Jump to content
Aladin

Pasien Corona Tewas Pertama di RI Telah Dikremasi di Bali

Recommended Posts

corona.jpeg.693ca68db92bd86954c4c2c0bc8ca1da.jpeg

Pasien positif terinfeksi COVID-19 yang meninggal dunia  telah dikremasi di Pemakaman Mumbul, Badung, Bali pada pukul 12.30 WITA. Pasien yang merupakan wanita warga negara Inggris ini sebelumnya dirawat di RS Sanglah-Bali.

"Sesuai dengan prosedur penanganan penyakit menular karena virus, maka pihak keluarga pasien serta pemerintah memutuskan untuk mengkremasi jenazah pasien di Pemakaman Mumbul-Badung pada pukul 12.30 Wita tadi siang (11/3)," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, mengutip keterangan tertulisnya, Rabu (11/3/2020)

Pasien tersebut adalah seorang WNA perempuan berusia 53 tahun yang juga didiagnosa juga menderita 4 penyakit bawaan yaitu menderita gula atau diabetes, hipertensi, hipertiroid, dan penyakit paru menahun. Pasien ini masuk ke Bali pada tanggal 29 Februari, di mana sejak tanggal 3 Maret, pasien mulai mengalami demam dan dirawat di RS Swasta.

"Dan pada tanggal 9 maret pasien dirawat di RS Sanglah, perawatan dilakukan sesuai protap atau prosedur penanganan pasien pengawasan COVID-19 karena menunjukan gejala COVID-19," ujarnya.

Hingga akhirnya pada 11 Maret dini hari, atau tepatnya pukul 02.45 WITA, pasien tersebut meninggal dunia. Dia mengkonfirmasi bahwa sampai pasien meninggal dunia Pemerintah Provinsi Bali belum menerima hasil laboratorium di Jakarta.

"Dan setelah dikonfirmasi maka WNA yang dalam pengawasan ini dikonfirmasi masuk dalam kasus 25 positif COVID-19," tegasnya.

Sebagai informasi, semenjak adanya kasus COVID-19, Pemerintah Provinsi Bali sudah melaksanakan berbagai tindakan preventif terutama di Bandara Ngurah Rai. Bahkan dia menegaskan, Gubernur Bali Wayan Koster telah membentuk Satuan Tugas Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali dengan SK Nomor 236/03-B/HK/2020.

Adapun susunan keanggotaanya terdiri dari Ketua Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Satuan Tugas Kesehatan, Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik, Satuan Tugas Area Institusi Pendidikan, Satuan Tugas Komunikasi Publik dan satuan Tugas Pintu Masuk Indonesia.

Terakhir, dia meminta kepada masyarakat di Bali agar tetap tenang dan waspada. Yang penting menerapkan pola hidup sehat. "Sehingga dapat terhindar dari paparan virus COVID-19 tersebut," tegasnya.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By theblue
      Hamil di tengah pandemi corona Covid-19 tentunya tidak pernah dibayangkan oleh Popi dan suaminya. Namun saat mengetahui dirinya hamil pada Januari lalu, mereka tentu tak menyangka kalau wabah corona juga melanda Indonesia dan bahkan hampir semua negara.
      Namun di sisi lain, Popi dan suami sudah cukup lama menantikan anak kedua setelah dikaruniai anak pertama pada 2013. Mereka pun makin sennag setelah mengetahui calon bayi mereka adalah perempuan karena anak pertama laki-laki.
      Popi dan suami tadinya berencana melahirkan di rumah sakit tempat ia melahirkan anak pertamanya di kawasan Jakarta Pusat. Namun saat wabah corona mulai terjadi di Indonesia, ia mendapat informasi kalau Rumah sakit tempat dia berencana melakukan persalinan digunakan untuk menangani pasien Covid-19 dan sedang kekurangan APD (alat pelindung diri).
      Jadi kalau ia mau melahirkan, maka harus masuk UGD (Unit Gawat Darurat) terlebih dahulu. Ia dan suami pun memutuskan untuk berganti rumah sakit yang juga berada di kawasan Jakarta Pusat. Popi pun sudah beberapa kali menjalani pemeriksaan di rumah sakit tersebut.
      "Waktu masih awal-awal pandemi dan penerapan PSBB ya prosedurnya nggak jauh beda seperti biasanya. Paling ya harus memakai masker dan cuci tangan. Tapi setelah beberapa kali, kalo nggak salah pas bulan Mei, harus ada protokol kesehatan sebelum dan sesudah diperiksa. Ya biayanya sekitar 200 sampai 300 ribu rupiah tiap kali kunjungan. Terus biaya untuk melahirkan juga naik karena biaya buat protokol kesehatannya lebih besar," terang Popi
      Karena biaya melahirkan naik sampai sekitar 50 persen yang bisa mencapai sekitar Rp20 juta sampai Rp30 juta, Popi dan suami pun mencari altternatif lain.  Mereka pun mendapat informasi dari beberapa teman tentang klinik bersalin yang tak jauh dari rumah mereka. Mereka akhirnya lebih memilih klinik bersalin yang biayanya jauh lebih kecil tapi tetap terjamin dan bisa dipercaya.
      "Tadinya suami sempat kurang setuju karena dia lebih percaya sama dokter spesialis. Tapi setelah mendengar pengalaman beberapa teman, kita akhirnya sepakat memilih klinik bersalin walaupun cuma ditangani bidan. Tapi mereka bidan yang berpengalaman dan sekali menangani persalinan bisa empat sama lima orang bidan yang turun tangan," ucap Popi.
      Untuk biaya diperkirakan tidak sampai Rp10 juta, bahkan bisa memakai BPJS sehingga bisa lebih menghemat biaya lagi. Meski begitu, suami Popi tetap mempersiapkan bujet lebih kalau terjadi sesuatu yang tak diinginkan dan Popi harus melahirkan di rumah sakit. Lalu, bagaimana dengan mereka yang sudah melahirkan di masa pandemi?
      Meningkat Dua Kali Lipat
      Bagi Desi melahirkan di masa pandemi, tepatnya pada Juni lalu, ternyata menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Tentunya ia dan suami senang menyambut kelahiran anak mereka yang keempat.
      Tapi mereka juga harus merogoh kocek cukup dalam yang untungnya memang sudah dipersiapkan sebelumnya. Desi melahirkan anak keempatnya di Rumah Sakit (RS) Hermina Bogor, Jawa Barat.
      "Biayanya sekitar Rp22 juta, terus ada cek kehamilan sekitar Rp2 juta, itu semua udah termasuk biaya buat protokol kesehatan. Total habis biaya sekitar Rp25 juta. Itu pun saya di kamar Kelas 3. Ya mungkin juga karena pandemi dan memang di sana (RS Hermina) biayanya memang cukup tinggi," jelasnya.
      Sebelumnya, ketiga anak Desi lahir di rumah sakit di Jakarta dan biayanya jauh berbeda dengan kelahiran anak keempat.
      "Kalau yang pertama saya agak lupa, yang jelas pas lahiran anak kedua itu sekitar Rp9 jutaan dan yang ketiga sekitar Rp12 jutaan. Nah itu kan beda jauh sama lahiran yang keempat sampai dua kali lipat, ya mungkin juga karena pengaruh pandemi dan tergantung rumah sakitnya juga," lanjut Desi.
      Tiap rumah sakit sepertinya memang menambahkan tarif mereka karena dampak pandemi corona. Biaya tambahan itu biasanya untuk menjalankan protokol kesehatan maupun untuk APD.Di RSIA Asih di kawasan Melawai, Jakarta Selatan misalnya.
      Wajib Rapid Test
      Mereka menjelaskan biaya persalinan di tempat nereka sudah berlaku tarif mulai 1 April 2020 meski tidak menyebutkan berapa persen kenaikannya dari tarif sebelumnya.
      Untuk persalinan normal tarifnya mulai dari Rp19 jutaan (Kelas 3) sampai dengan Rp28 jutaan (VVIP). Sedangkan untuk persalinan Caesar, mulai dari Rp33 jutaan (Kelas 3) sampai dengan Rp48 jutaan (VVIP).
      Tarif tersebut belum termasuk biaya administrasi rumah sakit, tapi sudah termasuk untuk biaya tindakan dan perawatan ibu dan bayi sehat selama tiga hari. Biaya akan bertambah kalau ada tindakan tambahan seperti operasi atau bayi sakit.
      "Untuk melahirkan nanti pada saat masuk untuk rawat inap, untuk penunggu hanya boleh untuk suami saja dan tidak ada jam besuk. Ibu melahirkan juga wajib rapid test. Untuk biaya rapid test sekitar Rp270 ribu," terang mereka lagi.
      Tambahan Biaya untuk APD
      Lalu bagaimana dengan di klinik bersalin? Salah satu klinik di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Klinik Bersalin Lahir di Tembuni, menetapkan tarif yang sama dengan sebelum pandemi.
      "Untuk biaya melahirkan masih sama seperti sebelumnya. Untuk persalinan normal estimasinya Rp25 jutaan (VVIP), Rp22 juta (VIP) dan Rp18 juta (Deluxe). Itu sudah include biaya persalinan, jasa dokter, kamar, obat, dan alat kesehatan. Hanya ada tambahan biaya Rp300 ribu untuk APD," terang mereka melalui pesan elektronik, Jumat, 10 Juli 2020.
      Sedangkan klinik bersalin di Bandung, Jawa Barat, Klinik Utama Jasmine MQ Medika menetapkan tarif berbeda. Untuk biaya persalinan ada kenaikan sebesar 20 sampai dengan 30 persen.
      "Kenaikan biaya karena ada pandemi. Jadi ada protokol pemeriksaan, labaoratorium dan penggunaan APD bagi nakes. Tarifnya mulai dari Rp5 juta sampai Rp25 juta," terang pihak klinik melalui pesan elektronik pada Jumat, 10 Juli 2020.
      Hamil dan melahirkan tentu hal yang wajar dan bahkan membahagiakan bagi pasangan yang sudah lama menantikan kehadiran anak. Namun di tengah pandemi, tentu ada baiknya menyiapkan dana lebih untuk menghadapi segala kemungkinan.
       
    • By congek
      Vivo telah menjadi merek smartphone nomor satu di Indonesia berdasarkan International Data Corporation (IDC) pada kuartal pertama 2020.
      Vendor asal Tiongkok inipun siap merilis smartphone seri terbarunya, Vivo X Series, di Indonesia dalam waktu dekat.
      Vivo X Series diklaim merupakan smartphone flagship dengan kemampuan fotografi profesional pertama dari Vivo Indonesia.
      Perangkat ini diharapkan menjadi jawaban atas penantian konsumen Indonesia atas smartphone dengan teknologi terkini.
      Seri premium X Series hadir sebagai realisasi Vivo yang sebelumnya menjanjikan kehadiran seri flagship di Tanah Air tahun ini.
      Waktu yang Tepat
      Senior Brand Director vivo Indonesia, Edy Kusuma mengatakan, Vivo X series bakal segera hadir di Indonesia.
      "Setelah melakukan beragam riset pasar, kami merasa ini adalah saat yang tepat bagi kami untuk menghadirkan Vivo X series," tuturnya.
      Boyong Teknologi Terkini
      Sesuai dengan nilai jualnya di bidang kamera, Vivo X series mengusung tagline “Photography, Redefined”. Perangkat ini diklaim akan membawa keunikan fitur teknologi terkini dalam balutan fitur flagship photography.
      “Kami tidak sabar untuk segera memperkenalkan seri terbaru ini secara resmi sebagai professional photography flagship smartphone pertama dari Vivo untuk pasar Indonesia," katanya.
      Sayangnya, Vivo belum mengungkap nama produk yang dimaksud.
    • By VOAIndonesia
      Seorang petugas kesehatan (kiri) mengambil sampel darah dari seorang pengendara motor yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sebuah kantor polisi di Surabaya, 3 Mei 2020. (Foto: AFP)
      Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri, Ahmad Ramadhan mengatakan, polisi telah menangkap dua kelompok pelaku yang membuat dan menjual surat keterangan bebas corona pada Kamis (14/5). Kedua kelompok itu yaitu tiga orang yang menjual surat secara manual dan empat orang yang menjual secara online. Ketujuhnya ditangkap polisi di Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
      "Modus para pelaku adalah memanfaatkan surat edaran nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 dengan membuat dan menjual surat keterangan kesehatan yang palsu kepada para pengguna Pelabuhan Gilimanuk dan dijual secara manual," jelas Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers online, Jumat (15/5).
      Ahmad menambahkan pelaku ingin mengambil keuntungan dengan menjual surat keterangan bebas Covid-19 seharga Rp100 ribu hingga Rp300 ribu per lembar. Polisi menjerat pelaku dengan Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 268 KUHP dengan ancaman pidana enam tahun penjara.
      Sementara untuk penawaran surat bebas corona yang sempat beredar di Tokopedia saat ini sedang ditangani Direktorat Siber Bareskrim Mabes Polri. Ia mengimbau warga untuk tidak membeli surat keterangan bebas palsu karena dapat berujung pada pelanggaran hukum pidana.
      "Polri sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran, khususnya personel yang bertugas di check point dan pos pantau PSBB agar melaksanakan tugas lebih ketat dan teliti dalam pemeriksaan surat bebas Covid-19," tambahnya.
      Pantauan VOA, iklan surat bebas corona tersebut yang sempat tayang di platform digital Tokopedia pada Kamis (14/5) telah diturunkan. VOA juga menelusuri akun blogspot suratdokterindonesiaaa.blogspot.com yang menurut akun twitter @DokterPodcast, juga turut menjual surat bebas corona. Namun, akun blogspot tersebut juga telah dibekukan. Hanya, WhatsApp nomor HP yang tercantum di blogspot tersebut masih aktif hingga Jumat (15/5) pukul 01.40 WIB dini hari.
      Dalam akun @DokterPodcast juga terlihat surat yang dijual seharga Rp70 ribu per lembar itu dilengkapi dengan kop bertuliskan Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, Kabupaten Tangerang tertanggal 9 Mei 2020.
      Sementara itu, Rumah Sakit Mitra Keluarga melalui akun Instagramnya pada Kamis (14/5) menyatakan tidak pernah bekerja sama dengan orang yang memperjualbelikan surat keterangan bebas Covid-19. RS Mitra Keluarga mengancam akan menempuh jalur hukum jika masih ada orang yang mengatasnamakan atau menggunakan atribut Mitra keluarga, termasuk penggunaan kop surat tanpa seizin mereka.
      "Kami mohon agar para pihak yang menyalahgunakan kop surat Mitra Keluarga dan/atau mengatasnamakan Mitra Keluarga untuk keperluan tersebut di atas, agar segera mencabut dan/atau menghentikan perbuatan tersebut dalam waktu sesegera mungkin," tulis RS Mitra Keluarga dalam akun Instagram, Kamis (4/5). [sm/ab]
    • By purwa_weheb
      Penularan virus Korona jenis baru di dunia terjadi dengan begitu super cepat. Bayangkan saja, sejak Desember 2019 sampai saat ini, terhitung dalam waktu 5 bulan saja virus ini sudah bisa menginfeksi lebih dari 3,5 juta orang di dunia. Padahal awal mula virus ini ditemukan sejak Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok.
      Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Achmad Yurianto memberikan evaluasi perjalanan perkembangan virus Korona jenis baru di dunia hingga akhirnya masuk ke tanah air. Indonesua secara resmi mengumumkan kasus itu pada awal Maret 2020. Dan hanya berlangsung 2 bulan, virus pernapasan ini sudah menginfeksi 11.192 orang hingga Minggu (3/5).
      “Sejak pertengahan Desember semua negara di dunia telah diingatkan dengan virus baru dari Tiongkok. Sejak saat itu negara-negara di dunia secara serempak telah perketat dan memperkuat karantina di pintu-pintu masuk negara masing-masing,” kata Yurianto dalam konferensi pers, Minggu (3/5).
      Segera setelah itu, Tiongkok langsung melakukan lockdown atau penguncian pada Wuhan. Sejumlah negara juga menutup jalur penerbangan langsung dari Tiongkok. Serta memperketat pintu masuk orang-orang yang dari daratan Tiongkok dan negara lain yang terdampak.
      “Dan kalau ingat, Indonesia juga sempat pulangkan WNI dari Wuhan ke Natuna lalu para ABK dari Jepang ke Indonesia dan lainnya. Lalu kami perketat pintu-pintu masuk bandara dan perbatasan untuk mencegah masuknya virus ke tanah air,” katanya.
      Namun perjalanan perkembangan virus bermutasi dengan cepat. Yurianto menjelaskan virus itu sejak awal mulanya di Wuhan menunjukkan gejala yang parah. Penderitanya pasti merasakan demam, batuk, dan sesak napas. Maka setiap orang dengan mudah terdeteksi.
      “Kita sampai menggunakan alat thermal scan di bandara dan pelabuhan untuk mengukur suhu tubuh siapapun yang masuk ke negara kita,” paparnya.
      Tapi seiring berjalannya waktu, virus itu menjadi berkembang seolah lebih ringan bahkan tanpa gejala. Sehingga seseorang tak bisa lagi dideteksi dari suhu tubuhnya. Orang tanpa gejala semakin banyak dan membawa virus.
      “Perkembangan waktu demi waktu Badan Kesehatan Dunia WHO mengamati orang yang terkena Covid-19 tampakkan perubahan gejalanya. Tak lagi dengan panas tinggi, batuk dengan sesak. Banyak covid tanpa gejala atau dengan gejala ringan sehingga tampak tak sakit,” jelasnya.
      “Diyakini para ahli ada perubahan cepat atau mutasi perubahan virusnya,” tambah Yurianto.
      Maka dalam waktu singkat semua warga dunia terinfeksi. Makanya akhirnya WHO menyatakan Covid-19 sebagai pandemi. Dan seluruh warga dunia wajib memakai masker, bukan hanya yang sakit saja.
      “Dengan cepat semua negara menyelamatkan warga negara masing-masing. Pemerintah kita juga menyatakan penyakit ini sebagai kedaruratan kesehatan di masyarakat. Sudah dinyatakan sebagai bencana nasional sejak awal. Maka semua aktivitas kehidupan harus memahami cara penularan dan cara bahayanya dan mampu melaksanaan upaya memutus rantai penularannya,” tutup Yurianto.
    • By kotawa
      Aturan pelarangan mudik di area yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), khususnya di area Jabodetabek mulai berlaku Jumat 24 April 2020 tepat pukul 00.00 hingga 31 Mei 2020. Artinya, tidak ada lagi kendaraan pribadi yang bisa keluar atau masuk area tersebut, baik lewat jalan tol maupun jalan nasional. 
      Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi menjabarkan sejumlah penyekat dan pos pemeriksaan (Check point) sedang dipersiapkan pihaknya untuk mengimplementasikan pelarangan mudik mulai dini hari nanti. Hal itu dilakukan tak lain untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona atau COVID-19.  
      "Dari luar ke Jabodetabek enggak boleh masuk dan dari dalam juga enggak bisa keluar," ungkapnya dalam teleconference, Kamis 23 April 2020. 
      Dia menegaskan, mulai tanggal 24 April hingga 7 Mei 2020, pihaknya bersama otoritas terkait khususnya Kepolisian hanya memberikan peringatan kepada pengendara yang melanggar. Namun setelah periode tersebut nanti sanksi akan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.
      Dalam hal ini Kemenhub merujuk pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Pelanggar bisa dikenakan sanksi penjara maksimal satu tahun, dan denda maksimal Rp100 juta.
      "Skema kita untuk semua kendaraan pribadi dan pelat hitam tidak boleh keluar masuk area PSBB," tegasnya. 
      Lebih lanjut dia mengatakan, dari pemantauan area check point sore ini, banyak pengguna sepeda motor yang melewati jalan nasional untuk keluar Jabodetabek. Mereka antara lain menuju ke daerah Indramayu area Jawa Tengah lainnya. 
      "Besok sudah tidak ada kendaraan lagi yang mudik," ungkapnya. 
      Dia pun meminta para warga tidak memaksakan diri untuk keluar dari Jabodetabek, dengan kendaraan pribadi setelah aturan pelarangan mudik berlaku. Karena hanya akan menyusahkan diri sendiri. 
      "Nanti akan kami suruh putar balik. Masyarakat diharapkan menyesuaikan dan mematuhi aturan ini," tegasnya.
×
×
  • Create New...