Jump to content

Barang Impor Rp 45.000 Kena Pajak


Recommended Posts

pajak.thumb.jpg.111c07a0d64241c7692571da8ac08dd8.jpg

Pemerintah telah menurunkan batasan (threshold) bea masuk dan pajak untuk barang kiriman. Dari yang awalnya maksimal US$ 75, kini diturunkan menjadi maksimal US$ 3.

Apa alasan pemerintah menerapkan penurunan batas barang kena bea masuk hingga sebesar itu?

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Heru Pambudi mengatakan ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangannya. Pertama, untuk melindungi industri kecil menengah dalam negeri.

"Ini pemerintah ngasih ruang yang besar terhadap industri dalam negeri sehingga kami berharap Indonesia bisa menikmati pasar sendiri atau bermain di rumah sendiri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri," ungkap Heru di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

Kedua, untuk menciptakan perlakuan perpajakan yang adil (level playing field) antara hasil produksi dalam negeri dengan produk-produk impor.

"(Aturan) ini untuk mengeliminasi kesenjangan antara produk dalam negeri yang membayar pajak dengan produk impor yang masih membanjiri pasaran Indonesia," katanya.

Diturunkannya bea masuk menjadi US$ 3 dianggap sudah pas lantaran barang-barang impor yang dominan masuk disebut berada dikisaran US$ 3,8. Sehingga nilai US$ 75 dianggap terlalu tinggi.

"Mayoritas barang impor yang masuk di bawah US$ 75 dan nilai yang paling banyak diperdagangkan oleh e-commerce itu US$ 3,8," jelasnya.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
  • Similar Content

    • By kotawa
      Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mendesak kewajiban pajak yang mesti ditanggung Google. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait hal tersebut.
      Bahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengungkapkan, hingga pertemuan terkait negosiasi dengan pihak Google belum menuai titik terang.
      "Jadi begini, jadi pokoknya kita pertemuan terakhir itu karena settlement itu kita enggak ketemu, terlalu jauh angkanya dengan harapan kita," katanya.
      Karena tidak ada kesepakatan, maka pemerintah meminta Google untuk membuka data keuangannya terlebih dahulu.
      Tapi, beberapa alasan dilontarkan oleh pihak Google untuk mengulur-ulur waktu penyerahan data-data miliknya untuk menentukan besaran tanggungan pajak yang harus dibayar oleh Google.
    • By kotawa
      Proses Negoisasi antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan dengan Google belum menemukan titik temu. Buntunya proses negosiasi ini membuat Ditjen pajak kembali melanjutkan investigasinya.
      Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv mengatakan, negosiasi buntu karena nilai tawaran penyelesaian kasus tunggakan pajak (tax settlement) Google jauh lebih kecil dari yang diberikan Ditjen Pajak.
      Dia menegaskan, Ditjen Pajak akan meningkatkan status Google di tahapan preliminary investigation, di mana atas Google akan dikenai sanksi bunga 150 persen dari utang pajak.
      "Posisi saat ini close settlement, tidak ada lagi settlement. Sekarang masuk tahapan preliminary investigation di Januari dengan dikenakan sanksi bunga 150% dari utang pajak karena kita anggap tidak ada niat baik Google bayar pajak," kata dia di Ditjen Pajak, Selasa (20/12/2016).
      Haniv menjelaskan, sanski bagi Google bukan hanya membayar utang pajak dan penalti sebesar 150 persen. Bahkan, bila dalam tahap ini Google tetap tidak menunjukkan niat baiknya, pemeriksaan akan meningkat ke tahap full investigation atau investigasi penuh.
      "Full investigation. Itu 400%," katanya.
    • By berita_semua
      Google Asia Pacific Pte Ltd saat ini masih menjadi bidikan pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini Google masih tak bersedia untuk diperiksa mengenai perpajakan.
      Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama mengatakan, hingga saat ini proses penyidikan masih terus dilakukan. Namun, belum dapat dipastikan kapan pemeriksaan dapat dilakukan.
      "Masih proses, tunggu saja ya," ujarnya kepada Okezone.
      Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Ken pun menegaskan bahwa Google akan tetap diberlakukan sama dengan WP Badan lainnya.
      "Enggak ada perbedaan. Kalau sudah nanti kita umumkan," singkatnya.
      Sekadar informasi, tagihan pajak yang seharusnya dibayarkan Google ke pemerintah Indonesia tergolong fantastis. Dengan perolehan pendapatan dari Indonesia sebesar Rp6 triliun per tahun, seharusnya Google pusat membayar pajak hingga Rp500 miliar.
      Besarnya potensi pajak dari perusahaan digital untuk mesin pencari (search engine) ini membuat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus berupaya agar mereka memenuhi kewajibannya di Indonesia.
    • By JustVideo
      Secara umum, arti dari Tax Amnesty adalah pengampunan pajak. Tax Amnesty merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dengan salah satu tujuan adalah menambah pemasukan negara untuk menambal defisit anggaran dari sumber utama pendapatan negara yaitu pajak itu sendiri. Lalu kenapa Tax Amnesty itu harus dilakukan?
      Seseorang pengusaha punya banyak pilihan dimana dia menyimpan uangnya, apakah disimpan dalam bentuk simpanan di bank atau justru menyimpan uangnya di bank yang ada di luar negeri demi mendapatkan keuntungan lebih serta untuk menghindari beragam alasan. Salah satunya adalah pajak yang harus dibayarkan pada negara.
      Tax Amnesty menjadi salah satu cara yang dilakukan agar para Wajib Pajak yang memiliki simpanan di luar negeri bersedia untuk mengungkap dana yang dimiliki lalu selanjutnya mau membayar pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan cara ini pendapatan negara dari sumber pajak akan meningkat.
      Berikut penjelesan logika tentang Tax Amnesty:
       
    • By sulistian_setiawan129
      Kanselir Austria Christian Kern mengecam negara-negara Eropa yang menerapkan pajak rendah, yang membuat perusahaan-perusahaan raksasa internasional tak membayar pajak yang seharusnya di negara-negara Eropa lain.
      Perusahaan-perusahaan raksasa internasional seperti Starbuck dan Amazon di Austria membayar pajak lebih kecil dari warung sosis setempat, kata kanselir Austria Christian Kern.
      Setiap kafe di Wina, setiap kios sosis, membayar pajak di Austria lebih besar dibanding yang dibayarkan perusahaan multinasional,” kata Kanselir Kern dalam wawancara dengan suratkabar Der Standard.
      “Itu yang terjadi pada Starbucks, Amazon, dan banyak perusahaan lain,” katanya.
      Ia menambahkan, negeri anggota Uni Eropa yang menerapkan kebijakan pajak perusahaan swasta yang rendah telah menyepelekan struktur Uni Eropa.
      “Apa yang dilakukan Belanda, Luksemburg, atau Malta, tidak menunjukkan solidaritas kepada ekonomi negara Eropa lain.
      Kanselir Kern memuji keputusan terbaru Uni Eropa, yang memerintahkan Apple untuk membayar tambahan pajak kepada Irlandia sebesar 13 miliar Euro.
      Keputusan itu ditolak Apple maupun pemerintah Irlandia, yang mengatakan akan mengajukan banding.
      Kern menyebut pula bahwa Facebook dan Google meraup penjualan di Austria, masing-masing lebih dari 100 juta Euro (Rp 1,4 triliun).
      "Mereka menyedot habis-habisan anggaran iklan, namun tak membayar pajak perusahaan ataupun bea iklan di Austria," tambahnya.
      Selain terhadap Apple, Komisi Eropa juga telah atau sedang melancarkan penyelidikan trhadap kesepakatan pajak yang diperoleh Fiat, McDonald, Starbuck, dan Amazon.
×
×
  • Create New...