanggalnya bisa kita pastikan untuk dapat memperoleh 430 (juta dosis) sampai akhir tahun (ini)," ujar Budi.

Menurut Budi, ada empat jenis vaksin yang dibeli oleh pemerintah Indonesia, yakni Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Dari keempat jenis vaksin yang dibeli Indonesia itu, Sinovac sudah mulai diterima sejak Januari lalu, AstraZeneca dan Pfizer baru datang bulan ini.

Budi berharap hingga akhir tahun ini Indonesia bisa menerima 50 juta dosis vaksin Pfizer dan 20-30 juta dosis vaksin AstraZeneca yang memang dibeli oleh pemerintah Indonesia.

Budi menambahkan pemerintah masih menunggu persetujuan dari FDA (Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika serikat) untuk 50 juta dosis vaksin Novavax yang diharapkan izin itu akan keluar segera.

Di samping memperoleh pasokan vaksin COVID-19 dengan cara pembelian, pemerintah juga berusaha mendapatkan vaksin COVID-19 melalui mekanisme multilateral Gavi/WHO untuk memperoleh 180 juta dosis vaksin COVID-19.

Dari Gavi, Indonesia sudah memperoleh vaksin AstraZeneca. Sedangkan untuk vaksin Pfizer dan Sinovac dari Gavi akan diterima mulai bulan Agustus ini. Dari Gavi, lanjut Budi, pemerintah Indonesia akan menerima sekitar 4,6 juta dosis vaksin Pfizer.

Selain melalui mekanisme pembelian dan Gavi, pemerintah juga menerima hibah vaksin COVID-19 dari beberapa negara, termasuk dari Belanda.

Bukti Solidaritas Belanda pada Indonesia

Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert C. Grinjs mengatakan sumbangan vaksin AstraZeneca untuk Indonesia tersebut merupakan bukti solidaritas pemerintah Belanda kepada Indonesia dalam membantu upaya penanganan pandemi COVID-19.

Seperti Indonesia, lanjut Grinjs, Belanda juga mendukung prinsip kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19 bagi seluruh negara di dunia. [fw/em]

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Similar Content

    • By VOAIndonesia
      Seorang petugas kesehatan memegang vaksin COVID-19 Anhui Zhifei di Shenyang, di Provinsi Liaoning timur laut China pada 21 Mei 2021. (Foto: AFP)
       
      Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh unit Produk Biologis Chongqing Zhifei China untuk penggunaan darurat. Vaksin tersebut merupakan vaksin China keempat yang diizinkan untuk digunakan di Indonesia.
      Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, vaksin rekombinan protein yang akan diberikan dalam tiga dosis dengan jeda masing-masing selama tiga bulan ini memiliki tingkat efikasi sekitar 81 persen, dengan efikasi 77,47 persen terhadap varian Delta, lebih rendah dibandingkan varian lainnya, ujarnya.
      Reuters melaporkan uji coba vaksin Zifivax dilakukan di China, Uzbekistan, Pakistan, Ekuador, dan Indonesia, yang melibatkan 28.000 orang, dengan kemanjuran berdasarkan tingkat keparahan.
      Indonesia juga telah menyetujui penggunaan vaksin Sinovac, Sinopharm, dan CanSino.
      Indonesia, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi episentrum COVID-19 di Asia, kini telah memvaksinasi seperlima dari populasinya yang berjumlah sekitar 270 juta orang.
      Indonesia telah mencatat lebih dari 4,2 juta kasus virus corona dengan 142.000 kematian secara keseluruhan, tetapi rata-rata infeksi harian telah turun secara dramatis sejak puncak krisisnya pada Juli.
      Mahendra Suhardono, Kepala Industri Biofarmasi Jakarta yang bermitra dengan Zhifei, mengatakan vaksin Zifivax bisa diproduksi di Indonesia tahun ini.
      Zhifei dan unitnya, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, tidak segera menanggapi permintaan komentar. [ah/rs]
    • By VOAIndonesia
      Jamaah umrah asal Indonesia yang berhasil memasuki Makkah sebelum pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara pemberian visa umrah, di Makkah, Arab Saudi, 5 Maret 2020. (Foto: AP)
      Pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali umrah bagi warga negara Indonesia. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.
      Kabar baik tentang dimulai kembalinya umrah bagi jemaah Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers secara virtual dari Jakarta, Sabtu (9/10).
      Retno menjelaskan keputusan dari pemerintah Saudi ini keluar setelah terjadi pembahasan yang cukup lama pada level menteri luar negeri, menteri kesehatan dan menteri agama. Selain itu, Saudi juga melihat tingkat penularan virus COVID-19 di Indonesia makin menurun.
      Menurutnya pemberitahuan tersebut disampaikan melalui nota diplomatik Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta.
      "Kedutaan (Saudi di Jakarta) telah menerima informasi dari pihak berkompeten di kerajaan Arab Saudi perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jemaah umrah Indonesia," kata Retno.

      Para jemaah umrah di luar Masjidil Haram menjelang Ramadan Makkah, Arab Saudi, 13 April 2021.
      Retno menambahkan sebuah komite khusus di Arab Saudi sedang bekerja untuk mengatasi segala hambatan yang menghalangi jemaah dari Indonesia untuk melaksanakan umrah.
      Dalam nota diplomatik itu, lanjut Retno, juga disebutkan kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah dari Indonesia.
      "Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama lima hari bagi para jemaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan," ujar Retno.
      Retno mengatakan keluarnya izin umrah bagi jemaah dari Indonesia itu akan ditindaklanjuti oleh pemerintah melalui pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya. Kementerian Luar Negeri akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta dengan otoritas terkait di Arab Saudi tentang pelaksanaan kebijakan baru ini.
      Pemerintah Indonesia lewat Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan telah menyampaikan permintaan agar larangan umrah bagi jemaah Indonesia dapat dicabut. Permintaan itu disampaikan di sela-sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, September lalu.
      Meskipun umrah sudah dapat dimulai kembali, masih belum ada kepastian kapan hal ini dapat terlaksana.
       
    • By VOAIndonesia
      Leilani Lutali, perempuan yang ditolak melakukan transplantasi ginjal karena enggan divaksin. (Foto: AP/Thomas Peipert)
      Ketika seorang perempuan Colorado mendapati bahwa rumah sakit di mana ia dirawat tidak mengijinkan operasi transplantasi ginjal kecuali jika ia divaksinasi vaksin COVID-19, ia dihadapkan pada keputusan sulit yang menghadapkan kebutuhan kesehatannya dengan keyakinan agama.
      Leilani Lutali, yang dilahirkan sebagai seorang Kristen, sangat taat pada keyakinannya.
      Meskipun ia memiliki penyakit ginjal stadium lima yang membuatnya berisiko meninggal jika tidak segera mendapat ginjal baru, perempuan berusia 56 tahun itu mengatakan ia tidak setuju divaksinasi karena adanya peran sel janin dalam pengembangan vaksin itu. Beberapa dekade lalu sebagian jenis sel janin yang ada menggunakan jaringan janin dan kerap digunakan luas dalam dunia medis. Tetapi saat ini tidak lagi menggunakan jaringan sel yang asli, tetapi kloning.
      UCHealth mengharuskan penerima transplantasi untuk divaksinasi vaksin COVID-19 karena penerima organ baru itu memiliki risiko yang signifikan tertular virus corona, dirawat di rumah sakit dan meninggal karena virus mematikan itu.
      Dokter mengatakan donor yang tidak divaksinasi juga dapat menularkan COVID-19 kepada penerima organ, meskipun dalam uji medis pendahuluan ia dinyatakan negatif COVID-19.
      Saat terbaik untuk divaksinasi vaksin COVID-19 adalah sebelum transplantasi organ.
      Jika waktu memungkinkan, pasien seharusnya juga mendapat vaksin dosis kedua yang tersedia setidaknya beberapa minggu sebelum operasi transplantasi “sehingga tubuhnya memiliki respon imun yang baik atas vaksin,” ujar Dr. Deepali Kumar, Presiden Masyarakat Transplantasi Amerika AST yang juga dokter penyakit menular.
      Sebagian besar ajaran agama tidak keberatan dengan vaksin COVID-19. Tetapi kehadiran vaksin memang telah memicu perdebatan sengit sejak lama tentang peran sel yang berasal dari jaringan janin – secara langsung maupun tidak langsung – dalam penelitian dan pengembangan berbagai vaksin dan obat-obatan.
      Associated Press melaporkan bagi Lutali, yang bekerja di perusahaan teknologi, tampaknya rumah sakit di mana ia dirawat begitu ngotot ingin menyelamatkannya dari COVID-19 sehingga rela membiarkannya mati dengan menghalangi operasi transplantasinya.
      Lutali, yang bukan anggota denominasi agama, mengatakan keyakinannya akan kehidupan setelah kematian membuatnya tidak takut hidup dengan bayang-bayang kematian. Kini ia sedang mencari rumah sakit lain, mungkin di Texas atau Florida, di mana ia dapat menjalani operasi transplantasi tanpa perlu divaksinasi vaksin COVID-19. [em/jm]
    • By VOAIndonesia
      Seorang petugas kesehatan tampak membersihkan tangannya setelah mengambil sampel tes usap (swab test) dari seorang pasien di pusat tes COVID-19 di Hyderabad, India, pada 11 Oktober 2020. (Foto: AP/Mahesh Kumar A.)
      Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (9/10) mengumumkan bahwa pihaknya telah menetapkan dan merilis definisi klinis standar pertama dari gejala yang umum dikenal sebagai “long COVID”. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengobatan untuk para penderitanya.
      Berbicara secara virtual kepada reporter dari markas besar WHO di Jenewa, Kepala Manajemen Klinis WHO Janet Diaz mengatakan definisi ini disetujui setelah melakukan konsultasi dengan para petugas kesehatan di seluruh dunia.
      Ia mengatakan, kondisi di mana gejala dari sakit yang diderita tetap bertahan melampaui apa yang dialami oleh pasien lainnya, biasanya disebut sebagai “post-COVID,” salah satu dari banyak istilah mirip yang dipakai.
      Gejala ini terjadi pada orang yang sudah terkonfirmasi atau kemungkinan mengidap infeksi virus corona baru, yang “biasanya terjadi tiga bulan sejak mengidap COVID-19 dengan gejala yang berlangsung paling sedikit dua bulan, dan gejala tersebut tidak bisa dijelaskan oleh diagnosa alternatif.”
      Gejalanya mencakup “keletihan, kesulitan bernapas, disfungsi kognitif,” kata Diaz, tetapi ada juga gejala lainnya, yang pada umumnya punya dampak merugikan pada kesehatan sehari-hari.
      Diaz menjelaskan bahwa sampai sekarang, kurangnya kejelasan di kalangan para petugas medis tentang kondisi ini telah mempersulit usaha memajukan penelitian dan pengobatannya. (jm/pp)
    • By peter_hutomo
      Program vaksinasi COVID-19 masih terus berjalan di Indonesia, sehingga diharapkan bisa segera menjangkau seluruh masyarakat di berbagai daerah.
      Seiring proses pemberian vaksin ke 1 dan ke 2 yang masih berlangsung, kini muncul istilah lain dalam program vaksinasi COVID-19 yakni vaksinasi booster. Apa yang dimaksud dengan hal tersebut?
      Vaksinasi booster dalam praktiknya adalah pemberian vaksin ke-3 dengan jenis vaksin yang sama seperti sebelumnya.
      Hal ini dilakukan karena adanya keluhan penurunan efikasi yang dialami oleh mereka yang sudah menjalani vaksin ke-1 dan ke-2 setelah jangka waktu tertentu.
      Dilansir dari laman Indianexpress, Pfizer saat ini telah menghubungi regulator Amerika untuk mengesahkan dosis booster vaksin COVID-19 bulan depan.
      Sementara negara-negara di Uni Emirat Arab, Thailand dan Bahrain telah menginokulasi sebagian besar warganya untuk pemberian booster vaksin dari Astra Zeneca, produksi Oxford Inggris.
      Inggris sendiri sudah berencana memberikan booster vaksin bagi mereka yang berusia 50 tahun ke atas sebelum musim dingin datang.
      Negara ini diketahui menyetujui penggunaan vaksin dari Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, serta Astra Zeneca.
      Sementara itu, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention) Amerika belum memberikan rekomendasi tentang pemberian booster vaksin kepada warga negaranya.
      Pengertian vaksinasi booster
      Suntikan vaksinasi booster adalah sarana untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh seseorang terhadap patogen tertentu.

      Biasanya jenis vaksinnya sama saja seperti vaksin sebelumnya, karena tujuannya juga sama yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar memproduksi lebih banyak antibodi.
      Vaksin umumnya mengandung bentuk virus atau bakteri penyebab penyakit yang sudah dilumpuhkan atau bisa juga tiruan genetik dari virus yang diubah sehingga tak lagi terlalu berbahaya.
      Booster vaksin memicu sistem kekebalan seseorang untuk menyerang jenis virus yang sama bila masuk ke dalam tubuh.
      Ini membantu antibodi untuk mengingat jenis virus dan sudah menyiapkan diri melawannya. Termasuk jika virus tersebut ternyata sudah bermutasi.
      Yang dilakukan oleh vaksinasi booster adalah memberi sel memori sinyal penting untuk kembali saat virus menyerang.
      Termasuk melatih sel antibodi untuk mengenali fitur baru dari virus, bila sudah bermutasi, dan menghasilkan antibodi yang lebih kuat.
      Siapa yang membutuhkan booster vaksin
      Siapa yang membutuhkan vaksinasi booster? Perlu diingat bahwa suntikan ini hanya bisa diberikan bagi yang sudah menjalani vaksinasi ke-1 dan ke-2, untuk vaksin COVID-19, merujuk laman Medicalnewstoday.
      Booster bisa sangat membantu bagi orang tua (lansia) dan orang dengan gangguan kekebalan yang tubuhnya tidak dapat memproduksi antibodi setelah dua vaksinasi sudah dilakukan.
      Booster juga disarankan jika ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru sudah tidak bisa diatasi lagi oleh antibodi yang terbentuk dari vaksin sebelumnya, misalnya varian Delta.
      Di Indonesia, booster vaksin atau vaksinasi dosis ketiga saat ini hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang sudah menjalani vaksinasi lengkap sebelumnya.
      Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan sekaligus Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung, dr.Siti Nadia Tarmidzi mengatakan seperti dilansir laman sehatnegeriku.kemenkes.go.id.
      Jumlahnya diperkirakan mencapai 1,5 juta orang di seluruh wilayah Indonesia. Karena jumlah vaksin dosis ketiga, dalam hal ini adalah dari Moderna, yang terbatas, maka peruntukkannya tidak untuk khalayak umum.
      Keputusan pemberian dosis ketiga kepada tenaga kesehatan tersebut diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor: HK.02.01/1/1919/2021 tentang Vaksinasi Dosis Ketiga Bagi Seluruh Tenaga Kesehatan, Asisten Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang yang Bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
       
×
×
  • Create New...