Jump to content

Sejumlah Negara Mulai Tuntut China Soal Penyebaran COVID-19


black_zombie

Recommended Posts

  • Premium Account

1622135420_images(4).jpeg.84882bc4811fda5e591d9b8e25b330c7.jpeg

Gugatan hukum kini muncul di Florida, Amerika Serikat, menuntut Pemerintah China untuk memberikan ganti-rugi terkait dengan penyebaran COVID-19. Hal serupa juga terjadi di beberapa negara termasuk Australia.

Gugatan Terhadap China

Gugatan class-action yang didukung ribuan warga AS itu ditangani sebuah firma hukum bernama Berman Law Group di Miami.

Dalam keterangannya, firma hukum tersebut menyebutkan gugatan ini ingin menuntut ganti-rugi miliaran dolar bagi para korban COVID-19 akibat kelalaian China.

Mereka menyebut Pemerintah China telah gagal mencegah penyebaran COVID-19 sehingga kini sudah menimbulkan masalah di seluruh dunia.

"Padahal, mereka memiliki kemampuan untuk menghentikan penyebaran virus ini di tahap awal," katanya.

Firma hukum ini bertekad untuk "memperjuangkan hak-hak rakyat dan pengusaha di Florida serta di AS yang kini sakit atau harus merawat orang sakit, mengalami kesulitan keuangan, dan terpaksa mengalami kepanikan, pembatasan sosial dan isolasi" akibat COVID-19.

Gugatan cass-action terpisah atas nama pengusaha di Las Vegas juga sudah didaftarkan. Mereka menuntut ganti-rugi miliaran dolar ke Pemerintah China.

Gugatan di Las Vegas ini menyebutkan Pemerintah China seharusnya membagi informasi awal mengenai virus ini, namun mereka malah mengintimidasi dokter, ilmuwan, jurnalis dan praktisi hukum sembari membiarkan COVID-19 menyebarluas.

Seperti diberitakan berbagai media, pada 2 Januari 2020, pihak berwenang di China "mempermalukan" delapan orang dokter dalam siaran TV nasional. Ke-8 orang ini dituduh sebagai, "penyebar hoaks".

Menurut laporan investigasi kantor berita Associated Press pekan lalu, Kepala Komisi Kesehatan Nasional China Ma Xiaowei telah memaparkan adanya "situasi parah dan kompleks" dalam sebuah rapat bersama pejabat medis tingkaty propinsi pada 14 Januari.

Ma Xiaowei bahkan membandingkan situasi ini dengan penyebaran virus SARS tahun 2003.

Namun baru pada tanggal 20 Januari Presiden Xi Jinping mengumumkan kemungkinan adanya pandemi virus corona ini.

Di Eropa

Sementara itu, Henry Jackson Society, sebuah lembaga pemikir di Inggris, menyatakan Pemerintah China harus bertanggung jawab atas pandemi COVID-19 karena adanya upaya menutup-nutupi masalah pada tahap awal.

Mereka berpendapat, negara-negara G-7 bisa menggugat ganti-rugi ke China sebesar 3,2 triliun pound.

Mantan bos badan intelijen Inggris MI6 John Sawers mengungkap adanya informasi yang menyebutkan bahwa Pemeritah China menutupi permasalahan ini selama periode Desember 2019 dan Januari 2020.

Sebelumnya tabloid Bild di Jerman yang paling banyak pembacanya di Eropa, menerbitkan "surat tagihan" sebesar 24 miliar euro sebagai ganti-rugi atas pendapatan pariwisata selama Maret dan April.

Selain itu, Bild juga meminta ganti rugi 50 miliar euro untuk usaha kecil-menengah, serta 149 miliar euro lainnya jika GDP Jerman anjlok di bawah 4,2 persen tahun ini.

Dalam surat terbuka kepada Presiden China, suratkabar tersebut menyatakan "Pemerintahan dan ilmuwan Anda telah lama mengetahui bahwa virus corona sangat menular, namun Anda membiarkan seluruh dunia tidak mengetahuinya".

"Para ilmuwan utama Anda tidak merespon ketika para peneliti Barat ingin mengetahui apa yang terjadi di Wuhan," tambahnya.

Di Australia

Seperti diberitakan ABC, Menlu Australia Senator Marise Payne telah mendorong perlunya dilakukan penyelidikan asal-usul virus corona, karena dia yakin organisasi kesehatan dunia WHO tidak akan melakukan hal itu.

Hal senada disampaikan Mendagri Australia Peter Dutton, yang juga mendesak agar China lebih transparan mengenai pandemi COVID-19, karena keluarga puluhan warga Australia yang meninggal akibat virus ini perlu mendapatkan jawaban.

"Tentu saja kita pun akan dituntut jika Australia yang menjadi epicentrum virus ini yang kemudian menyebar ke masyarakat," kata Menteri Dutton.

"China harus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dan memberi informasi sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan menenai apa yang sesungguhnya terjadi, karena kita tidak ingin hal itu terulang," katanya.

Menteri Dutton sendiri positif terinfeksi virus corona dan terpaksa menjalani perawatan rumah sakit pada Maret lalu.

Tanggapan China

Pemerintah China telah berulangkali menyangkal bahwa pihak menyembunyikan informasi mengenai COVIFD-19 pada tahap-tahap awal penyebaran.

Mereka, katanya, senantiasa melaporkan setiap perkembangan terbaru COVID-19 ke WHO.

Pakar hukum dari Yale University Stephen L Carter berpendapat, sebagai sebuah negara-bangsa, China tidak dapat digugat dalam permasalahan ini.

Menurut dia, Pemerintah China dilindungi oleh doktrin kekebalan kedaulatan, sama seperti pemerintahan negara lain.

Penyalahgunaan kewenangan pemerintah China dalam menangani COVID-19, kata Prof Carter, tidak dapat menghapuskan doktrin kekebalan kedaulatan tersebut.

Dia menjelaskan bahwa doktrin ini bersifat timbal-balik, yaitu bahwa suatu negara tidak akan membiarkan rakyatnya mengugat negara lain jika kita tidak ingin rakyat negara lain menggugat kita.

Kedubes China di Canberra juga telah menuding Mendagri Australia Dutton sebagai juru bicara Amerika Serikat. Mereka menyebut desakan sejumlah politisi untuk menyelidiki China sebagai tindakan konyol.

"Sudah jadi pengetahuan umum bahwa sejumlah orang di AS termasuk pejabat-pejabatnya telah menyebarkan virus informasi anti China. Tujuan mereka yaitu menyalahkan orang lain dan mengalihkan perhatian dengan memojokkan China," kata jubir Kedubes China di Canberra.

Sementara itu, WHO sendiri menyatakan sampai saat ini "semua bukti yang ada" menunjukkan bahwa virus berasal dari hewan, kemungkinan besar dari kelelawar.

Infeksi COVID-19 pada manusia pertama kali terindentifikasi di Wuhan pada akhir Desember lalu.

WHO menyatakan pihaknya belum mengetahui bagaimana infeksi pertama tersebut terjadi pada manusia.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Similar Content

    • By VOAIndonesia
      Dengan menaati protokol kesehatan ketat, banyak warga AS tak hanya terhindar dari Covid selama 20 bulan terakhir, tapi juga penyakit biasa yang juga menular lewat udara seperti influenza. Tapi ahli medis kini mengkhawatirkan, flu bisa kembali meluas di tengah belum berakhirnya pandemi Covid.
       
    • By VOAIndonesia
      Seorang petugas kesehatan memegang vaksin COVID-19 Anhui Zhifei di Shenyang, di Provinsi Liaoning timur laut China pada 21 Mei 2021. (Foto: AFP)
       
      Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh unit Produk Biologis Chongqing Zhifei China untuk penggunaan darurat. Vaksin tersebut merupakan vaksin China keempat yang diizinkan untuk digunakan di Indonesia.
      Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan, vaksin rekombinan protein yang akan diberikan dalam tiga dosis dengan jeda masing-masing selama tiga bulan ini memiliki tingkat efikasi sekitar 81 persen, dengan efikasi 77,47 persen terhadap varian Delta, lebih rendah dibandingkan varian lainnya, ujarnya.
      Reuters melaporkan uji coba vaksin Zifivax dilakukan di China, Uzbekistan, Pakistan, Ekuador, dan Indonesia, yang melibatkan 28.000 orang, dengan kemanjuran berdasarkan tingkat keparahan.
      Indonesia juga telah menyetujui penggunaan vaksin Sinovac, Sinopharm, dan CanSino.
      Indonesia, yang beberapa waktu lalu sempat menjadi episentrum COVID-19 di Asia, kini telah memvaksinasi seperlima dari populasinya yang berjumlah sekitar 270 juta orang.
      Indonesia telah mencatat lebih dari 4,2 juta kasus virus corona dengan 142.000 kematian secara keseluruhan, tetapi rata-rata infeksi harian telah turun secara dramatis sejak puncak krisisnya pada Juli.
      Mahendra Suhardono, Kepala Industri Biofarmasi Jakarta yang bermitra dengan Zhifei, mengatakan vaksin Zifivax bisa diproduksi di Indonesia tahun ini.
      Zhifei dan unitnya, Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, tidak segera menanggapi permintaan komentar. [ah/rs]
    • By VOAIndonesia
      Mustang Panda adalah sebuah kelompok peretas Tiongkok yang dicurigai berusaha menyusup ke dalam sistem komputer pemerintah Indonesia pada bulan lalu.
      Pelanggaran yang dilaporkan ini, yang telah dibantah oleh pihak Indonesia sendiri, sesuai dengan pola kampanye mata-mata di dunia maya yang baru-baru ini dilakukan oleh China.
      Seorang pakar mengatakan dalam satu tahun terakhir ini, serangan-serangan seperti ini semakin sering terjadi, dan dilakukan dengan tujuan untuk mencari data intelijen terkait isu sosial, ekonomi, dan politik dari negara-negara Asia dan negara-negara lain di seluruh dunia.
      “Ada pelonjakan,” kata Ben Read, direktur analisis mata-mata dunia maya di Mandiant, sebuah perusahaan keamanan dunia maya, dalam wawancara dengan VOA.
      "Operasi siber yang dilancarkan oleh China ini merupakan kampanye yang cukup luas dan tidak dibatasi sama sekali,” tambahnya.
      Selama bertahun-tahun China dianggap sebagai musuh utama Amerika Serikat dalam dunia dunia maya.
      Negara tersebut dianggap memiliki tim-tim yang terkoordinir baik di dalam maupun di luar pemerintahan yang dapat melakukan kampanye memata-matai di dunia maya yang “berskala besar dan tidak membeda-bedakan,” demikian kata Josephine Wolff, seorang profesor kebijakan keamanan siber di Tufts University.
      Peretasan pada tahun 2014-2015 terhadap Kantor Manajemen Personalia Pemerintah Federal OPM Amerika di mana catatan personil 22 juta pekerja federal terancam terganggu merupakan contoh dari “penggalian besar-besaran” yang dilakukan oleh China, kata Wolff.
      Setelah ada persetujuan keamanan dunia maya antara Presiden Obama dan Presiden Xi Jinping pada tahun 2015 lalu, menurut para pakar, serangan dari China telah berkurang, paling tidak terhadap dunia Barat. (jm/em)
    • By VOAIndonesia
      Seorang petugas kesehatan tampak membersihkan tangannya setelah mengambil sampel tes usap (swab test) dari seorang pasien di pusat tes COVID-19 di Hyderabad, India, pada 11 Oktober 2020. (Foto: AP/Mahesh Kumar A.)
      Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat (9/10) mengumumkan bahwa pihaknya telah menetapkan dan merilis definisi klinis standar pertama dari gejala yang umum dikenal sebagai “long COVID”. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pengobatan untuk para penderitanya.
      Berbicara secara virtual kepada reporter dari markas besar WHO di Jenewa, Kepala Manajemen Klinis WHO Janet Diaz mengatakan definisi ini disetujui setelah melakukan konsultasi dengan para petugas kesehatan di seluruh dunia.
      Ia mengatakan, kondisi di mana gejala dari sakit yang diderita tetap bertahan melampaui apa yang dialami oleh pasien lainnya, biasanya disebut sebagai “post-COVID,” salah satu dari banyak istilah mirip yang dipakai.
      Gejala ini terjadi pada orang yang sudah terkonfirmasi atau kemungkinan mengidap infeksi virus corona baru, yang “biasanya terjadi tiga bulan sejak mengidap COVID-19 dengan gejala yang berlangsung paling sedikit dua bulan, dan gejala tersebut tidak bisa dijelaskan oleh diagnosa alternatif.”
      Gejalanya mencakup “keletihan, kesulitan bernapas, disfungsi kognitif,” kata Diaz, tetapi ada juga gejala lainnya, yang pada umumnya punya dampak merugikan pada kesehatan sehari-hari.
      Diaz menjelaskan bahwa sampai sekarang, kurangnya kejelasan di kalangan para petugas medis tentang kondisi ini telah mempersulit usaha memajukan penelitian dan pengobatannya. (jm/pp)
    • By peter_hutomo
      Berbagai raksasa streaming video Tiongkok menghapus seluruh arsip mereka terkait artis Vicky Zhao.
      Artis yang terkenal di tahun 1990-an karena drama Putri Huan Zhu ini dihapus jejaknya dari internet karena perintah dari National Radio and Television Administration (NRTA), regulator hiburan yang dikelola pemerintah Tiongkok.
      Mengutip Fortune, Kamis (2/9/2021), sejauh ini belum diketahui apa latar belakang penghapusan seluruh jejak Vicky Zhao dari internet.
      Kendati demikian, pihak berwenang terus melancarkan tindakan keras terhadap berbagai hal terkait dengan Vicky Zhao, mulai dari raksasa teknologi hingga fan club artis tersebut.
      Penghapusan seluruh konten film dan serial TV artis bernama asli Zhao Wei ini sudah dilakukan oleh platform streaming Tencent Video hingga iQiYi. Keduanya adalah platform streaming terbesar di Tiongkok.
      Tidak cuma itu, platform streaming juga menghapus konten yang di dalamnya terdapat nama Vicky Zhao sebagai sutradara atau produser. Situs jejaring sosial Weibo pun sama, ikut menghapus seluruh page tentang Vicky Zhao.
      Diduga Karena Dekat dengan Alibaba
      Menurut Global Times, NRTA idak memberitahu perusahaan streaming kenapa Vicky Zhao jadi sasaran penghapusan. Namun, kementerian hanya menginstruksikan platform untuk segera menghapus konten dan karya Vicky Zhao.
      Pengguna internet Tiongkok pun berspekulasi mengenai alasan pemerintah meminta jejak Vicky Zhao dihapus. Menurut mereka, sejarah transaksi bisnis kontroversial Vicky Zhao dan hubungan dekatnya dengan Alibaba jadi alasan.
      Punya Saham di Alibaba Pictures
      Sekadar informasi, Vicky Zhao menikah dengan investor asal Singapura Huang Youlong. Pada 2014, pasangan ini membeli saham Alibaba Pictures dengan nilai USD 400 juta. Keduanya jadi pemegang saham terbesar kedua perusahaan produksi ini.
      Namun pada 2017, regulator Tiongkok menjatuhkan larangan perdagangan saham selama lima tahun, setelah sekelompok investor menggugat Zhao dan suami, karena memberi informasi menyesatkan menjelang pengambilalihan perusahaan.
      Desas desus lain yang beredar menyebut, penangkapan Vicky Zhao terkait dengan kejatuhan Sekretaris Partai Hangzhou, Zhou Jianyong, yang ditahan karena tuduhan korupsi. Hangzhou adalah kantor pusat Alibaba.
      "Budaya selebritas Tiongkok memiliki hubungan yang sangat dekat dengan komunitas bisnis," kata Profesor Akademi Film Hong Kong Baptist, Kenny Ng.
      Artis Fan Bingbing juga Dihapus dari Internet

      Ia menyebut, seringkali terjadi banyak transaksi diam-diam antara selebritas, bisnis, dan pejabat pemerintah.
      Ini bukan pertama kalinya pemerintah Tiongkok menghapus jejak selebritas di sana. Sebelumnya pada 2018, Fan Bingbing, artis berbayaran paling mahal di Tiongkok juga menghilang dari publik.
      Juli 2018, laman media sosial Fan Bingbing menghilang. Para paparazzi juga tidak bisa menemukannya di mana pun. Sampai-sampai keluarga dan teman baiknya tidak bisa memberi informasi mengenai keberadaan artis yang bermain di beberapa film Hollywood itu.
      Rupanya, Fan muncul kembali pada Oktober 2018. Selama menghilang, ternyata dia ditahan sementara oleh pihak berwenang yang menyelidikinya karena penggelapan pajak.
×
×
  • Create New...