Jump to content
  • Our picks

    • 4 Fakta Istri Ifan Seventen Dylan Sahara
      Vokalis band Seventeen, Ifan harus kehilangan sang istri Dylan Saharasaat bencana tsunami menerjang Pantai Tanjung Lesung, Banten pada Sabtu, 22 Desember 2018.

      Ifan Seventeen sempat mencari tahu keberadaan sang istri selama dua hari hingga akhirnya ditemukan meninggal dunia di RSUD Pandeglang.
      • 1 balasan baru
    • Agar Tidak Kecanduan Media Sosial
      Media sosial yang pada awalnya hanya bisa digunakan melalui komputer atau laptop, sekarang lebih banyak yang mengaksesnya melalui ponsel.
      • 0 balasan baru
    • Firefox Kembali Tingkatkan Keamanan Data Pengguna
      Firefox melanjutkan peningkatan layanan Firefox Monitor. Browserbesutan Mozilla itu akan memberikan notifikasi langsung kepada pengguna jika situs web yang dikunjung mengalami gangguan keamanan.
      • 2 balasan baru
    • Gaji Pilot Lion Air JT-610 Tercatat Hanya Rp3,7 Juta
      Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengungkap besaran gaji dari pilot Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Karawang sebesar Rp3,7 juta per bulan. Sementara Co-Pilot sebesar Rp 20 juta.
      • 0 balasan baru
    • Lari hingga Minum Urine, 3 Kisah Keajaiban Korban Selamat Gempa dan Tsunami Dahsyat
      Musibah gempa dan tsunami di Donggala dan Palu kini tengah menjadi sorotan. Apalagi jumlah korban jiwa mencapai lebih dari 1.500 orang.

      Banyaknya korban akibat musibah bencana alam biasanya yang menjadi perhatian. Meski sejumlah orang berhasil menyelamatkan diri.

      Beberapa orang yang selamat menceritakan bagaimana mereka bisa selamat di tengah kepungan bahaya bencana tersebut. Terdengar seperti mukjizat dan keajaiban, tapi nyata bahwa orang-orang itu lolos maut dari gempa atau tsunami dahsyat.
      • 0 balasan baru
CTO_Ngobas

Hakim Anti Suap yang Pernah Ditolak DPR Jadi Hakim Agung Kini Menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Recommended Posts

Screenshot_1006.png

Quote

Mahkamah Agung RI sukses menyelenggarakan sidang Paripurna Khusus dalam rangka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial pada Kamis 26 April 2018 di ruang Kusumah Atmadja, Lt. 14 Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia dan terbuka untuk umum ini dibuka langsung pukul 10.00 WIB oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. Hatta Ali, S.H., M.H., sementara untuk pelaksanaan sidang Paripurna Khusus ini diketuai oleh Sekretaris MA RI, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. 

Hasil sidang memutuskan Dr. Sunarto, S.H., M.H., resmi terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Dr. Sunarto, S.H., M.H., meraih 24 (dua puluh empat) suara unggul 3 (tiga) suara dari pesaingnya Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., yang meraih 21 (dua puluh satu) suara, sementara satu suara dinyatakan tidak sah. Satu suara yang tidak sah tersebut berisi nama Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., yang bukan merupakan calon dengan perolehan suara terbanyak dalam voting putaran pertama. Pemilihan ini dilakukan setelah Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial sebelumnya, Suwardi, S.H., M.H., memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2017 lalu. 1 Hari sebelum digelar pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Mahkamah Agung melakukan konferensi pers. Adapun pemilihan ini baru digelar sekarang karena adanya isu revisi RUU Jabatan Hakim mengenai Jumlah Wakil Ketua Bidang Non-yudisial. "Mengapa tidak langsung diisi karena ada informasi akan ada revisi UU yang ada perbaikan-perbaikan, antara lain nanti menurut UU yang baru adalah Wakil Ketua ini ada 2, tetapi sampai hari ini tentang ini tidak ada perubahan", ujar Kabiro Hukum dan Humas MA RI, Dr. Abdullah, S.H., M.S., dalam Konferensi Pers yang dihelat pada Hari Rabu 25 April 2018.

Berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 78 tahun 2018, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial dipilih melalui proses voting dari dan oleh Hakim Agung, yang saat ini berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang. Keseluruhan Hakim Agung tersebut memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, hal ini diatur berdasarkan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 5 tahun 2004, dan terakhir UU RI No. 3 tahun 2009 yang menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. 

Pada pemilihan hari ini terdapat dua Hakim Agung yang berhalangan hadir (satu orang sakit dan satu orang sedang melaksanakan umrah). Namun ketidakhadiran dua orang Hakim Agung tersebut tidak membatalkan proses pemilihan, karena proses pemilihan dinyatakan sah bila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Hakim Agung yang ada pada Mahkamah Agung RI. 

Pada putaran pertama terdapat Sembilan calon Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial terpilih, berikut hasil rekapitulasinya : 

  1. Dr. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. sebanyak 1 suara  
  2. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. sebanyak 6 suara 
  3. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. sebanyak 8 suara  
  4. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H sebanyak 9 suara 
  5. Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum. sebanyak 13 suara 
  6. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. sebanyak 3 suara 
  7. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. sebanyak 1 suara 
  8. Dr.H. Suhadi, S.H., M.H. sebanyak 4 suara 
  9. Dr. Yulius, S.H., M.H. sebanyak 1 suara 

Karena tidak memenuhi kuorum, Ketua Mahkamah Agung memutuskan dilakukan pemilihan putaran kedua, dengan calon yang mendapat suara terbanyak yaitu Hakim Agung Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,. Dalam sambutannya, Sunarto mengucapkan terima kasih kepada semua Hakim Agung yang telah memilih baik memilih dirinya maupun memilih Hakim Agung Andi Samsan Nganro. "Saya akan berusaha memantaskan diri dalam hal kemampuan dan pengetahuan. Dan saya akan senantiasa menjaga integritas agar dapat membantu para jajaran pimpinan khususnya Ketua Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung.", Janji Sunarto. 

Sementara Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan selamat kepada pejabat terpilih dan Hatta berharap pejabat tersebut dapat mengemban tugas dan amanah yang dipercayakan kepadanya selama 5 tahun mendatang. "Kami berharap kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial yang baru terpilih dapat bekerja dengan penuh keikhlasan dan bekerja secara cerdas dalam mendukung program-program Mahkamah Agung dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.", Harap Hatta.

Mengenal Sosok Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial yang baru

Sebagai informasi, berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP), Sunarto lahir di Sumenep pada 11 April 1959. Sunarto meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Perdata pada tahun 1984. Dua tahun setelah lulus (1986), Sunarto mengawali karier sebagai Calon Hakim di PN Surabaya dan juga diberikan amanat oleh Ketua Pengadilan setempat (pada masa itu) untuk membantu bidang kepegawaian. Pengabdiannya sebagai Hakim bermula pada tahun 04 Juli 1987 di PN Merauke. Ia bertugas di sana hingga 23 Mei 1992. Dari PN Merauke, Sunarto dipindah ke PN Blora. Ia mengemban tugas di wilayah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur itu dari tahun 1992 hingga 1998. Setelah itu, pada tahun 1998-2003, Sunarto pindah tempat tugas di PN Pasuruan. Kemudian pada tahun 2001 Sunarto berhasil meraih gelar Pascasarjana Hukum Bisnis pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Karier Sunarto mulai menanjak ketika dipindah ke PN Trenggalek. Pada tahun 2003, ia diangkat menjadi Wakil Ketua PN Trenggalek dan pada tahun yang sama pula, posisinya naik menjadi Ketua PN Trenggalek. Pada tahun 2005 saat usianya menginjak 46 tahun, Sunarto diangkat menjadi Hakim Tinggi dengan penugasan pertama di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tidak sampai dua tahun bertugas di sana, Sunarto ditarik ke Jakarta untuk menjadi Hakim Tinggi pengawas pada Badan Pengawasan MA. Tugas itu diembannya sejak tahun 2006 hingga tahun 2010. Pada tahun 2010 karier Sunarto menanjak lagi, di Badan Pengawasan MA RI, ia diberi amanah menjadi Inspektur Wilayah II. Kemudian, Sunarto berhasil meraih gelar Doktoral Ilmu Hukum pada Universitas Airlangga pada tahun 2012. 

Pada 30 September 2013, Sunarto dilantik Ketua MA Hatta Ali untuk menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam mengawasi perilaku Hakim (Kepala Badan Pengawasan). Sunarto juga sempat ditolak sebanyak 2 kali sebagai Calon Hakim Agung oleh DPR pada tahun 2013-2014. Di tahun 2015, ia pun berhasil menjadi Hakim agung. Tahun 2017 lalu Sunarto dilantik sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Di lingkungan Mahkamah Agung, sosok Sunarto yang kini mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial dikenal sebagai sosok yang religius, berintegritas tinggi dan berpembawaan kalem. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Share this post


Link to post
Bagikan di situs lain
On 4/27/2018 at 1:13 PM, paimin said:

masih ada gitu yang anti suap?

Ada 
Contohnya Pak Artidjo 

Dan masih banyak lagi 

Media #ZamanNow kan cenderung bikin berita tentang issue-issue yang terlihat dipermukaan, sementara yang positif-positif justru malah ndak kesorot. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak.  

Share this post


Link to post
Bagikan di situs lain

Buat akun atau masuk untuk berkomentar

Anda harus menjadi anggota untuk memberikan komentar

Buat sebuah akun

Mendaftar untuk account baru dalam komunitas kami. Mudah!

Daftarkan akun baru

Masuk

Sudah mempunyai akun? Masuk disini.

Masuk Sekarang

  • Konten yang sama

    • Oleh berita_semua
      Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta semua pihak tidak mencampuri kasus hukum dalam laporan dugaan penistaan agama. Hal ini terkait demo yang akan dilakukan sejumlah ormas yang mendesak polisi mengusut laporan tersebut pada Jumat 4 November.
      Menurut Ahok, lebih baik proses hukum berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa ada paksaan.
      "Itu namanya mencampuri urusan hukum," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016).
      Ahok menyebut, gerakan untuk menjadikannya sebagai tersangka kasus hukum sudah lama ada. Dia mencontohkan, kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus dugaan suap reklamasi di utara Jakarta.
      "Gerakan ini kan sudah dilakukan waktu kasus Sumber Waras dan kasus reklamasi," kata dia.
      Oleh karena itu, Ahok mengimbau warga tidak mencampuri urusan hukum. Ahok pun mengajak semua warga bersama-sama mengawasi isi berita acara pemeriksaan (BAP) miliknya.
      "Itu yang saya katakan, jangan mencampuri urusan hukum lalu memaksa. Tapi Anda harus sama-sama mengawasi isi BAP saya. Itu yang saya bilang. Silakan Anda lihat dan awasi. Tapi bukan berarti mencampuri hukum. Mau nangkap orang, tersangkai orang. Ini negara hukum," Ahok menandaskan.
    • Oleh davidbo
      Seorang perempuan di Texas melayangkan gugatan melalui pengadilan setelah diabaikan karena melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya. Ia bahkan menuntut lebih dari USD70 ribu atau Rp933 juta atas kerugian yang dideritanya.
      Kisah bermula saat perempuan tersebut dipenjara pada Mei 2014. Seorang sipir bernama Felipe Santiago Peralez tiba-tiba masuk ke selnya dan melakukan pelecehan seksual.
      “Peralez (yang sekarang mantan polisi) memasukkan tangannya ke daerah intim penggugat malam itu (29 Mei 2014). Membuat dia menangis karena kesakitan dan takut,” demikian salah satu isi laporan penggugat.
      Merasa dilecehkan, korban lantas melaporkan hal tersebut kepada penjaga penjara lain. Kepala polisi itu melihat video pemerkosaan yang dimaksud. Namun tanggapannya ternyata hanya biasa saja. Alih-alih memproses laporan itu, dia hanya menawari si pelapor sepotong taco, camilan khas Meksiko.
      Ia kemudian dipindahkan ke penjara lain. Dia melaporkan kembali kasus pelecehan seksual yang dialaminya, tetapi sekali lagi petugas di penjara baru itu menyuruh dia melupakan insiden tersebut dan melanjutkan saja hidupnya.
      Akibat kejadian tersebut, perempuan Texas itu mengadukan beberapa polisi Kota La Joya di Hidalgo County. Peralez dan sejumlah petugas lain digugat karena dianggap telah mengabaikan pemeriksaan medis terhadapnya.
      Peralez sendiri sudah diberhentikan dari jabatannya dan disidangkan sejak Agustus 2015. Ada tiga tuduhan yang didakwakan kepadanya, termasuk kekerasan terhadap hak warga sipil dan penganiayaan. Ia divonis penjara 180 hari di penjara Texas dan 30 hari di penjara Hidalgo.
      Kasus ini memang sudah terjadi dua tahun lalu, baru pada Desember 2014 mendapat perhatian seorang Texas Ranger Bobby Garcia dan masih diproses hingga kini.
    • Oleh iranuindah
      Perut mual dan menjadikan kita muntah adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Mual dan muntah ini sendiri bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Bisa saja hal tersebut adalah karena mencium bau sesuatu yang sangat menyengat dan membuat mual serta muntah, karena sedang melakukan perjalanan dan akhirnya mabuk perjalanan atau bisa juga karena kondisi kesehatan fisik yang sedang drop.
      Kalau muntah di hari biasa hal ini hukumnya boleh-boleh saja. Tapi, bagaimana jika muntah saat kita sedang menjalankan ibadah puasa? Dikutip dari laman emirates247.com, muntah selama berpuasa akan menjadikannya memiliki dua hukum. Hukum pertama yakni boleh-boleh saja dan membuat puasa tetap sah. Sementara hukum kedua tidak boleh dan muntah akan membatalkan ibadah puasa.
      Dr Ali Ahmed Mashael dari Grand Mufti di Islamic Affairs & Charitable Department di Dubai mengatakan bahwa, 
      Apa yang dikatakan Dr Ahmed Mashael tentang muntah tidak membatalkan puasa juga dijelaskan dalam sebuah hadist, "Tiga perkara yang tidak membatalkan puasa adalah muntah, hijamah (bekam) dan ihtilam (mimpi basah). (HR Tirmizy dan Al-Baihaqi)." Tapi tetap ingat, beberapa ulama mengatakan bahwa muntah yang tidak membatalkan puasa adalah muntah yang tidak disengaja. Untuk muntah yang disengaja, hal ini tetap membatalkan puasa.
      So, buat kamu yang puasanya tidak batal hingga beduk maghrib tiba, pastikan untuk tidak muntah secara disengaja. Pastikan pula bahwa kamu tidak melakukan berbagai aktivitas yang memungkinkan kamu muntah nantinya. Semoga, informasi ini bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan tetap semangat ya?
    • Oleh restiani
      Hari Jumat (23/10) kemarin adalah salah satu hari bersejarah bagi warga Aceh. Yap, kamu yang tinggal di Bumi Serambi Mekkah itu harus lebih menjaga tingkah laku karena kemarin resmi Qanun Jinayah berlaku di Aceh. Qanun (Peraturan Daerah) soal hukum Jinayah sendiri mengatur tentang perbuatan yang dilarang Syariat Islam.
      Jika kamu tak tahu, ada sekitar 11 tindakan yang diatur oleh Qanun Jinayah. Beberapa di antaranya adalah Ikhtilath (bermesraan bukan suami istri), Khalwat (berada di ruang tertutup bukan muhrim), Liwath (gay/homo), Musahaqah (lesbian), Maisir (judi) dan Khamar (minuman keras). Setelah melakukan sosialisasi lebih dari satu bulan, Qanun Jinayah yang menuai pro-kontra inipun resmi berlaku.
      Dengan demikian jika ada yang melanggar penerapat Syariat Islam di Aceh, maka bisa dijerat Qanun Nomor 6 tahun 2015 soal Hukum Jinayat. Hanya saja Qanun Jinayah di Aceh cuma berlaku untuk umat Islam dan tak bisa menjerat Non Muslim yang tinggal di Aceh sana, seperti dilansir Merdeka.

      "Banda Aceh jadi kota terakhir untuk sosialisasi Qanun Jinayat. Bagi mereka yang mau protes silahkan saja. Tapi yang jelas Qanun ini tidak bersinggungan dengan hukum positif lain yang berlaku di Aceh dan tidak melanggar HAM. Jika tidak kita terapkan, malah kita yang melanggar hukum," ujar Munawar Ali, Kepala Bidang Hukum Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh.
      Sebagai perundangan Syariat Islam, hukuman yang ada dalam Qanun Jinayah pun berbeda. Di mana para pelaku yang melanggar bisa mendapatkan hukuman cambuk atau denda berupa emas hingga penjara. Cambuk yang diterima pun berbeda-beda. Ada kalanya bisa dihukum cambuk 10 kali atau denda 100 gram emas hingga cambuk 150 kali atau denda 1,5 kilogram emas.
      Nah soal Qanun Jinayah di Aceh ini, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu setuju atau tidak?
    • Oleh Ngobas
      Mantan pegawai Nazi, Oskar Groening, di ruang sidang pengadilan di Lueneburg, Jerman utara (8/7).
      Sebuah pengadilan Jerman telah menghukum mantan pejabat Nazi berusia 94 tahun dengan empat tahun penjara karena bekerja sebagai bendahara di kamp kematian Auschwitz selama Perang Dunia II.
      Pengadilan di Lueneburg hari Rabu (15/7) menjatuhkan vonis terhadap Oskar Groening, yang dinyatakan bersalah karena telah membantu pelaku kejahatan dalam lebih dari 300.000 pembunuhan.
      Groening mengaku telah bekerja di kamp kematian tersebut, mengumpulkan uang dan barang milik orang-orang Yahudi yang tiba di sana dari Mei sampai Juli 1944. Sebagian besar tahanan dibunuh di kamar gas tak lama setelah sampai.
      Groening, yang diberi julukan "Bendahara Auschwitz," mengakui "rasa bersalah moral" untuk aksinya namun mengatakan ia tidak pernah terlibat langsung dalam pembunuhan para tahanan.
      Ia mengaku tahu dengan pembunuhan para tahanan di kamar gas, sebagian besar darinya Yahudi, dan memohon maaf.
      Lebih dari 1,3 juta orang dikirim ke kamp Auschwitz di Polandia yang didukui Nazi antara Juni 1940 dan Januari 1945, sebagai bagian dari "Solusi Akhir," atau rencana Adolf Hitler untuk membasmi Yahudi di Eropa.
      Sekitar 1,1 juta dari mereka, terutama Yahudi, mati dalam kamar gas atau akibat perlakuan kejam, kelaparan dan penyakit. Secara keseluruhan, Nazi membunuh sekitar enam juta dari 11 juta Yahudi sebelum perang di Eropa.
      Sumber: voaindonesia.com
×

Important Information

Kami menggunakan cookie. Mereka tidak menakutkan, tetapi beberapa orang berpikir mereka. Terms of Use & Kebijakan Privasi