Jump to content
fhajar

MRT adalah Keputusan Politiknya Jokowi dan Ahok

Recommended Posts

Calon presiden petahana Joko Widodo menegaskan bahwa Moda Raya Transportasi (MRT) yang kini sudah bisa dinikmati masyarakat Jakarta merupakan keputusan politiknya saat menjabat gubernur DKI bersama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang kala itu wakil gubernur.

"Itu pun putusan politiknya, kita putuskan saat saya jadi Gubernur saat itu dengan Pak Ahok," kata Jokowi saat menghadiri deklarasi dukungan 10.000 pengusaha untuk Jokowi-Ma'ruf di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Jokowi meminta para pengusaha yang hadir dalam acara itu segera menjajal MRT yang saat ini masih dalam tahap ujicoba. Presiden Jokowi sendiri sudah menjajal MRT sebanyak dua kali, termasuk saat menghadiri acara deklarasi dukungan di Istora ini.

1249455190_jokowidimrt.jpg.2c3127d70845f5033bd5f92a10e12419.jpg

Jokowi mengatakan, pembangunan MRT di Jakarta sebenarnya sudah terlambat. Proyek itu menurut dia sudah diajukan sejak 30 tahun silam, namun selalu ditolak oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Alasannya karena tak membawa keuntungan.

Namun, Jokowi mengaku ia tidak melihat untung dan rugi saat memutuskan untuk membangun MRT.

"Yang namanya transportasi massal itu ya rugi. Saat itu saya dipaparkan rugi. Kalau untung rugi, itu untuk para pengusaha. Kalau untuk negara, hitungannya bukan untung dan rugi," kata Jokowi disambut riuh para pengusaha yang hadir.

Menurut Jokowi, pembangunan transportasi massal harusnya memperhitungkan manfaat dan kepentingan masyarakat dan negara.

Jokowi menyebut, saat ia menjabat Gubernur DKI dulu, kerugian dari kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi sudah mencapai Rp 60 Triliun setiap tahunnya. Saat ini kerugian akibat kemacetan ditaksir mencapai Rp 100 Triliun.

"Apa mau diteruskan? Lebih baik dipakai untuk bangun MRT LRT benar? Itu yang namanya keputusan politik sehingga secara makro negara kita tetap untung gede," kata dia. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By BisaJadi
      Adamas Belva Syah Devara atau akrab dikenal Belva Devara, akhirnya mundur dari jabatan Staf Khusus Presiden Republik Indonesia pada Selasa, 21 April 2020. Belva memang jadi sorotan publik, karena perusahaannya Ruang Guru menjadi mitra pemerintah untuk memberi pendampingan kepada para pengangguran melalui program kartu pra kerja.
      “Saya sampaikan informasi terkait pengunduran diri saya sebagai Staf Khusus Presiden,” kata Belva melalui surat terbuka yang diunggah ke instagram.
      Menurut dia, pengunduran diri tersebut sudah disampaikan dalam bentuk surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 15 April 2020, dan disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi pada 17 April 2020.
       
    • By VOAIndonesia
      Presiden Joko Widodo dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed, mengadakan pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Minggu sore (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Enam belas perjanjian kerjasama dalam bidang keagamaan, pendidikan, pertanian, kesehatan dan penanggulangan terorisme berhasil dicapai dalam lawatan Presiden Joko Widodo ke Abu Dhabi pekan lalu.
      Dalam pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab [PEA], Mohamed bin Zayed, Minggu sore (12/1), Presiden Jokowi menyaksikan penandatanganan kerjasama di antara delegasi Indonesia dan PEA.
      Selain 16 perjanjian itu, disepakati pula 11 perjanjian bisnis dalam bidang energi, migas, petrokimia, pelabuhan, telekomunikasi, dan riset. Total nilai investasi yang disepakati mencapai 22,89 miliar dolar Amerika atau sekitar 314,9 triliun rupiah.

      Presiden Jokowi dan Pengran Mohamed bin Zayed menyaksikan pertukaran dokumen perjanjian kerjasama di Istana Qasr Al Watan, Minggu (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Pernyataan pers yang diterima VOA menyatakan bahwa selain kerjasama ekonomi, Presiden Jokowi juga ingin menjadikan Persatuan Emirat Arab PEA sebagai mitra dalam pendidikan Islam yang modern, moderat dan penuh toleran. “Hal ini sangat penting artinya bagi upaya mencegah ekstremisme dan terorisme,” ujar presiden.
      Harapan serupa disampaikan Putra Mahkota Mohamed bin Zayed yang menggarisbawahi Islam sebagai agama perdamaian. “Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Islam selalu mengedepankan kedamaian,” tegasnya. Ia juga memuji Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dan mengatakan “Islam di Indonesia dapat menjadi contoh Islam yang damai.”

      Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed usai pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Watan, Minggu sore (12/1). (Courtesy : Setpres RI).
      Selain menandatangani perjanjian kerjasama, Jokowi juga melihat kemungkinan pembentukan “Indonesian Sovereign Wealth Fund,” yaitu semacam dana abadi untuk mengatur dana publik dan menginvestasikannya ke aset-aset yang luas dan beragam untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.
    • By Iqbal_Maulana
      Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjelaskan, alasan pihaknya tak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Pulau Reklamasi, Teluk Jakarta karena Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) tak kunjung disahkan oleh DPRD.
      Namun, kini Gubernur Anies Baswedan menerbitkan 932 IMB di Pulau Reklamasi. Hal itu mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota Pulau C, D, dan E Hasil Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara.
      Ahok mengatakan, Pergub nomor 206 Tahun 2016 itu tak bisa dijadikan landasan hukum untuk menerbitkan IMB ke pengembang kepada pengembang Pulau D, PT Kapuk Naga Indah. Sebab, pergib itu tak mengatur kewajiban kontribusi tambahan dari pengembang sebesar 15 persen yang diajukannya.
      "Hanya pasal soal 15 persen saja DPRD tidak mau ketok palu, khususnya Taufik CS dan Sanusi. Anies memang hebat bisa tidak mau 15 persen buat bangun DKI? Sama halnya dengan oknum DPRD yang menolak ketok palu Perda karena Pasal 15 persen kontribusi tambahan," kata Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (19/6/2019).
      Ahok menuturkan, dirinya mengeluarkan pergub itu untuk mempermudah warga Jakarta memililki IMB.
      "Intinya Pergub itu aku keluarkan buat bantu rakyat DKI yang keburu punya rumah, tetapi tidak bisa buat IMB," tuturnya.
      Mantan Bupati Belitung Timur itu mengatakan, semestinya Anies dalam menerbitkan IMB ke pengembang harus menunggu pengesahan Raperda RZWP3K disahkan.
      "Khusus pulau reklamasi saat itu tidak bisa terbitkan IMB karena belum ada dasar perdanya," ujarnya.
      Sebagai informasi, Dinas Penaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP) DKI Jakarta telah menerbitkan IMB untuk 932 bangunan yang terdiri dari 409 rumah mewah dan 212 kantor di lahan reklamasi Pulau C dan D.
    • By Iqbal_Maulana
      Beredar kabar capres Prabowo Subianto telah bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bali beberapa waktu lalu. Pertemuan Jokowi-Prabowo itu juga disebut-sebut dihadiri Hasyim Djojohadikusumo.
      Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko belum mengetahui informasi tersebut. Meski demikian, ia membenarkan bahwa selama ini Jokowi memang ingin bertemu dengan Prabowo yang menjadi pesaingnya di Pilpres 2019 tersebut.
      "Yang perlu kita catat, dari awal Pak Jokowi sudah menginginkan adanya pertemuan," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/6/2019).
      Moeldoko juga belum mengetahui secara persis bagaimana informasi terbaru soal rencana pertemuan Jokowi-Prabowo. Bahkan, kata dia, rencana pertemuan tersebut belum ada titik terang.
      Mantan Panglima TNI itu juga belum bersedia komentar apakah selama ini yang menjadi komunikator antara Jokowi ke Prabowo merupakan Kepala BIN Jendral (Purn) Budi Gunawan.
      "Ya sementara substansinya kita belum tahu dan intinya bahwa upaya mencukupi untuk bisa bertemu dengan beliau kan sangat kuat. Itu," tandasnya.
      Seperti diketahui, capres Jokowi berkali-kali menyampaikan keinginannya bertemu dengan Prabowo Subianto usai kontestasi Pilpres 2019. Namun, keinginan Jokowi tersebut ibrat gayung yang tak bersambut.
      Jokowi telah mengutus Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang merupakan senior Prabowo di Kopassus namun pertemuan yang direncanakan di rumah makan Jepang itu gagal.
      Selanjutnya, Jokowi kembali mengutus Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk menjembatani pertemuannya dengan Prabowo. Kendati Prabowo telah bertemu JK, namun tak ada sinyal bahwa capres nomor 02 itu akan menerima Jokowi dalam waktu dekat.
      Di sisi lain, Prabowo memastikan bahwa akan menemui seterunya di Pilpres dalam dua kali pesta demokrasi tersebut. Mantan Danjen Kopassus itu bersedia menemui Jokowi guna mendinginkan tensi politik. Namun, kata dia, pertemuan itu akan ada waktunya.
      "Nanti kita lihat. Semua ada waktunya," ucap Prabowo kala melayat ke kediaman SBY di Puri Cikeas, Bogor, Senin 3 Juni 2019.
    • By Males
      Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin menilai kemenangan optimistis perolehan suara paslon 01 mampu menembus batas psikologis 80 juta suara. Dengan demikian, kemenangan Jokowi-Amin sudah berada di depan mata.
      “Kemenangan 01 sudah di depan mata. Kami prediksi perolehan suara Jokowi-Amin segera mencapai 80 juta pada Rabu. Berarti sudah menembus batas psikologis untuk klaim kemenangan,” ujar Wakil Direktur Saksi TKN Jokori-Ma’ruf, Lukman Edy, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/5/2019).
      War Room TKN menemukan sejumlah fakta Pilpres 2019 sebagai berikut:
      Jumlah DPT
      192.828.520
      Jumlah TPS
      813.350
      Formulir C1
      761.540 (rekap TKN)
      Jumlah Pemilih
      145.454.500
      Tingkat Partisipasi
      80,09%
      Rata-rata pemilih/TPS
      191 per TPS
      Total Suara Maksimum
      155.400.504
      Batas Psikologis Klaim Menang
      80.000.000
      Saat ini, TKN masih terus menggerakan personel War Room-nya untuk mengumpulkan dan memverifikasi data C1 dari seluruh TPS yang melakukan pemilu ulang maupun lanjutan. Diharapkan, seluruh proses rekapitulasi dapat rampung sebelum tanggal 22 Mei 2019.
      People Power Jangan Inkonstitusional
      TKN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersabar dan menahan diri, sehingga terhindar dari hasutan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang asal menuding pemilu curang. Jika terjadi kecurangan segera laporkan ke pihak Bawaslu beserta alat bukti yang otentik.
      “Kita sama-sama menjaga situasi tetap aman dan damai. Jika ada keberatan gunakan jalur laporan yang telah disediakan undang-undang. Semua ada aturan mainnya. People power jangan digunakan melawan konstitusi,” ujar Lukman Edy.
      TKN Jokowi-Amin mengundang seluruh masyarakat untuk bergabung dalam proses real count menuju 80 juta suara bertempat di War Room TKN, Gedung HighEnd lantai 2, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, sore nanti pukul 16.00 WIB.
×
×
  • Create New...