Jump to content
VOAIndonesia

PSBB Tak Tegas, Petugas Medis Bayar Harga Mahal

Recommended Posts

1200291535_petugasmediscovid19.thumb.jpg.505a16d8e7dbfbe762d42b9f0ef25310.jpg
Para pekerja mengenakan baju pelindung bersiap memakamkan jenazah pasien virus corona (Covid-19) di pemakaman yang disediakan oleh pemkot Surabaya, 16 Mei 2020. (Foto: Reuters)

Petugas medis, dokter dan perawat, adalah salah satu korban pandemi virus corona. Senin (18/5), seorang perawat di Rumah Sakit Royal Surabaya meninggal dunia karena terpapar virus mematikan itu. Ironisnya ia meninggal dalam kondisi hamil empat bulan.

Isak tangis teman-teman Ari Puspita Sari tak tertahan lagi ketika melihat perawat RS Royal Surabaya ini dipindahkan ke ruangan intensif lain. Ari, yang berusia 26 tahun, meninggal bersama janin berusia empat bulan yang dikandungnya setelah menjalani perawatan intensif selama satu pekan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam tidak saja bagi warga Surabaya, tetapi juga Indonesia.

Presiden Joko Widodo menyampaikan duka cita mendalam atas kepergian Ari dan petugas medis lain dalam upaya melawan pandemi virus corona ini.

“Saya sungguh-sungguh berduka cita yang dalam untuk kepergian Ari, dokter dan tenaga medis lain, serta orang-orang yang berada di garis terdepan penanganan pandemi Covid-19 yang telah menjadi korban penularan virus ini. Semoga mereka semua mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberiNya kekuatan dan kesabaran,” tulis Presiden di akun Instagramnya.

Jokowi kembali menggarisbawahi pentingnya semua orang disiplin mematuhi anjuran dan protokol kesehatan demi memutus rantai penularan Covid-19.

Juru bicara RS Royal Surabaya, Dewa Nyoman, sebagaimana dikutip sejumlah media lokal, menegaskan bahwa Ari Puspita Sari bukan perawat khusus yang menangani pasien corona.Tim dinas kesehatan masih melacak penyebab tertularnya Ari.

Ada Standar Petugas Medis untuk Corona

Ketua Gugus Kuratif Jawa Timur, dr. Joni Wahyuhadi, memastikan bahwa pemerintah telah mengeluarkan standar tentang petugas medis yang diperbolehkan melakukan pekerjaan yang bersentuhan dengan pasien corona. Joni Wahyuhadi menegaskan para petugas medis yang berisiko tinggi, tidak diperkenankan ikut terlibat dalam pelayanan pasien corona.

1381902556_petugasmedis.thumb.jpg.8b4ef1771b4164c8f2ed51af541dbf67.jpg
Para petugas medis bersantai usai mengambil sampell darah dari warga saat tes cepat Covid-19 di Surabaya, 13 Mei 2020. (Foto: AFP)

Dr. Joni memaparkan mereka yang termasuk berisiko tinggi tertular dan berakibat kecacatan atau kematian, antara lain orang berpenyakit kronis, penderita diabetes, hipertensi, asma, penayakit imun, gangguan imunitas dan orang tua.

“Jadi kalau di RSUD Dr. Soetomo itu yang berusia 60 ya cuti. Hamil memang disarankan cuti, karena orang hamil itu terjadi perubahan metabolisme, dan rentan terhadap infeksi. Dua-duanya, ibu dan bayinya,” kata Joni Wahyuhadi

Data Pasien Bantu Lindungi Petugas Medis

Banyaknya petugas medis, baik dokter maupun perawat yang meninggal dunia akibat corona, juga menjadi sorotan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), yang menilai sudah saatnya menggandakan upaya mencegah perebakan virus corona untuk menurunkan beban pada tenaga dan fasilitas kesehatan.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Timur, dr. Sutrisno, mengatakan pengelolaan data dan informasi yang baik, memudahkan identifikasi jenis pasien dan sekaligus melindungi tenaga kesehatan dari kemungkinan tertular virus corona akibat tidak jujurnya pasien dalam memberikan data.

Bila data itu dikelola menjadi sebuah sistem, kata Sutrisno, petugas medis bisa melakukan pelacakan dan melakukan tindakan terhadap orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19, kontak denganorang tanpa gejala (OTG) maupun merek yang pernah menjalani tes.

“Mereka yang ODP (orang dalam pemantauan) ringan, PDP (pasien dalam pengawasan) ringan itu masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Maka dengan pengelolaan data yang bagus, otomatis itu akan membuat tenaga kesehatan, faskes itu mendapatkan informasi dan akan memperkecil kemungkinan terpapar mereka-mereka (pasien) yang tidak jujur,” jelas dokter Sutrisno.

0605B8FC-DAEB-4DCD-83FE-C693D98F6AF9_w650_r0_s.jpg.39e192e47dea575f4f2f1b179b685170.jpg
Pelaksanaan rapid test di salah satu rumah sakit di Surabaya (Foto: Humas Pemprov Jatim).

Sutrisno menambahkan, rumah sakit atau fasilitas kesehatan juga harus lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitasnya, untuk melindungi tenaga kesehatan dan pasien yang ada di rumah sakit. Termasuk pelaksanaan prosedur pelayanan pasien corona dan pemakaian alat pelindung diri (APD) sesuai standar.

Selain itu, tambah Sutrisno, tempat atau laboratorium penyelenggara tes PCR (polymerase chain reaction) atau TCM (tes cepat molekuler) mesti diperbanyak, agar hasil yang diperoleh dapat lebih sesuai waktu terkini.

Perawat Khawatir akan Keamanan Diri

Meninggalnya para tenaga kesehatan, termasuk perawat RS Royal Surabaya, Ari Puspita Sari, menjadi duka dan keprihatinan Cecilia Eka, sejawat perawat yang lain.

Cecilia yang ikut menangani pasien corona di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya ini, menyesalkan masih ada petugas medis di rumah sakit rujukan corona yang meninggal akibat tertular dari pasien yang sedang dirawat. Padahal kata Cecilia, prosedur dan pengamanan diri telah dilakukan secara ketat dan sesuai standar.

Menurutnya risiko penularan terjadi karena pasien kurang terbuka tentang riwayat kesehatan dan riwayat kontak dengan orang yang tertular virus corona. Cecilia juga menyayangkan masih banyak masyarakat yang menganggap sepele virus corona, sehingga tidak melindungi diri dengan baik. Hal itu mengakibatkan banyak orang lain termasuk tenaga kesehatan ikut tertular.

“Kita memang sudah rapat jaga kondisi, dengan kondisi-kondisi tertentu. Pada titik-titik tertentu kami pasti capek, dalam kondisi capek seperti itu apakah tidak mungkin kita tertular, mungkin sekali. Tapi apa yang diperbuat masyarakat, tidak ada timbal-baliknya ke kami,” ujar Cecilia kepada VOA.

“Rasanya itu kami itu seperti sesuatu yang patut dikorbankan, yo wes (ya sudah) itu profesimu lakonono (jalanilah) seperti itu. Jangan menganggap seperti itu. Kami yang berjibaku di depan ini lho, apakah tidak pernah dipikirkan,” ungkap Cecilia.

Abaikan PSBB

Selain itu, Cecilia juga menyesalkan sikap pemerintah yang tidak tegas dalam membuat kebijakan penanganan corona. Salah satunya dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang tidak tegas, terutama di Surabaya.

Banyak tempat perbelanjaan yang dibuka, pasar-pasar dipenuhi pengunjung, dan masyarakat masih tidak peduli terhadap upaya pencegahan untuk menurunkan angka kasus corona.

“Jadi, mal-mal di buka, pasar-pasar sampai seperti itu bergerombol. Mau berapa kali lipat kita itu menerima pasien-pasien yang sudah positi-positif, kondisi jelek-jelek. Sekarang kalau memangnya habitnya masyarakat tidak bisa diubah, kami kalau di garda depan ini kewalahan, terus siapa yang mau merawat?” ujar Cecilia.

Sampai 19 Mei 2020, jumlah kasus positif corona di Jawa Timur mencapai 2.372, dan tertinggi kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. [pr/em/ft]

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By VOAIndonesia
      Seorang petugas kesehatan (kiri) mengambil sampel darah dari seorang pengendara motor yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebuah kantor polisi di Surabaya, 3 Mei 2020. (Foto: AFP)
      Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Ahmad Ramadhan mengatakan, polisi telah menangkap dua kelompok pelaku yang membuat dan menjual surat keterangan bebas corona pada Kamis (14/5). Kedua kelompok itu yaitu tiga orang yang menjual surat secara manual dan empat orang yang menjual secara online. Ketujuhnya ditangkap polisi di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
      "Modus para pelaku adalah memanfaatkan surat edaran nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan membuat dan menjual surat keterangan kesehatan yang palsu kepada para pengguna Pelabuhan Gilimanuk dan dijual secara manual," jelas Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers online, Jumat (15/5).
      Ahmad menambahkan pelaku ingin mengambil keuntungan dengan menjual surat keterangan bebas Covid-19 seharga Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per lembar. Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 268 KUHP dengan ancaman pidana enam tahun penjara.
      Sementara untuk penawaran surat bebas corona yang sempat beredar di Tokopedia saat ini sedang ditangani Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri. Ia mengimbau warga untuk tidak membeli surat keterangan bebas palsu karena dapat berujung pada pelanggaran hukum pidana.
      "Polri sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, khususnya personel yang bertugas di check point dan pos pantau PSBB agar melaksanakan tugas lebih ketat dan teliti dalam pemeriksaan surat bebas Covid-19," tambahnya.
      Pantauan VOA, iklan surat bebas corona tersebut yang sempat tayang di platform digital Tokopedia pada Kamis (14/5) telah diturunkan. VOA juga menelusuri akun blogspot suratdokterindonesiaaa.blogspot.com yang menurut akun twitter @DokterPodcast, juga turut menjual surat bebas corona. Namun, akun blogspot tersebut juga telah dibekukan. Hanya, WhatsApp nomor HP yang tercantum di blogspot tersebut masih aktif hingga Jumat (15/5) pukul 01.40 WIB dini hari.
      Dalam akun @DokterPodcast juga terlihat surat yang dijual seharga Rp70 ribu per lembar itu dilengkapi dengan kop bertuliskan Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, Kabupaten Tangerang tertanggal 9 Mei 2020.
      Sementara itu, Rumah Sakit Mitra Keluarga melalui akun Instagramnya pada Kamis (14/5) menyatakan tidak pernah bekerja sama dengan orang yang memperjualbelikan surat keterangan bebas Covid-19. RS Mitra Keluarga mengancam akan menempuh jalur hukum jika masih ada orang yang mengatasnamakan atau menggunakan atribut Mitra keluarga, termasuk penggunaan kop surat tanpa seizin mereka.
      "Kami mohon agar para pihak yang menyalahgunakan kop surat Mitra Keluarga dan/atau mengatasnamakan Mitra Keluarga untuk keperluan tersebut di atas, agar segera mencabut dan/atau menghentikan perbuatan tersebut dalam waktu sesegera mungkin," tulis RS Mitra Keluarga dalam akun Instagram, Kamis (4/5). [sm/ab]
    • By purwa_weheb
      Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan masyarakat harus tetap tinggal di rumah, menghindari bepergian, dan tidak mudik sebagai cara mencegah diri tertular atau menularkan virus korona. “Tetap tinggal di rumah, karena kita tidak pernah tahu siapa orang di luar rumah yang membawa virus,” pria yang akrab disapa Yuri di Kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (25/4).
      Yuri menuturkan banyak sekali orang tanpa gangguan atau gejala membawa virus penyebab Covid-19 di dalam tubuhnya. Mereka sama sekali tidak memiliki keluhan sakit.
      Dikarenakan ketidakmampuan diri dalam mengenali orang-orang tanpa gejala secara kasat mata, dia menyarankan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Sebisa mungkin menghindari kontak atau bertemu langsung dengan orang lain selama pandemi Covid-19.
      “Kita tidak bisa membedakan orang-orang seperti ini dengan mata biasa. Oleh karena itu, jangan bepergian, jangan mudik,” ungkapnya.
      Dengan diam di rumah, menjaga jarak, tidak bepergian, dan tidak mudik, setidaknya upaya ini dapat melindungi diri agar tidak tertular Covid-19 atau menularkan penyakit itu ke orang lain. “Kita harus memastikan kita tidak tertular atau malah mungkin kita yang menjadi sumber, (jadi) kita tidak menularkan ke orang lain,” tuturnya.
      Saat bepergian, potensi penularan Covid-19 akan meningkat. Penularan bisa saja terjadi di manapun seperti saat berada di dalam kendaraan umum, terminal, stasiun, bandara, tempat peristirahatan (rest area) dan toilet umum sepanjang perjalanan.
      “Mungkin dan akan sangat mungkin kita akan bertemu dan terpaksa kontak dekat dengan orang lain yang tanpa gejala atau orang yang gejalanya sangat ringan di perjalanan,” ujarnya.
      Ketika sampai di rumah atau kampung halaman, maka yang dikhawatirkan adalah virus yang didapat saat perjalanan menyebar ke anggota keluarga di rumah atau di kampung halaman.
    • By purwa_weheb
      Penularan virus Korona jenis baru di dunia terjadi dengan begitu super cepat. Bayangkan saja, sejak Desember 2019 sampai saat ini, terhitung dalam waktu 5 bulan saja virus ini sudah bisa menginfeksi lebih dari 3,5 juta orang di dunia. Padahal awal mula virus ini ditemukan sejak Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok.
      Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Achmad Yurianto memberikan evaluasi perjalanan perkembangan virus Korona jenis baru di dunia hingga akhirnya masuk ke tanah air. Indonesua secara resmi mengumumkan kasus itu pada awal Maret 2020. Dan hanya berlangsung 2 bulan, virus pernapasan ini sudah menginfeksi 11.192 orang hingga Minggu (3/5).
      “Sejak pertengahan Desember semua negara di dunia telah diingatkan dengan virus baru dari Tiongkok. Sejak saat itu negara-negara di dunia secara serempak telah perketat dan memperkuat karantina di pintu-pintu masuk negara masing-masing,” kata Yurianto dalam konferensi pers, Minggu (3/5).
      Segera setelah itu, Tiongkok langsung melakukan lockdown atau penguncian pada Wuhan. Sejumlah negara juga menutup jalur penerbangan langsung dari Tiongkok. Serta memperketat pintu masuk orang-orang yang dari daratan Tiongkok dan negara lain yang terdampak.
      “Dan kalau ingat, Indonesia juga sempat pulangkan WNI dari Wuhan ke Natuna lalu para ABK dari Jepang ke Indonesia dan lainnya. Lalu kami perketat pintu-pintu masuk bandara dan perbatasan untuk mencegah masuknya virus ke tanah air,” katanya.
      Namun perjalanan perkembangan virus bermutasi dengan cepat. Yurianto menjelaskan virus itu sejak awal mulanya di Wuhan menunjukkan gejala yang parah. Penderitanya pasti merasakan demam, batuk, dan sesak napas. Maka setiap orang dengan mudah terdeteksi.
      “Kita sampai menggunakan alat thermal scan di bandara dan pelabuhan untuk mengukur suhu tubuh siapapun yang masuk ke negara kita,” paparnya.
      Tapi seiring berjalannya waktu, virus itu menjadi berkembang seolah lebih ringan bahkan tanpa gejala. Sehingga seseorang tak bisa lagi dideteksi dari suhu tubuhnya. Orang tanpa gejala semakin banyak dan membawa virus.
      “Perkembangan waktu demi waktu Badan Kesehatan Dunia WHO mengamati orang yang terkena Covid-19 tampakkan perubahan gejalanya. Tak lagi dengan panas tinggi, batuk dengan sesak. Banyak covid tanpa gejala atau dengan gejala ringan sehingga tampak tak sakit,” jelasnya.
      “Diyakini para ahli ada perubahan cepat atau mutasi perubahan virusnya,” tambah Yurianto.
      Maka dalam waktu singkat semua warga dunia terinfeksi. Makanya akhirnya WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Dan seluruh warga dunia wajib memakai masker, bukan hanya yang sakit saja.
      “Dengan cepat semua negara menyelamatkan warga negara masing-masing. Pemerintah kita juga menyatakan penyakit ini sebagai kedaruratan kesehatan di masyarakat. Sudah dinyatakan sebagai bencana nasional sejak awal. Maka semua aktivitas kehidupan harus memahami cara penularan dan cara bahayanya dan mampu melaksanaan upaya memutus rantai penularannya,” tutup Yurianto.
    • By kotawa
      Aturan pelarangan mudik di area yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), khususnya di area Jabodetabek mulai berlaku Jumat 24 April 2020 tepat pukul 00.00 hingga 31 Mei 2020. Artinya, tidak ada lagi kendaraan pribadi yang bisa keluar atau masuk area tersebut, baik lewat jalan tol maupun jalan nasional. 
      Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi menjabarkan sejumlah penyekat dan pos pemeriksaan (Check point) sedang dipersiapkan pihaknya untuk mengimplementasikan pelarangan mudik mulai dini hari nanti. Hal itu dilakukan tak lain untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona atau COVID-19.  
      "Dari luar ke Jabodetabek enggak boleh masuk dan dari dalam juga enggak bisa keluar," ungkapnya dalam teleconference, Kamis 23 April 2020. 
      Dia menegaskan, mulai tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020, pihaknya bersama otoritas terkait khususnya Kepolisian hanya memberikan peringatan kepada pengendara yang melanggar. Namun setelah periode tersebut nanti sanksi akan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
      Dalam hal ini Kemenhub merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Pelanggar bisa dikenakan sanksi penjara maksimal satu tahun, dan denda maksimal Rp100 juta.
      "Skema kita untuk semua kendaraan pribadi dan pelat hitam tidak boleh keluar masuk area PSBB," tegasnya. 
      Lebih lanjut dia mengatakan, dari pemantauan area check point sore ini, banyak pengguna sepeda motor yang melewati jalan nasional untuk keluar Jabodetabek. Mereka antara lain menuju ke daerah Indramayu area Jawa Tengah lainnya. 
      "Besok sudah tidak ada kendaraan lagi yang mudik," ungkapnya. 
      Dia pun meminta para warga tidak memaksakan diri untuk keluar dari Jabodetabek, dengan kendaraan pribadi setelah aturan pelarangan mudik berlaku. Karena hanya akan menyusahkan diri sendiri. 
      "Nanti akan kami suruh putar balik. Masyarakat diharapkan menyesuaikan dan mematuhi aturan ini," tegasnya.
    • By black_zombie
      Gugatan hukum kini muncul di Florida, Amerika Serikat, menuntut Pemerintah China untuk memberikan ganti-rugi terkait dengan penyebaran COVID-19. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara termasuk Australia.
      Gugatan Terhadap China
      Gugatan class-action yang didukung ribuan warga AS itu ditangani sebuah firma hukum bernama Berman Law Group di Miami.
      Dalam keterangannya, firma hukum tersebut menyebutkan gugatan ini ingin menuntut ganti-rugi miliaran dolar bagi para korban COVID-19 akibat kelalaian China.
      Mereka menyebut Pemerintah China telah gagal mencegah penyebaran COVID-19 sehingga kini sudah menimbulkan masalah di seluruh dunia.
      "Padahal, mereka memiliki kemampuan untuk menghentikan penyebaran virus ini di tahap awal," katanya.
      Firma hukum ini bertekad untuk "memperjuangkan hak-hak rakyat dan pengusaha di Florida serta di AS yang kini sakit atau harus merawat orang sakit, mengalami kesulitan keuangan, dan terpaksa mengalami kepanikan, pembatasan sosial dan isolasi" akibat COVID-19.
      Gugatan cass-action terpisah atas nama pengusaha di Las Vegas juga sudah didaftarkan. Mereka menuntut ganti-rugi miliaran dolar ke Pemerintah China.
      Gugatan di Las Vegas ini menyebutkan Pemerintah China seharusnya membagi informasi awal mengenai virus ini, namun mereka malah mengintimidasi dokter, ilmuwan, jurnalis dan praktisi hukum sembari membiarkan COVID-19 menyebarluas.
      Seperti diberitakan berbagai media, pada 2 Januari 2020, pihak berwenang di China "mempermalukan" delapan orang dokter dalam siaran TV nasional. Ke-8 orang ini dituduh sebagai, "penyebar hoaks".
      Menurut laporan investigasi kantor berita Associated Press pekan lalu, Kepala Komisi Kesehatan Nasional China Ma Xiaowei telah memaparkan adanya "situasi parah dan kompleks" dalam sebuah rapat bersama pejabat medis tingkaty propinsi pada 14 Januari.
      Ma Xiaowei bahkan membandingkan situasi ini dengan penyebaran virus SARS tahun 2003.
      Namun baru pada tanggal 20 Januari Presiden Xi Jinping mengumumkan kemungkinan adanya pandemi virus corona ini.
      Di Eropa
      Sementara itu, Henry Jackson Society, sebuah lembaga pemikir di Inggris, menyatakan Pemerintah China harus bertanggung jawab atas pandemi COVID-19 karena adanya upaya menutup-nutupi masalah pada tahap awal.
      Mereka berpendapat, negara-negara G-7 bisa menggugat ganti-rugi ke China sebesar 3,2 triliun pound.
      Mantan bos badan intelijen Inggris MI6 John Sawers mengungkap adanya informasi yang menyebutkan bahwa Pemeritah China menutupi permasalahan ini selama periode Desember 2019 dan Januari 2020.
      Sebelumnya tabloid Bild di Jerman yang paling banyak pembacanya di Eropa, menerbitkan "surat tagihan" sebesar 24 miliar euro sebagai ganti-rugi atas pendapatan pariwisata selama Maret dan April.
      Selain itu, Bild juga meminta ganti rugi 50 miliar euro untuk usaha kecil-menengah, serta 149 miliar euro lainnya jika GDP Jerman anjlok di bawah 4,2 persen tahun ini.
      Dalam surat terbuka kepada Presiden China, suratkabar tersebut menyatakan "Pemerintahan dan ilmuwan Anda telah lama mengetahui bahwa virus corona sangat menular, namun Anda membiarkan seluruh dunia tidak mengetahuinya".
      "Para ilmuwan utama Anda tidak merespon ketika para peneliti Barat ingin mengetahui apa yang terjadi di Wuhan," tambahnya.
      Di Australia
      Seperti diberitakan ABC, Menlu Australia Senator Marise Payne telah mendorong perlunya dilakukan penyelidikan asal-usul virus corona, karena dia yakin organisasi kesehatan dunia WHO tidak akan melakukan hal itu.
      Hal senada disampaikan Mendagri Australia Peter Dutton, yang juga mendesak agar China lebih transparan mengenai pandemi COVID-19, karena keluarga puluhan warga Australia yang meninggal akibat virus ini perlu mendapatkan jawaban.
      "Tentu saja kita pun akan dituntut jika Australia yang menjadi epicentrum virus ini yang kemudian menyebar ke masyarakat," kata Menteri Dutton.
      "China harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memberi informasi sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan menenai apa yang sesungguhnya terjadi, karena kita tidak ingin hal itu terulang," katanya.
      Menteri Dutton sendiri positif terinfeksi virus corona dan terpaksa menjalani perawatan rumah sakit pada Maret lalu.
      Tanggapan China
      Pemerintah China telah berulangkali menyangkal bahwa pihak menyembunyikan informasi mengenai COVIFD-19 pada tahap-tahap awal penyebaran.
      Mereka, katanya, senantiasa melaporkan setiap perkembangan terbaru COVID-19 ke WHO.
      Pakar hukum dari Yale University Stephen L Carter berpendapat, sebagai sebuah negara-bangsa, China tidak dapat digugat dalam permasalahan ini.
      Menurut dia, Pemerintah China dilindungi oleh doktrin kekebalan kedaulatan, sama seperti pemerintahan negara lain.
      Penyalahgunaan kewenangan pemerintah China dalam menangani COVID-19, kata Prof Carter, tidak dapat menghapuskan doktrin kekebalan kedaulatan tersebut.
      Dia menjelaskan bahwa doktrin ini bersifat timbal-balik, yaitu bahwa suatu negara tidak akan membiarkan rakyatnya mengugat negara lain jika kita tidak ingin rakyat negara lain menggugat kita.
      Kedubes China di Canberra juga telah menuding Mendagri Australia Dutton sebagai juru bicara Amerika Serikat. Mereka menyebut desakan sejumlah politisi untuk menyelidiki China sebagai tindakan konyol.
      "Sudah jadi pengetahuan umum bahwa sejumlah orang di AS termasuk pejabat-pejabatnya telah menyebarkan virus informasi anti China. Tujuan mereka yaitu menyalahkan orang lain dan mengalihkan perhatian dengan memojokkan China," kata jubir Kedubes China di Canberra.
      Sementara itu, WHO sendiri menyatakan sampai saat ini "semua bukti yang ada" menunjukkan bahwa virus berasal dari hewan, kemungkinan besar dari kelelawar.
      Infeksi COVID-19 pada manusia pertama kali terindentifikasi di Wuhan pada akhir Desember lalu.
      WHO menyatakan pihaknya belum mengetahui bagaimana infeksi pertama tersebut terjadi pada manusia.
×
×
  • Create New...