Jump to content
  • Our picks

    • Mengenal Pria Belanda yang jadi Penyebab Indonesia Dijajah
      Sejak dahulu kala, nusantara yang kala itu belum dikenal sebagai Indonesia merupakan salah satu kepulauan di belahan Timur yang terkenal menghasilkan rempah-rempah terbaik. Alhasil, orang-orang Eropa di benua barat pun merasa tertarik dan berusaha untuk mengunjunginya.
      • 0 balasan baru
    • 7 Alasan Lelaki Badboy Cenderung Digilai Para Wanita
      Badboy merupakan sebuah julukan bagi pria yang mempunyai kesan nakal dan urakan. Namun tidak semua cowok nakal itu buruk. Meskipun sebenarnya cowok dengan tipe ini lebih berpotensi untuk menjadi seorang playboy. Entah mengapa tipe pria seperti ini malah banyak yang menyukainya. Buktinya banyak dari mereka yang gampang mendapatkan hati wanita.
      • 0 balasan baru
    • Alasan Lelaki Berkumis Lebih Mudah Memikat
      Kumis merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada para pria. Setiap lelaki yang beranjak remaja pasti ditumbuhi bulu halus di atas mulut atau yang biasa dikenal dengan kumis. Yah, kumis bagi sebagian lelaki bisa digunakan sebagai ciri khas dari dirinya. Sebab beda orang beda tipe kumisnya. Ada yang suka dengan kumis tebal, ada yang suka dengan kumis tipis, namun tidak sedikit pula yang tidak suka dengan kumis alias kumisnya selalu dicukur bersih.
      • 0 balasan baru
    • Budaya Jujur di Jepang Udah Diajari Sejak Dini
      Jepang adalah salah satu negara yang dipuji memiliki budaya jujur yang tinggi. Barang-barang yang hilang atau tertinggal di tempat umum akan dikembalikan kepada pemiliknya. Semua itu sudah diajarkan sejak dini di sekolah-sekolah Jepang.
      • 0 balasan baru
    • Hal Biasa Menurut Cowok Tapi Selalu Berhasil Bikin Cewek Baper
      Kata orang cowok berpikir menggunakan logika sedangkan cewek lebih mementingkan perasaan. Hal itu ada benarnya juga lho! Nah, dari sekian banyak hal yang dilakukan selama pacaran, ini dia hal-hal yang biasanya membuat cewek "gemes" tapi nggak berani bilang. Intip Yuk!
      • 0 balasan baru
Masuk untuk mengikuti ini  
Guest Metrotvnews

Ruang Negosiasi DPR dengan Penegak Hukum Dinilai Semakin Terbuka

Recommended Posts

Guest Metrotvnews
Jakarta: Pengamat politik dari TePI Indonesia Jeirry Sumampow menyebut DPR ingin anggota dewan terlepas dari operasi tangkap tangan aparat penegak hukum. Sehingga DPR menghidupkan Pasal 245 dalam Undang-undang MD3.

"Kalau kita lihat pengalamannya semua kasus anggota DPR yang terjerat itu kan tertangkap tangan. Nah dengan pasal ini, berarti OTT di DPR itu akan enggak ada. Ini sebenarnya mau meniadakan OTT kan," ujar Jeirry dalam diskusi dengan topik 'Penyikapan RKUHP dan Revisi UU MD3: Selamat Datang Politik Anti Kritik dan Anti Demokrasi' di D'Hotel, Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Februari 2018.

Tapi, Jeirry menilai upaya hukum akan sulit jika OTT ditiadakan. Sebab, hal itu justru akan membuat ruang negosiasi antara DPR dan penegak hukum semakin terbuka.

"Kalau enggak OTT, kemungkinan untuk terjerat hukum itu makin rumit. Karena ada ruang di mana mereka bisa melakukan negosiasi," ucap dia.

Jeirry menduga ruang-ruang negosiasi ini telah terjadi pada Ketua DPR Bambang Soesatyo. Sebab, pria yang akrab disapa Bamsoet itu sudah beberapa kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tapi tak hadir saat menjadi anggota dewan.

Tapi, ketika Bamsoet menjabat sebagai Ketua DPR, KPK belum sekalipun memanggilnya untuk diperiksa terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik.

Ia pun mempertanyakan sikap KPK tersebut. Ia pun curiga ada proses negosiasi antara lembaga antirasuah dan DPR, sehingga tak lagi menggarap Bamsoet.

"Padahal sebelumnya kan dia panggil terus, tidak datang juga. Bayangkan dipanggil tidak datang, malah KPK yang mundur sekarang, bukan dia yang maju," ujar dia.

Karena itu, ia khawatir dengan ada Pasal 245 ini membuat DPR semakin terlindungi dari jeratan hukum. Pasalnya, pasal itu membuat proses hukum membingungkan.

Baca: Pengamat Anggap MKD Jadi 'Tameng' Anggota Dewan

Pasal 245 berbunyi, Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Dengan begitu, pasal tersebut dapat memberikan perlindungan kepada para anggota dewan. Karena, jika ada lembaga yang ingin memeriksa para anggota DPR harus lewat pertimbangan MKD. Kemudian, MKD mengeluarkan pertimbangan tersebut pada Presiden untuk ditindaklanjuti.

"Nah ini kan pasal yang akan digunakan oleh DPR, jadi enggak akan ada lagi operasi tangkap tangan kepada anggota DPR, karena pelaku kejahatan korupsi. Enggak akan ada lagi kalau dengan pasal ini diterima," ujar dia.

"Karena semuanya harus mendapatkan persetujuan MKD. Nah belum lagi, kita enggak tahu mekanisme MKD. Kalau ada kasus masuk kesana misalnya, dia harus rapat dulu, tunggu anggotanya datang, belum lagi kalau tidak forum, lalu kapan dia keluarkan surat rekomendasi," tambah dia.

www.metrotvnews.com

Share this post


Link to post
Bagikan di situs lain

Buat akun atau masuk untuk berkomentar

Anda harus menjadi anggota untuk memberikan komentar

Buat sebuah akun

Mendaftar untuk account baru dalam komunitas kami. Mudah!

Daftarkan akun baru

Masuk

Sudah mempunyai akun? Masuk disini.

Masuk Sekarang
Masuk untuk mengikuti ini  

×

Important Information

Kami menggunakan cookie. Mereka tidak menakutkan, tetapi beberapa orang berpikir mereka. Terms of Use & Kebijakan Privasi