Jump to content
Masuk untuk mengikuti ini  
Metrotvnews

KPK Perpanjang Masa Penahanan Bupati Kebumen

Recommended Posts

Jakarta: Tiga tersangka kasus dugaan suap di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen diperpanjang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu tersangka yang masa penahanannya diperpanjang Bupati Kebumen nonaktif Mohammad Yahya Fuad (MYF) dan dua tersangka lain yakni Hojin Anshori (HA) dan Dian Lestari (DL).

"Hari dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 terhadap tersangka kasus suap di Pemkab Kebumen," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 13 April 2018.

Febri mengatakan untuk penahanan Yahya yang berstatus tersangka suap pengadaan barang dan jasa dana APBD Kabupaten Kebumen tahun anggaran 2016 diperpanjang mulai dari 20 April hingga 19 Mei 2018.

"Kemudian tersangka HA (Hojin Anshori) diperpanjang dari tanggal 16 April sampai dengan 15 Mei 2018," ujar Febri.

Sementara Dian, tersangka suap proyek di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) tahun 2016 masa tahanannya diperpanjang terhitung sejak 14 April sampai dengan 13 Mei 2018.

KPK sebelumnya menetapkan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad sebagai tersangka dalam dua perkara. Yahya ditetapkan sebagai tersangka suap dan gratifikasi atas suap izin proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kebumen, Jawa Tengah.

Selain Yahya Fuad, KPK juga ikut menetapkan dua orang tersangka lain. Salah satunya tim sukses Yahya yakni Hojin Anshori (HA) dan seorang pihak swasta berinisial KML.

Pada kasus suap, Yahya dan Hojin dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan pada kasus gratifikasi, Yahya dan Hojin dijerat dengan pasal 12 huruf B Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara, KML selaku pihak pemberi gratifikasi dan suap dari pengadaan barang dan jasa APBD Kebumen itu dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.‎

www.metrotvnews.com

Share this post


Link to post
Bagikan di situs lain

Buat akun atau masuk untuk berkomentar

Anda harus menjadi anggota untuk memberikan komentar

Buat sebuah akun

Mendaftar untuk account baru dalam komunitas kami. Mudah!

Daftarkan akun baru

Masuk

Sudah mempunyai akun? Masuk disini.

Masuk Sekarang

Masuk untuk mengikuti ini  

×

Important Information

Kami menggunakan cookie. Mereka tidak menakutkan, tetapi beberapa orang berpikir mereka. Terms of Use & Kebijakan Privasi