Jump to content
Masuk untuk mengikuti ini  
Metrotvnews

Mendagri Apresiasi Putusan MK Soal Ambang Batas Presiden

Recommended Posts

Jakarta: Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan ambang batas presiden (presidential threshold) mendapat apresiasi. Putusan MK itu dianggap sejalan dengan konstitusi yang berlaku.

"Argumen yang dibangun oleh pemerintah baik dalam pembahasan Pansus DPR dan sidang MK selama ini sudah tepat, sejalan tegak lurus dengan konstitusi," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Jumat, 12 Februari 2018.

Ambang batas presiden dinilai diperlukam dalam Pemilihan Umum atau Pemilu. Tjahjo menilai, hal itu akan memperkuat sistem demokrasi di Tanah Air. 

Sebab tak semua partai bisa mencalonkan kader sebagai Presiden. Hanya parpol yang teruji dan memiliki kursi dengan jumlah tertentu yang bisa. 

Menurut pandangan Tjahjo, parpol-parpol tersebut memiliki kepercayaan masyarakat. Dibuktikan dengan kedudukan kader partai di legislatif maupun DPRD.

Baca: MK Tolak Gugatan terkait Ambang Batas Presiden

"Presidential threshold diperlukan semata-semata untuk memperkuat sistem demokrasi yang berkualitas, yang mampu menghadirkan pemimpin nasional yang negarawan dan mampu menjadi pemimpin perekat NKRI," tegas Tjahjo. 

Seperti diketahui, MK menolak  gugatan uji materi ambang batas presiden (presidential threshold) 20 persen dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Gugatan yang salah satunya diajukan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habiburakhman ditolak karena tidak melengkapi identitas UU yang dimohonkan untuk pengajuan uji materi.

"Mahkamah berpendapat permohonan a quo tidak memenuhi syarat formal, dengan kata lain permohonan pemohon belum memenuhi syarat untuk dijadikan objek permohonan atau prematur, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan pokok permohonan," ujar Ketua MK Arief Hidayat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Kamis, 11 Januari 2017.

Baca: Putusan MK soal Ambang Batas Presiden Dinilai tak Logis

Nasib serupa juga dialami Partai Idaman dalam perkara 53/PUU-XV/2017. Meski dikabulkan sebagian, hakim tetap menolak mengabulkan gugatan partai Idaman terkait Pasal 222. Hakim MK menilai gugatan Partai Idaman tidak beralasan secara hukum.

"Permohonan pemohon sepanjang  berkenaan dengan syarat perolehan suara partai politik untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum," tegas Arief.

www.metrotvnews.com

Share this post


Link to post
Bagikan di situs lain

Buat akun atau masuk untuk berkomentar

Anda harus menjadi anggota untuk memberikan komentar

Buat sebuah akun

Mendaftar untuk account baru dalam komunitas kami. Mudah!

Daftarkan akun baru

Masuk

Sudah mempunyai akun? Masuk disini.

Masuk Sekarang

Masuk untuk mengikuti ini  

×

Important Information

Kami menggunakan cookie. Mereka tidak menakutkan, tetapi beberapa orang berpikir mereka. Terms of Use & Kebijakan Privasi