Jump to content
kacau

Ini Enak dan Tidak Enaknya Jadi Menteri

Recommended Posts

nadiem.jpeg.abb546f9b4e1829b65c764b243e373f6.jpeg

Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2019-2024 dalam Pilpres 2019.

Setelah pemilihan umum dan berbagai sidang yang menegangkan, kini perhatian masyarakat terfokus pada calon menteri baru dalam kabinet pemerintah 2019-2024.

Masyarakat penasaran siapa saja menteri yang akan membantu Presiden dan Wakil Presiden terpilih di masa depan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak akan membedakan latar belakang profesional atau partai politik dalam menyusun kabinet pemerintah 2019-2024.

"Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya,” kata Presiden Jokowi.

“Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah, karena banyak juga politisi yang profesional.”

Bicara soal menteri, siapa sih yang tidak mau dipanggil dengan julukan ”Pak atau Bu Menteri”? Mungkin kita semua mau.

Walau tugasnya berat, namun jika bicara soal fasilitas dan tanggungan yang diberikan negara kepada para menteri dan pejabat tinggi negara, ibaratnya ”dari rumah sampai keluar rumah” semuanya sudah tersedia.

Gaji pokok menteri

Diawali dengan gaji pokok ditambah tunjangan istri dan anak bersih sebulan sekitar Rp19 juta.

Adapun gaji pokok dan tunjangan pejabat tinggi negara, termasuk Presiden dan Wapres, Rp45-Rp 60 juta sebulan.

Di luar gaji, seorang masih mendapat tunjangan kelebihan jam kerja senilai Rp7,5 juta. Artinya, gaji yang diterima sesuai slip tak selalu sama dengan pendapatannya selama sebulan.

Gaji menteri dan pejabat tinggi negara tentu cukup besar jika dibandingkan dengan gaji terendah pegawai negeri sipil (PNS) golongan IA dengan masa kerja nol tahun pada tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp1,040 juta per bulan.

Bahkan, juga dengan gaji tertinggi PNS golongan IVE yang tercatat sebesar Rp 3,4 juta per bulan.

Padahal, gaji menteri Rp19 juta itu juga belum termasuk honor-honor lain apabila si menteri menjadi anggota lembaga lain atau anggota komisi atau badan lain di luar tugas utamanya.

Kalau ia tercatat menjadi anggota komisi atau badan atau komisaris sebuah BUMN, minimal ia bisa mengantongi honor dari Rp 1 juta hingga Rp 25 juta lagi.

Bisa pakai DOM

Untuk melancarkan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, si menteri masih bisa memanfaatkan dana taktis yang nomenklatur (penamaan)-nya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebut Dana Operasional Menteri (DOM).

Dana ini jumlahnya berbeda-beda setiap menteri atau kementerian atau pejabat tinggi negara, bergantung pada beban tanggung jawabnya. Ada yang menerima Rp100 juta, tetapi ada juga yang menerima Rp 150 juta.

”Setiap menteri memiliki pembebanan tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda,” kata seorang mantan menteri yang enggan disebutkan namanya, Kamis (29/10/2009).

Menurut dia, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas mengantongi DOM sebesar Rp150 juta sebulan.

Paskah Suzetta, mantan Menneg PPN/Kepala Bappenas membenarkan bahwa ia menerima DOM Rp150 juta.

”Akan tetapi, yang saya pakai hanya 10-20 persen saja. Itu pun untuk pembelian tiket ke daerah ataupun ke luar negeri, bayar polisi untuk pembuka jalan dan lainnya.”

“Tetapi, itu semua ada kuitansi sebagai bukti pemakaian,” ungkap Paskah.

Itu urusan gaji dan tunjangan serta dana taktis sang menteri.

Untuk urusan pelayanan, si menteri juga mendapat ”pelayanan” seorang ajudan yang melekat 24 jam per hari bilamana diperlukan.

Ajudan akan siap melayani menteri, mulai dari siap siaga di depan pintu ruang kerja menteri sampai dengan duduk di kursi depan mobil dinas menteri.

Sebuah Toyota Camry seharga Rp350 juta, berikut seorang sopir, akan menemani menteri ke mana pun pergi.

Ia juga tidak perlu merogoh kantongnya untuk bahan bakar, uang perawatan mobil, dan karcis tol.

”Kalau menteri mau pakai sirene yang ngiung ngiung dan pengawalan, menteri bisa saja meminta bantuan polisi.”

“Otomatis DOM-nya akan banyak terpakai karena dananya dari situ,” ujar Paskah, yang menolak menggunakan sirene dan mobil pembuka atau kendaraan bermotor karena risi.

”Hilang” rumah

Sebagai menteri yang berasal dari partai politik seperti dirinya, Paskah mengaku harus mengeluarkan dana ekstra yang berasal dari kantong pribadinya.

”Sebagai menteri parpol, kita harus siap mengeluarkan dana apabila ada permintaan sumbangan dari para konstituen di daerah.”

“Juga untuk bantuan-bantuan sosial lainnya jika ada proposal. Kalau ditotal, pengeluaran saya cukup besar selama menjadi menteri. Minimal, saya kehilangan satu rumah,” katanya.

Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban justru mempertanyakan ukuran enaknya menjadi menteri atau pejabat.

”Fasilitas rumah menteri? Lihatlah, rumahnya sudah tua dan lingkungannya juga tidak nyaman lagi. Mobil dinas? Saya kira biasa saja,” tandas Kaban.

”Kalau gaji Rp 19 juta, memang sudah tahu. Akan tetapi, mau main proyek tidak mungkin."

"Orang sekarang takut dengan penyadapan. Padahal, permintaan sumbangan luar biasa jumlahnya.”

“Sementara beban pekerjaan itu sangat tinggi sekali,” papar Kaban.

”Nombok”

Mantan Menneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Farida Hatta membenarkan besaran gaji yang diterima menteri setiap bulan sebesar Rp19 juta.

Namun, gaji menteri itu sudah lama tidak naik. Sesuai slip gaji, dalam dua tahun gaji itu hanya naik Rp10.000.

”Padahal, sering kali saya mengeluarkan dana yang lebih dari gaji yang diterima. Jumlahnya bisa mencapai Rp10 juta hingga Rp20 juta,” kata Meutia.

Setiap kali kunjungan ke daerah, Meutia menghabiskan dana sekitar Rp4 juta untuk bantuan kepada masyarakat. Itu tidak termasuk dana program departemen.

Menurut Meutia, sejumlah menteri lain pun pernah mengungkapkan keluhan serupa.

Namun, ia tak mempermasalahkan bila harus mengambil uang pribadi karena menjadi menteri adalah sebuah amanah.

Seorang menteri di bidang ekonomi disebut-sebut juga mengaku ”kehilangan” tak hanya rumahnya, tetapi juga sebidang tanah dan mobil mewahnya untuk menopang operasionalisasi jabatan menterinya.

Inilah sisi tidak mengenakkan untuk menjadi seorang menteri.

”Kalau menteri ingin lebih terhormat dan bergaya, memang semakin besar kocek yang harus ia keluarkan,” ungkap Paskah.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Aburizal Bakrie, yang akrab disapa Ical, saat ditanya Kompas terus terang mengaku terpaksa menjual sejumlah saham perusahaannya untuk menomboki pengeluaran yang diakuinya sangat besar sekali sebagai menteri senior.

”Jabatan sebagai menko itu hanya untuk berbakti dan terus terang tidak enak. Karena dari segi dana, lebih banyak kekurangan daripada kelebihannya.”

“Kalau untuk berbakti kepada negara, tentu enak-enak saja menjadi menteri. Itu sebuah kehormatan,” ujar Ical.

Ical menambahkan, ”Menjadi menteri tidak bisa untuk mencari rezeki. Malah uang pribadi yang banyak terpakai. Punya saham terpaksa juga dijual untuk menomboki karena kalau tidak begitu, tidak cukup.”

”Mengapa nombok?”

“Misalnya, kalau kita harus cepat sampai ke tempat tujuan seperti Papua, ya terpaksa pakai uang pribadi. Ini yang tidak enak kalau menjadi menteri,” ujar Ical terkekeh.

Ical disebut-sebut acap kali menggunakan pesawat pribadinya untuk menjalankan tugas negara ke tempat-tempat yang jauh di pelosok.

Terkait itu, ia setuju jika gaji menteri dinaikkan.

 ”Itu terserah pada hasil kerja. Orang tidak bisa diukur dari jumlah yang diterimanya, tetapi dari hasil kerjanya. Apakah itu kerjanya cukup besar dan setara dengan gaji yang diterimanya.”

“Dalam alam reformasi ini, kerja menteri memang bertambah, tetapi juga harus disertai dengan kenaikan gajinya,” papar Ical.

Nah, itulah ulasan mengenai enak dan tidak enaknya menjadi menteri.

Jika Anda ditawari menjadi menteri, apakah Anda siap menanggung semua risikonya?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By berita_semua
      Presiden Joko Widodo telah resmimengumumkan perombakan kabinet Jilid II yang ada di Istana Negara, di Hari Rabu, 27 Juli 2016. Sebanyak 12 posisi menteri kabinet, dan juga satu kepala badan dirombak oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
      Dari 12 posisi menteri yang baru, 8 menteri terdahulu didepak dari posisinya. Mereka itu seperti Rizal Ramli yang ada di posisi Menteri Koordinator Kemaritiman dengan digantikan olehLuhut Binsar Pandjaitan. Luhut itu sendiri sebelumnya menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
      Lalu, ada Yuddy Chrisnandi yang juga ikut dicopot dari jabatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan digantikan oleh Politikus PAN, yang bernama Asman Abnur. Sudirman Said itu sendiri juga ikut dicopot sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan digantikan oleh Archandra Tahar dari kalangan profesional.
      Anies Baswedan itu sendiri juga telah diberhentikan oleh Joko Widodo sebagai Menteri Pendidikan Nasional, dengan digantikan oleh mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang bernama Muhajir. Jabatan Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian juga dicopot oleh Presiden Joko Widodo, dengan digantikan oleh politikus Golkar, yang bernama Airlangga Hartarto.
      Selanjutnya, yakni ada Ignasius Jonan yang juga dicopot oleh Joko Widodo sebagai Menteri Perhubungan. Ia sendiri harus digantikan oleh Direktur Utama PT Angkasa Pura II, yang bernama Budi Karya Sumadi. Ferry Mursyidan Baldan itu sendiri juga ikut dicopot sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dengan diganti oleh Sofyan Djalil.
      Yang terakhir, ada Mawran Ja’far yang dicopot sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Desa, dan Transmigrasi, yang digantikan oleh koleganya sendiri di PKB, yang bernama Eko Putro Sanjoyo.
      Sedangkan itu, ada sebanyak 4 (empat) menteri Joko Widodo yang sebelumnya hanya jabatannya saja yang digeser. Antara lain, seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang bernama Luhut Binsar Pandjaitan yang posisinya digeser sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman. Jabatan dari Menko Polhukam digantikan oleh Ketua Umum Hanura, yang bernama Wiranto.
      Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro itu sendiri digeser menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Bambang itu sendiri digantikan oleh Direktur Bank Dunia, yang bernama Sri Mulyani.
      Sementara itu, untuk Kepala Bappenas yang sebelumnya, bernama Sofyan Djalil digeser sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga posisinya digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Thomas Lembong itu sendiri digantikan oleh politikus Nasdem yang bernama Enggartiasto Lukita.
    • By sorandi_budi

      Berdasarkan pasal 78 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh (karyawan) melebihi ketentuan waktu kerja normal sesuai dengan pola waktu kerja yang ditentukan (dalam Pasal 77 ayat [2] UUK) wajib membayar upah kerja lembursesuai peraturan perundang-undangan (yakni pasal 78 ayat [2] dan ayat [3] dan pasal 11 jo. pasal 10 dan pasal 8 Kepmenakertrans No. KEP-102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur). 
      Ketentuan waktu kerja lembur dan upah kerja lembur tersebut, tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Berdasarkan pasal 78 ayat (4) UUK untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu diatur lebih lanjut secara khusus oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, hingga saat ini pengaturan mengenai ketentuan waktu kerja/waktu kerja lembur serta upah kerja lembur bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu, baru ada 2 (dua) Peraturan, yakni
      Kepmenakertrans. No. 234/Men/2003 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pada Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Daerah Tertentu; Permenakertrans. No. 15/Men/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Pada Sektor Usaha Pertambangan Umum Pada Daerah Operasi Tertentu;  Sedangkan untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu lainnya yang hingga saat ini belum diatur secara khusus, dapat diperjanjikan oleh para pihak dalam Perjanjian Kerja (PK) dan Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan tetap mengindahkan ketentuan umum, antara lain:
      Maksimum 7 jam per-hari untuk pola waktu kerja 6:1 atau maksimum 8 jam per-hari untuk pola waktu kerja 5:2 (Pasal 77 ayat (2) UUK; Apabila melebihi ketentuan waktu kerja yang ditentukan sebagaimana tersebut, wajib diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur dengan hak memperoleh upah kerja lembur.; Pelaksanaan waktu kerja lembur, harus memenuhi syarat-syarat, antara lain : persetujuan (masing-masing) dari pekerja yang bersangkutan; waktu kerja lembur hanya maksimum 3 (tiga) jam per-hari (untuk lembur pada hari kerja; dan komulatif waktu kerja lembur per-minggu maksimum 14 jam, kecuali lembur dilakukan pada waktu hari istirahat mingguan/hari libur resmi (Pasal 78 ayat (1) UUK jo Pasal 3 ayat (2) Kepmenakertrans No. KEP-102/MEN/VI/2004. 
    • By sahyati321

      Putra Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meninggal pagi ini. Telah dikonfirmasi kebenarannya, putra Susi yang bernama Panji Hilmansyah meninggal di Naples, Florida.
      Asisten Menteri Susi Fika Fawzia mengatakan, jenazah akan dimakamkan di tempat kelahiran Susi alias Pangandaran. Kabarnya saat ini jenazah sedang diterbangkan ke Indonesia.
      "Rumah duka di Jl.Widya Chandra V No 26, akan dimakamkan di Pangandaran Jl Merdeka 312," kata Fika kepada Okezone, Senin (18/1/2016).
      Sebelumnya, beredar pesan singkat pagi ini, jenazah putra Menteri Susi yang meninggal di Flroida tengah di pulangkan ke Indonesia.
      Berikut pesan singkat yang beredar:
       
    • By berita_semua

      Belum cukup sehari dilaksanakan, kebijakan Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan yang melarang operasi transportasi online seperti Go-Jek, Grabike, Grab Taxi termasuk Uber Taxi dan sebagainya akhirnya dibatalkan.
      Pembatalan tersebut terjadi, setelah kebijakan Jonan menuai reaksi masyarakat termasuk Ketua HIPMI, Bahlil Lahadia dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga Menteri Perhubungan (Menhub) Jonan kembali mengizinkan layanan ojek online ataupun layanan kendaraan online sejenis lainnya beroperasi kembali.
      Menurut Presiden Jokowi, ojek online hadir dan berkembang karena dibutuhkan masyarakat.
      “Itu yang namanya ojek, yang namanya Go-Jek, ya ini kan hadir karena dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang harus digarisbawahi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (18 Des 2015).
      Karena itu, kata Jokowi, keberadaan ojek berbasis aplikasi jangan dibenturkan oleh peraturan apa pun yang dibuat kementerian terkait.
      Akhirnya Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan, mencabut kebijakan larangan operasi transportasi berbasis online. Sambil menunggu alternatif lainnya, ia mempersilakan transportasi berbasis aplikasi ini untuk tetap beroperasi.
      Jonan dalam rilisnya menjelaskan, sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan roda dua sebenarnya tidak dimaksudkan untuk sebagai angkutan publik. Namun realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai.
      Kesenjangan antara kebutuhan transportasi dengan kemampuan menyediakan angkutan publik tersebut kemudian diisi oleh ojek dan beberapa waktu terakhir juga dilayani oleh transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek dan lainnya.
      “Atas dasar itu, ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak,” ujarnya.
      Jonan menambahkan, Ojek dan transportasi umum berbasis aplikasi dipersilakan tetap beroperasi sebagai solusi sampai transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak.
      Sementara terkait dengan aspek keselamatan di jalan raya yang menjadi perhatian utama pemerintah, Jonan menganjurkan para pelaku startup transportasi online untuk berkonsultasi dengan Korlantas Polri.
      Sekedar informasi, sejak tahun 2011 hingga kini marak beroperasi layanan transportasi berbasis aplikasi online seperti Uber Taksi, Go-Jek, Grab Taksi, Go-Box, Grab Car, Lady-Jek, Blu-Jek
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy