Jump to content
Sign in to follow this  
Guest Metrotvnews

Sulitnya Mereformasi Kepolisian

Recommended Posts

Guest Metrotvnews
Jakarta: Penuntasan korupsi di Indonesia bisa dilakukan melalui perbaikan di sejumlah sektor. Yang utama, politik dan penegakan hukum. 

Namun, sudah menjadi rahasia umum mereformasi kepolisian bukan perkara mudah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkali-kali mencoba memperbaiki sistem di kepolisian tapi selalu 'digebuk' balik.

"Mengurangi kuota pimpinan KPK itu gampang, tersangkakan. Apabila KPK memenangi salah satu kasus, langsung diserang balik. Mestinya tidak seperti itu," kata eks pimpinan KPK M Jasin dalam 'Diskusi Panel 20 Tahun Reformasi: Pencapaian dan Tantangan 15 Tahun KPK' yang diselenggarakan Medcom.id, Kamis, 19 April 2018. 

Jasin menyebut untuk mencegah korupsi harus melibatkan semua pihak. Tapi yang utama adalah para penegak hukum, salah satunya kepolisian.  

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menyebut Hong Kong sukses memberantas korupsi lantaran berhasil mereformasi kepolisian mereka. Dia bercerita awal Komisi Pemberantasan Korupsi Hong Kong atau Hong Kong Independent Commission Against Corruption (ICAC) berdiri, lembaga menangkap ratusan polisi. 

"Apa nggak ada resistensi? Ada. Polisi di sana demonstrasi, polisi di sana mogok. Karena itu gubernuk Hong Kong waktu itu mengambil sikap politik," beber dia. 

Saat itu, lanjut Adnan, gubernur mempertemukan ICAC dan kepolisian. Gubernur menekan kepolisian untuk melakukan langkah-langkah drastis agar mereformasi kelembagaan yang direkomendasikan ICAC. 

"Saat itulah ada kesepakatan, oke kami perbaiki tapi jangan lagi hajar kami. Kami akan lakukan perubahan itu tapi jangan lagi ditangkap polisi-polisi yang ada di kami dan itu jadi bargain politik," tambah Adnan.

(Baca juga: Mantan Petinggi KPK Berharap Cicak Versus Buaya Tidak Terulang)

Lantaran perubahan itu, kini Hong Kong menjadi negara yang terbilang sukses memberantas korupsi. Namun, lanjut dia, hal ini tidak dilakukan di Indonesia. 

"Satu kasus ditangani yang diselesaikan eksesnya saja. Ketika ada (kasus) cicak buaya, baru leadership kita mengambil sikap. Tapi menyelesaikan ekses dari konflik itu tapi tidak menangkap esensi persoalan bahwa problemnya ada di sana dan oleh karena itu harus segera diperbaiki," tukas dia. 

Lebih miris lagi, pada saat yang sama, kata dia, kekuatan polisi untuk menyerang balik juga sangat besar. Adnan menyebut kekuatan deskresional untuk menetapkan orang sebagai tersangka tanpa barang bukti sekalipun atau tanpa alat bukti pun bisa terjadi. 

"Sepanjang itu tadi. Supaya tadi misalnya pimpinan KPK jadi tersangka saja. Kan hanya butuh satu lembar sprindik, kalau sprindik itu nomornya keliru atau apa, ya itu urusan lain karena nggak ada yang bisa ngecek juga," imbuh dia.

Hal ini, kata dia, yang menyebabkan isu penegakan hukum tidak bisa berjalan efektif. Itu juga yang membuat orang-orang terbaik di kepolisian yang bekerja di KPK, ketika kembali ke institusi, tidak bisa bekerja sebaik di KPK. 

"Karena secara organisasi, institusi penegak hukum yang lain tidak diperbaiki. Kalau hanya personelnya, ya, mereka akan kembali ke habit yang lama. Dan itu terbukti dalam kasus Brotoseno. Ditangkap oleh kepolisian karena menerima suap dalam penanganan sebuah kasus," tandas dia. 

(Baca juga: Brotoseno Divonis 5 Tahun Penjara)

Adnan menyebut kualitas integritas dari seseorang ditentukan oleh organisasi. Maka itu, untuk menciptakan organisasi yang baik perlu perubahan organisasi itu sendiri. 

Tapi, kalau pada akhirnya ingin diperbaiki oleh orang luar tidak mau, maka harus organisasi itu sendiri yang memperbaiki dari dalam. "Saya pada akhirnya ambil kesimpulan reform di kepolisian hanya bisa dilakukan mereka sendiri karena pressure dari luar, permintaan dari luar, sampai hari ini nggak pernah ada hasilnya. KPK begitu masuk langsung dipukul balik," tutur dia. 

Senada, pakar hukum Bivitri Susanti menyebut kepolisian perlu segera mereformasi kelembagaan. Mahkamah Agung dan Kejaksaan menurutnya sudah melakukan reformasi.

"Hanya kepolisian yang belum," tukas dia. 

Reformasi itu harus dilakukan sendiri oleh kepolisian, sebab institusi itu dinilai tidak mau mendengar masukan. "Ada beberapa kali pengajuan uji materi ke MK terkait UU Polisi selalu dicabut karena setiap kita mau uji selalu dapat teror," beber dia. 

(Baca juga: Ada yang tak Nyaman dengan Saya)

www.metrotvnews.com

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

We use cookies. They're not scary but some people think they are. Terms of Use & Privacy Policy