Jump to content

Isi RS Covid-19 di Jawa-Bali Sudah Turun di Bawah 60%


congek

Recommended Posts

  • Verified Account

Kendati sejumlah provinsi di Jawa dan Bali sudah melaporkan BOR di bawah 60%, tingkat keterisian rumah sakit di Provinsi Yogyakarta dan Bali masih tinggi.

Tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy ratio (BOR) di rumah sakit  Covid-19 di Jawa dan Bali mulai mengalami penurunan hingga berada di bawah 60%. Hal ini  merupakan dampak dari kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang kemudian berganti istilah menjadi PPKM Level 4.

“Jadi untuk melihat apakah benar dengan penetapan ini berdampak pada penurunan kasus, berdampak pada angka BOR (tingkat keterisian tempat tidur) di rumah sakit, kita sudah bandingkan dan sandingkan perkembangan BOR isolasi di pulau Jawa dan Bali,” kata Ketua Bidang Data Dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah dalam konferensi pers virtual, Kamis (12/8).

Dewi mengatakan, tingkat keterisian tempat tidur untuk provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten bahkan telah di bawah standar organisasi kesehatan dunia (WHO), yakni di bawah 60%.

Di DKI Jakarta, BOR ruang isolasi rumah sakit Covid-19 saat ini sebesar 31,12%. Dalam satu minggu terakhir terjadi penurunan sebesar 11,50%.

Dewi menambahkan tingkat keterisian ruang isolasi di Jawa Barat saat ini berada di level 35,14%, turun 10,45%. Lalu, tingkat keterisian ruang isolasi di Jawa Tengah juga mengalami penurunan menjadi 40,62% sedangkan tingkat keterisian ruang isolasi di Jawa Timur sebesar 56,15% dan Banten sebesar 35,07%.

“Jadi sudah mampu masuk ke kriteria yang baik, yakni di bawah 60%. Di mana standar WHO itu kan di atas 60% ya itu sudah harus kita wanti-wanti ya,” kata dia.

Namun, masih ada dua provinsi yang tingkat keterisian ruang isolasinya masih di atas 60%, yakni DI Yogyakarta dan Bali. Di Yogyakarta, tingkat keterisian ada di angka 61,87% dan Bali di 74%.

Dewi menyebut, terkait dengan tingkat keterisian ruang isolasi ini dapat beragam meskipun sudah turun karena jumlah ketersediaan tempat tidur di masing-masing provinsi berbeda. “Untuk tempat tidur masih ada dua yang harus tetap hati-hati. Semakin turun kasusnya kita akan melihat tren penurunan juga pastinya di persen BOR isolasi ini,” kata dia.

Di sisi lain, tingkat keterisian ruang ICU di Jawa-Bali masih berada di atas 60% namun tren secara keseluruhan juga mengalami penurunan, kecuali Bali.

Angka keterisian ruang ICU di Bali masih sebesar 80,20% dengan kenaikan 1,27% dalam satu minggu terakhir. Sedangkan di DKI Jakarta, tingkat keterisian ruang ICU sebesar 60,56%, Jawa Barat 64,88%, Jawa Tengah 63,07%, Jawa Timur 72,95%, DI Yogyakarta 65,94%, dan Banten 61,38%.

“Harapan kami jumlah ini masih dapat ditekan lagi, kalau bisa di bawah 60% juga menyusul jumlah keterisian ruang isolasi,” ujarnya.

Penurunan keterisian tempat tidur di rumah sakit ini merupakan kabar menggembirakan mengingat pada awal Juli, angkanya berada di level 80%.

Pada awal Juli, ingkat keterisian tempat tidur rumah sakit rujukan pasien corona di 6 provinsi di Pulau Jawa melebihi 80% sedangkan di 14 provinsi di luar Jawa dan Bali BOR sberada di angka sekitar 50-80%.

rs-rujukan-covid-19-5-provinsi-di-jawa-merah-bor-di-atas-80-persen-by-katadata.thumb.png.5eec4be4f4be51fad306b8a36f90913a.png

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Similar Content

    • By VOAIndonesia
      Nama Indonesia kembali disebut dalam ajang CNN Heroes di Amerika Serikat melalui salah satu nominenya, Made Janur Yasa, asal Ubud, Bali.
       
    • By anon
      Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengizinkan pembelajaran tatap muka pada awal September dikritik kalangan guru hingga pakar kesehatan.
      Menurut mereka, belajar tatap muka bisa dilaksanakan jika ditunjang dengan vaksinasi minimal 70% di tiap satuan pendidikan. Jika tidak, maka berpotensi memicu kematian akibat terinfeksi Covid-19.
      Tapi Kemendikbudristek mengatakan pihaknya tidak bisa menunggu program vaksinasi tuntas untuk membuka sekolah.
      Sebab pembelajaran jarak jauh atau daring "memberatkan para siswa dan guru".
      Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Kemendikbudristek, Jumeri, mengatakan pembelajaran tatap muka bakal diselenggarakan di sekolah-sekolah yang wilayahnya masuk dalam PPKM level 1 hingga 3.
      Dasar pertimbangannya, kata dia, karena transmisi penularan virus corona di daerah tersebut relatif rendah, begitu pula catatan kasus positif dan angka kematian.
      "Makanya kalau saya berkunjung ke daerah sering ada pertanyaan, kapan dibuka sekolah karena sudah siap. Itu pemdanya yang ngomong," ujar Jumeri kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (22/08).
      Kendati begitu, pembukaan sekolah ini tidak harus menunggu program vaksinasi untuk usia 12-17 tahun tuntas. Jika seluruh guru sudah divaksin, maka sekolah wajib dibuka.
      Bahkan bagi siswa yang belum divaksin pun, bisa mengikuti pembelajaran tatap muka asalkan ada persetujuan dari orang tua murid dan dengan protokol kesehatan yang ketat.
      Sebab jika menunggu program vaksinasi selesai membutuhkan waktu lama.
      "Kita tidak mengarah ke sana [hingga vaksinasi tuntas]. Kalau nunggu kapan vaksin tuntas? Anak-anak kita harus segera belajar."
      "Kalau menunggu vaksinasi akan panjang dan lama banget, target kita itu 26,7 juta."
      Catatan Kementerian Kesehatan per 18 Agustus 2021, sasaran vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun baru mencapai 2,4 juta untuk dosis pertama dan 917.000 untuk dosis kedua.
      Yang penting, sambung Jumeri, sekolah tersebut menerapkan protokol kesehatan.
      Dalam aturan di Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri menyebutkan sekolah wajib membentuk Satgas Covid-19 yang tugasnya melakukan sosialisasi pembelajaran tatap muka kepada sekolah, orang tua murid, serta berkoordinasi dengan puskesmas.
      Di situ juga mengatur pembuatan kurikulum, tata cara belajar di kelas mulai dari jarak, lama belajar, pemakaian masker, dan penyediaan peralatan mencuci tangan.
      Jika ditemukan ada kasus infeksi Covid-19, maka sekolah harus dihentikan, imbuh Jumeri.
      FSGI rekomendasikan Kemendikbud gunakan syarat vaksinasi 70%
      Namun demikian Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Heru Purnomo, mengkritik kebijakan itu.
      Menurut dia, tanpa ditunjang vaksinasi maka berisiko menimbulkan klaster Covid-19. Itu artinya sama saja pemerintah mengabaikan keselamatan para pendidik dan peserta didik sesuai amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional.
      Heru merekomendasikan Kemendikbudristek agar memakai syarat minimal vaksinasi 70% di tiap satuan pendidikan jika ingin menerapkan pembelajaran tatap muka.
      Acuan itu, kata dia, lebih jelas ketimbang menggunakan level 1 hingga 3.
      "Upaya vaksinasi itu memberikan perawatan, supaya kalau terinfeksi Covid-19 gejalanya ringan. Dengan kondisi itu maka apabila satuan pendidikan belum keseluruhan tervaksinasi dengan baik, maka risiko klaster penularan akan berpotensi terjadi," imbuh Heru Purnomo kepada BBC News Indonesia.
      Pemantauan FSGI, vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun di Pulau Jawa sudah hampir 90%. Tapi daerah di luar Pulau Jawa masih sangat minim.
      Ia mencontohkan Provinsi Jambi, vaksinasi untuk peserta didik masih nihil.
      "Kami berbincang-bincang dengan guru di Jambi, Mereka menyampaikan, 'Enak ya di Jawa pelajarnya sudah divaksin hampir 90%. Di Jambi, guru sudah divaksin begitu juga tenaga kependidikan. Tapi siswanya boro-boro,'" tukas Heru.
      "Jadi di sana itu baru di tahap perencanaan [vaksinasi 12-17 tahun].
      Persoalan lain yang patut diperhatikan pemerintah, lanjut dia, adalah kesiapan protokol kesehatan di sekolah.
      Tiap sekolah, imbuhnya, perlu memberlakukan aturan tambahan berupa screening kepada guru dan murid sebelum masuk sekolah. Ini diperlukan karena aturan protokol kesehatan dalam SKB 4 Menteri dianggap belum cukup melindungi guru dan murid.
      Apalagi katanya, pengawasan dari dinas pendidikan tidak dilakukan secara langsung tapi hanya mengisi formulir melalui website.
      "Skrining itu misalnya apakah hari ini Anda masuk ke sekolah? Apakah hari ini sakit? Apakah hari ini demam? Apakah ada sakit tenggorokan? Apakah hari ini penciuman berfungsi?"

      Apa yang dikhawatirkan jika sekolah dibuka tanpa vaksinasi menyeluruh?
      Epidemiolog dari Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI), Masdalina Pane mengatakan pembukaan sekolah di wilayah yang masuk dalam PPKM level 1 dan 2 bisa diterapkan karena dinilai aman.
      Ia merujuk pada kasus positif Covid-19 yang rendah begitu pula angka kematian dan kapasitas rumah sakit yang baik.
      Akan tetapi, untuk sekolah yang daerahnya di level 3 harus ditunjang dengan cakupan vaksinasi 100% di tiap satuan pendidikan atau sekolah.
      "Karena semua orang punya risiko. Yang sudah divaksin saja bisa terinfeksi apalagi yang belum. Di luar itu 3 M [memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan] juga harus ketat dilakukan dan jika ada muncul satu atau dua kasus, lakukan pelacakan dengan ketat. Sekolah harus kembali daring," jelas Masdalina Pane kepada BBC News Indonesia.
      Sebab tanpa vaksinasi dikhawatirkan mereka yang terinfeksi Covid-19 gejalanya akan lebih berat dan bisa menimbulkan kematian.
      Pemerintah, sambungnya, juga perlu memikirkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak lantaran belum ada vaksin untuk usia di bawah 12 tahun.
      "Bagaimana teknisnya? Apakah mereka jam pelajaran dikurangi? Atau jumlah per kelas dibagi separuh-separuh dalam dua shift?"
      Bagaimana sikap orang tua murid?
      Orang tua dari Sarah Annora, siswa kelas IX SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman, Yogyakarta, mengaku keberatan jika belajar tatap muka diberlakukan awal bulan depan.
      Novaeny Wulandari berkata sangat takut anaknya terinfeksi virus corona, apalagi anaknya memiliki riwayat penyakit asma.
      "Mau dibilang egois, ya udahlah enggak apa-apa. Soalnya anak saya ada asma dan saya khawatir banget. Soalnya asmanya sering kambuh," imbuh Novaeny kepada BBC News Indonesia.
      Rencana sekolah melakukan pembelajaran tatap muka, katanya, sempat beredar di kalangan orang tua murid awal tahun ini. Pada Juli lalu pun, orang tua diberikan angket yang berisi beberapa pertanyaan apakah mereka setuju jika sekolah dibuka kembali.
      "Saya isi saja enggak setuju."
      Ia baru akan membolehkan anaknya belajar tatap muka kalau program vaksinasi nasional minimal sudah mencapai 70%.
      "Lebih melihat perilaku orang-orang, sudah bisa untuk kenormalan baru atau enggak. Kadang masih ada orang yang melepas masker dan minimal vaksinasi 70%-80%, saya merasa cukup aman."
      Di Medan, Sumatera Utara, Marianti, orang tua dari Anisa Adinda Riveria berharap pemerintah segera membuka sekolah. Sebab pembelajaran jarak jauh atau daring tidak efektif bagi anaknya yang duduk di kelas 3 Jurusan IPA di SMA Negeri 2 Medan.
      "Saya sebenarnya setuju. Tapi dengan satu syarat. Yakni prokes. Karena saya lihat di sekolah lain, itu mereka anaknya tetap masuk. Tapi jumlahnya [kapasitasnya] dibagi," kata Marianti kepada wartawan Nanda Fahriza Batubara yang melaporkan untuk BBC Indonesia, Minggu (22/08)."Karena kalau hanya belajar dari rumah, saya kira anak-anak sulit. Bagaimana anak-anak yang jurusannya seperti IPA? Kalau untuk hitung-hitungan secara online, saya rasa tidak efektif. Itu kendala yang saya lihat," sambungnya.
      Sejauh ini, Marianti dan orang tua murid lainnya belum mendapat informasi kapan sekolah akan dibuka, tapi ia sangat berharap agar segera diberlakukan. "Saya pribadi ingin anak-anak masuk tapi tetap prokes. Kalau harapan saya secepatnya, biar tahu kejelasan anak-anak ini ke depannya," tutur Marianti.
    • By VOAIndonesia
      Vaksin Pfizer yang dibeli pemerintah Indonesia Kamis malam (19/8) tiba di bandara internasional Soekarno-Hatta (Soetta).
      JAKARTA — Dalam jumpa pers secara virtual dari kantornya di Jakarta, Kamis (19/8), Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan pemerintah Indonesia telah membeli 1.560.780 dosis vaksin Pfizer dan vaksin tersebut telah tiba di bandara internasional Soekarno Hatta, Cengkareng, Kamis (19/8).
      "Kemudian 567.500 dosis vaksin AstraZeneca dan lima juta (dosis) vaksin Sinovac yang akan diterima besok. Pemerintah akan terus meningkatkan ikhtiar guna menjamin pasokan vaksin untuk kebutuhan rakyat Indonesia," kata Retno.
      Selain itu, lanjut Retno, pemerintah Indonesia hari ini juga menerima sumbangan vaksin AstraZeneca dari pemerintah Belanda. Dia menambahkan itu merupakan pengiriman tahap pertama dari vaksin AstraZeneca donasi Belanda.
      Retno menambahkan pemerintah Belanda sudah memberikan komitmen untuk menghibahkan tiga juta dosis vaksin AstraZeneca melalui mekanisme kerjasama bilateral.
      Komitmen dari negara Kincir Angin tersebut diperoleh dalam pertemuan antara Menlu Retno dengan Menteri Luar Negeri Belanda Sigrid Kaag serta Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada 1 Juli lalu di Ibu Kota Den Haag.
      Indonesia Targetkan Vaksinasi 200 Juta Warga
      Secara terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah berencana memvaksinasi lebih dari 200 juta penduduk Indonesia hingga akhir tahun ini. Kalau dibutuhkan dua dosis tiap orang maka pemerintah perlu memasok sekitar 400 juta dosis vaksin COVID-19.
      "Alhamdulillah, kita sudah memiliki komitmen untuk memperoleh sekitar 370 juta dosis (vaksin COVID-19). Sedangkan sisanya untuk kontrak yang sudah ditandatangani mudah-mudahan tanggalnya bisa kita pastikan untuk dapat memperoleh 430 (juta dosis) sampai akhir tahun (ini)," ujar Budi.
      Menurut Budi, ada empat jenis vaksin yang dibeli oleh pemerintah Indonesia, yakni Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax. Dari keempat jenis vaksin yang dibeli Indonesia itu, Sinovac sudah mulai diterima sejak Januari lalu, AstraZeneca dan Pfizer baru datang bulan ini.
      Budi berharap hingga akhir tahun ini Indonesia bisa menerima 50 juta dosis vaksin Pfizer dan 20-30 juta dosis vaksin AstraZeneca yang memang dibeli oleh pemerintah Indonesia.
      Budi menambahkan pemerintah masih menunggu persetujuan dari FDA (Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika serikat) untuk 50 juta dosis vaksin Novavax yang diharapkan izin itu akan keluar segera.
      Di samping memperoleh pasokan vaksin COVID-19 dengan cara pembelian, pemerintah juga berusaha mendapatkan vaksin COVID-19 melalui mekanisme multilateral Gavi/WHO untuk memperoleh 180 juta dosis vaksin COVID-19.
      Dari Gavi, Indonesia sudah memperoleh vaksin AstraZeneca. Sedangkan untuk vaksin Pfizer dan Sinovac dari Gavi akan diterima mulai bulan Agustus ini. Dari Gavi, lanjut Budi, pemerintah Indonesia akan menerima sekitar 4,6 juta dosis vaksin Pfizer.
      Selain melalui mekanisme pembelian dan Gavi, pemerintah juga menerima hibah vaksin COVID-19 dari beberapa negara, termasuk dari Belanda.
      Bukti Solidaritas Belanda pada Indonesia
      Duta Besar Belanda untuk Indonesia Lambert C. Grinjs mengatakan sumbangan vaksin AstraZeneca untuk Indonesia tersebut merupakan bukti solidaritas pemerintah Belanda kepada Indonesia dalam membantu upaya penanganan pandemi COVID-19.
      Seperti Indonesia, lanjut Grinjs, Belanda juga mendukung prinsip kesetaraan akses terhadap vaksin COVID-19 bagi seluruh negara di dunia. [fw/em]
    • By VOAIndonesia
      Presiden Perancis Emmanuel Macron hari Rabu (31/3) memerintahkan penutupan seluruh wilayah dan penghentian semua kegiatan – atau dikenal sebagai kebijakan lockdown – yang ketiga sejak pandemi merebak Maret tahun lalu. Ia mengatakan seluruh sekolah akan ditutup selama tiga minggu ke depan sebagai upaya mengatasi pandemi virus corona gelombang ketiga yang mengancam akan melumpuhkan rumah-rumah sakit.
      Melihat jumlah kematian akibat COVID-19 yang hampir mencapai 100.000 orang, unit-unit perawatan intensif (ICU) di beberapa kawasan di mana perebakan luas terjadi dan vaksinasi yang berjalan lebih lambat dari yang direncanakan; Macron terpaksa mengesampingkan dulu tujuannya untuk melidungi perekonomian Perancis dengan mempertahankan agar negaranya tetap terbuka.
      “Jika tidak bergerak sekarang kita akan kehilangan kendali,” ujar Macron dalam pidato yang disiarkan seluruh stasiun televisi Perancis.
      Pengumumannya berarti pembatasan wilayah yang sudah berlaku selama lebih dari satu minggu di Paris dan beberapa wilayah di utara dan selatan, kini berlaku di seluruh negara; setidaknya selama satu bulan, mulai Sabtu ini (3/4).
      Memulai pidatonya dengan menyebut janjinya untuk melindungi dunia pendidikan dari pandemi ini, Macron mengatakan seluruh sekolah akan ditutup selama tiga minggu setelah akhir pekan ini.
      Jumlah kasus baru COVID-19 di Perancis berlipat ganda sejak Februari lalu menjadi hampir 40.000 kasus. Jumlah pasien di unit intensif rumah sakit mencapai 5.000 – melebihi jumlah ketika puncak pandemi dan lockdown selama enam minggu akhir tahun lalu. Kapasitas tempat tidur di unit gawat darurat akan ditambah menjadi 10.000 tempat tidur, ujar Macron.
      Pembatasan baru ini akan memperlambat laju pemulihan di negara dengan perekonomian kedua terbesar di blok pengguna mata uang euro itu, dari kemerosotan ekonomi tahun lalu.
      Macron mengatakan program vaksinasi juga perlu diselaraskan. Dalam tiga bulan ini baru 12% dari seluruh penduduk yang divaksinasi. [em/jm]
    • By ega
      Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai insentif penurunan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil baru belum tentu mempercepat pemulihan perekonomian Indonesia. Pemerintah disarankan untuk saat ini fokus mengatasi pandemi.
      Dalam penanganan pandemi, kata Bhima, pemerintah bisa sekaligus membantu para pekerja di sektor otomotif.
      "Belum tentu akan mempercepat pemulihan ekonomi, sebaiknya pemerintah saat ini fokus dulu untuk mengatasi pandemi. Secara paralel pekerja di sektor otomotif yang rentan diberikan jaring pengaman seperti bantuan subsidi upah yang nominalnya dinaikkan menjadi setidaknya Rp5-7 juta per pekerja," kata Bhima kepada Liputan6.com pada Selasa (15/2/2021).
      Selain itu, Bhima menilai insentif ini kontradiktif dengan mobilitas yang masih rendah di tengah pandemi. Menurutnya, kebijakan ini juga belum tentu menaikkan angka penjualan mobil.
      Dijelaskan Bhima, prioritas belanja masyarakat untuk saat ini adalah terkait kesehatan, makanan, minuman, dan kebutuhan primer lain. Hal ini jika merujuk pada prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengenai virus Covid-19 bisa terkendali pada September 2021.
      "Saat ini masalah mobilitas penduduk yang masih rendah, membuat prioritas belanja masyarakat bukan beli mobil baru," tutur Bhima. 
×
×
  • Create New...