Jump to content
purwa_weheb

KPK Lelang Jam Tangan Emas Rolex Senilai Rp 100 Juta

Recommended Posts

kpk.thumb.jpg.0a09e17d13e48295b1882d8093e56848.jpg

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil melelang beberapa barang rampasan dari terpidana kasus korupsi. Lelang dilakukan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III.

"Hari ini KPK melaksanakan lelang eksekusi barang rampasan secara terbuka (open biding)," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (23/3/2020).

Barang-barang yang berhasil dilelang adalah satu tas wanita merk Chanel warna hitam beserta kotaknya yang tersimpan dalam tas warna hitam bertuliskan ELLE Paris laku dengan harga Rp 52.883.000.

Satu buah jam tangan wanita berwarna emas dan perak dengan tulisan Rolex Oyster Perpetual Datejust dengan bandul berwarna hijau bertuliskan Rolexsa Geneva dengan barcode M178341-0012 – 9S9403X2, laku dengan harga Rp 100.765.000.

Satu buah cincin emas putih dengan( tiga buah berlian, laku dengan harga Rp 44.103.000. Satu paket terdiri dari enam HP yaitu HP Samsung model SM-B310E, HP Samsung model SM-G975F/DS, HP Samsung model SM-B310E, HP Nokia model TA-1017, HP Apple model A1586 dan HP satelit merk Thuraya wana hitam, laku terjual dengan harga Rp 12.007.000.

Satu paket terdiri dari lima HP yaitu HP Samsung Tipe SM-G935FD, HP Samsung Tipe SM-G925F, HP Blackberry Tipe 9900, HP Samsung Tipe GT-E1272, HP merk ASUS tipe T00F, laku terjual dengan harga Rp 2.589.000.

"Sehingga total pemasukan bagi kas negara sebesar Rp 212.347.000," kata Ali.

Ali mengatakan, barang-barang yang berhasil di lelang tersebut berdasarkan putusan Majelis Hakim Tipikor yang telah berkekuatan hukum tetap. Yakni putusan terhadap Sri Wahyumi Maria Manalip dan Sudirno.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By berita_semua
      Warga sekitar tempat tinggal Novel Baswedan mengaku tak asing dengan kehadiran sosok mencurigakan yang kerap mondar-mandir belakangan ini sebelum penyiraman air keras ke wajah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Dua pria bersepeda motor matic itu tak sekali terpantau warga sedang duduk-duduk dekat tempat kejadian perkara.
      "Satu orang kurus tinggi berdiri di samping motor. Motornya matic warna hitam. Dia pakai jaket kulit hitam dan pakai helm full face," kata Eko Julianto (26) warga yang ikut dipanggil menjadi saksi oleh polisi kepada awak media di Masjid Al Ihsan, Jalan Deposito, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017).
      Dia juga mengaku hafal dengan ciri-ciri satu orang lainnya.
      "Kalau satu lagi itu gede, dia duduk di bangku keramik dekat masjid. Motornya terparkir ke arah rumah Novel. Dia enggak pakai helm, mukanya asing, perawakan besar sedang, rambutnya ikal berwarna kemerahan," Eko menjelaskan.
      Namun, belum ada keterangan resmi terkait ciri dan identitas pelaku dari kepolisian. Polisi masih mendalami keterangan saksi, serta bukti lain seperti rekaman CCTV.
      Di rumah Novel Baswedan, beberapa anggota kepolisian dari Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Utara keluar dari kediaman mantan anggota Polri itu di Jalan Deposito Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Terlihat 6 polisi membawa laptop, printer, dan sebundel berkas.
      Saat ditanya apakah alat-alat yang dibawa terkait dengan pemeriksaan, Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Nasriadi menjelaskan sejumlah barang yang dibawa milik internal polisi dan bukan barang bukti.
      Nasriadi mengatakan hingga saat ini pihaknya telah memeriksa 14 orang saksi. Mereka yang diperiksa merupakan para saksi yang kebanyakan merupakan tetangga Novel Baswedan yang melihat insiden tersebut.
      "Saksi skitar 14 orang yang melihat dan ada di TKP tapi masih pendalaman," ucap Nasriadi.
       
    • By berita_semua
      Divisi khusus mobil pesanan Bentley, Mulliner Bespoke Team, menawarkan mobil Mulliner Speed Goerge Bamford Edition. Mobil tersebut dibangun dari model Bentley Mulsanne Speed sedan dengan perubahan pada eksterior dan interior.
      Mengutip dari Carscoops, Rabu (30/11/2016), Bentley George Bamford Edition hanya dibuat satu unit dengan menggandeng desainer jam tangan Rolex, George Bamford.
      Bentley George Bamford Edition tampil beda dengan warna hitam yang diistilahkan beluga black. Warna tersebut tidak hanya melapis bodi, tapi juga grille, spion, cakram rem, dan pelek berdiameter 21 inci.
      Kabin mobil berlapis bahan kulit hitam dengan kombinasi jahitan biru. Sebagai pembeda dengan Mulsanne standar, terdapat jam mewah berwarna biru di tengah dasbor dan tulisan 'Mulinner' yang diterangi lampu LED di bawah pintu.
      Tak disebut berapa uang yang harus disediakan untuk menebus Bentley George Bamford Edition.
      Dalam kondisi standar, Bentley Mulsanne Speed dibekali mesin 6.750 cc, V8, dengan tenaga 530 bhp pada putaran mesin 4.000 rpm dan torsi maksimum 1.100 nm pada putaran 1.750 rpm. Mesin dikombinasikan dengan sistem transmisi otomatis delapan percepatan.
      Mobil pesaing Rolls-Royce Ghost tersebut mampu melaju dari 0-100 kilometer per jam dalam 4,9 detik dan memiliki top speed 305 kilometer per jam.
    • By Inside_in666
      Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar kecewa dengan sikap Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Sejak dijebloskan ke penjara hingga dibebaskan hari ini, SBY tak pernah menyampaikan keprihatinan.
      "Beliau (SBY) waktu itu masih aktif, saya masuk (penjara) prihatin juga enggak. Yang saya harapkan waktu itu beliau mengatakan, saya prihatin Ketua KPK masuk tahanan, enggak ada juga," kata Antasari di rumahnya, Komplek Les Belles Maisons, Serpong, Tangerang, Kamis (10 November 2016).
      Tujuh tahun lalu saat masih menjabat sebagai Ketua KPK, Antasari ditahan karena kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Zulkarnaen. Saat itu Presiden SBY langsung memberhentikan Antasari dari jabatan yang dipegang tak lebih dari dua tahun. 
      Antasari tidak berniat mengundang SBY dalam acara syukuran pembebasan pada 26 November nanti. Dia hanya mengundang koleganya di kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, serta orang-orang yang pernah menjenguknya selama ditahan di LP.
      "Jangankan ucapan, keluar masuk (LP) saja enggak ada prihatinnya. Saya kan pejabat negara di era itu. Saya masuk penjara tidak ada say hello," katanya.
      Pria berkumis tebal ini akan mengundang Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara syukuran nanti. Antasari menganggap JK seperti sahabat sejati.
      Beberapa kali JK menjenguknya di dalam LP, saat dirinya terpuruk. JK juga pernah menjadi saksi saat anaknya menikah.
      Antasari mengatakan, kasus yang menjeratnya ke dalam penjara tak lepas dari sepak terjang dia sebagai ketua KPK. Dia menilai banyak pihak yang tidak berkenan dengan kiprahnya saat itu.
      "Kalau seandainya saat itu saya bukan Ketua KPK, saya masuk penjara enggak? Nah itu. Jadi mungkin pada waktu itu banyak yang gerah dan terganggu dengan sepak terjang KPK," kata Antasari.
      Antasari berharap tidak ada lagi orang yang dikriminalisasi seperti dirinya. Dia pun mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang mencanangkan reformasi di bidang hukum. 
      "Saya setuju (reformasi hukum). Memang harus, supaya tidak ada lagi orang yang mengalami seperti saya. Yang berbuatlah yang masuk. Jangan siapa yang berbuat, siapa yang menyuruh, siapa yang merencanakan kok saya yang masuk penjara," katanya.
      Hingga kini, Antasari masih yakin bahwa dirinya tidak bersalah, tapi dipaksa masuk penjara. Putusan pengadilan harus dia terima sebagai pembelajaran hukum bagi masyarakat.
      Dia menyebut ada adagium di pengadilan, putusan pengadilan sekalipun salah harus dianggap benar. 
      "Saya menjalani hari ini sebagai terpidana yang baru selesai, bukan karena perbuatan seperti yang didakwakan kepada saya. Tapi karena ada putusan pengadilan yang memeritahkan saya harus masuk LP, ya saya laksanakan," katanya.
    • By Series_maju
      Penolakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersaksi dalam kasus proyek pembangunan sport center Hambalang dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menuai kritik.
      SBY seharusnya tidak menolak menjadi saksi meringankan di KPK untuk Anas terkait Kongres Partai Demokrat di Bandung dan kasus Hambalang.
      "Dengan menolak panggilan KPK untuk sekadar menjadi saksi Anas, Presiden SBY telah menghadirkan contoh buruk. Kendati alasan yang dipakai adalah tidak relevan. SBY secara tidak langsung meminta perlakuan khusus dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. SBY dapat dinilai tidak menaati azas persamaan di hadapan hukum (equality before the law)," terang Anggota Komisi Hukum DPR, Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (6/5/2014).
      Bambang menyayangkan alasan yang digunakan untuk menolak hadir yakni karena tidak relevan. SBY lanjut dia, selalu mengaku taat hukum. Sehingga, kalau benar taat hukum, mestinya orang nomor satu di Indonesia itu berani dan siap melayani panggilan KPK.
      "Apalagi sekadar jadi saksi. Saya sarakan agar SBY mencontoh sikap Wakil Presiden Boediono dan mantan wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah menyatakan siap bersaksi di Pengadilan Tipikor untuk kasus Bank Century. Dua tokoh ini taat azas persamaan di muka hukum," sindirnya.
      Lebih lanjut politisi Partai Golkar yang juga anggota Pansus Century ini menjelaskan, sebuah kerugian besar bagi SBY jika benar-benar menolak panggilan KPK, di mana tentu akan muncul beragam tafsir dari publik.
      "Selama ini, sosok SBY kerap dikait-kaitkan dengan kasus yang membelit Anas Urbaningrum. Bahkan, Anas mengklaim bahwa SBY tahu rencana penyelamatan Bank Century," sebutnya.
      Dalam situasi seperti itu kata Bambang, memenuhi panggilan KPK merupakan momentum bagi SBY untuk mengklarifikasi posisinya. Sebaliknya, jika SBY bersikukuh menolak panggilan KPK, akan melahirkan multitafsir dari publik.
      "Lebih jauh lagi, publik akan memercayai apa yang sudah diungkap Anas selama ini. Itulah kerugiannya jika SBY menolak panggilan KPK," pungkasnya.
      Sebelumnya, KPK akhirnya mengirim surat panggilan kepada Presiden SBY dan putranya, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), terkait kasus proyek pembangunan sport center Hambalang dan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
      "Benar, penyidik KPK telah mengirimkan surat kepada SBY dan Edhie Baskoro terkait permintaan menjadi saksi meringankan atas permintaan tersangka AU," kata juru bicara KPK, Johan Budi, Senin 5 Mei 2014, kemarin.
      Di lain pihak, pengacara keluarga SBY, Palmer Situmorang menegaskan, kliennya tidak akan memenuhi panggilan lembaga antirasuah pimpinan Abraham Samad Cs itu. Menurutnya, kesaksian Presiden SBY dan Ibas sangat tidak relevan dengan kasus yang tengah disidik KPK tersebut.
      "Sudah dijawab tanggal 28 April dan mengatakan substansi perkara yang disidik tidak ada relevansinya dengan Pak SBY dan Edhie Baskoro Yudhoyono," tegas Palmer.
      Menurut Palmer, SBY dan Edhie Baskoro merasa tidak memiliki pengetahuan apapun atas kasus Anas. "Sehingga, tidak bisa memenuhi permintaan dari Anas Urbaningrum," ujar Palmer menambahkan.
    • By endut
      Pemerintah tetap meyakini bahwa revisi dilakukan demi memperkuat KPK, karenanya revisi UU KPK hanya ditunda, bukan dihapus dari Prolegnas, dan Menkopolhukam menyatakan negara tak boleh 'diatur suara dari jalanan.'
      Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK justru memandang revisi itu memperlemah mereka.
      Kepada BBC Indonesia, juru bicara KPK, Yuyuk Andriati, merujuk draf revisi UU KPK yang muncul dalam tahapan awal pembahasan revisi UU KPK di badan legislasi DPR, 1 Februari lalu.
      “Itu semuanya, yang empat hal itu, posisinya adalah melemahkan KPK. Pimpinan KPK dalam beberapa kesempatan juga menyatakan bahwa sampai saat ini undang-undang yang berlaku masih cukup mendukung operasional kerja KPK,” kata Yuyuk.
      Empat hal yang dimaksud Yuyuk ialah empat poin utama yang digagas untuk dimasukkan dalam revisi.
      Keempat poin itu meliputi pembentukan dewan pengawas KPK, penambahan kewenangan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan tentang penyadapan, dan kewenangan bagi KPK untuk mengangkat penyidik sendiri.
      Khusus mengenai dewan pengawas, Yuyuk mengacu draf revisi yang menyebut dewan pengawas bertugas mengawasi pelaksaan tugas dan wewenang KPK serta memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.
      Padahal, kata Yuyuk, KPK sudah punya penasihat yang ada sejak beberapa periode kepemimpinan KPK. Penasihat tersebut membentuk komite etik guna mengawasi pelanggaran etika pimpinan dan pegawai KPK.
      “Kehadiran dewan pengawas ini justru akan membuat kerja KPK terhambat,” kata Yuyuk.
      Ketimbang merevisi UU KPK, Yuyuk menyarankan pemerintah dan DPR merevisi atau membuat undang-undang yang memperkuat kerja KPK, seperti Undang-Undang Perampasan Aset.

      Penolakan revisi UU KPK muncul dari berbagai kalangan.
      Revisi undang-undang lain
      Selain Undang-Undang Perampasan Aset, Lalola Ester dari lembaga Indonesia Corruption Watch memandang pemerintah bisa merevisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jika memang berniat memperkuat kinerja KPK.
      Dia menyebut ketiadaan pasal dalam UU Tipikor yang mengatur penindakan terhadap pejabat publik yang meningkatkan kekayaannya secara tidak sah.
      “Padahal, kalau kita lihat temuan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), ada pegawai negeri sipil, misalnya, yang golongannya terbilang rendah tapi memiliki transaksi mencurigakan yang sangat besar. Nah kalau kasus ini memakai UU Tipikor yang sekarang, tidak bisa menjerat,” kata Lalola.

      Presiden Jokowi meminta pembahasan revisi UU KPK ditunda.
      Diatur suara jalanan?
      Sebelumnya, usai bertemu dengan para pimpinan DPR beserta beberapa ketua fraksi badan legislatif itu, Presiden Joko Widodo meminta pembahasan revisi Undang-Undang KPK ditunda.
      Akan tetapi penundaan itu tidak membuat revisi Undang-Undang KPK dihapus dari program legislasi nasional atau prolegnas.
      Artinya, revisi bisa dibahas lagi apabila pemerintah dan DPR memandang empat poin dalam revisi telah disosialisasikan kepada masyarakat.
      "Kalau masyarakat makin paham maksud sosialisasi itu, kita sepakat dengan DPR, kita akan segera laksanakan (bahas revisi UU KPK)," kata Luhut kepada wartawan di Istana Negara, Senin (22/02).
      Dalam rangka sosialisasi, imbuh Luhut, pemerintah akan mengundang tokoh-tokoh yang bicara banyak soal revisi UU KPK, misalnya para rektor dan lembaga Indonesia Corruption Watch
      “Kami akan undang dan jelaskan. Nanti kami diberitahu mana yang kurang. Kita mungkin saja salah, ada yang kami tidak tahu. Kalau sudah omongkan, tidak ada yang bisa lagi bantah apa yang kita sampaikan ya sudah dong. Kalau nggak negeri ini seperti diatur suara jalanan, nggak boleh dong,” kata Luhut.
      Pada Oktober 2015 lalu, pemerintah menyatakan menunda pembahasan revisi UU KPK lantaran ingin fokus pada masalah ekonomi.
      Namun, sebulan kemudian, revisi UU KPK dialihkan menjadi inisiatif DPR sesuai hasil rapat antara Baleg DPR dan pemerintah.
×
×
  • Create New...