Jump to content
CTO_Ngobas

Hakim Anti Suap yang Pernah Ditolak DPR Jadi Hakim Agung Kini Menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Recommended Posts

Screenshot_1006.png

Quote

Mahkamah Agung RI sukses menyelenggarakan sidang Paripurna Khusus dalam rangka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial pada Kamis 26 April 2018 di ruang Kusumah Atmadja, Lt. 14 Gedung Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia dan terbuka untuk umum ini dibuka langsung pukul 10.00 WIB oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. Hatta Ali, S.H., M.H., sementara untuk pelaksanaan sidang Paripurna Khusus ini diketuai oleh Sekretaris MA RI, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. 

Hasil sidang memutuskan Dr. Sunarto, S.H., M.H., resmi terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial. Dr. Sunarto, S.H., M.H., meraih 24 (dua puluh empat) suara unggul 3 (tiga) suara dari pesaingnya Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., yang meraih 21 (dua puluh satu) suara, sementara satu suara dinyatakan tidak sah. Satu suara yang tidak sah tersebut berisi nama Hakim Agung Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM., yang bukan merupakan calon dengan perolehan suara terbanyak dalam voting putaran pertama. Pemilihan ini dilakukan setelah Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial sebelumnya, Suwardi, S.H., M.H., memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2017 lalu. 1 Hari sebelum digelar pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Mahkamah Agung melakukan konferensi pers. Adapun pemilihan ini baru digelar sekarang karena adanya isu revisi RUU Jabatan Hakim mengenai Jumlah Wakil Ketua Bidang Non-yudisial. "Mengapa tidak langsung diisi karena ada informasi akan ada revisi UU yang ada perbaikan-perbaikan, antara lain nanti menurut UU yang baru adalah Wakil Ketua ini ada 2, tetapi sampai hari ini tentang ini tidak ada perubahan", ujar Kabiro Hukum dan Humas MA RI, Dr. Abdullah, S.H., M.S., dalam Konferensi Pers yang dihelat pada Hari Rabu 25 April 2018.

Berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 78 tahun 2018, Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial dipilih melalui proses voting dari dan oleh Hakim Agung, yang saat ini berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang. Keseluruhan Hakim Agung tersebut memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, hal ini diatur berdasarkan UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 5 tahun 2004, dan terakhir UU RI No. 3 tahun 2009 yang menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. 

Pada pemilihan hari ini terdapat dua Hakim Agung yang berhalangan hadir (satu orang sakit dan satu orang sedang melaksanakan umrah). Namun ketidakhadiran dua orang Hakim Agung tersebut tidak membatalkan proses pemilihan, karena proses pemilihan dinyatakan sah bila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Hakim Agung yang ada pada Mahkamah Agung RI. 

Pada putaran pertama terdapat Sembilan calon Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial terpilih, berikut hasil rekapitulasinya : 

  1. Dr. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. sebanyak 1 suara  
  2. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum. sebanyak 6 suara 
  3. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. sebanyak 8 suara  
  4. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H sebanyak 9 suara 
  5. Dr. H. Sunarto, S.H., M.Hum. sebanyak 13 suara 
  6. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. sebanyak 3 suara 
  7. Soltoni Mohdally, S.H., M.H. sebanyak 1 suara 
  8. Dr.H. Suhadi, S.H., M.H. sebanyak 4 suara 
  9. Dr. Yulius, S.H., M.H. sebanyak 1 suara 

Karena tidak memenuhi kuorum, Ketua Mahkamah Agung memutuskan dilakukan pemilihan putaran kedua, dengan calon yang mendapat suara terbanyak yaitu Hakim Agung Dr. Sunarto, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,. Dalam sambutannya, Sunarto mengucapkan terima kasih kepada semua Hakim Agung yang telah memilih baik memilih dirinya maupun memilih Hakim Agung Andi Samsan Nganro. "Saya akan berusaha memantaskan diri dalam hal kemampuan dan pengetahuan. Dan saya akan senantiasa menjaga integritas agar dapat membantu para jajaran pimpinan khususnya Ketua Mahkamah Agung dalam mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung.", Janji Sunarto. 

Sementara Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan selamat kepada pejabat terpilih dan Hatta berharap pejabat tersebut dapat mengemban tugas dan amanah yang dipercayakan kepadanya selama 5 tahun mendatang. "Kami berharap kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial yang baru terpilih dapat bekerja dengan penuh keikhlasan dan bekerja secara cerdas dalam mendukung program-program Mahkamah Agung dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.", Harap Hatta.

Mengenal Sosok Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial yang baru

Sebagai informasi, berdasarkan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP), Sunarto lahir di Sumenep pada 11 April 1959. Sunarto meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga Surabaya dengan mengambil konsentrasi Hukum Perdata pada tahun 1984. Dua tahun setelah lulus (1986), Sunarto mengawali karier sebagai Calon Hakim di PN Surabaya dan juga diberikan amanat oleh Ketua Pengadilan setempat (pada masa itu) untuk membantu bidang kepegawaian. Pengabdiannya sebagai Hakim bermula pada tahun 04 Juli 1987 di PN Merauke. Ia bertugas di sana hingga 23 Mei 1992. Dari PN Merauke, Sunarto dipindah ke PN Blora. Ia mengemban tugas di wilayah perbatasan Jawa Tengah-Jawa Timur itu dari tahun 1992 hingga 1998. Setelah itu, pada tahun 1998-2003, Sunarto pindah tempat tugas di PN Pasuruan. Kemudian pada tahun 2001 Sunarto berhasil meraih gelar Pascasarjana Hukum Bisnis pada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Karier Sunarto mulai menanjak ketika dipindah ke PN Trenggalek. Pada tahun 2003, ia diangkat menjadi Wakil Ketua PN Trenggalek dan pada tahun yang sama pula, posisinya naik menjadi Ketua PN Trenggalek. Pada tahun 2005 saat usianya menginjak 46 tahun, Sunarto diangkat menjadi Hakim Tinggi dengan penugasan pertama di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Tidak sampai dua tahun bertugas di sana, Sunarto ditarik ke Jakarta untuk menjadi Hakim Tinggi pengawas pada Badan Pengawasan MA. Tugas itu diembannya sejak tahun 2006 hingga tahun 2010. Pada tahun 2010 karier Sunarto menanjak lagi, di Badan Pengawasan MA RI, ia diberi amanah menjadi Inspektur Wilayah II. Kemudian, Sunarto berhasil meraih gelar Doktoral Ilmu Hukum pada Universitas Airlangga pada tahun 2012. 

Pada 30 September 2013, Sunarto dilantik Ketua MA Hatta Ali untuk menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam mengawasi perilaku Hakim (Kepala Badan Pengawasan). Sunarto juga sempat ditolak sebanyak 2 kali sebagai Calon Hakim Agung oleh DPR pada tahun 2013-2014. Di tahun 2015, ia pun berhasil menjadi Hakim agung. Tahun 2017 lalu Sunarto dilantik sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Di lingkungan Mahkamah Agung, sosok Sunarto yang kini mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial dikenal sebagai sosok yang religius, berintegritas tinggi dan berpembawaan kalem. 

Berita ini dikutip dari Situs Resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/27/2018 at 1:13 PM, paimin said:

masih ada gitu yang anti suap?

Ada 
Contohnya Pak Artidjo 

Dan masih banyak lagi 

Media #ZamanNow kan cenderung bikin berita tentang issue-issue yang terlihat dipermukaan, sementara yang positif-positif justru malah ndak kesorot. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di seberang lautan tampak.  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...

  • Similar Content

    • By Rendgandik
      Begini rasionalisasi hukum untuk memfasilitasi tuntutan pembatalan UU dan RUU bermasalah saat ini.
      Aksi turun ke jalan yang digelar di berbagai kota, berisi tuntutan yang tidak jauh berbeda. Dalam aksi #GejayanMemanggil di Yogyakarta misalnya. Tuntutan mereka yang tertuang dalam rilisnya di antaranya:
      Mendesak adanya penundaan untuk melakukan pembahasan ulang terhadap pasal-pasal yang bermasalah dalam RKUHP. Mendesak Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU KPK yang baru saja disahkan dan menola segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menuntut Negara untuk mengusut dan mengadili elit-elit yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di beberapa wilayah di Indonesia. Menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan yang tidak berpihak pada pekerja. Menolak pasal-pasal problematis dalam RUU Pertanahan yang merupakan bentuk penghianatan terhadap semangat reforma agraria. Mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Mendorong proses demokratisasi di Indonesia dan menghentikan penangkapan aktivis di berbagai sektor. Benang merah dari berbagai tuntutan tersebut adalah masalah perundang-undangan yang tiba-tiba digarap dengan semangat oleh DPR. Salah satunya UU KPK, yang hanya dibahas selama 12 hari dan kini sudah disahkan. Pengesahan UU KPK ini telah membuat banyak masyarakat kecewa dan patah hati. Dan semakin merasa sedih ketika banyak aturan perundang-undangan lain yang isinya kurang masuk akal, juga sedang dibahas revisinya dan rencananya akan disahkan menjadi UU dengan segera.
      Oleh karena itu, para peserta aksi meminta supaya UU KPK yang baru disahkan tersebut dibatalkan. Selain itu, RUU yang sedang dalam bahasan tersebut juga dibatalkan. Bukan sekadar ditunda seperti pernyataan Jokowi mengenai RKUHP. Yang kemudian menjadi pertanyaan: Bagaimana realisasi tuntutan masyarakat tersebut supaya betul-betul terkabulkan?
      Hasil tanya-tanya kami pada peneliti PUKAT (Pusat Kajian Anti Korupsi) Fakultas Hukum UGM, Yuris Rezha, mengungkapkan, mengenai pembatalan UU KPK, ada dua cara yang masih dapat diusahakan. Pertama, meminta presiden untuk menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Perppu yang dikeluarkan oleh presiden ini, bisa digunakan untuk membatalkan UU KPK. Meski kalau dipikir-pikir akan sulit juga.
      Pasalnya, meskipun yang menginisiasi RUU ini adalah DPR, sebetulnya, presiden punya kewenangan untuk tidak mengeluarkan Surpres (Surat Presiden) saat diminta membahas bareng sama DPR. Akan tetapi, justru presiden mengeluarkan surat tersebut yang artinya, presiden setuju-setuju aja untuk dibahas bareng.
      Padahal, Perppu ini bisa diterbitkan oleh presiden ketika ada kegentingan yang memaksa. Melihat gelombang penolakan dan kritikan dari masyarakat yang mengaggap aturannya dibahas dengan terburu-buru, sebetulnya Perppu ini bisa saja dikeluarkan. Apalagi, dengan beberapa aturan yang masih dipertanyakan. Misalnya, salah satu pimpinan KPK terpilih, usianya belum 50 tahun. Sementara dalam aturan UU KPK yang baru, pimpinan KPK harus berusia minimal 50 tahun. Tentu saja, ini butuh Perppu dari presiden untuk mengakomodasinya aturannya.
      Kedua, kalau memang tidak bisa berharap pada presiden, maka cara terakhir adalah dengan mengajukan judicial review ke MK (Mahkamah Konstitusi). Apalagi UU KPK in masih cacat formil dan materiil. Cacat formil ini adalah, revisi UU KPK tidak masuk dalam prolegnas. Sementara, UU yang tidak masuk dalam prolegnas dan tiba-tiba dibahas, harus punya alasan yang jelas. Akan tetapi, sejauh ini tidak pernah ada alasan jelas dan masuk akal yang disampaikan oleh DPR dan presiden.
      Sedangkan cacat materiil adalah, adanya pasal-pasal yang tidak sesuai. Misalnya, perubahan UU KPK bilang kalau KPK itu sifatnya independen. Akan tetapi, dalam perubahan itu sendiri, ada pengawas yang masuk ke dalam tatanan organisasi KPK dan itu jelas tidak bersifat independen karena dipilih langsung oleh presiden. Selain itu, yang semakin tidak masuk akal, KPK dimasukkan di bawah eksekutif. Hal ini justru memperjelas ketidak-independen-an KPK itu sendiri.
      Sebetulnya, soal RUU KPK ini, tidak perlu sampai diterbitkan Perppu ataupun harus diuji materi di MK sih kalau memang pengin dibatalkan. Kalau saja, sejak awal presiden menolak pengesahan RUU KPK tersebut dengan setidaknya tidak mengeluarkan surpres. Tapi kan… anu. Jadi apa masih bisa berharap ujug-ujug presiden mengeluarkan Perppu-nya? Hehehe.
      Sementara itu, ada pula beberapa RUU yang juga minta dibatalkan. Seperti, RKUHP, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, ataupun RUU Ketenagakerjaan. Lantas, bagaimana sih, cara paling rasional supaya RUU tersebut dapat dibatalkan seperti keinginan masyarakat?
      Pasalnya, setelah Jokowi beberapa waktu lalu bilang kalau RKUHP ditunda, Fahri Hamzah bilang, “Sudah terlambat, pengesahan sudah terjadwal.” Memangnya, apa betul sudah se-ter-lam-bat itu? Hmmm, ternyata masih ada jalan yang bisa ditempuh, Teman-teman.
      Sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011, prinsipnya setiap undang-undang, DPR dan Presiden harus membahasnya secara bersama-sama. Jadi, untuk membatalkan RUU, kalau RUU tersebut inisiatif dari DPR maka cara membatalkannya mudah: Cukup dengan presiden tidak mau membahasnya. Begitu pula sebaliknya, kalau yang menginisiasi presiden, maka DPR punya wewenang untuk menolak membahas.
      Jadi, kalau Fahri Hamzah bilang, “sudah terlambat,” penolakan yang bisa dilakukan presiden adalah dengan tidak datang atau tidak mengirimkan wakil eksekutifnya dalam sidang tersebut. Maka, sesuai prinsip awal, pembahasan RUU tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa kehadiran presiden atau wakil eksekutifnya.
      Selain itu, RUU yang diinisasi sendiri baik oleh presiden atau DPR dan ingin dibatalkan, justru lebih mudah untuk dibatalkan. Yakni, presiden atau DPR tinggal mencabutnya dari prolegnas. Akan tetapi, kalau pahit-pahitnya UU tersebut sudah disahkan. Maka upaya terakhir yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong presiden untuk menerbitkan Perppu dan melakukan uji materi di MK.
      Jadi bagaimana? Masih logis, kan kalau kita terus mendesak mereka-mereka supaya dapat berpikir dan menggunakan hati nurani dalam memutuskan sesuatu? Lagi-lagi, ini belum mentok. Masih ada cara, karena mereka sebetulnya masih punya sela.
      Namun yang perlu kita ingat baik-baik, kalaupun siang ini semua RUU tersebut ditunda. Bukan berarti kita bisa bernafas lega. Pasalnya, dalam UU P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) yang baru saja disahkan, di dalamnya memuat ketentuan soal carry over. Carry over ini intinya bahwa pembahasan RUU yang belum selesai pada periode ini, kalau pengin dilanjutkan di periode berikutnya bisa langsung dilanjutkan gitu aja. Hal ini berbeda dengan UU P3 dulu yang harus dimulai dari awal (dimulai dengan memasukkan dalam prolegnas).
      Jadi, ketika UU P3 ini disahkan dan memuat ketentuan carry over, meskipun sekarang wacananya RUU-RUU tersebut ditunda, begitu masuk ke periode yang baru, RUU tersebut berpontensi ujug-ujug langsung disahkan begitu saja. Tanpa ada pembahasan apa pun lagi.
      Jadi, mari kita bersama-sama jaga semangat perjuangan, Teman-teman. Jangan sampai terlalu bereuforia dengan penundaan RUU-RUU ini.
    • By berita_semua
      Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok meminta semua pihak tidak mencampuri kasus hukum dalam laporan dugaan penistaan agama. Hal ini terkait demo yang akan dilakukan sejumlah ormas yang mendesak polisi mengusut laporan tersebut pada Jumat 4 November.
      Menurut Ahok, lebih baik proses hukum berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan tanpa ada paksaan.
      "Itu namanya mencampuri urusan hukum," kata Ahok di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016).
      Ahok menyebut, gerakan untuk menjadikannya sebagai tersangka kasus hukum sudah lama ada. Dia mencontohkan, kasus dugaan korupsi pembelian lahan di Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus dugaan suap reklamasi di utara Jakarta.
      "Gerakan ini kan sudah dilakukan waktu kasus Sumber Waras dan kasus reklamasi," kata dia.
      Oleh karena itu, Ahok mengimbau warga tidak mencampuri urusan hukum. Ahok pun mengajak semua warga bersama-sama mengawasi isi berita acara pemeriksaan (BAP) miliknya.
      "Itu yang saya katakan, jangan mencampuri urusan hukum lalu memaksa. Tapi Anda harus sama-sama mengawasi isi BAP saya. Itu yang saya bilang. Silakan Anda lihat dan awasi. Tapi bukan berarti mencampuri hukum. Mau nangkap orang, tersangkai orang. Ini negara hukum," Ahok menandaskan.
    • By davidbo
      Seorang perempuan di Texas melayangkan gugatan melalui pengadilan setelah diabaikan karena melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya. Ia bahkan menuntut lebih dari USD70 ribu atau Rp933 juta atas kerugian yang dideritanya.
      Kisah bermula saat perempuan tersebut dipenjara pada Mei 2014. Seorang sipir bernama Felipe Santiago Peralez tiba-tiba masuk ke selnya dan melakukan pelecehan seksual.
      “Peralez (yang sekarang mantan polisi) memasukkan tangannya ke daerah intim penggugat malam itu (29 Mei 2014). Membuat dia menangis karena kesakitan dan takut,” demikian salah satu isi laporan penggugat.
      Merasa dilecehkan, korban lantas melaporkan hal tersebut kepada penjaga penjara lain. Kepala polisi itu melihat video pemerkosaan yang dimaksud. Namun tanggapannya ternyata hanya biasa saja. Alih-alih memproses laporan itu, dia hanya menawari si pelapor sepotong taco, camilan khas Meksiko.
      Ia kemudian dipindahkan ke penjara lain. Dia melaporkan kembali kasus pelecehan seksual yang dialaminya, tetapi sekali lagi petugas di penjara baru itu menyuruh dia melupakan insiden tersebut dan melanjutkan saja hidupnya.
      Akibat kejadian tersebut, perempuan Texas itu mengadukan beberapa polisi Kota La Joya di Hidalgo County. Peralez dan sejumlah petugas lain digugat karena dianggap telah mengabaikan pemeriksaan medis terhadapnya.
      Peralez sendiri sudah diberhentikan dari jabatannya dan disidangkan sejak Agustus 2015. Ada tiga tuduhan yang didakwakan kepadanya, termasuk kekerasan terhadap hak warga sipil dan penganiayaan. Ia divonis penjara 180 hari di penjara Texas dan 30 hari di penjara Hidalgo.
      Kasus ini memang sudah terjadi dua tahun lalu, baru pada Desember 2014 mendapat perhatian seorang Texas Ranger Bobby Garcia dan masih diproses hingga kini.
    • By iranuindah
      Perut mual dan menjadikan kita muntah adalah suatu hal yang sangat mungkin terjadi. Mual dan muntah ini sendiri bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Bisa saja hal tersebut adalah karena mencium bau sesuatu yang sangat menyengat dan membuat mual serta muntah, karena sedang melakukan perjalanan dan akhirnya mabuk perjalanan atau bisa juga karena kondisi kesehatan fisik yang sedang drop.
      Kalau muntah di hari biasa hal ini hukumnya boleh-boleh saja. Tapi, bagaimana jika muntah saat kita sedang menjalankan ibadah puasa? Dikutip dari laman emirates247.com, muntah selama berpuasa akan menjadikannya memiliki dua hukum. Hukum pertama yakni boleh-boleh saja dan membuat puasa tetap sah. Sementara hukum kedua tidak boleh dan muntah akan membatalkan ibadah puasa.
      Dr Ali Ahmed Mashael dari Grand Mufti di Islamic Affairs & Charitable Department di Dubai mengatakan bahwa, 
      Apa yang dikatakan Dr Ahmed Mashael tentang muntah tidak membatalkan puasa juga dijelaskan dalam sebuah hadist, "Tiga perkara yang tidak membatalkan puasa adalah muntah, hijamah (bekam) dan ihtilam (mimpi basah). (HR Tirmizy dan Al-Baihaqi)." Tapi tetap ingat, beberapa ulama mengatakan bahwa muntah yang tidak membatalkan puasa adalah muntah yang tidak disengaja. Untuk muntah yang disengaja, hal ini tetap membatalkan puasa.
      So, buat kamu yang puasanya tidak batal hingga beduk maghrib tiba, pastikan untuk tidak muntah secara disengaja. Pastikan pula bahwa kamu tidak melakukan berbagai aktivitas yang memungkinkan kamu muntah nantinya. Semoga, informasi ini bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan tetap semangat ya?
    • By restiani
      Hari Jumat (23/10) kemarin adalah salah satu hari bersejarah bagi warga Aceh. Yap, kamu yang tinggal di Bumi Serambi Mekkah itu harus lebih menjaga tingkah laku karena kemarin resmi Qanun Jinayah berlaku di Aceh. Qanun (Peraturan Daerah) soal hukum Jinayah sendiri mengatur tentang perbuatan yang dilarang Syariat Islam.
      Jika kamu tak tahu, ada sekitar 11 tindakan yang diatur oleh Qanun Jinayah. Beberapa di antaranya adalah Ikhtilath (bermesraan bukan suami istri), Khalwat (berada di ruang tertutup bukan muhrim), Liwath (gay/homo), Musahaqah (lesbian), Maisir (judi) dan Khamar (minuman keras). Setelah melakukan sosialisasi lebih dari satu bulan, Qanun Jinayah yang menuai pro-kontra inipun resmi berlaku.
      Dengan demikian jika ada yang melanggar penerapat Syariat Islam di Aceh, maka bisa dijerat Qanun Nomor 6 tahun 2015 soal Hukum Jinayat. Hanya saja Qanun Jinayah di Aceh cuma berlaku untuk umat Islam dan tak bisa menjerat Non Muslim yang tinggal di Aceh sana, seperti dilansir Merdeka.

      "Banda Aceh jadi kota terakhir untuk sosialisasi Qanun Jinayat. Bagi mereka yang mau protes silahkan saja. Tapi yang jelas Qanun ini tidak bersinggungan dengan hukum positif lain yang berlaku di Aceh dan tidak melanggar HAM. Jika tidak kita terapkan, malah kita yang melanggar hukum," ujar Munawar Ali, Kepala Bidang Hukum Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh.
      Sebagai perundangan Syariat Islam, hukuman yang ada dalam Qanun Jinayah pun berbeda. Di mana para pelaku yang melanggar bisa mendapatkan hukuman cambuk atau denda berupa emas hingga penjara. Cambuk yang diterima pun berbeda-beda. Ada kalanya bisa dihukum cambuk 10 kali atau denda 100 gram emas hingga cambuk 150 kali atau denda 1,5 kilogram emas.
      Nah soal Qanun Jinayah di Aceh ini, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu setuju atau tidak?
×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy